Pada artikel terdahulu, saya menulis kritik terhadap ide “jurnalisme Islam”. Di situ saya mengatakan bahwa “jurnalisme islam” adalah ide yang belum matang, masih dalam tataran konseptual yang metodenya belum terumuskan dengan baik. Saya menunjukkan ini dengan memperlihatkan kontradiksi dari rumusan “jurnalisme Islam” yang diperkenalkan Hamid Mowlana. 

Kritik saya dijawab oleh Beggy Rizkiansyah lewat artikel bertajuk “Mengapa Jurnalisme Islam (Harus) ada? Artikel yang tengah anda baca ini adalah tanggapan saya atas kritik Beggy. Bagi saya, artikel Beggy gagal menangkap secara utuh kritik saya terhadap ide “jurnalisme islam”.

Ada banyak catatan kritik Beggy terhadap artikel saya. Pertama, soal referensi yang saya gunakan, dalam hal ini Hamid Mowlana. Kedua, absennya pengetahuan saya soal sejarah “jurnalisme islam” di tanah air. Terakhir,jawaban Beggy atas kekhawatiran saya soal “jurnalisme Islam” yang berpotensi berpandangan sempit. Sebagian dari kritik Beggy saya setuju, sebagian lain saya menilai tidak tepat.

Sebelum saya masuk pada substansi utama dari kritik Beggy seperti saya tulis di atas, pertama-tama izinkan saya mengklarifikasi satu hal terlebih dahulu terkait JITU (Jurnalis Islam Bersatu). Beggy menulis:

“Tulisan tersebut diawali sikap Heychael yang menyoroti persoalan praktek jurnalisme media Islam, yang dalam tulisan berbeda, menyebutnya sebagai situs kebencian yang mengatasnamakan Islam, seraya menyinggung organisasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU) sebagai organisasi yang menaungi para pekerja media tersebut. Heychael sebenarnya secara tidak langsung mengaitkan JITU dengan produk jurnalistik dari media yang disebutnya situs kebencian. Hal ini patut disayangkan, karena JITU bukanlah organisasi yang menaungi media, dan JITU tidak berhak mengintervensi redaksi media mana pun. Heychael pun mempersoalkan keberadaan kode etik JITU.”

Saya tidak menyangkal bahwa saya mengaitkan JITU dengan situs-situs yang saya sebut sebagai situs kebencian. JITU saya munculkan sebagai argumen bahwa situs-situs tersebut berupaya memoles dirinya sebagai situs jurnalistik. Saya juga tidak pernah bilang bahwa JITU adalah organisasi yang menangungi situs-situs tersebut. Saya paham bahwa JITU adalah organisasi pekerja. Poin saya adalah ini: bergabungnya  pekerja dari situs-situs kebencian itu dalam JITU menandakan bahwa mereka mendaku dirinya sebagai Jurnalis. Meski begitu, saya tidak tahu apakah ini adalah praktik yang disetujui JITU. Sejauh pengetahuan saya, belum pernah ada pernyataan terbuka JITU mengenai praktik media-media Islam mana yang menjalankan “jurnalisme islam” dan mana yang cuma bersembunyi dalam jubah Islam.

Bagi saya itulah mengapa menjadi penting mendefinisikan “jurnalisme Islam”. Utamanya agar ia tidak menjadi sekedar simbol yang menyembunyikan “kebencian”. Mengeksplisitkan nilai dan metode “jurnalisme Islam” berguna untuk membangun akuntabilitas dari mereka yang mengaku menjalankannya.

Dalam rangka inilah saya mendedahkan Hamid Mowlana (2007) sebagai ilustrasi dari upaya menyusun dan mengkonseptualisasi ide mengenai “jurnalisme Islam”. Beggy benar, Hamid Mowlana memang tidak berbicara spesifik mengenai jurnalisme, ia bicara komunikasi dalam konsepsi Islam. Meski begitu, contoh yang ia pakai sebagian besar adalah jurnalisme. Bahkan gagasan mengenai komunikasi Islam  yang diusung Mowlana berangkat dari kegelisahan atas absennya jurnalisme yang berperspektif Islam. Saya sadar bahwa Mowlana bukan satu-satunya orang yang berupaya merumuskan jurnalisme Islam, sebagaimana Beggy tulis dalam kritiknya terhadap saya, “Jika kemudian Heychael tidak merasa Mowlana memberikan penjelasan yang memadai, mungkin diperlukan sumber-sumber lain sebagai pembanding”.

Selain alasan ruang, pemilihan Mowlana adalah masalah miskinnya referensi saya. Perjumpaan saya dengan ide“jurnalisme Islam” tidak diawali oleh pencarian yang sifatnya konseptual. Ide ini muncul dalam kepala saya kala mendapati respon kekecewaan beberapa orang terhadap artikel saya bertajuk “Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong”. Berangkat dari sana saya menelusuri gagasan ini. Yang pertama terlintas di benak saya adalah mencari kode etik jurnalisme Islam, namun hasil pencarian saya di Google tidak mendapati apapun kecuali pernyataan tokoh JITU. Beruntunglah saya diperkenalkan Hamid Mowlana oleh Holy Rafika yang mengajar komunikasi Profetik di Universitas Islam Indonesia.

Saya sadari, saya masih perlu lebih banyak referensi, terutama terkait sejarah “jurnalisme islam” di tanah air. Terimakasih pada Beggy untuk kritiknya yang menjabarkan cakrawala sejarah “jurnalisme islam” yang membuka mata saya pada fakta bahwa,“sejak lama ada kesadaran untuk membedakan praktek jurnalisme para tokoh pers di Indonesia”.

