Pada 3 Oktober 2019, dalam sebuah rekaman CCTV terlihat seorang pengemudi becak motor masuk ke halaman rumah sakit. Ia menurunkan seorang laki-laki yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar dengan sigap membantu menggotong laki-laki  itu masuk ke dalam rumah sakit. Tiga hari berselang, laki-laki tersebut  menghembuskan napas terakhirnya. Ia adalah Golfrid Siregar, advokat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara. 

Polisi menyebut Golfrid meninggal akibat kecelakaan tunggal. Namun, kejanggalan demi kejanggalan kemudian mencuat ke permukaan, misalnya terdapat luka pada kepala seperti hantaman benda tumpul, dan tak ada luka di bagian tubuh lain sebagaimana korban kecelakaan. Berbagai kejanggalan dan pernyataan polisi yang tak memuaskan membuat Roy Lumban Gaol, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara, mengatakan kasus ini janggal.

Sepuluh tahun sebelumnya, pada Februari, 2009. Nakhoda kapal Perdana Nusantara dan krunya melihat sesuatu mengambang di perairan Teluk Bungsil, Karangasem, Bali. Setelah didekati, ternyata yang mereka lihat terapung di tengah laut itu adalah jasad manusia. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai  A.A. Bagus Narendra Prabangsa, jurnalis Radar Bali yang dilaporkan hilang 5 hari sebelumnya. Hasil otopsi membuktikan Prabangsa tak mati tenggelam; ia dianiaya sebelum mayatnya dibuang ke laut.

Dari kedua kasus di atas, kita dapat melihat betapa besar risiko melawan mereka yang bergelimang kuasa—dalam hal ini pemerintah dan korporasi besar. Golfrid dan Prabangsa hanya dua dari sekian banyak korban yang dibungkam karena suara dan tindakannya mengancam kekuasaan. Situasinya hari ini begitu mengkhawatirkan.

Di tengah semua ini, media punya peran yang tak kecil. Media berperan mengonstruksi realitas apa yang sebenarnya terjadi, dan konstruksi itu yang kemudian menjadi sumber utama bagi publik luas memahami keutuhan suatu peristiwa. Tak bisa hanya mendeskripsikan kekerasan dan selintas lalu, pemberitaan-pemberitaan di media seharusnya juga menyampaikan gambaran besar terkait kekerasan terhadap pejuang lingkungan, jurnalis, dan mereka-mereka yang dianggap mengancam kuasa. Bukan berarti pemberitaan terkait detail kasus kekerasannya sendiri tak diperlukan, hanya saja fokus pada detail kekerasan sendiri tak bisa menjawab sebab-musabab mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi. 

Ketika Golfrid dinyatakan meninggal tiga hari kemudian setelah dirawat intensif, pihak kepolisian menyatakan bahwa Golfrid mengalami kecelakaan tunggal. Pernyataan ini kemudian dikutip beberapa media, misalnya tribunnews.com dengan judul “Aktivis HAM Golfrid Tewas Kecelakaan, Polisi Kejar 2 Pelaku Lain yang Bawa Kabur Barang Milik Korban”. Tak hanya berfokus kepada pelaku, berita ini juga mengutip pernyataan kepolisan bahwa Golfrid mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak sebelum meninggal. Pernyataan mencurigakan disebarkan kepolisian untuk  menguatkan asumsi bahwa Golfrid meninggal akibat kecelakaan. Lebih jauh lagi, keterangan ini berusaha menyalahkan korban atas kematiannya sendiri.

Sebangun dengan narasi di atas, jpnn.com menerbitkan berita berjudul “Polisi Akhirnya Ungkap Penyebab Kematian Aktivis Walhi Golfrid Siregar”. Dengan tetap berfokus pada kronologis dan pelaku, berita ini juga tak luput mengutip pernyataan kepolisian bahwa Golfrid mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak sebelum kecelakaan. Pernyataan kepolisian tetap menjadi sumber utama dalam kasus Golfrid, misalnya dalam berita yang diturunkan tempo.co berjudul “Kematian Golfrid Siregar, Kapolda Sumut: 2 Orang Jadi Tersangka”.

Namun, tak semua berita segendang-sepenarian seperti contoh-contoh di atas. Kumparan.com, misalnya, menerbitkan berita berjudul “Benarkah Golfrid Siregar Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas?” Dengan mengutip Walhi, berita tersebut mempertanyakan pernyataan pihak kepolisian yang dinilai hanya menyampaikan kilasan-kilasan fakta. 

Sudut pandang kritis juga diambil Tirto.id yang menerbitkan berita berjudul “Kejanggalan Kematian Golfrid Siregar, Sang Aktivis Lingkungan”. Berita tersebut tak hanya deskriptif-normatif, tetapi juga meletakkan kematian Golfrid secara kontekstual. Dengan kata lain, kematian Golfrid menjadi semacam pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih luas.

Namun demikian, dari berita-berita yang terbit hampir semuanya berfokus pada kronologis dan pelaku, itu pun dengan hanya mengutip satu sumber saja, yakni kepolisian. Masalahnya, bersandar hanya pada keterangan yang dianggap otoritatif seperti kepolisian adalah sesuatu yang problematis. Seperti ditunjukkan Steven Chermak (1995), kepolisian pun berkepentingan mengontrol dan memutuskan informasi apa saja yang hendak diberikan kepada media. Celakanya, media—melalui reporternya—seringkali tidak bersikap kritis terhadap “gestur” dan informasi yang diberikan karena tak ingin merusak relasi mereka dengan kepolisian. 

