Ilustrasi: Diniella Putirani
Ilustrasi: Diniella Putirani
01/08/2016
Sepakbola dalam Jerat Televisi
Bagi banyak penduduk Indonesia, pertandingan sepakbola merupakan alasan utama dalam menyaksikan televisi. Namun yang tak banyak disadari, televisi punya andil besar dalam pembentukan cabang olahraga ini.
01/08/2016
Sepakbola dalam Jerat Televisi
Bagi banyak penduduk Indonesia, pertandingan sepakbola merupakan alasan utama dalam menyaksikan televisi. Namun yang tak banyak disadari, televisi punya andil besar dalam pembentukan cabang olahraga ini.

Belum lama ini, MNC Group resmi mendapatkan hak siar Liga Inggris untuk tiga musim ke depan. Melalui RCTI, stasiun televisi yang ia kuasai, Grup MNC dipastikan akan menayangkan pertandingan-pertandingan di Liga Inggris musim 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019. Belum diketahui apakah televisi lain seperti MNCTV atau Global TV akan ikut menyiarkan.

Bagi penggemar sepakbola di tanah air, ini kabar gembira. Menonton sepakbola melalui televisi gratis (free to air), ibarat kata, merupakan kewajiban bagi pencinta sepakbola di Indonesia. Ketika tayangan Liga Inggris di Indonesia dikuasai oleh televisi berbayar (Aora dan Astro) medio tahun 2007, masyarakat protes keras. Dari sudut pandang kritis, penguasaan tayangan Liga Inggris oleh televisi berbayar merupakan wujud akses yang tidak setara terhadap isi dan teknologi media. Kondisi ini menyebabkan khalayak menjadi terpecah, antara mereka yang memiliki akses kepada media (the have) dan yang tidak memiliki akses kepada media (the have not). Akses tersebut ditentukan oleh jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh pemirsa.

Di luar perkara akses, hubungan antara sepakbola dan (pemilik) media tampak saling menguntungkan. Tanpa media, sepakbola belum tentu bisa populer seperti sekarang; tanpa sepakbola, media bakal kesulitan memperoleh keuntungan. Pemirsa pun makin dimanjakan. Untuk menggelar siaran langsung Piala Eropa 2016, UEFA mempersiapkan 36 kamera di sudut-sudut stadion. UEFA juga membangun pusat siaran bernama International Broadcast Center seluas 17.000 meter persegi di Paris, Prancis.

Kehadiran teknologi memudahkan akses bagi momen-momen penting di lapangan. Dengan demikian, tidak perlu khawatir kalau tak sengaja melewatkan momen-momen itu, karena televisi umumnya sering menampilkan replay. Aksi-aksi memukau dari para pemain, tindakan-tindakan kontroversial, ekspresi pemain ketika berhasil mau pun gagal, hingga detil lainnya, bisa diputar ulang dengan gambar kualitas tinggi.

Namun, benarkah pemirsa dimanjakan? Di balik itu semua, ada sebentuk eksploitasi. Hal ini bisa dilihat dalam hal sederhana: water break, atau jeda 3 menit yang berlangsung di menit ke-30 pada setiap babak. Jeda ini mulanya dimaksudkan untuk memberi kesempatan pemain minum air dan beristirahat. Mengacu pada regulasi FIFA, water break berlaku di pertandingan yang berlangsung dengan suhu lokasi 32 derajat celcius. Aturan ini diterapkan, misalnya, dalam Piala Dunia 2014 Brazil. Uniknya, dalam turnamen sepakbola Indonesia tahun 2015, yakni Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman, aturan ini tiba-tiba diterapkan. Sebenarnya, suhu di Indonesia ketika pertandingan berlangsung belum memenuhi syarat untuk memberlakukan jeda ini. Hal ini adalah kali pertama sejak 1930.

Turnamen Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman memang turnamen tidak resmi, dalam artian di luar yurisdiksi PSSI. Keduanya diselenggarakan oleh adalah Mahaka Sports Entertainment. Dengan begitu, sebenarnya sah-sah saja bagi Mahaka untuk menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan standar. Sejatinya, aturan ini tidak relevan diberlakukan di Indonesia. Buktinya, dalam turnamen Torabika Soccer Championship 2016, aturan tersebut tidak diberlakukan. Itu berarti, peraturan water break di turnamen sepakbola Indonesia bukan diberlakukan untuk kepentingan pemain.

