Beberapa waktu lalu, terdapat video viral di Twitter tentang seorang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang bertugas pada Pilpres 2019. Dalam video tersebut, JBI mengisyaratkan lagu “Sayang” untuk mengisi waktu jeda. Layaknya konten viral di media sosial lainnya, media pun berlomba-lomba menjadikannya berita.

Sonya Maramis, sang JBI, disorot media dalam kisah-kisah yang heroik. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kisah motivasi-inspiratif seperti ini. Namun, fokus pada pendekatan human interest ini bisa menimbulkan masalahnya sendiri jika tidak membuka wacana publik mengenai dinamika JBI secara lebih struktural.

Narasi heroik yang dominan ini berpusar pada wacana “pengabdian”.

Misalnya artikel Tribunnews.com yang diberi judul, “Mengabdi sebagai Juru Bahasa Isyarat Jadi Panggilan Sonya Maramis”.

“… Penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rasanya tak perlu lagi cari pekerjaan sampingan demi mendapat uang tambahan. Namun, Sonya Maramis tak mau menyia-nyiakan kemampuannya sebagai juru bahasa isyarat. Bukan untuk uang, tapi karena panggilan jiwa.”

Pemilihan kata “mengabdi” dalam judul serta deskripsi dalam kutipan ini seolah menggambarkan profesi JBI sebagai pekerjaan yang dilakukan bukan dengan asas profesionalitas melainkan “kesetiakawanan”. Profesi ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian pada sosok atau komunitas tertentu, yang muncul karena “panggilan jiwa”. Dengan demikian, kebutuhan finansial bukanlah pertimbangan ketika menjadi JBI.

Masih dengan materi pemberitaan yang sama, Kompas.com juga mengupas kisah perjalanan JBI tersebut. Salah satu penggalan dari artikel di Kompas.com memberikan informasi tentang tahun awal sosok JBI tersebut memulai karier sebagai JBI di siaran berita dan jumlah stasiun televisi yang saat ini ia layani.

“Terhitung sejak 2015, ia mulai terjun menjadi juru bahasa isyarat di sejumlah program acara televisi. Tercatat ada sekitar lima stasiun televisi swasta yang "langganan" memintanya jadi juru bicara bahasa isyarat di program acara mereka.”

Apabila dilihat sekilas, paragraf deskripsi di atas memang semata-mata hanya menjelaskan tentang masa awal sosok JBI tersebut memulai kariernya sebagai JBI di program televisi. Namun, dengan dikaitkannya paragraf tersebut dengan situasi fasilitas JBI saat ini, maka paragraf tersebut dapat menimbulkan anggapan yang berbeda.

Perlu diketahui, fasilitas penerjemah bahasa Isyarat, terutama untuk program berita di televisi, masih menjadi hal yang sangat baru. Sekitar tahun 2013 siaran berita di TVRI mulai menyertakan penerjemah bahasa Isyarat (Aryani, 2014: 62). Isu tentang ketersediaan penerjemah bahasa Isyarat juga masih menjadi perbincangan hangat. Apabila mengaitkan paragraf di atas dengan situasi ini, maka timbul kesan adanya rasa bangga yang kurang tepat terhadap seorang JBI yang sudah mampu melayani hingga lima stasiun televisi. Terutama penggambaran dalam kalimat, “... ada sekitar lima stasiun televisi swasta yang ‘langganan’ …”. Padahal, memang sudah seharusnya penerjemah bahasa Isyarat seperti itu.

Di luar pembahasan video viral, Brilio.net menerbitkan artikel pada tahun 2016 dengan judul “Cerita Adit Tentang Suka Duka Jadi Penerjemah Bahasa Isyarat”. Sebetulnya, sub-judul dalam artikel tersebut sudah memberikan kesan dan nuansa positif yang fokus pada profesi JBI itu sendiri, yaitu “Penyampaian yang baik dan konsentrasi penuh jadi kuncinya.” Namun, kalimat pembuka lagi-lagi memberikan situasi dan suasana serupa: “Bisa membantu tuna rungu untuk berkomunikasi menjadi satu kesenangan tersendiri bagi Yudi Aditya Nugraha (26).”

Pembingkaian semacam ini memosisikan komunitas disabilitas sebagai “ladang” bagi masyarakat untuk berlomba melakukan “kebaikan” yang bisa dibangga-banggakan.

