REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
04/03/2019
Ruqyah Golput di Televisi
Kemunculan wacana golput membuat banyak kalangan kalang kabut. Bagaimana media mengambil perannya?
04/03/2019
Ruqyah Golput di Televisi
Kemunculan wacana golput membuat banyak kalangan kalang kabut. Bagaimana media mengambil perannya?

Saya tidak menyangka, hobi menonton “Ruqyah” di Trans 7 menjadi bekal berharga buat memahami cara televisi memandang Golongan Putih (golput). Logika “Ruqyah” dalam menyembuhkan mereka yang kesurupan, rupanya juga dipakai talkshow-talkshow televisi kala membicarakan atau lebih tepatnya “menyembuhkan” golput.

Selama Januari saya memantau 4 talkshow yang secara spesifik membicarakan golput. Kompas TV mengulasnya dalam dua program, “Rosi” dengan judul “Golput, Rasional atau Frustasi?”, dan “Sapa Indonesia Malam” dengan judul “Hantu Golput di Pemilu ”. Metro TV menayangkan “Opsi” episode “Was-Was Opsi Golput” , dan CNN Indonesia menayangkan “Prime News” episode “Hantu Golput di Pemilu 2019”. Seperti halnya Jin, golput dalam talkshow-talkshow tersebut juga dianggap sebagai gangguan—ancaman.

Sesungguhnya Ketakutan kepada golput bukan hal baru. Ia  punya akar sejarah pada Orde Baru (Orba). Sejak diperkenalkan pada Pemilu 1971 oleh Arif Budiman, golput dianggap sebagai upaya mendelegitimasi Pemilu. Sebagai balasan, Orba menggunakan berbagai macam institusi—termasuk media—guna menekan angka golput. Mahasiswa dan aktivis yang mempelopori gerakan ini pun dikriminalisasi.

Artikel ini berargumen bahwa ketakutan akan golput yang mendominasi bingkai media hari ini adalah warisan Orba. Perbedaannya, kondisi hari ini tak lagi dilatarbelakangi oleh bentuk kekuasaan otoritarian, melainkan mediatisasi politik yang digerakkan oleh oligarki.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang, tulisan ini akan lebih fokus mengulas “Opsi” dan “Rosi” karena keduanya memiliki pembingkaian yang jauh lebih kuat. Sementara “Sapa Indonesia Malam” dan “Prime News”, meski memakai bingkai yang sama, menjalankannya secara lebih halus.

Observasi dan Koreksi: Strategi Ruqyah Golput di Televisi

Sebelum kita bicara soal golput, mari terlebih dahulu bicara alam gaib. Dalam setiap episode “Ruqyah”, kita diperkenalkan pada setidaknya tiga karakter.  Pada satu sisi, terdapat  sang ustadz, sebagai  orang yang paling tahu dan memiliki otoritas atas dunia gaib.  Pada sisi lain, ada si sakit sebagai orang yang membutuhkan ustadz untuk mengetahui kondisinya dan juga berharap pertolongan. Di antara keduanya, terdapat jin sebagai alasan mengapa ustadz memiliki otoritas atas si sakit: hanya ustadz-lah yang memahami kegaiban jin dan karena itulah si sakit membutuhkan ustadz.

Pertama-tama, ustadz akan melakukan observasi, melihat gejala si pesakitan untuk menentukan apakah seseorang kerasukan atau terkena sihir. Indikasinya adalah fenomena tak lazim, seperti kaki bergetar sendiri, muntah paku, dll. Gejala-gejala tersebut adalah tanda ada sesuatu yang salah. Jika ustadz telah memastikan ada pengaruh jin atau sihir maka langkah berikutnya adalah koreksi, yakni mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Jika si sakit memakai pelet maka peletnya harus dibuang. Jika seseorang kerasukan jin, maka jin harus dikembalikan ke alamnya. Segala yang tidak normal, tidak pada tempatnya, harus diluruskan.

