REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
21/01/2019
Mengapa Metro TV Berani Mengabaikan Reuni 212?
Reuni 212 absen dari layar Metro TV. Sebagian publik menilai Metro TV tengah “bunuh diri” secara ekonomi. Benarkah mengabaikan Reuni 212 dapat merugikan Metro TV secara bisnis?
21/01/2019
Mengapa Metro TV Berani Mengabaikan Reuni 212?
Reuni 212 absen dari layar Metro TV. Sebagian publik menilai Metro TV tengah “bunuh diri” secara ekonomi. Benarkah mengabaikan Reuni 212 dapat merugikan Metro TV secara bisnis?

Selepas reuni 212, sebuah perdebatan mengemuka. Hersubeno Arief memulainya dengan kritik atas banyaknya media yang tidak meliput peristiwa tersebut. Ia menuduh adanya proses penyensoran bermotivasi politik di balik fenomena ini.

Reuni 212 adalah peristiwa yang memenuhi segala aspek news value: pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness). Beberapa kalangan merasa bahwa banyaknya media memilih untuk mengabaikan ini adalah bukti bahwa mereka telah menyimpang dari prinsip dasar jurnalistik, yang berhubungan dengan krisis kepercayaan terhadap media.

Hanya televisi dengan tagline “Memang Beda”, TV One, yang menggelar karpet merah dengan alokasi waktu “Breaking News” hampir 4 jam. Apakah ini berarti bahwa TV One lebih setia pada prinsip-prinsip jurnalistik dibandingkan media-media lain? Apakah news value adalah prinsip yang dapat diterapkan secara universal?

Artikel ini hendak secara realis menyigi satu aspek dari klaim Hersubeno, bahwa media yang tidak memberitakan Reuni 212 tengah melakukan “bunuh diri massal”. Tulisan ini mengajukan Metro TV sebagai contoh kasus untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Newsworthy” Bagi Metro TV

News value adalah seperangkat nilai yang membantu dalam memilah informasi macam apa yang “berharga” bagi masyarakat. Pada praktiknya, ia sangat bervariasi tergantung pada model bisnis dan konteks kultural apa yang melatari kerja sebuah institusi media.

Jika “hidup-matinya”Metro TV hanya diukur dari angka rating/share yang dihasilkan oleh rezim tunggal Nielsen Media Research, maka sejak tahun pertama keberadaannya, Metro TV pasti gulung tikar. Sejak awal hingga kini, dari 15 televisi terestrial tanpa bayar (free to air) bersiaran nasional, posisi Metro TV selalu berada di “klasemen” bawah, di tier tiga. Tapi secara bisnis Metro TV selalu untung.

Metro TV termasuk satu dari sedikit televisi yang efisien. Pendapatan (revenue) Metro TV pada 2016 mencapai Rp900 Miliar dengan keuntungan 12% hingga 20%. Meski meleset dari target Rp1 Triliun pada 2017 karena bisnis televisi yang memang sedang turun, pendapatan Metro TV masih tumbuh sekitar 17% pada kwartal pertama.

Dalam wawancara dengan penulis, Direktur Utama Metro TV Suryopratomo menyatakan bahwa, Metro TV masih menjadi salah satu medium pilihan untuk beriklan karena model bisnis periklanan yang dianut bukan sekadar cash and carry semata. “Jadi kami membantu, misalnya dalam cara menjual (produk), bukan sekadar pada peningkatan sales, tetapi juga branding. Itu yang dihargai oleh pemasang iklan. Kalau memasang iklan di Metro TV mereka dapat (kekuatan) brand. Mungkin sales-marketing tidak langsung terasa, tetapi dari sisi brand-nya mereka terangkat”. (Sanjaya, 2018: hal. 213-214).

Kemampuan Metro TV meningkatkan brand image suatu produk, berdampak positif pula dalam membangun loyalitas bagi pengiklan. Bauran antara kemampuannya meningkatkan brand image dan positioning Metro TV sebagai pelopor televisi berita pertama di Indonesia, yang dimiliki seorang politisi prominen, membuat pengiklan tak perlu lagi banyak berpikir untuk mendapatkan kualitas pencitraan produk di udara. Karena itu, pengiklan tak ambil pusing, meski dalam hitung-hitungan cost per rating programme (CPRP) Metro TV tergolong super mahal.