Pengaruhnya Terhadap JBI dan Komunitas Tuli

Perjalanan bahasa Isyarat untuk bisa diakui dan dihargai oleh masyarakat luas seperti saat ini, bisa dibilang telah melewati cerita panjang. Pada awalnya, metode oralism-lah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan disabilitas Tuli, yaitu menggunakan metode baca bibir dan “berbicara” seperti orang non-Tuli. Perlu disinggung pula bahwa pada masa oralism, penggunaan bahasa Isyarat “dilarang”. Dengan penggunaan metode ini, secara tidak langsung meninggalkan kesan yang kurang positif terhadap bahasa Isyarat itu sendiri. Baru sekitar tahun 1990-an penggunaan bahasa Isyarat digencarkan dan mulai menyebar (lihat Stokoe, Stokoe, Jr, “Sign Language” dalam Encyclopedia of Language and Linguistics).

Situasi yang sudah dijelaskan di atas juga sejalan dengan terbentuknya komunitas Tuli. Menurut situs World Federation of The Deaf, komunitas Tuli merupakan komunitas bahasa dan budaya minoritas yang para anggotanya menggunakan bahasa Isyarat. Sama seperti kelompok-kelompok lainnya, komunitas Tuli juga memiliki sejarah dan budayanya tersendiri. Oleh sebab itu, penggunaan istilah “Tuli” saat ini lebih digencarkan daripada istilah “tunarungu”. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dari kedua istilah tersebut. Dapat dikatakan “tunarungu” merupakan istilah dari sudut pandang medis yang memiliki makna kerusakan pada alat pendengaran seseorang sehingga perlu disembuhkan. Sementara itu, “Tuli” merujuk pada identitas budaya seseorang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Peran JBI dapat dikatakan cukup vital bagi komunitas Tuli. Sebab, JBI merupakan pengantar dan penyampai informasi kepada komunitas Tuli dari lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa lisan dan juga sebaliknya. Beberapa perjuangan telah dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas JBI yang telah dapat dilihat pada siaran-siaran berita saat ini dan termasuk dalam debat Pilpres kemarin.

Dari beberapa artikel tentang JBI di atas, terdapat kesan yang ditimbulkan terhadap profesi JBI antara lain profesi JBI tidak dilandasi oleh rasa profesionalitas melainkan didasari oleh rasa “kemanusiaan”. Anggapan tersebut bisa saja timbul karena JBI membantu komunitas Tuli, yang dalam hal ini termasuk komunitas disabilitas. Penggunaan kata seperti “pengabdian” dan “panggilan” semakin mengentalkan nuansa tersebut. Seolah-olah pekerjaan yang menyangkut komunitas disabilitas harus selalu dikaitkan dengan rasa “tulus” dan “kemanusiaan”.

Dengan gaya pemberitaan seperti itu, membuka kemungkinan untuk melanggengkan pandangan terhadap komunitas disabilitas sebagai komunitas dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan bantuan. Kemudian, bisa juga justru menimbulkan pandangan baru tentang JBI sebagai sosok yang “hebat” karena bersentuhan langsung dan dapat memberikan bantuan kepada komunitas tersebut. Tentu saja, anggapan seperti ini harus segera dijauhkan, sebab JBI merupakan sebuah pekerjaan profesional.

Profesional dalam hal ini bukan berarti harus melakukan pembayaran terhadap jasa JBI, melainkan untuk melakukan pekerjaan JBI itu dibutuhkan kepandaian khusus. Beberapa JBI memang masih melakukannya secara sukarela. Namun, bukan berarti hal tersebut dilakukan dengan tidak profesional, kan? Sudah seharusnya komunitas Tuli dipandang seperti komunitas seperti pada umumnya yang memiliki hak fasilitas, dalam hal ini JBI, dan akses terhadap segala bentuk informasi. 

Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa fasilitas JBI pada berita baru dilangsungkan pertama kali tahun 2013. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran penerjemah bahasa Isyarat pun masih menjadi hal yang baru. Mungkin, awal mula adanya penerjemah bahasa Isyarat juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi pemberitaan dan anggapan masyarakat secara lebih luas.