Seperti “Ruqyah”, susunan narasumber dari empat telewicara yang saya tonton dipilih berdasarkan otoritas.  Kecuali pada “Sapa Indonesia Malam” yang tidak sama sekali mengundang perwakilan golput, susunannya sebagai berikut: wakil partai politik/tim sukses capres-cawapres, pihak yang mewakili suara golput, dan komisioner KPU/perwakilan NGO pemantau Pemilu. Jika golput adalah orang yang kesurupan, maka partai politik dan KPU adalah otoritas yang melakukan ruqyah. Tugas KPU dan partai politik adalah mengoreksi kesalahan narasumber golput akan pentingnya memilih dalam Pemilu. Televisi menjadi panggung tempat ruqyah dilakukan, agar ia menjadi ruang belajar sosial bagi penonton mengenai bagaimana seharusnya golput “dihukum”.

Metode ruqyah golput pun tak jauh beda dari yang dipertontonkan “Ruqyah”.

Tiga telewicara yang saya saksikan (“Opsi”, “Prime News”, dan “Rosi”) memulai diskusi dengan mempertanyakan pilihan golput. Aviani Malik, host “Opsi” memulai dengan bertanya pada Alghiffari Aqsa, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Dengan gestur yang menunjukkan ketidaknyamanan seperti tengah membicarakan sesuatu yang sensitif atau tabu, Avini bertanya, “benarkah Anda golput? Kenapa?”

Praktik yang sama juga terjadi dalam “Rosi”. Rosi membuka diskusi dengan membacakan cuitan Gunawan Mohamad, “Golput itu memang hak, tapi memilih dan berpihak bagi saya kini sebuah kewajiban, untuk menjaga Indonesia dari korupsi, intoleransi, dan kesewenang-wenangan seperti rezim Orde Baru.” Ia kemudian bertanya pada Kei Savori, salah satu narasumbernya, “Mengapa ini tidak menjadi bagian dari pertimbangan Anda?”

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bentuk observasi. Bagi telewicara ini, duduk perkaranya sudah terang: sebagaimana ustadz benar dan jin salah, memilih itu benar dan golput itu salah. Tanya-jawab ini tidak bermaksud untuk mengetahui kenapa golput menjadi pilihan politik yang dianggap rasional, melainkan untuk mengenali penyimpangan apa yang dimiliki oleh si golput sehingga punya pilihan itu.

Hal ini tampak ketika, misalnya, Rosi mengundang Pangeran Siahaan untuk menilai dua narasumber golputnya, Kei Savori dan Angga Dwi Sasongko. “Anda kan sudah memutuskan memilih dalam Pemilu. Menurut Anda, apa yang menyebabkan mereka belum bisa menentukan pilihan? Apa yang salah dengan mereka… [jeda] Atau, apa yang benar dengan mereka?”

Rosi pun menyambut pernyataan Rizki Emirdhani, narasumber yang merupakan pendukung Prabowo, dan menyatakan, “Betul, jangan karena ego pada seseorang, kemudian ngambek dan merusak atau membuat masa depan Indonesia malah menjadi gelap, apapun pilihannya.”

Dari sini, observasi Rosi berbuah pada pembingkaian golput sebagai sikap politik kekanak-kanakan, dan teknik ini bukan hal baru.

Menjelang pemilu 1992, Menteri Dalam Negeri Rudini, mengatakan bahwa golput adalah pilihan anak muda yang kurang berpikir matang. Ia juga menilai gejala golput ini sebagai dampak dari anak muda yang "senang kalau berpikir aneh-aneh" (Majalah Tempo, “Putihnya Putih”,  edisi 16 Februari 1991). Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara, Moerdiono mengatakan bahwa golput tak memiliki pendirian terhadap proses politik dan demokrasi yang “kita kembangkan bersama”. (Majalah Tempo, “Demokratisasi dengan Teori Pegang”, edisi 29 Desember 1990).

Sehabis observasi, tiba saatnya koreksi.

Setelah membuka diskusi dengan bertanya pada Alghiffari Aqsa, Aviani dalam “Opsi” memberikan kesempatan pada tiga narasumber lain untuk bicara, yang langsung dipakai untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas posisi politik Alghif.

