REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
26/03/2019
Kenapa Hoaks Politik Begitu Mudah Dipercaya?
Teknologi digital merupakan salah satu faktor kekacauan informasi di Indonesia. Mengapa ini terjadi dan bagaimana kita bisa menanggulanginya?
26/03/2019
Kenapa Hoaks Politik Begitu Mudah Dipercaya?
Teknologi digital merupakan salah satu faktor kekacauan informasi di Indonesia. Mengapa ini terjadi dan bagaimana kita bisa menanggulanginya?

Perbincangan global mengenai hoaks dan disinformasi beberapa tahun belakangan ini kerap dihubungkan dengan intervensi luar negeri atau terorisme siber. Puncak dari pembicaraan ini adalah tuduhan serangkaian kampanye disinformasi oleh Federasi Rusia terhadap Pemilihan Presiden 2016 di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana integritas elektoral dan institusi demokrasi Amerika Serikat bertekuk lutut di hadapan pabrik troll, aktivis bayaran, dan adu domba warga negara.

Indonesia pun tidak terlepas dari fenomena ini, meskipun dengan narasi yang tidak semewah “intervensi asing”. Setahun belakangan, kita menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok seperti Saracen dan Muslim Cyber Army dimobilisasi untuk memperdalam tegangan etnis-ideologis. Sebuah laporan komprehensif dari The Guardian mencatat jejak-jejak yang menghubungkan jaringan tersebut dengan partai oposisi dan militer.

Metode manipulasi informasi seperti ini pun hanya secuil dari lanskap disinformasi nasional. Sebuah paparan dari Ross Tapsell, pakar politik media dari Australian National University, menunjukkan bagaimana berita bohong justru paling sering muncul secara organik dari masyarakat, melalui jaringan media sosial terutama WhatsApp.

Berbagai peristiwa belakangan ini seakan mengafirmasi pengamatan dari Tapsell. Misalnya, disinformasi mengenai kebangkitan komunisme berkembang menjadi rumor penganiayaan ulama, narasi terhadap Joko Widodo yang dituduh berafiliasi dengan PKI, hingga insiden yang terjadi di LBH Jakarta pada 2017 silam. Apa yang menyebabkan kekacauan informasi di akar rumput ini begitu lazim?

Rendahnya Kepercayaan dan Literasi

Secara tradisional, siaran televisi merupakan sumber utama masyarakat Indonesia dalam mendapatkan berita nasional. Sumber ini pun dirasa semakin bias dan partisan beberapa tahun belakangan, sebagaimana terlihat dalam perbedaan hasil Pemilu Presiden pada 2014 silam.

Kondisi ini bisa dijelaskan oleh masalah oligarki yang menyelimuti industri media Indonesia. Berbagai studi menunjukkan betapa signifikannya pengaruh konflik kepemilikan terhadap kualitas jurnalisme dan kapasitas institusi media dalam membela kepentingan elektoral masyarakat Indonesia.

Metro TV dan TV One seringkali berada di tengah pusaran konflik ini, sejalan dengan pemilik keduanya yang berada di kubu yang berseberangan kala itu. Kedua televisi ini mengambil posisi yang berlawanan ketika memberitakan isu seperti reklamasi Teluk Jakarta hingga penggusuran warga. Pembicaraan ini menjadi lebih rumit lagi apabila juga harus menceritakan tentang grup MNC dan segala konflik yang terjadi di dalam ruang redaksinya.

Institusi jurnalistik sebagai penjaga proses demokrasi pun menjadi terciderai. Kini, ruang bagi media arus utama untuk melaksanakan jurnalisme investigasi kian menyempit. Budaya media baru, yang lebih mengutamakan kecepatan ketimbang ketepatan informasi, mengakibatkan menurunnya kerelaan audiens untuk membayar jurnalisme berkualitas. Integritas menjadi bisnis yang terlalu mahal untuk dijalankan institusi media. Tren tersebut membuat masyarakat makin kehilangan kepercayaan akan kemampuan industri media dalam membicarakan isu-isu nasional.

