REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
19/02/2019
Kabar Dari Desa
Tiga sekawan mendirikan media komunitas di Pekalongan, tanpa investor, tanpa kantor, dan tanpa gaji. “Wong edan bebas,” begitu prinsip mereka.
19/02/2019
Kabar Dari Desa
Tiga sekawan mendirikan media komunitas di Pekalongan, tanpa investor, tanpa kantor, dan tanpa gaji. “Wong edan bebas,” begitu prinsip mereka.

Eva Abdullah Ajis gemar memakai topi. Ada satu topi kesayangan, berwarna hitam dan bermodel pet, yang sering dipakainya saat liputan. Oleh warga Pekalongan dan sekitarnya, Eva lantas dikenal sebagai "mas wartawan bertopi copet". Dia senang dengan julukan ini, meski sebenarnya enggan disebut wartawan.

“Wartawan itu kan orang yang digaji perusahaan media,” kata Eva. “Kalau saya, gerilyawan media.”

Istilah "gerilyawan media" bukanlah klaim bombastis maupun pepesan kosong. Bersama dua orang rekannya, Didiek Harahab dan Buono, selama tiga tahun belakangan Eva mengelola sebuah media komunitas berformat daring yang diberi nama Warta Desa. Dalam struktur redaksi Warta Desa yang tercantum di laman resmi mereka, Eva tercatat sebagai Koordinator Liputan, sementara Didiek menjabat Pimpinan Umum dan Buono Pimpinan Redaksi.

Warta Desa saat ini merupakan media komunitas yang terbesar di Pekalongan. Laman fan page mereka di Facebook, sampai saat artikel ini ditulis, sudah disukai dan diikuti oleh enam ribu orang lebih. Sesuai jargon “saatnya warga bersuara”, Warta Desa menerbitkan berita-berita yang sifatnya sangat lokal, mulai dari jalanan rusak sampai pemenang lomba mancing.

“Berita mengenai warga yang dapat banyak ikan bisa dibaca oleh sepuluh ribu orang lebih,” kata Didiek. “Sedangkan berita seremonial seperti bupati meresmikan gedung sekolah, paling-paling dibaca kurang dari seribu kali.”

Menurut panduan ”Community Media: A Good Practice Handbook” terbitan UNESCO, media komunitas adalah media yang dikelola masyarakat sipil, bersifat nirlaba, dan berorientasi pada kepentingan sosial mereka. Media komunitas berperan sebagai alternatif dari media komersial dan lembaga penyiaran publik; bentuk pernyataan warga bahwa merekalah yang paling mengerti berita seperti apa yang mereka butuhkan, alih-alih pasrah pada agenda media.

Seperti banyak media komunitas lainnya, Warta Desa juga berawal dari radio komunitas. Pada 2005, Eva yang saat itu menjadi wartawan tabloid mingguan Dinamika,  merawat kegemaran ngebrik dengan membentuk jaringan radio komunitas dari rumah. Dari sini dia kenal Didiek dan Buono. Jaringan radio komunitas yang berada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, dan Pemalang mereka jadikan satu, lalu diberi nama Jaringan Radio Komunitas Kota Santri.

Anak-anak muda itu tidak hanya memberikan informasi, namun juga membuat sebuah kegiatan yang bernama Warung Obrol Santri, sebuah diskusi publik di alun-alun Kota Pekalongan. Mereka membahas isu yang sedang hangat di masyarakat dengan mengundang dinas terkait. “Namun, saat itu tanggapan dinas terhadap kami kurang baik,” kenang Didiek. “Kami dianggap ecek-ecek (remeh—Pen).”

Padahal, warga menyambut ajang ini dengan antusias. Suatu ketika pernah mereka mengangkat tema tentang sepak bola di Kabupaten Pekalongan. Suporter yang datang sangat banyak seperti ingin menyaksikan pertandingan bola sungguhan, lengkap dengan membawa alat musik. Beberapa kali Warung Obrol Santri juga mengundang forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Pekalongan. Warga yang tadinya sedang berjalan santai di alun-alun, ikut nimbrung. Diskusi dan tanya-jawab pun mengalir gayeng.