Namun persis di sanalah masalahnya, dari paparan Beggy saya menangkap apa yang dimaksud dengan “membedakan praktik jurnalisme” dengan jurnalisme sekuler masih di tataran normatif. Ketika saya mengatakan tidak ada perbincangan yang serius mengenai “jurnalisme Islam” di tanah air, yang saya maksud upaya serius merumuskan metode “jurnalisme Islam”.

“Jurnalisme Islam” yang Gagal Melampaui Tataran Normatif

Mengacu pada Nurhaya Muchtar, Beggy mengatakan bahwa ada 4 rumusan mengenai jurnalisme Islam, yakni haqq (kebenaran), tabligh (menyebarkan kebenaran), maslahah (kebaikan bagi publik), wasatiyyah (moderat). Dalam artikelnya Beggy menjelaskan rujukan dari konsep-konsep ini yang semuanya berasal dari Al-Qur'andan Hadist. Namun ia tidak jelaskan adalah bagaimana menerapkan konsep-konsep ini dalam praktiknya.

Apa yang membedakan cara-cara yang ditempuh oleh “jurnalisme Islam” dengan “jurnalisme sekuler” dalam menggali kebenaran misalnya?

“Jurnalisme sekuler” berangkat dari paradigm positivisme, yang percaya dunia terbagi menjadi “yang dialami” dan “yang objektif di luar pengalaman”. Sederhananya, gedung di depan kita akan tetap ada kalaupun kita memejamkan mata. Kebenaran adalah “yang objektif di luar pengalaman”. Karena itu, proses perumusan informasi pertama-tama perlu membedakan fakta dan opini.  Fakta adalah “kebenaran di luar sana” sedangkan opini adalah “pandangan subjektif manusia atas fakta”. Dalam perspektif ini, ada tuntutan etis bagi jurnalis untuk selalu “mencurigai diri sendiri”, agar keyakinan dan pandang-pandang subjektifnya tidak masuk dalam pelaporan berita. Metode lainnya adalah verifikasi, yakni disiplin untuk memastikan fakta yang disajikan dalam berita teruji akurasinya (Munoz, 2012).

Meski demikian, saya sendiri memahami bahwa objektivitas adalah metode dalam menggali fakta, bukan tujuan.  Jurnalis boleh (bahkan semestinya) bersikap terhadap data atau fakta yang ditulisnya. Yang tidak etis adalah memanipulasi fakta (memilih fakta sesuai pandangan subjektifnya). Ini adalah idealisasi jurnalisme sekuler, dan dalam praktik memang banya hal yang tidak sesuai. Namun setidaknya, berbekal idealisasi ini kita bisa melakukan kritik atas kerja-kerja jurnalisme.

Lalu bagaimana dengan “Jurnalisme Islam?” Beggy menulis, “Mengutip kembali konsep khabar shadiq dalam Islam, maka tampak bahwa kebenaran dalam Islam merujuk pada kabar yang benar yaitu berdasarkan Qur'an dan sunnah”.

Jujur saya bingung. Kalau ini adalah dakwah, saya bisa paham. Persoalan jadi rumit kalau, misalnya, sebuah media yang mendaku menjalankan “jurnalisme islam” membuat laporan mengenai konflik lahan, perkembangan teknologi, atau tingkat kematian ibu kala melahirkan, etika dan prosedur apa yang idealnya ditempuh oleh jurnalisnya guna melaporkan “kebenaran”? dan bagaimana itu bertaut dengan idealisasi kebenaran yang diusung “jurnalisme islam”, yakni Al-Qur’an dan Hadis? Mereka yang mendaku menjalankan “jurnalisme islam” tidak bisa hanya mengatakan “mengacu pada Al-Qur’an”, tanpa merumuskan panduan etis dan praktis yang diturunkan dari Al-Qur’an.

Pada titik ini saya melihat, ide Beggy punya masalah yang sama dengan Mowlana. Keduanya sama-sama berkutat dalam tataran normatif dan sulit dibayangkan praktiknya.

Konsep maslahah dalam tulisan Beggy juga sebenarnya setara dengan konsep ummat dalam gagasan Mowlana. Mowlana mengatakan jurnalisme atau komunikasi dalam Islam mesti melayani umat (muslim). Pertanyaannya kemudian, siapakah umat? Dan untuk Beggy, siapa publik? Apakah publik atau umat juga meliputi muslim syiah, salafi, Aswaja, misalnya? Lebih jauh sebagaimana sudah saya tulis dalam artikel sebelumnya.

“Konsep ummat yang dipahami Mowlana memang melampui ras, etnisitas, juga kebangsaan. Namun pada saat yang bersamaan tidak menampung penganut kepercayaan di luar Islam. Pertanyaannya, bagaimana jurnalisme Islam memahami posisi non-muslim? Bagaimana hak-hak non-muslim atas informasi dan representasi yang adil dalam jurnalisme Islam?”

Dalam tulisan pertama, saya sudah mengatakan bahwa selain absennya perumusan metode yang jelas. Masalah lain dari ide “jurnalisme Islam” adalah ketiadaan dialog dengan kenyataan hidup hari ini, yakni keragaman pemahaman umat Islam dan modernitas. Saya tidak mendapati jawaban atas dua hal ini dalam tulisan Beggy. Bagi saya, sebelum dua hal itu terjawab, “jurnalisme islam” tidak lebih ekspresi identitas yang tidak memiliki fungsi lain selain “dandanan”.