REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
26/04/2019
Refleksi atas Sexy Killers: Penonton sebagai Publik
Ramainya pemutaran film dokumenter Sexy Killers kerap disertai dengan diskusi. Hal ini menunjukkan potensi terbukanya ruang-ruang publik baru dalam membicarakan berbagai isu. Namun sebenarnya, seberapa besar dampaknya bagi deliberasi politik?
26/04/2019
Refleksi atas Sexy Killers: Penonton sebagai Publik
Ramainya pemutaran film dokumenter Sexy Killers kerap disertai dengan diskusi. Hal ini menunjukkan potensi terbukanya ruang-ruang publik baru dalam membicarakan berbagai isu. Namun sebenarnya, seberapa besar dampaknya bagi deliberasi politik?

Film dokumenter Sexy Killers tergolong istimewa dalam budaya sinema di Indonesia. Selama 5-13 April 2019, film yang disutradarai Dandhy Laksono dan Suparta Arz ini diedarkan dalam bentuk nobar atau nonton bareng, dan selama masa itu sudah terjadi nobar setidaknya di 476 lokasi. Promosi hanya dilakukan lewat akun media sosial Watchdoc sebagai rumah produksi dan Dandhy Laksono sebagai sutradaranya. Ketika film ini diunggah ke YouTube pada 13 April 2019, dalam 36 jam ia mendapat 1,5 juta views. Pada saat tulisan ini dibuat pada 23 April, views-nya sudah 19 juta! Bisa dikatakan tidak pernah ada film yang mencapai tingkat kesuksesan seperti ini sebelumnya di Indonesia.

Poster undangan untuk mengadakan pemutaran film Sexy Killers yang beredar di akun media sosial Watchdoc dan Dandhy Laksono (sumber: Akun Twitter @watchdoc_ID)

Tulisan ini bermaksud melihat Sexy Killers dan sirkulasinya dalam kerangka budaya sinema di Indonesia. Dari sini, dilihat bagaimana sirkulasi film non-komersial ini mampu memunculkan peran sinema sebagai bagian dari budaya publik atau civic culture. Sesudah itu dipandang juga bagaimana Sexy Killers—dan seri Indonesia Biru karya Watchdoc—beserta sirkulasinya itu terkait dengan politik dalam arti luas.

Film dan Publik

Sexy Killers dan sirkulasinya sangat penting dalam kaitannya dengan budaya publik karena beberapa hal berikut.

Pertama, pemutarannya dilakukan sepenuhnya secara swadaya dan non-komersial oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan. Mereka relatif tidak terhubung satu sama lain, melainkan unit-unit terpisah dan sebagiannya terbentuk secara spontan untuk keperluan menonton film ini. Mobilisasi sebesar ini, dengan cakupan distribusi geografis yang luas seperti ini, hanya mungkin ditandingi oleh jaringan bioskop komersial raksasa, atau oleh pemerintah dengan aparat birokrasi yang sudah mapan.

Kedua, kebanyakan—jika tidak semua—penyelenggaraan nobar Sexy Killers dilakukan di ruang-ruang yang tidak dimaksudkan untuk pertunjukan film, atau non-theatrical screening. Artinya para penyelenggara harus menyediakan sendiri perangkat mereka seperti layar, proyektor, komputer untuk memainkan film, dan hard disk atau fasilitas streaming dan sebagainya. Perangkat ini dibawa ke lokasi dan mengubah ruang semisal warung kopi, aula, mushola, dan bermacam ruang lainnya menjadi ruang ekshibisi film, di mana aspek naratif film mendominasi dan menentukan karakter ruang tersebut.

Pemasangan layar untuk pemutaran Sexy Killers di kantor YLBHI Jakarta (sumber foto: Akun Twitter @watchdoc_ID)

Ketiga, praktik semacam ini merupakan praktik penciptaan ruang publik, di mana imaji (atau diskursus) publik dihadirkan dan didiskusikan oleh warga negara, terlepas dari asal-muasal ruang tersebut. Ruang komersial seperti kafe, ruang semi-publik seperti ruang kelas dan lembaga pendidikan, bahkan ruang privat, semua berubah menjadi ruang publik (sementara) dengan peristiwa dan narasi yang dihadirkan oleh Sexy Killers.