Menurut survey ISEAS (2017), kepercayaan terhadap media massa berada pada level 67,2%, lebih rendah dari bahkan Polri (70,3%) yang kerap diguncang dengan korupsi dan konflik. Pengejawantahan paling ekstrim dari atmosfir ini dapat diamati di lapangan, yakni ketika wartawan mengalami intimidasi dan pengusiran saat meliput di lapangan, seperti misal saat Aksi Bela Tauhid atau Munajat 212.

Di tengah sentimen ini, masyarakat beralih untuk mencari sumber informasi lain yang dianggap lebih kredibel. Dengan menawarkan platform direct publishing tanpa perantara redaksi tradisional dengan kemudahan akses yang luar biasa, media sosial dan WhatsApp tampil sebagai platform yang dapat memenuhi kebutuhan itu.

Tren penggunaan platform digital semakin meluas dengan didukung oleh penetrasi internet ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan suatu studi oleh eMarketer, pada akhir 2019 Indonesia diprediksi akan memiliki 92 juta pengguna smartphone, sebagian besar di antaranya akan mengakses internet untuk pertama kalinya. Namun karena infrastruktur internet yang belum merata, dan bandwith 2G juga lamban, orang-orang tersebut menggunakan smartphone biasanya hanya untuk scrolling linimasa Facebook. Bagi daerah-daerah yang memiliki jaringan internet yang benar-benar lamban, seringkali hanya WhatsApp yang menjadi opsi akses yang memungkinkan.

Perkembangan ini cukup dilematis. Di Indonesia terdapat 56% pengguna yang mengakses internet hanya untuk membuka Facebook. Lebih mirisnya lagi, 11% pengguna yang mengatakan bahwa ketika menggunakan Facebook, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengakses internet. Jumlah pengguna WhatsApp pun pada akhir 2017 sebesar 40% dari populasi Indonesia, dan saya cukup yakin bahwa karakter pengguna-nya juga mirip dengan apa yang terjadi pada pengguna Facebook.

Ledakan penggunaan smartphone, di tengah kesenjangan akses internet dan literasi digital merupakan resep mujarab kekacauan. Ketika warga negara tidak memiliki wawasan atau kemampuan yang cukup untuk memvalidasi berita, linimasa Facebook dan grup-grup WhatsApp akan menjadi ruang gema yang memperparah bias konfirmasi. Orang-orang dengan pemikiran yang sama, ditambah algoritma linimasa yang menjebak pemikiran pengguna dalam gelembung ideologis, semakin cepat mengantarkan Indonesia menuju era pasca-kebenaran.

Membongkar Kamar Gema

Dalam upaya untuk meredam disrupsi dari disinformasi politik, pemerintah telah melakukan beberapa inisiatif, di antaranya adalah war room” yang dikelola Kementerian Kominfo yang berisi puluhan teknisi yang selalu siap memantau media sosial dan platform lain untuk memerangi hoaks. Ada juga langkah dari Presiden Jokowi untuk melakukan ekspansi peran Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi koordinasi keamanan siber nasional.

Namun, langkah-langkah ini hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah, yakni menurunnya kepercayaan terhadap media arus utama serta rendahnya literasi digital. Dengan demikian, diperlukan intervensi lebih jauh untuk memperbaiki kegagalan dari institusi-institusi tersebut.

Perhatian terbesar yang harus diberikan tentunya berkaitan dengan peran destruktif oligarki media terhadap jurnalisme nasional. Belum lama ini muncul wacana untuk merevisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, meski kini mandek di DPR dan masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan perubahannya tidak malah membuat oligarki lebih parah.

Ada juga beberapa ide dari lingkungan akademisi untuk menghidupkan kembali TVRI dengan mencontoh skema pendanaan berbasis licensing fee yang progresif sesuai pendapatan, seperti yang diterapkan di Australia dan Jerman. Harapannya, revitalisasi televisi publik dapat menjadi sumber jurnalistik alternatif dan kredibel, yang mempu menyeimbangkan bias dari media swasta. Upaya-upaya untuk mengembalikan citra media arus utama tersebut tentunya rumit dan berliku, namun objektivitas jurnalisme adalah keperluan imperatif yang harus segera dipenuhi.