Layaknya seorang ustadz yang habis membuat jin yang merasuki tubuh manusia “kepanasan” dalam ruqyah, Aviani bertanya, “Mendengar penjelasan KPU ini apakah membuat Anda sedikit bergeming?”  Dan ketika mendapati Alghif keras kepala dengan pilihan golput, Aviani sekali lagi menyampaikan pertanyaan yang membuat saya kaget, “Anda tidak takut pada fatwa MUI, Mas Alghif?”

Tapi saya seharusnya tidak terkejut. Pada 1997, Institusi keagamaan yang ada di bawah kontrol Orba, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), PHDI (Parishada Hindu Dharma Indonesia) dan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), juga mengeluarkan fatwa agar umatnya tidak golput. (Yanuarti, 2009).

Dengan cara  memposisikan golput sebagai kekanak-kanakan dan tidak beriman, Orba tengah membuat penggaris tingkat kedewasaan dan keberimanan publik lewat sejauh apa partisipasi mereka dalam pemilu. Dengan penggaris yang dibuat Orba inilah, “Opsi” dan “Rosi” menghakimi golput.

Tidak ada diskusi dalam kedua telewicara itu , yang ada adalah ceramah yang mirip rapalan mantra seperti, “masa depan Indonesia”, “lesser evil” dan banyak lainnya. Tiada dialog. Yang ada hanyalah upaya membuat takluk si golput, sebagaimana upaya Ustadz Faizar menaklukkan jin dari kaki Pak Suyanto (sumpah, Anda harus nonton episode ini).

Oligarki di Balik Ruqyah Golput di Media

Setelah Reformasi bergulir lebih dari 20 tahun, proyek demokratisasi Indonesia mengalami kebuntuan. Hal ini bisa dilihat dari, misalnya, fenomena seperti penerapan UU ITE yang kian masif, terkonsentrasinya media di tangan para konglomerat, dan UU MD3 yang membentengi posisi elit DPR dari kritik, dan banyak lainnya. Situasi ini bisa dijelaskan, salah satunya, dengan melihat bagaimana demokratisasi Indonesia berjalan.

Richard Robison dan Vedi R Hadiz (2004) menyatakan bahwa proses demokratisasi Indonesia pasca-1998 ditumpangi oleh kekuatan oligarki. Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik “wealth defense”, yakni konglomerat yang berpolitik untuk mempertahankan kekayaannya (Winters, 2011). Para oligark yang dulunya mendapatkan kekayaan dari hubungan patron-klien dengan Soeharto, kini harus berpolitik secara langsung untuk mempertahankan kekayaannya. Para oligark ini diuntungkan oleh skema demokrasi liberal yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itulah, selepas 1998, terdapat  tren konglomerat yang membuat atau mengetuai partai politik (Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Prabowo). Atau, jika pun tidak, setiap partai memiliki konglomerat yang menjadi pendukungnya.

Dalam skema demokrasi semacam ini, kompetisi politik sama dengan pertarungan oligark semata. Pemilu  tidak lebih dari legitimasi simbolik yang tujuannya membangun legitimasi dari praktik kuasa para oligark. Syarat electoral threshold 20% untuk pemilu presiden dan kebijakan materi Rp 1 milyar untuk mendirikan partai politik adalah salah dua dari sekian banyak cara agar Pemilu tidak cukup demokratis kecuali untuk para oligark. Kemenangan Jokowi pada 2014 mungkin adalah pengecualian atas situasi ini. Namun, setelah empat tahun berkuasa, kini kita tahu bahwa ia juga tidak bisa lepas dari kungkungan oligarki.

Di bawah kendali oligarki, komunikasi politik pun bertransformasi ke arah yang berbeda. Perubahan tersebut terutama dilatari oleh deregulasi dan makin berkembangnya industri televisi.