Hal ini tak terlepas dari karakter film dokumenter yang berbeda dengan karakter film fiksi. Film fiksi umumnya berbicara kepada penonton dalam kapasitas individual dan mengarah kepada aspek psikologis mereka. Sedangkan film dokumenter, seperti ditulis Michael Chanan (2007), bicara kepada penonton sebagai individu dalam situasi sosial-politik mereka. Dengan demikian, peluang film dokumenter untuk membentuk narasi yang mengajak penonton berperan sebagai publik—atau warga negara—lebih besar ketimbang film fiksi yang mengeksploitasi dan memanipulasi kondisi psikologis penonton.

Keempat, kegiatan ini adalah semacam pendudukan (occupation) guna menciptakan ruang publik. Judith Butler (2012) menyebutkan bahwa berkumpulnya orang seperti ini merupakan sebuah tindakan mendaku (claiming) ruang publik, terutama di ruang-ruang yang tidak dimaksudkan secara khusus untuk itu. Ruang publik terbentuk melalui “pendudukan” fisik di ruang-ruang privat, semi-privat, virtual, dan sebagainya. Padahal, wacana publik di Indonesia umumnya hadir melalui media dan diedarkan melalui mekanisme komersial (atau platform yang sepenuhnya bersifat komersial dan melakukan komersialisasi dari atensi atau perhatian para pengguna). Artinya, penciptaan ruang publik fisik seperti yang terjadi melalui Sexy Killers adalah sesuatu yang jarang dilakukan, terlebih dengan skala sebesar ini. Kalau pun ada, umumnya berlangsung dalam skala terbatas dan tidak berhasil menciptakan jumlah nobar sebanyak yang dilakukan oleh Sexy Killers.

Pemutaran Sexy Killers di aula kantor kecamatan Cisauk, Tangerang (sumber foto: Akun Twitter @watchdoc_ID)

Kelima, seluruh pemutaran diiringi dengan diskusi mengenai substansi film, yaitu industri batu bara, energi alternatif, persoalan lingkungan hidup, oligarki dalam politik, dan sebagainya. Ini berhasil membuat film menjadi bagian sekaligus sarana pertukaran gagasan secara langsung. Kegiatan off-screen dalam konteks pemutaran film seperti ini disebut Lyell Davies (2017) sebagai sarana produksi pengetahuan yang memberi dampak lanjutan dari pemutaran film. Kegiatan off-screen dalam pandangan Davies membuat kegiatan menonton menjadi “kurang berjarak” (less distant) karena meminta penonton untuk berpartisipasi memikirkan masalah yang dihadapi oleh subjek di dalam film dan mengambil sikap politik.

Kegiatan semacam ini menjadi tempat di mana para penontonnya “mengambil posisi dan mendaku identitas serta membentuk cara pandang terkait tema yang disajikan oleh media yang ditayangkan, lalu partisipasi dalam gerakan sosial dipertahankan” (Davies, 2017: 42). Dalam kegiatan seperti ini, menonton film tidak semata berupa kegiatan emosional dan psikologis, tapi menempatkan penonton sebagai bagian dari publik, sebagai warga negara, yang disodorkan sebuah masalah yang dianggap sebagai masalah bersama.

Kesimpulannya, praktik sirkulasi semacam ini mengembalikan fungsi sinema sebagai barang publik, bukan semata barang komersial. Dalam melihat sinema sebagai barang publik, penonton tidak hanya dikonseptualisasi sebagai “pasar” atau turunannya seperti “segmen” atau “ceruk”, melainkan sebagai bagian dari warga negara dengan kesadaran sosial politik untuk bersikap terhadap isu yang dihadirkan.

Peran film seperti ini sudah lama tidak hadir di Indonesia, bahkan mungkin tidak pernah dijalankan secara optimal. Sebab, dalam sejarah film Indonesia, film lebih banyak dipandang sebagai barang komersial yang menempuh sirkulasi berdasar transaksi ekonomi, atau sebagai sarana propaganda politik atau materi didaktik yang terkait langsung dengan upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan—yang terakhir ini terutama terjadi di masa Orde Baru.