Terang saja: jeda singkat itu menjelma ajang bagi tiap televisi untuk menayangkan iklan. Sesi water break di tayangan Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman pun dijejali dengan iklan. Pemirsa, yang selalu dianggap pasif, akan dijual kepada pengiklan berdarkan angka rating, kemudian dihujani beragam pesan sponsor. Pemirsa dibujuk-bujuk supaya rela membelanjakan uangnya untuk produk-produk sponsor.

Memang, kehadiran pesan sponsor merupakan hal yang wajar dalam tayangan sepakbola, terlebih lagi yang mengudara melalui stasiun televisi free­ to ­air. Pasalnya, biaya untuk memperoleh tayangan tersebut sebagian disokong oleh para sponsor. Namun kehadiran sponsor ini terkadang juga menjadi cukup mengganggu kenikmatan menonton pertandingan. Prosesi lagu kebangsaan, bahkan sepakmula (kick­off), terpotong iklan. Belum lagi apabila televisi yang menyiarkan peristiwa olahraga dimiliki oleh pembesar partai politik. Tentu partai politik itu tak ketinggalan pula menitip pesan sponsor.

Hak Siar yang Menggiurkan

Sepakbola memang tidak bisa mengelak dari cengkraman televisi. Tak heran, stasiun televisi pemegang hak siar memiliki kekuatan layaknya penyelenggara olahraga itu sendiri. Stasiun televisi mampu menentukan waktu pertandingan dengan pertimbangan prime time. Pemirsa dipaksa untuk mengatur jadwal kegiatan mereka, menyesuaikan dengan prime time pertandingan sepakbola. Dalam Euro 2016, “penderitaan” tidak hanya dialami kita di Indonesia yang dipaksa begadang. Masyarakat di Eropa pun harus menyesuaikan jadwal untuk menyesuaikan dengan prime time yang ditetapkan oleh UEFA. Musim ini, UEFA menyelenggarakan pertandingan dengan waktu sepakmula jam 15:00 waktu Eropa untuk pertama kalinya. Perubahan ini, tentu saja, terjadi atas permintaan televisi. Jam tersebut diambil karena bertepatan dengan malam hari—waktu prime time—di Asia (selisih waktu keduanya adalah lima-enam jam lebih cepat di Asia). Perpindahan jam pertandingan ini, dengan demikian, adalah upaya untuk meraih pasar penonton di wilayah Asia.

Pengaruh televisi pun merasuk dalam kelangsungan tim sepakbola. Hak siar punya kontribusi langsung terhadap pendapatan yang diterima oleh peserta kompetisi Liga Premier Inggris. Untuk musim 2015-2016, 85% dari total pendapatan kontestan Liga Premier Inggris berasal dari bagi hasil pendapatan hak siar. Dari bagi hasil hak siar, seluruh tim peserta Liga Premier Inggris (musim 2015-2016) memperoleh dana segar sekitar £ 51 juta, hasil dari pembagian secara merata untuk penjualan hak siar di luar negeri. Sekitar 50% dari angka itu merupakan hasil penjualan hak siar di kawasan Britania Raya. Sisanya berasal dari hak siar di kawasan Britania Raya yang dibagi berdasarkan posisi klasemen di akhir musim (merit payment) dan jumlah siaran langsung klub tersebut (facility fees).

Karena sistem ini, tim peraih gelar juara belum tentu mengantongi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tim yang kalah. Pada musim 2015-2016, total hadiah yang dikantongi oleh sang juara Leicester City, ternyata lebih sedikit ketimbang empat tim di bawahnya, yakni Arsenal, Tottenham Hotspurs, Manchester City, dan Manchester United. Perbedaan terletak pada perolehan dari hasil siaran langsung di seluruh Britania Raya. Pertandingan Leicester City hanya 15 kali disiarkan secara langsung di kawasan Britania Raya. Sementara jumlah siaran langsung Arsenal adalah 25 kali, Tottenham 21 kali, City 25 kali, dan United 26 kali.

Di sini terlihat bahwa tolak ukur dalam sepakbola tidak melulu prestasi. Leicester memang meraih prestasi. Namun begitu, secara komersial Leicester masih kalah dengan tim-tim besar lainnya. Kekalahan dari segi komersial itu membuat jumlah siaran lansgung Leicester jauh lebih sedikit.