Metro TV juga tidak terlalu peduli dengan besaran jumlah pemirsa. Ia menyasar status ekonomi sosial (SES) atas, yaitu pemirsa dengan pengeluaran belanja di atas Rp3.500.000 dan kelompok usia di atas 20. Kelompok pemirsa ini memiliki daya beli tinggi dan merupakan pengambil keputusan, antara lain kalangan pemerintah, politisi, profesional dan kalangan akademisi. Diantara mereka, boleh jadi adalah konstituen Partai Nasional Demokrat (Nasdem), atau kalangan pemerintah dari partai penguasa yang menjadi rekan koalisi Partai tersebut.

Dari kelompok ini, bisa jadi terdapat juga pelaku bisnis, produsen barang dan jasa, agensi, hingga kreator yang produknya beredar di ranah periklanan televisi nasional. Dari sisi kelompok usia, Metro TV juga kuat di kelompok usia 45-55 tahun, dengan indeks selalu di atas 100%, yang berarti kontennya sangat sesuai dengan target pemirsanya.

Dengan gambaran ini, memberitakan atau tidak memberitakan Reuni 212 justru tidak punya nilai berita signifikan terhadap penonton Metro TV—apalagi terhadap hidup-matinya Metro TV.

Ditambah lagi, sejak awal Metro TV memang tidak secara khusus menyasar pasar berbasis relijius. Program seperti "Tafsir Al-Misbah" misalnya, hanya hadir selama bulan Ramadhan, dan itu pun hanya mengambil porsi durasi satu jam dari 24 jam siaran. Pun, dalam semua program pemberitaan, Metro TV tidak mengakomodasi gerakan “islamisme”. Hampir bisa dipastikan, tokoh semacam Rizieq Sihab dan teman-temannya tak akan pernah muncul di layar Metro TV. Artinya, sedari awal Metro TV telah membangun segmentasi pasar pemirsa yang sama sekali berlainan dengan pendukung 212.

Pilihan politis ini tidak terlepas dari posisi Surya Paloh dan Partai Nasdem. Kita tahu bahwa perpolitikan Indonesia tengah menghadapi polarisasi. Menariknya, spektrum politik yang mewarnai konteks kita berbeda dari spektrum “progresif dan konservatif” yang kerap digunakan di Barat.

Edward Aspinall berargumen bahwa spektrum partai politik Indonesia secara umum didefinisikan dari sikapnya terhadap Islam politik: antara “nasionalis” dan “Islamis”. Sebagaimana Shoemaker (1996) yang menyatakan bahwa ideologi pemilik media memainkan peran penting dalam pola produksi konten media, pengaruh ini bisa kita lihat dari keengganan redaksi Metro TV memberi ruang pada kelompok “islamis” dalam berbagai programnya.  

Meski demikian, pilihan ini tidak didasari pandang politik semata, melainkan juga rasionalistas ekonomi. Salah satu alasan ekonomi yang masuk akal adalah fakta bahwa pengiklan kerap menghindari konten berita yang dianggap negatif, seperti berita kriminalitas, bencana alam, kecelakaan fatal, maupun aksi kelompok tertentu yang terstigma sebagai kelompok garis keras. Lihatlah siaran “Breaking News” TV One atas Reuni 212 yang hanya diisi sedikit spot iklan. “Iklannya sangat sedikit,” ujar seorang Produser Eksekutif TV One kepada penulis, Selasa (25/12/2018).

Dari pengalaman penulis selama bekerja di Metro TV sepanjang 2004-2012, iklan pada program “Breaking News” selalu terbatas. “Breaking News” hanya mengandalkan iklan dalam kategori standby order yang bersifat ROS (run of station) dengan besaran nilai antara Rp100 juta hingga Rp 150 juta saja, berapapun durasinya.

