REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
11/06/2019
Bagaimana Media Lokal dan Ridwan Kamil Melegitimasi Tindakan Represif Aparat?
Dalam aksi May Day lalu, kelompok Anarko-Sindikalis banyak mendapatkan pembingkaian buruk oleh media lokal dan elit politik. Bagaimana proses tersebut terjadi?
11/06/2019
Bagaimana Media Lokal dan Ridwan Kamil Melegitimasi Tindakan Represif Aparat?
Dalam aksi May Day lalu, kelompok Anarko-Sindikalis banyak mendapatkan pembingkaian buruk oleh media lokal dan elit politik. Bagaimana proses tersebut terjadi?

Aksi May Day 2019 yang digelar di kota Bandung telah menjadi perbincangan publik. Pasalnya aksi May Day di kota tersebut  turut diwarnai dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh aparat terhadap sejumlah massa aksi.  Media massa dan elit penguasa pun ikut andil dalam memproduksi wacana tentang peristiwa tersebut. Misalnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang memberikan penilaiannya tentang aksi May Day melalui sebuah unggahan di Instagram.

Tangkapan layar dari unggahan Instagram Ridwan Kamil.

Robert Hacket (1984) menyatakan bahwa bahasa tidaklah mungkin bebas nilai. Maka dalam unggahan Instagram Ridwan Kamil terkait aksi kekerasan May Day di Bandung, tentunya terdapat perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan realitas yang dipresentasikan lewat bahasa.

Representasi menjadi penting untuk dibicarakan, khususnya dalam dua hal:

Pertama, apakah orang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya?

Kedua, Bagaimana representasi tersebut ditampilkan? Biasanya dalam representasi terdapat bantuan kata, kalimat, aksentuasi serta foto yang ditampilkan dalam penyampaian kepada khalayak. Aspek ini bisa kita amati dalam unggahan Gubernur Jawa Barat tersebut. 

Dalam representasi selalu ada kemungkinan ketidakbenaran penggambaran (misrepresentasi). Misrepresentasi ini bisa terjadi ketika suatu peristiwa dihadirkan dengan penghilangan realitas tertentu dalam proses pemilihan fakta. Setidaknya, Ridwan Kamil melakukan hal ini dalam merepresentasikan penganiayaan aparat dalam aksi May Day di Bandung.

Misrepresentasi: Marjinalisasi  Massa Aksi May Day Bandung

Praktik marjinalisasi berkaitan erat dengan misrepresentasi. Oleh karena itu, praktik marjinalisasi seringkali dilakukan melalui praktik kebahasaan. Dalam unggahan Ridwan Kamil terkait aksi May Day di Bandung, ada beberapa praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana marjinalisasi.

Pertama, ia menggunakan pengasaran bahasa (disfemisme). Disfemisme umumnya digunakan  masyarakat kelas atas untuk melakukan invalidasi terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat bawah. Contohnya, ketika ia menyebut “tindakan kelompok baju hitam-hitam/kebanyakan pelajar dinilai telah ‘merusak’ dan ‘mencoreti’”.

Pilihan kata-kata ini membentuk realitas “perilaku kelompok baju hitam-hitam/kebanyakan pelajar” menjadi kasar. Kemudian kata-kata itu ditekankan dan disimpulkan lagi dengan penggunaan kata “keributan”. Ia memukul rata segala perilaku “kelompok hitam-hitam” sebagai ilegal, jahat serta termasuk tindakan anarkis/manifestasi teori anarki kiri ala Eropa. Setidaknya, mungkin, anarki kiri ala Eropa yang ia bayangkan.

Kedua, Ridwan Kamil juga menggunakan penghalusan (eufemisme) untuk menggambarkan beberapa peristiwa yang menurut saya tidak fair. Ia secara apologis menyebut kekerasan aparat terhadap awak media sebagai “kesalahpahaman”. Intinya, ada kemunafikan yang mencolok: ia menjadi kekerasan hanya ketika tidak dilakukan oleh aparat.

Ketiga, Labelisasi. Horwitz & Scheid (1999) berpendapat bahwa labelling adalah sebuah tindakan yang penyematan sifat tertentu, umumnya peyoratif, pada identitas diri seseorang. Labelling seringkali terikat erat dengan kuasa, diproduksi oleh mereka yang berada di kelas atas untuk menundukkan lawan ataupun biasanya kalangan bawah. Labelling bekerja dengan mendefinisikan penyimpangan sebagai sesuatu yang inheren pada individu atau kelompok, daripada kepada tindakan.

Dalam unggahannya, Ridwan Kamil banyak memproduksi labelling. Dengan mengasosiasikan “kelompok hitam-hitam” dengan tindakan “melanggar hukum” dan “hanya ingin membuat keributan semata”, telah melabeli kelompok tersebut sekaligus menjustifikasi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka.

Berbagai narasi ini penting karena sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil adalah individu dominan dalam struktur masyarakat yang memiliki kuasa untuk menafsirkan nilai-nilai realitas yang terjadi di wilayah administratifnya. Kasus ini menjadi contoh baik untuk melihat bagaimana penguasa melakukan praktik-praktik marjinalisasi dalam komunikasi publik yang ia lakukan.

Unggahan Ridwan Kamil juga dihiasi dengan tampilan screenshot yang diambil dari pemberitaan portal daring lokal Tribun. Nah, bagaimanakah portal daring Tribun Jabar memberitakan kasus ini? Selain itu, adakah media yang menampilkan diskursus alternatif dalam pemberitaan kasus serupa?