Akhmad Danial (2010) mencatat, pada Pemilu pertama selepas jatuhnya Orba (tahun 1999), televisi swasta kebanjiran permintaan pemasangan iklan politik dari berbagai partai. Di tengah kekosongan aturan yang jelas terkait iklan politik, televisi swasta menjadikan situasi ini sebagai sarana mendulang rupiah. Pada titik inilah mediatisasi politik pun mencapai tahap yang baru.

Jesper Strömbäck (2008) mengatakan bahwa mediatisasi politik adalah situasi di mana media menjadi pusat dari kehidupan politik, di mana aktor, budaya, dan komunikasi politik diterjemahkan melalui logika media. Debat politik, kampanye, dan banyak aktivitas politik lainnya mesti menyesuaikan format media: visual, singkat, dan mampu merebut perhatian. Pada tingkatnya yang paling masif, mediatisasi politik adalah situasi di mana aktor politik tidak hanya mengadopsi logika media akan tetapi menginternalisasi dan mengizinkan logika media untuk menentukan seluruh kegiatan politik dan pemerintahan.

Istilah “pencitraan” atau “media darling“ yang mulai dikenal publik beberapa tahun belakangan dipakai untuk menandai bagaimana aktor politik telah menginternalisasikan logika media. Mediatisasi politik menjadikan politik sebagai masalah marketing. Politisi dan ide politik ditawarkan layaknya produk komersial: dengan persuasi, pada target yang spesifik, dan personal. Mediatisasi politik-lah yang menciptakan kebutuhan akan lembaga survei, konsultan politik, atau buzzer.

Dalam konteks inilah wacana dominan, seperti “kehendak rakyat”, “lesser evil”, atau “masa depan bangsa”, disituasikan. Tujuannya satu: membangun ilusi bahwa setiap warga punya kuasa untuk menentukan arah bangsa. Dengan demikian, sekalipun kedua koalisi oligarki yang tersedia ini memiliki masalah, Anda perlu memilih “demi masa depan bangsa”. Karenanya, banyak dari kita merasa harus membela politisi yang kita pilih, sebab membela mereka—apapun kesalahannya—sama dengan membela diri sendiri. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni, persetujuan ikhlas dari mereka yang dikuasai (Gramsci, 1971).

Inilah mengapa golput sama mengancamnya, baik bagi Orba ataupun oligarki: ia adalah tanda bahwa hegemoni tengah ditantang dan demokrasi oligarkis berpotensi mengalami krisis legitimasi.

Para oligark mungkin bertarung satu sama lain memperebutkan kekuasaan dalam Pemilu, namun satu hal akan membuat mereka bersatu: ancaman atas demokrasi oligarkis itu sendiri.  Inilah mengapa aktor politik pendukung pasangan calon 01 ataupun 02 sama-sama menegasikan golput. Di bawah kendali para oligark, tugas historis media untuk menjadi anjing penjaga demokrasi beralih fungsi menjadi anjing penjaga hegemoni. []

* Pemantauan dan pengumpulan bahan analisis artikel ini dibantu oleh Faris Dzaki.


Daftar Pustaka

Gramsci, Antonio. 1971. Selection From Prison Notebook. International Publisher, New York

Robison, Richard and Vedi R Hadiz. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. Routledge, London and New York

Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yanuarti, Sri. 2009.  “Golput dan Pemilu di Indonesia”, dalam Jurnal Penelitian Politik. LIPI, Vol. 6 No. 1

Danial, Akhmad. 2010. Iklan Politik: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru. LKIS. Jogjakarta

Strömbäck, Jespers. 2008. “Four Phases of mediatization: An Analysis of mediatization of Politics”, dalam The International Journal of Press/Politics. Sage Publication, New York


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Heychael keluyuran di Remotivi sebagai penulis dan peneliti.  Seminggu sekali ia kedepatan berbual soal kajian media di UMN dan UI. Ngakunya mau fokus pada studi "Islamisme di Media" tapi waktunya lebih banyak habis  untuk main catur dan berdoa agar AC Milan juara.

Populer
Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Stereotipe Perempuan dalam Media
Berbahasa dalam Sosial Media
Premanisme Adalah Musuh Kebebasan Pers