JBI Bukan Pendamping

Pada awalnya, peran penerjemah bahasa Isyarat biasanya diisi oleh keluarga atau kerabat. Selain sebagai penerjemah, orang tersebut biasanya juga berperan sebagai pendamping (helper) orang Tuli (lihat Encyclopedia of Language and Linguistics, hlm. 318-320; The Acquisition of NZSL as L2 - Thesis). Keluarga menjadi satu-satunya akses bagi orang Tuli untuk bisa “bersentuhan” dengan dunia luar. Mungkin baru sekitar dua dekade terakhir penerjemah bahasa Isyarat mulai diperhitungkan dan oleh sebab itu mulai bermunculan studi dan lembaga yang benar-benar fokus dalam penyediaan JBI. Selain itu, kenyataan bahwa belum ada peraturan resmi yang betul-betul mengatur tentang JBI rasanya juga menjadi salah satu faktor.

Dalam UU No 8 Tahun 2016, terdapat Pasal 19 huruf B yang menyinggung tentang penerjemahan. Pasal ini menyebutkan tentang hak mendapatkan kemudahan akses di tempat layanan publik, salah satunya dengan cara penerjemahan. Namun, tidak ada kalimat yang menyinggung secara langsung peran JBI. Salah satu implementasi nyata dari UU No. 8 Tahun 2016 adalah adanya JBI pada siaran berita saat ini. Kondisi tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 24 tentang Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi yang menyatakan penyandang disabilitas berhak “menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi” salah satunya berupa bahasa Isyarat.

Bagaimana yang dimaksud dengan JBI dianggap sebagai pendamping?

Misalnya, tidak jarang pertanyaan seperti, “Berapa jumlah orang yang datang?” atau “Berapa kursi yang dibutuhkan?” diajukan kepada saya yang jelas-jelas sedang bertugas sebagai penerjemah. Sejatinya, pertanyaan seperti itu ditanyakan langsung kepada anggota kelompok komunitas yang hadir pada acara tersebut. Akan tetapi, berdasarkan dugaan dan pengamatan saya, masyarakat masih enggan bertanya langsung karena akses komunikasi yang terbatas (komunitas Tuli menggunakan bahasa Isyarat, sedangkan orang Dengar menggunakan bahasa lisan). Padahal, di situlah justru sebetulnya peran seorang JBI. Selain itu, saya juga menduga adanya sedikit rasa “kurang nyaman” atau “ingin cepat selesai” karena, dengan bertanya kepada JBI, jawaban akan didapat secara langsung tanpa perlu proses penerjemahan.

Situasi lainnya yang juga beberapa kali saya alami adalah ketika orang Dengar ingin menyampaikan sesuatu kepada orang Tuli. Alih-alih menyampaikannya langsung kepada orang bersangkutan, malah meminta seperti, “Mbak, tolong sampaikan ke A bahwa saya …”. Situasi tersebut terjadi tanpa adanya orang Tuli yang dituju. Seharusnya yang menjadi peserta percakapan adalah A (sebagai orang Tuli) dan B (sebagai orang Dengar). Namun, dengan situasi tersebut peserta percakapan berubah menjadi saya (sebagai JBI) dan B (sebagai orang Dengar). Maka, percakapan tersebut menjadi kurang berhasil karena peserta percakapan tidak lagi sesuai dengan yang dimaksud.

Media tentu berperan penting untuk bisa menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tentang akses yang dibutuhkan komunitas Tuli, dalam hal ini JBI. Pada dasarnya, JBI juga dibutuhkan oleh orang Dengar karena tentu mereka juga perlu akses terhadap bahasa Isyarat.

Beberapa hal yang bisa diangkat dalam pemberitaan di media antara lain tentang kenyataan bahwa saat ini jumlah JBI di Indonesia belum cukup memadai. Selain itu, pembahasan terhadap JBI juga akan lebih bermanfaat jika dilihat dari sisi akses serta fasilitas dan bukan dari sisi “kemanusiaan” yang banal.

Media perlu menggeser fokusnya tak lagi pada kisah heroik JBI sebagai “pengabdi” atau “pendamping”. Dalam praktiknya, JBI malah sering menjadi “jalan pintas” yang memangkas interaksi langsung dengan komunitas Tuli, karena dianggap sebagai pendamping yang siap memberitahu segala hal mengenai komunitas Tuli. JBI perlu digambarkan lebih sebagai profesi. Sebagaimana profesi penerjemah antar bahasa lainnya, ia hanya perantara komunikasi dua penutur dengan bahasa berbeda. Ia bukan “pendamping” yang “mengabdi” pada komunitas Tuli agar bisa berinteraksi dengan orang Dengar, melainkan “perantara” komunitas Tuli dan Dengar agar bisa saling memahami.