Medan lain yang berperan besar dalam memberikan opsi jurnalisme alternatif adalah munculnya media-media baru. Di antaranya tentu saja adalah media dengan subjek-subjek yang niche seperti Remotivi, IndoProgress, dan Magdalene. Ada juga platform jurnalisme kritis yang dengan mudah diakses melalui YouTube seperti Catatan Najwa, GeoLive, serta Asumsi. Nama-nama di atas, di antara media baru lainnya, berperan dalam menumbuhkan keberagaman sudut pandang yang krusial bagi jalannya demokrasi.

Masalahnya—lagi-lagi—penetrasi internet belum merata, sehingga tak semua lapisan masyarakat bisa menikmati media alternatif tersebut. Meski pencapaian pemerintah terkait penyelesaian Palapa Ring cukup menggembirakan, infrastruktur digital di wilayah rural masih cukup mengkhawatirkan. Dari penetrasi 56% yang dicapai hingga awal tahun ini, masih terdapat kesenjangan penetrasi baik itu secara wilayah (barat dan timur), maupun berdasarkan demografi usia (tua dan muda). Bagi pengguna internet pun, jutaan orang masih menggunakan internet 2G yang lamban hanya untuk Facebook dan WhatsApp seperti paparan sebelumnya.

Tentunya, mengatasi kesenjangan digital ini memerlukan lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur, namun harus dibarengi dengan literasi digital. Kenyataannya, hal ini masih belum tercapai secara merata. Indeks Pembangunan TIK keluaran Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa daerah-daerah tertinggal seperti Papua, NTB, dan Aceh memiliki nilai dibawah 3,5 sementara wilayah maju seperti Jakarta memiliki skor lebih dari 7.

Program literasi digital harus menjadi prioritas pemerintah, siapapun yang terpilih April nanti. Kita harus segera memperbaiki kegagal-pahaman bahwa edukasi digital hanya berbentuk kuliah dan seminar. Di daerah rural, program-program sporadis seperti ini pun menjadi problematik mengingat lemahnya skill, kesadaran, maupun bahasa dan konteks lokal yang dibawakan.

Literasi digital semestinya ditanamkan dalam kurikulum sekolah secara nasional. Pembelajaran mengenai betapa luasnya batas penggunaan internet dan bagaimana secara kritis mengolah informasi, menjadi krusial untuk dipaparkan sejak dini. Beberapa negara seperti UK, Jerman, Australia, dan Perancis pun telah mengintegrasikan literasi media dalam kurikulum sekolah, yang dipadukan dengan pendidikan kewarganegaraan, studi industri media, dan juga kemampuan investigasi dan logika. Anak muda yang dilengkapi dengan wawasan dan skill tentang media menjadi elemen yang handal untuk memerangi disinformasi di sekitar mereka.

Hari ini, politik identitas mewarnai dinamika demokrasi nasional. Perkembangan pesat platform daring yang tidak diimbangi dengan kedewasaan bernegara tentunya menjebak masyarakat dalam ruang gema ideologi yang dikompori algoritma, dan diperparah oleh kesenjangan digital. Mengidentifikasi akar permasalahan dan menumbuhkan political will untuk membasminya adalah langkah pertama untuk menyembuhkan tren disinformasi politik, penyakit kronis yang diidap demokrasi Indonesia. []


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Luthfi T. Dzulfikar

Seorang penulis lepas, advokat kebebasan berpendapat, dan penggemar almarhum Christopher Hitchens. Alumni program Erasmus Exchange di Universidad Carlos III Madrid yang meminati isu HAM kontemporer, politik global, dan konflik agama. Temukan pendapat-pendapatnya di Youtube.

Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Apakah Media Sosial Mendikte Kerja Jurnalisme?
Undangan Menulis: Jurnalisme di Tengah Transformasi Digital