Didiek dan kedua rekannya lantas berpikir untuk menindaklanjuti antusiasme warga dengan lebih serius: bikin media cetak sendiri. Sepeda motor Yamaha V-Ixion milik Didiek dilego sebagai modal awal. Eva juga ikut menjual Honda Beat-nya untuk biaya sirkulasi. Sayang, media cetak yang terbit mingguan itu hanya bertahan tiga bulan.

“Biaya cetak untuk satu edisi mencapai tiga juta rupiah,” kata Buono. “Sebulan kami perlu uang dua belas juta. Duit dari mana?”

Pada Mei 2016, Buono mengikuti lokakarya “Membuat Konten bagi Media Online Lokal” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dari situ dia terinspirasi untuk berpindah ke platform daring yang jauh lebih murah. Dana sebesar Rp 2 juta digunakan untuk sewa hosting, membeli domain, dan biaya pemeliharaan website selama satu tahun. Pada Desember 2016, Warta Desa merilis berita untuk pertama kalinya. Konten yang mereka sajikan seputar pendidikan, sosial budaya, ekonomi, perempuan, olahraga, tempat wisata, teknologi, dan opini warga (rubrik favorit warga: hukum dan kriminal).

Alur kerja redaksi Warta Desa sederhana, yaitu Eva pergi liputan ke lapangan, menulis, lantas mengirimkannya pada Buono yang siap mengedit dan menaikkan berita. Cara ini membuat update berita di Warta Desa cukup cepat. Dalam hitungan menit, berita yang dikirim Eva dari lapangan sudah bisa naik.

Bahan liputan Eva beragam, mulai dari usulan warga, informasi yang disampaikan warga lewat ponsel, rilis berita, sampai undangan seremonial. Kadang Eva pergi liputan hingga jauh malam dan berakhir di tempat kerja Buono untuk menumpang tidur. Buono sendiri sering berada di kantor hingga larut malam demi mengolah berita. “Dia itu luar biasa,” puji Eva. “Sanggup bertahan 38 jam di depan komputer.”

Menurut UNESCO, media komunitas istimewa karena mampu menyediakan akses ke informasi dan memberikan suara bagi masyarakat, memfasilitasi diskusi, berbagai informasi dan pengetahuan, serta menjadi ranah bagi warga untuk memberi masukan pada tingkat pengambilan keputusan. Semua ini sebenarnya merupakan fungsi ideal bagi media mana pun, tetapi toh sejauh ini too-good-to-be-true bagi media komersial (yang sibuk menumpuk kekayaan) dan lembaga penyiaran publik (yang masih kebingungan mencari jati diri). Media komunitas diuntungkan oleh militansi pengelola dan skala cakupan isu yang lebih spesifik.

Warta Desa, misalnya, pernah menurunkan berita tentang pembangunan jalan tol di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang tidak memberi akses ke makam di tengah sawah. Kalau hendak menguburkan jenazah, rombongan warga harus mengambil jalan memutar yang cukup jauh. Warga sudah meminta bantuan pada pihak desa dan kecamatan, namun tidak ditindaklanjuti. Setelah diberitakan Warta Desa, jalan tol yang saat itu sudah setinggi rumah, dibongkar. Warga dibuatkan terowongan untuk akses jalan ke makam.

Kasus lain adalah jalan rusak di Desa Tangkil Tengah, Kabupaten Pekalongan, juga akibat pembangunan tol. Jalan jadi bolong-bolong dan menjelma kolam bila turun hujan. Warga yang lelah menanti janji pemerintah untuk memperbaiki jalan mengadakan aksi senyap. Dini hari, semua jalanan diportal lalu ‘didekorasi’ dengan pohon pisang dan ranting. Setelah enam bulan pemberitaan, bupati datang dan ruas jalan tersebut diaspal.