Dari Bersama-sama, Duopoli, hingga Monopoli

Hak siar peristiwa olahraga internasional merupakan barang yang mahal dan cukup menjanjikan dari segi bisnis. Itu sebabnya berbagai pihak berusaha untuk memperolehnya. Minat untuk membeli hak siar tidak hanya melanda perusahaan televisi semata. Buktinya, hak siar Piala Dunia 2010 di Indonesia dipegang oleh perusahaan ritel distribusi barang elektronik, Electronic City Entertainment (ECE). Kemudian dari ECE menjual lagi ke lembaga penyiaran di Indonesia.

Sebelum tahun 2002, stasiun-stasiun televisi di Indonesia menyiarkan tayangan sepakbola internasional dengan cara “berbagi” pertandingan. Misal televisi A menyiarkan seluruh pertandingan grup A, dua pertandingan babak 16 besar, satu pertandingan perempatfinal, dsb. Biasanya memasuki babak semifinal dan final, baru semua televisi menyiarkan secara bersama-sama.

Piala Dunia 1994 disiarkan oleh empat stasiun televisi, yakni TVRI, RCTI, SCTV, dan TPI. Masing-masing memiiki ciri khas dalam siarannya, mulai dari laporan langsung, feature tentang negara tuan rumah, highlight pertandingan, komentar orang awam atas jalannya pertandingan, hingga penempatan produk sponsor pada jas dan dasi yang dikenakan oleh presenter dan komentator. Untuk turnamen besar selanjutnya, yakni Piala Eropa 2000, hak siar dipegang oleh dua stasiun televisi: RCTI dan SCTV.

Monopoli mulai terjadi ketika RCTI menyiarkan Piala Dunia 2002. Hingga saat ini, hak siar tayangan sepakbola internasional cenderung dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Menurut pernyataan dari Wakil Direktur Utama RCTI Kanti Mirdiati, siaran bersama tidak berjalan karena masing-masing stasiun televisi hanya ingin menyiarkan pertandingan terbaik saja.

Dari monopoli tersebut, perusahaan berharap dapat meraih keuntungan dari iklan yang masuk. Dalam menayangkan peristiwa olahraga, fungsi televisi tidak hanya mendokumentasikan berbagai aksi-aksi di lapangan, melainkan juga membuat drama tersendiri dari peristiwa olahraga tersebut. Drama itu mempresentasikan rasa emosional pemirsa. Itu yang menjadi incaran para pemasang iklan.

Lebih dari itu, gelaran olahraga internasional juga memberikan peluang bisnis bagi pihak-pihak selain stasiun televisi atau pemegang hak siar. Misalkan bagi penyedia usaha hotel atau kafe, yang bisa menjual pertandingan itu dengan acara “nobar” atau “nonton bareng”. Namun, dengan adanya kepemilikan hak siar ini, penyelenggara “nonton bareng” harus was-was karena bisa saja kegiatan mereka dianggap tidak berizin dan harus dibubarkan.

Tentu saja ada nilai komersial di balik kata “izin” tersebut. PT Nonton Bareng, rekanan MNC Group dalam hal izin nonton bareng Piala Eropa 2012, menyatakan bahwa guna memperoleh izin maka pihak penylenggara nonton bareng harus membayar ke pemegang hak siar. Kocek yang harus dirogoh penyelenggara acara “nonton bareng” berkisar dari Rp 6 juta hingga Rp 25 juta. Dalam beberapa kesempatan, penerapan aturan tersebut menimbulkan masalah. Pada tahun 2014 PT Nonton Bareng memperkarakan 10 hotel di Bali dan 16 hotel di Yogyakarta ke ranah hukum, berkaitan dengan kasus nonton bareng tanpa izin.

Konsekuensi hukum dari kasus ini masih menjadi perdebatan. Komisioner KPID Bali I Gusti Ngurah Alit Sumantri menjelaskan bahwa dalam acara nonton bareng, hotel menyajikan siaran dari stasiun televisi nasional yang bersifat free-to-air. Seharusnya, stasiun televisi tersebutlah yang membayar ke pihak penyelenggara—yang semestinya juga berhak mencari iklan komersial selama siaran berlangsung. Namun, penting juga melihat legal standing antar pihak (perjanjian) terkait substansi somasi yang memberatkan para penyelenggara “nonton bareng”.