Media Lokal Vis a Vis Media Alternatif

Melihat dari portal daring Tribun Jabar berjudul “Massa Berpakaian Hitam-hitam Bikin Gaduh Kota Bandung Akhirnya Digunduli oleh Polisi”, yang ada dibenak pembaca adalah rasa kesal kepada massa berpakaian hitam-hitam yang telah bikin gaduh. Kemudian, aparat sebagai petugas ketertiban diberi legitimasi dalam tindakannya menggunduli kelompok tersebut.

Berita ini memang masih memberi sedikit ruang suara bagi pihak aksi massa melalui pernyataan dua orang. Namun, sama sekali tidak ada informasi yang membingkai motivasi dan sudut pandang dari kelompok tersebut. Yang dimunculkan malah tetek bengek episodik tentang “bagaimana mereka bisa datang ke May Day”, yang mempertegas bingkai bahwa mereka hanya “remaja yang tidak tahu apa-apa.”

Wartawan lebih jauh lagi membingkai justifikasi kekerasan polisi dengan menulis bahwa “mereka membawa kertas tebal…dengan tulisan memprovokasi polisi,” kertas yang bertulisan “kenapa polisi berhak memukul.”

Di tengah banyaknya praktik media yang menjustifikasi tindakan penguasa maupun aparatus negara. diskursus alternatif terkait kasus kekerasan May Day masih dimunculkan oleh segelintir media. Misalnya, artikel Metaruang “Represifitas Aparat Mencoreng May Day di Bandung”. Teks yang ditampilkan metaruang secara jujur tidak melabeli massa aksi sebagai “pakaian hitam-hitam”, namun sebagai massa aksi yang tergabung ke dalam barisan elemen GERAK (Gerakan Rakyat Anti Kapitalisme).

Pemilihan penamaan tersebut berdampak berbeda terhadap khalayak. Fowler dkk (1979), menjelaskan bahwa kosakata berpengaruh terhadap bagaimana kita memahami dan memaknai suatu peristiwa. Metaruang menjelaskan bahwa kekerasan dialami sejumlah massa: jurnalis media nasional hingga Persma, bukan hanya kelompok berpakaian hitam-hitam saja yang akhirnya digeneralisasi menjadi kelompok anarko sindikalis. Kemudian, metaruang pun lebih menggambarkan kronologi dan detail tindak kekerasan aparat keamanan yang dialami oleh peserta aksi May Day 2019.

“Kesaksian seorang paramedis menyebutkan, saat ia tengah menolong seorang kawan perempuannya yang dijambak aparat, ia justru yang kena geprak rotan. tak berhenti disitu, ia digiring menepi ke tembok dan didesak-desak. ia menolak untuk sama digiring, dan dihadiahi tendangan di bokongnya.”

Diskursus alternatif juga dimunculkan oleh media daring Tirto.id berjudul Polisi Tak Berwenang Menggunduli Peserta May Day di Bandung. Berita ini lebih berimbang karena ia menghadirkan argumentasi baik dari pihak kepolisian dan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI menilai bahwa aparat telah melanggar sejumlah regulasi, dari mulai pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri tentang Kode Etik Kepolisian, UUD 1945, dan prinsip praduga tidak bersalah. Lebih lanjut Tirto.id juga menjelaskan tindakan kekerasan apa saja yang dialami oleh sejumlah massa aksi May Day.

Tribun Jabar Media Lokal?

Media lokal lebih berpotensi dalam menciptakan public sphere bagi warga sipil. Praktik media lokal semacam itu bisa diwujudkan apabila media lokal bersifat partisipasi, yakni menempatkan warga sipil bukan hanya menjadi objek pasif (pembaca), namun diposisikan sebagai subjek aktif dalam memproduksi wacana.

Idealnya, media lokal juga mampu mendorong warga dalam menentukan pengambilan keputusan bagi pemimpin daerah (bottom-up). Pasalnya media lokal memiliki ruang lingkup daerah yang spesifik sehingga aspirasi warga lebih cepat tersalurkan kepada pemimpin daerah tersebut.

Sayangnya, praktik media lokal seperti Tribun Jabar berbanding terbalik dengan harapan diatas. Dalam kasus May Day Bandung, Tribun Jabar malah bekerja selaras dengan narasi otoritas. Tanpa kesadaran jurnalistik dan pemahaman kritis, ia diboncengi oleh penguasa lokal untuk mempertahankan status-quo, yang itu malah memarjinalkan masyarakat sipil. Harapan bahwa media menjadi alat kendali terhadap kekuasaan, akhirnya jauh panggang dari api. []


Daftar Pustaka

Fowler, Roger. 1979. Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew (ed.), Language and Control. London: Routledge & Kegan Paul.

Hacket, Robert. 1984. Decline of A Paradigm?:Bias and Objectivity in News Media Studies. Vol.1 (3): 234.

Horwitz & Scheid. 1999. A Handbook for the Study of Mental Health: Social contexts, Theories, and Systems.New York: Cambridge.


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Nur Wahyu May Alfian

May mengagumi karya-karya  Knut Hamsun dan Karl May. Sedang menempuh studi sarjana di jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya. Minat pada isu media, lingkungan, dan ekonomi-politik. Sering dijumpai mencari wifi di warung kopi se-malang raya.

Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Apakah Media Sosial Mendikte Kerja Jurnalisme?
Undangan Menulis: Jurnalisme di Tengah Transformasi Digital