Sexy Killers telah mengikuti film-film dokumenter Watchdoc sebelumnya, seperti misalnya Jakarta Unfair (Sutradara: Dhuha Ramadhani dan Sindy Anastasia) dan Rayuan Pulau Palsu (Sutradara: Rudi Purwo Saputro), yang membuat film menjadi bagian dari perbincangan publik demi mempengaruhi kebijakan dalam skala yang demikian besar. Ini akan dibicarakan dalam bagian terakhir tulisan ini.

Politik Indonesia Biru

Sexy Killers sendiri merupakan sebuah film dokumenter yang menjadi bagian dari seri Indonesia Biru. Seri catatan perjalanan atau travelogue ini punya peran penting dalam khazanah film dokumenter di Indonesia. Pada dekade 1980-an, travelogue umumnya menggambarkan keseharian kelompok etnis dan masyarakat adat sebagai sesuatu yang perlu dikenal oleh penonton TV nasional. Pendekatan ini kemudian oleh Budi Irawanto dikritik sebagai sebuah self-exoticisation, alias mengeksotitasi bangsa sendiri. Pada masa itu, film dokumenter yang mengandung penggambaran konflik, misalnya film tentang konflik pembebasan tanah di kawasan Candi Borobudur yang dibuat oleh Hadi Purnomo, tidak pernah bisa ditayangkan (Hughes-Freeland, 1992).

Pertengahan tahun 1990-an semacam travelogue muncul melalui seri Anak Seribu Pulau (Miles Films) dan eksotisasi itu terjadi lagi. Kehidupan sehari-hari anak-anak di berbagai daerah di luar Jakarta digambarkan, dan dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Seri ini memang memberi alternatif dari penggambaran anak-anak yang jakartasentris ketika itu.

Namun seri ini dikritik oleh peneliti Karen Strassler (1996) lantaran dipandang melakukan depolitisasi terhadap multikulturalisme dan keragaman Indonesia. Representasi terhadap ruang-ruang di luar Jakarta adalah representasi yang steril dari konflik. Indonesia dalam travelogue semacam ini selalu penuh harmoni dan tanpa konflik. Model Anak Seribu Pulau ini kemudian menjadi model arus utama seri dokumenter televisi, dengan beberapa seri sejenis seperti Kampoeng Halaman dan Anganku (produksi Studio Samuan), dan seri Bocah Petualang di Trans TV.

Sebagai travelogue, Indonesia Biru berbeda dengan yang digambarkan di atas. Di sini Indonesia tidak digambarkan sebagai ruang yang harmonis, dan multikulturalisme bukan semata pembentuk keragaman. Indonesia Biru bersandar pada dua premis penting: pertama, di balik Indonesia yang tampak indah dan nostalgis, selalu terkandung konflik yang utamanya bersumber dari konflik sosial-ekonomi dan sumber daya alam; kedua, kekayaan budaya tidak hanya merupakan bagian dari keragaman semata, justru merupakan sumber resiliensi ekonomi dan menjadi inspirasi bagi ketahanan lingkungan.

Kedua premis utama ini secara konstan bermunculan di seri Indonesia Biru, dan sesekali dikontraskan dengan kebijakan negara yang mendukung dan menjadi penyedia jalan bagi korporasi besar dalam melakukan penyeragaman (pada The Mahuzes) atau merebut sumber daya alam (pada Samin versus Semen) yang menjadi sumber ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Sexy Killers menggambarkan kelindan politik dan bisnis yang membawa biaya lingkungan dan politik yang besar. Film ini menawarkan premis tentang posisi oligarki dalam politik Indonesia yang mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup, tak peduli di kubu manapun mereka berada.

Sayangnya, kemungkinan terjadinya perubahan terlihat sangat kecil, mengingat kedua blok politik yang bersaing dalam Pemilu 2019 sama-sama terlibat dalam bisnis itu sedemikian dalam. Maka dengan narasi seperti ini, ditambah momentum Pemilu, mudah sekali film ini dituduh sebagai sarana mobilisasi golput, atau agar para pemilih tidak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu.