Karena itu, Divisi Redaksi akan menghadapi tentangan keras dari Divisi Sales-Marketing, manakala program “Breaking News” berlangsung terlalu lama, lebih dari dua jam misalnya. Sebab, iklan untuk program reguler bakal banyak tertabrak. Tabrakan satu-dua program reguler ini akan menimbulkan efek domino (multiplier effect) pada pola dan lalu lintas siaran. Sementara mayoritas konten “Breaking News”, sebagaimana pakem televisi di Indonesia, umumnya adalah berita dengan tensi negatif, seperti pesawat jatuh, gunung meletus, gempa bumi berskala besar disertai tsunami, atau aksi massa dalam jumlah besar seperti reuni 212.

Kembali ke pertanyaan awal, apakah dengan tidak memberitakan reuni 212 Metro TV telah melakukan penyimpangan dan akan kehilangan pemirsa dan penghasilannya? Mungkin tidak. Krisis kepercayaan yang sedang mendera media memiliki sebab dan latar yang jauh lebih kompleks daripada asumsi Hersubeno.

Riset Media Insight, misalnya, menunjukkan bahwa meski tingkat kepercayaan terhadap media secara umum menurun, kepercayaan individu terhadap “media pilihan mereka” justru meningkat. Ini mengisyaratkan bahwa krisis ini tidak mesti disebabkan oleh penurunan kualitas atau politisasi media, melainkan ekologi media yang semakin tersegmentasi dan memfasilitasi bias konfirmasi pelanggan media itu sendiri.

Belajar dari kasus Metro TV, kita tahu bahwa logika ekonomi-politik mendorong setiap media untuk menghidupi pasar yang berbeda-beda dan bekerja dengan model bisnis yang berbeda pula. Jika Hersubeno berasumsi bahwa tidak meliput Reuni 212 memiliki implikasi ekonomi dan politik yang negatif bagi media, maka hal sebaliknya juga mungkin terjadi.

Pada kasus Metro TV, memilih “menutup mata” pada reuni 212 adalah upaya menguatkan positioning-nya sebagai media “nasionalis” dan pendukung petahana. Salah satu implikasi ekonominya adalah Metro TV menjadi televisi yang secara politis paling rasional bagi institusi pemerintah untuk beriklan. Bagi institusi pemerintah, apa yang lebih masuk akal ketimbang mempromosikan kinerja pemerintah di televisi yang memiliki reputasi sebagai “pendukung pemerintah”? Nielsen mencatat, Kementerian Kesehatan adalah institusi paling banyak beriklan di televisi, melampui produk-produk komersial pada 2018. 

Yang saya duga luput diperhitungkan oleh Hersubeno Arif, adalah bahwa TV One dan Republika juga bekerja dengan logika yang sama. Mungkin keputusan mereka untuk memberi karpet merah pada Reuni 212 tidaklah didasari oleh kesetiaan pada prinsip news value atau idealisme jurnalistik lain, melainkan pilihan bisnis dan politik yang disesuaikan dengan ideologi pilihan dan proyeksi pasar yang mereka inginkan. []


Daftar Pustaka

Sanjaya, Makroen. “Praktik Ideologi dalam Pemberitaan Politik di Metro TV”. (Jakarta, Tesis S-2 Program Magister KPI FDIK UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Shoemaker, Pamela, J & Reese, Stephen., D. “Mediating The Message: Theory ofInfluences on Mass Media Content”.. Second Edition. (New York: Longman Publishers USA, 1996).


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Makroen Sanjaya

Jurnalis televisi pada empat stasiun televisi yang berbeda sejak 1996. Dalam 21 tahun berkarir di televisi, separuhnya terlibat dalam aspek-aspek pengelolaan redaksi. Tengah meminati studi media dengan fokus ideologi media dan perkembangan media baru.

Populer
Blokir dan Kedunguan Tata Kelola Internet yang Dipelihara
Mengapa Kita Selalu Salah Memahami Papua?
Ujaran Kebencian
Para Ibu yang Terabaikan Dalam Pusaran Hoaks
Mengapa “No Pic” harus “= Hoax”? (Bagian II - selesai)