Ciri lokalitas ini juga dipertahankan Warta Desa ketika menulis profil atau liputan acara. Daripada menulis tentang kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh dealer motor, misalnya, Eva lebih memilih wawancara dengan pedagang gemblong yang banyak penggemarnya. Kadang mereka mengadakan kuis iseng, seperti lomba foto warung Sego Megono (makanan khas Pekalongan) terenak. Foto yang mendapatkan like paling banyak, akan mendapatkan pulsa Rp 10 ribu untuk lima pemenang. Melalui kuis seperti ini, warung-warung jadi terpublikasi.

Tantangan terberat yang dihadapi Warta Desa saat ini adalah dari aspek keberlanjutan, baik finansial maupun sumber daya manusia. Hingga saat ini, seluruh dana operasional Warta Desa didanai dari kantong sendiri. Mereka sengaja tidak membuat sponsored content atau advertorial karena takut mengurangi independensi. Ketiganya punya pekerjaan tetap masing-masing. Didiek sebagai Sekretaris Desa Ketitanglor, Eva mengelola sawah dan usaha konveksi, dan Buono menjadi kepala administrasi di salah satu sekolah menengah. Didiek, yang praktis mendanai hampir seluruh kegiatan operasional Warta Desa, tidak mau dibilang “memberi gaji” teman-temannya. “Kami menyebutnya ‘tali asih’,” kata Eva, romantis.

Ke depan, Warta Desa ingin mencoba mekanisme berlangganan, donasi, atau membuka usaha sejenis ‘marketplace’ yang sebagian keuntungannya digunakan untuk operasional. Terlepas dari upaya swadaya seperti ini, barangkali sudah saatnya pemerintah memikirkan bantuan untuk media komunitas secara lebih serius, misalnya menganggarkan pos untuk pengelolaan media komunitas dalam program Dana Desa. Nantinya, media komunitas yang berhak mendapat jatah alokasi dana harus melewati serangkaian proses seleksi independen yang memastikan rekam jejak dan integritas pengelolanya terbukti baik.

Tantangan yang lebih besar mungkin dari segi sumber daya manusia. Eva kerap menyebut dirinya dan teman-teman sebagai “orang gila” karena mau-maunya bekerja sedemikian rupa tanpa investor, tanpa kantor, dan tanpa gaji. Hal ini heroik, tapi mengkhawatirkan. Kalau tidak hati-hati, Warta Desa akan berhenti kapan pun tiga serangkai ini kehilangan energi.

Kata kunci dalam perbincangan tentang media komunitas selalu ‘partisipasi’. Lebih dari sekadar kolom komentar di berita daring atau video amatir yang oleh media komersial disebut ‘jurnalisme warga’, media komunitas mendorong warga (tidak hanya pengelolanya) untuk turut membaca, mengomentari, membagikan berita, bahkan memberi informasi topik apa yang perlu diangkat.

Menurut Nico Carpentier dalam jurnal Communication Management Quarterly, satu karakter penting dalam konsep ‘partisipasi’ adalah kuasa (power). Praktik bermedia komunitas memberi ruang bagi distribusi kuasa yang sudah terlalu lama dikendalikan oleh media. Inilah upaya warga dalam mengambil alih kuasa dan membentuk ruang publiknya sendiri. []


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Andina Dwifatma

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, Jakarta. Dapat dihubungi melalui surel andinadwifatma@gmail.com.

Populer
Jokowi Membawa Kita Menjauh dari Nawa Cita
6 Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi
Hoax, Kapitalisme Digital, dan Hilangnya Nalar Kritis (Bagian I)
Savic Ali: Media-Media Garis Keras Punya Semangat Mengimpor Konflik
Membawa "Asolole" ke Layar Kaca