Dampaknya, beberapa pertanyaan penting ini justru luput: Mengapa Golfrid? Dalam konteks apa kasus ini terjadi? 

Jika ditarik benang merahnya, kita dapat melihat bahwa media cenderung melihat kasus ini—dan secara umum kasus kekerasan lain—dalam kerangka episodik (episodic frame). Secara sederhana, kerangka episodik menitikberatkan tanggung jawab di pundak individu dan berfokus pada peristiwa tertentu sehingga terjadi penyederhanaan dalam melihat persoalan (Iyengar, 1991). Di sisi lain, menurut Iyengar (1991) ada pula kerangka tematik (thematic frame) yang melihat persoalan dalam konteks yang lebih umum sehingga kait-kelindan antara satu dan lain hal (politik, ekonomi, budaya, dll.) dapat dilihat dengan lebih utuh.

Yang Perlu Diperhatikan Media

Kasus Golfrid dan Prabangsa bukanlah kasus yang terisolir dari konteks yang lebih besar.  Sepanjang 2018, menurut laporan Walhi setidaknya terdapat 163 pejuang lingkungan mengalami kriminalisasi. Laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan terdapat 255 korban pejuang HAM atas lingkungan hidup pada periode November 2017-Juli 2018. 

Tentu ini semua tak terjadi dalam ruang hampa. Apa yang melatarbelakanginya? Kita dapat melihatnya dalam konteks terjadinya 279 konflik agraria di areal seluas 734 ribu hektar yang meliputi pertanian, perkebunan, infrastruktur, kehutanan dan pertambangan pada tahun 2019 saja. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut, secara akumulatif sepanjang 2015-2019, terdapat 55 orang tewas, 75 tertembak, 757 orang dianiaya, dan 1.298 orang dikriminalisasi dalam mempertahankan tanahnya. 

Tren mengkhawatirkan ini juga terjadi secara global. Global Witness merilis laporan berjudul “Enemies of the State?” (2019) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 164 pejuang lingkungan tewas terbunuh di seluruh dunia. Filipina menjadi negara dengan kasus terbanyak, yakni 30 kasus pembunuhan. Sementara Guatemala adalah negara dengan tingkat pembunuhan pejuang lingkungan hidup tertinggi per kapita yang mayoritasnya merupakan masyarakat adat (indigenous people).

Sementara itu, dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, laporan Reporters Without Borders (2018) menyebut 80 jurnalis dari seluruh dunia dibunuh, 3 hilang, dan 348 dipenjara sepanjang tahun 2018. Di Indonesia sendiri, sejak 1996, 10 jurnalis—termasuk Prabangsa—dibunuh ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik. 

Jika media mau teliti dan berhati-hati dalam memberitakan kasus Golfrid, seperti juga dinyatakan Walhi dan Kontras yang menyebut terjadi banyak kejanggalan, maka pemberitaan yang sembrono tidak akan terjadi. Dengan latar belakang  lanskap sosio-politik yang ketimpangan kuasanya semakin akut, menelan bulat-bulat narasi  kecelakaan tunggal semata sebagai penyebab kematian Golfrid tentu suatu bentuk kekonyolan. Media sering kali luput menggali informasi lebih dalam dan menjahitnya menjadi suatu rangkaian.

Dalam kasus Golfrid—sebagai anggota Walhi—ia diketahui sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Sumatera Utara terkait izin AMDAL proyek pembangunan PLTA Batang Toru. Sementara itu, Prabangsa diketahui tengah menyelidiki kasus korupsi proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Nyoman Susrama, otak di balik pembunuhan keji itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan.

New York Times yang memuat artikel berjudul “A Hard-Fighting Indonesian Lawyer’s Death Has Colleagues Asking Questions” adalah salah satu media yang melihat kasus kematian Golfrid dalam kerangka tematik. Tak dibuka dengan kronologis kematian, justru artikel itu dibuka dengan latar belakang Golfrid yang tengah bertarung melawan korporasi pemegang proyek PLTA di sungai Batang Toru yang akan membahayakan habitat orang utan. Tanpa melepaskan kejanggalan-kejanggalan kematian Golfrid, dari sana pembaca dapat memahami gambar besarnya.

Media suara.com, dalam kasus Prabangsa, juga menyajikan hal serupa. Dalam berita berjudul “Jurnalis Dibunuh, Prabangsa Dilarung ke Laut Karena Tiga Berita” kita dapat memahami dalam konteks apa Prabangsa dibunuh. Tak hanya menunjukkan detail kejanggalan kasusnya, berita ini juga berupaya mengingatkan publik bahwa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum telah dan masih terjadi.

Absennya media dalam menyajikan gambaran besar kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik pada akhirnya akan mengaburkan akar masalah. Publik perlu dan berhak tahu atas apa yang sebenarnya terjadi secara utuh. Tanpa perspektif yang mengejar keutuhan, entah disadari atau tidak, di tengah pusaran kasus-kasus kekerasan ini tangan media ikut berlumuran darah.


Kepustakaan

Iyengar, Shanto. 1991. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: Chicago University Press.

Chermak, Steven. 1995. “Image Control: How Police Affect the Presentation of Crime News”. American Journal of Police, Vol. XIV, No. 2.