Namun bagi saya Sexy Killers punya agenda lebih jauh daripada sekadar politik elektoral. Persoalan yang dibawanya adalah persoalan nyata yang harus mendapatkan penjelasan publik lebih jauh daripada sekadar apa yang dikatakan oleh Luhut Panjaitan: “pembuatnya kurang kerjaan”. Pola komunikasi yang disampaikan oleh Menteri Kordinator bidang Maritim yang juga pengusaha batu bara itu masih memperlihatkan pola komunikasi serupa dengan masa Orde Baru, di mana opini publik tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pertimbangan politik, apalagi sebagai dasar pengambilan keputusan atau political deliberation.

Kesimpulan

Pemutaran Sexy Killers berhasil membuka kemungkinan penciptaan ruang publik di ruang-ruang yang tadinya privat dan semi-privat. Namun, berharap bahwa pemutaran itu akan berhasil membawa perubahan adalah sesuatu yang berlebihan. Sejauh ini film dokumenter yang membawa akibat langsung pada kebijakan ada dua: pertama film Jalanan (Sutradara: Daniel Ziv) yang berhasil membuat pejabat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memperbaiki penampungan di panti sosial Cipayung, dan kedua, janji Presiden Jokowi untuk membersihkan sungai Citarum sesudah viralnya sebuah film dokumenter (lebih mirip entri vlog sebetulnya) buatan Gery dan Sam Bencheghib.

Kedua kebijakan tersebut bisa dibilang kebijakan pinggiran dan tidak terkait kelindan bisnis raksasa dan politik tingkat istana seperti yang digambarkan Sexy Killers. Kedua kebijakan di atas relatif tanpa risiko politik dan bisnis yang tinggi sehingga bisa dilakukan dengan mudah—apalagi ada imbalan popularitas dari tindakan semacam itu.

Hal ini memperlihatkan keterbatasan model pembuatan opini publik dalam political deliberation, yang mungkin dilakukan oleh organisasi media dan produk media seperti film dokumenter. Hal ini sama sekali bukan hal baru, karena opini publik tidak selalu berubah menjadi kebijakan.

Namun yang lebih penting dari film seperti Sexy Killers dan film-film lain dari seri Indonesia Biru terletak pada keberhasilannya dalam memungkinkan munculnya cara pandang alternatif dalam memandang kesejahteraan di tengah paradigma pembangunan neoliberal di Indonesia saat ini. Sexy Killers dan seri Indonesia Biru memungkinkan adanya usulan bahwa kesejahteraan sebaiknya tidak diiringi dengan agresivitas dalam mengejar pertumbuhan, yang artinya merusak sumber daya alam dan memandang korban jiwa sebagai kolateral semata dalam keseluruhan proses itu. []


Daftar pustaka

Butler, Judith. (2012). “Bodies in Alliance and the politics in the street” dalam Sensible Politics: The Visual Culture of Nongovernmental Activism, (eds.) Meg McLagan and Yates McKee. New York: Zone Books.

Chanan, Michael. (2007). The Politics of Documentary. London: BFI.

Davies, Lyell. (2017). “Off-screen Activities and the Documentary Film Screening” dalam Activist Film Festivals: Towards A Political Subject, (eds.) Sonia Tascon and Tyson Wils. Bristol: Intellect.

Hughes-Freeland, Felicia. (1992). “Representation by the other: Indonesian cultural documentation” dalam Film as Ethnography, (eds.) Peter Ian Crawford dan David Turton. Manchester and New York: Manchester University Press.

Irawanto, Budi. “Beyond big dramatic moments: Indonesian Documentary Films in the 21st Century”. Diakses di: http://www.goethe.de/ins/id/lp/prj/dns/dfm/ind/enindex.htm

Strassler, Karen. (1996). “Stories of Culture: Difference, Nation and Childhood in ‘Children of a Thousand Islands,’ an Indonesian Television Series.


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Eric Sasono

Kritikus film, kandidat doktor bidang film studies di King’s College London, dengan fokus penelitian mengenai budaya film dokumenter di Indonesia. Salah satu pendiri Indonesian Film Society, sebuah komunitas film di London yang secara rutin mengadakan pemutaran film-film Indonesia untuk publik Inggris.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Fabrikasi Kepanikan: Liputan Media Mengenai “Susu” Kental Manis