Menjerat Para Bintang

Kehadiran televisi menyulap perhelatan olahraga menjadi komoditas. Sudah cukup banyak tulisan yang membahas bagaimana televisi melakukan komodifikasi terhadap pemirsa, yang ujung-ujungnya sebenarnya pemirsa mengalami kerugian. Namun begitu, komodifikasi tidak hanya terjadi terhadap pemirsa. Komodifikasi juga dialami oleh para atlet yang bertanding.

Untuk membahas soal ini, saya meminjam konsep komodifikasi pekerja dari Vincent Mosco. Komodifikasi pekerja terjadi ketika pemilik modal menuntut para pekerja unutk meningkatkan kemampuan dan kekuatan dalam produksi. Pihak manajemen menjadi otak (konseptor) dari kemampuan baru itu, dan mengawasi para pekerja. Dalam konteks olahraga internasional, para pemodal adalah penyokong dana—salah satunya adalah pemegang hak siar. Manajemen adalah federasi atau penyelenggara olahraga tersebut, sementara para pekerja adalah para pemain—yang oleh pemirsa dipuja-puja bak pahlawan.

Seperti dipaparkan sebelumnya, pemegang hak siar bisa menekan penyelenggara olahraga untuk menggelar pertandingan sesuai dengan prime time. Pemain, dalam hal ini, hanya bisa menurut. Sebagai contoh, di sepakbola Piala Dunia Brazil 2014, terdapat satu-satunya pertandingan yang dimulai pada pukul 22:00 waktu Brazil, yakni Jepang melawan Pantai Gading. Pertandingan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Juni 2014.

Dari sudut pandang kesehatan, jadwal ini jelas kurang ideal karena sudah terlalu larut. Namun, dari segi komersial, jelas menguntungkan. Kondisi pertandingan kala itu diperparah dengan cuaca dan kelembaban yang tinggi, yang tentunya tidak menguntungkan bagi pemain dari Eropa yang terbiasa bermain dalam suhu lebih rendah. Namun FIFA tetap teguh dengan pendiriannya. Pertunjukan harus terus berjalan, the show must go on. Pemain hanya punya pilihan: tampil mengikuti jadwal yang telah ditentukan, atau harus rela jadi cadangan. Segala pengorbanan ini memiliki alasan yang sangat sederhana: waktu pertandingan tersebut jatuh pada hari Minggu (15 Juni 2014) pagi waktu Jepang. Tentunya, pagi hari di hari libur merupakan waktu yang bakal menarik pemirsa televisi yang lebih banyak.

Faktor bisnis semacam ini sering terjadi dalam pertandingan sepakbola. Masih ingat kasus Ronaldo (Brazil) yang tampil jauh di bawah performa di final Piala Dunia 1998? Banyak dugaan yang mengatakan bahwa sebenarnya Ronaldo sedang dalam kondisi fisik yang tidak siap tampil. Namun Nike selaku sponsor tim nasional Brazil, menekan pelatih Mario Zagallo agar memainkan striker berjuluk Il Phenomenon tersebut. Nike ingin sang bintang bisa tampil di final, yang artinya bisa tampil di televisi dan disaksikan seluruh dunia.

Dengan begini, sebenarnya para bintang sepakbola yang begitu dipuja di seantero dunia, tidak lebih dari sekadar “penghibur” yang harus menuruti dari para pemodal meski pun itu harus bertentangan dengan prinsip-prinsip ideal olahraga itu sendiri. []


Daftar Pustaka

Wardhana, Veven Sp. 2002. Dari Barbar sampai Timor Timur: Mengeja Budaya Massa. Yogyakarta: Galang Press

Mosco, Vincent. 2009. Political Economy of Communication. Los Angeles: SAGE

Junaedi, Fajar. 2010. “Manajemen Media di Tengah Konvergensi, Konsentrasi, dan Konglomerasi: Sebuah Tantangan Teoritis dalam Riset Manajemen Media”, dalam Potret Manajemen Media di Indonesia (Editor: Dyah Hayu Rahmitasari)

Bacaan Terkait
Narayana Mahendra Prastya

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Memiliki ketertarikan terhadap bidang sport-communication

Populer
Insiden Media di Tolikara
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Fabrikasi Kepanikan: Liputan Media Mengenai “Susu” Kental Manis