REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
03/01/2019
Bagaimana Media Seharusnya Membingkai Kasus Penistaan Agama?
Sebagai sebuah masalah hukum, kasus penistaan agama selayaknya dikuliti pertama-tama pada aspek hukumnya, bukan lainnya. Tapi…
03/01/2019
Bagaimana Media Seharusnya Membingkai Kasus Penistaan Agama?
Sebagai sebuah masalah hukum, kasus penistaan agama selayaknya dikuliti pertama-tama pada aspek hukumnya, bukan lainnya. Tapi…

Pidato Grace Natalie dalam perayaan ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 11 November 2018 lalu berujung masalah. Ketua PSI tersebut dilaporkan ke polisi oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) karena pernyataannya yang tidak akan mendukung Perda-Perda Injil atau Perda-Perda Syariah. Pidatonya dianggap sebagai kejahatan penghinaan terhadap agama.

Kejadian ini membuat saya bertanya: apakah sebuah misi politik dari sebuah partai bisa menjadi dasar pelaporan? Apakah pelaporan seseorang, atau dalam hal ini organisasi yang merasa dihina agamanya, sudah mewakili keterhinaan sebuah agama?

Saya berharap media menyediakan ruang untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut; berharap media bisa mengawal kasus ini dari tepi, memantau fakta hukumnya, membingkai dan menyajikan ruang diskusi yang substansial terkait hukum. Sayangnya, peran yang seharusnya mencerahkan tersebut tak sepenuhnya dilakukan oleh media kita.

Konstruksi Kejahatan di Media

Dalam liputan kriminal, ada satu variabel yang seharusnya lebih menonjol, yaitu hukum. Membahas variabel ini akan membantu publik memahami dan memercayai, bahwa proses penegakan hukum bisa lepas dari intervensi apapun, termasuk politik. Selain itu, dengan menyertakan pembahasan aspek hukum secara proporsional, media juga bisa berperan untuk menanggulangi kejahatan. Pemberitaan yang edukatif dan minim sensasi soal proses peradilan adalah dua kriteria dasar untuk liputan kejahatan yang proporsional.

Realitas politik pada kasus Grace tentu saja sah disajikan media, namun ada juga hal lain yang layak diangkat. Misalnya pembahasan soal latar belakang disahkannya dan masalah pada penerapan undang-undang terkait. Mengungkap kajian-kajian ilmiah terkait fakta kasus juga ideal untuk dilakukan oleh media, tanpa harus terlibat melakukan “vonis publik” yang mendahului proses hukum pada kasus Grace.

Gregg Barak (1988), seorang kriminolog, mengusulkan gagasan newsmaking criminology. Salah satu usulannya adalah, dalam mengkonstruksi berita kejahatan, ada ruang lebih yang perlu diberikan media kepada para ahli kriminologi dan ahli hukum. Para pakar ini diharapkan mampu membantu media untuk menginterpretasikan, mempengaruhi, dan membentuk isu-isu yang “newsworthy” atau layak jadi berita bagi publik dalam kaitannya dengan kejahatan dan keadilan.

Dalam konteks newsmaking criminology, Barak juga menyampaikan bahwa banyaknya keterlibatan ahli kriminologi dan hukum dalam produksi berita kejahatan memang tidak serta-merta mengubah model liputan kejahatan. Namun, keterlibatan ahli-ahli tersebut dapat mewakili suara publik yang kredibel, menawarkan ragam diskursus dan analisis berita kejahatan, tak melulu politik. Pada titik ini, publik bisa melihat apakah ragam diskursus yang disajikan media adalah alternatif kontrol sosial yang berkontribusi pada proses peradilan, atau justru pemberitaan media malah menghadirkan kecenderungan bias politik pada suatu kasus hukum.

Pada tulisannya yang lain, Barak (2007) menambahkan bahwa newsmaking criminology memang tak mudah untuk diaktualisasikan, karena adanya kemungkinan media sudah memiliki agenda tersendiri dalam suatu liputan berita kejahatan. Karena itu Barak menegaskan perlunya para ahli ini untuk terlibat tidak hanya sebagai sosok yang hadir untuk sekadar dikutip, namun juga bisa terlibat dalam diskusi dengan jurnalis terkait bingkai, bentuk, dan gaya berita yang akan dihadirkan dalam liputan kriminal.

Selain akan membantu para ahli menjalankan tugasnya dalam proses newsmaking criminology, interaksi tersebut juga bisa dimanfaatkan media demi menyediakan sosok ahli alternatif yang lepas dari bias-bias tertentu. Pengalaman Barak menunjukkan bahwa keterlibatan itu kadang berhasil kadang tidak. Namun upaya menghadirkan perspektif newsmaking criminology setidaknya bisa membantu terbentuknya opini publik berdasarkan sumber yang lebih kredibel.

Dalam kasus Grace, keterlibatan kajian newsmaking criminology idealnya bisa dilakukan. Caranya adalah dengan memperbanyak ruang diskusi seputar aspek hukum. Perbedaan antara “Perda Syariah” dengan “Syariah” misalnya, bisa dilakukan dengan mengkaji secara konstitusional kedudukan Syariah sebagai hukum Islam dan Syariah sebagai dasar dari sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Isu lain yang bisa dikaji media adalah masalah definisi yang tidak jelas, tidak tegas, serta subjektif tentang penistaan agama, terbukti dari beberapa kasus yang terjadi selama ini. Pembahasan efektivitas Perda berbasis agama juga bisa dilakukan, karena klaim dari pihak terlapor bahwa pernyataan Grace tersebut sebenarnya didasarkan atas laporan-laporan penelitian terhadap Perda-Perda terkait.

Pembahasan poin-poin tadi berpotensi memperjelas titik temu antarklaim dari pihak-pihak yang berseteru. Pilihan-pilihan sudut pandang di atas mungkin tak begitu seksi, namun jauh lebih berkontribusi pada kejelasan dan relevansi proses penegakan hukum pada kasus Grace. Bingkai isu-isu tersebut juga bisa menjadi ruang bagi ahli hukum tata negara dan hukum pidana memberikan analisisnya, agar liputan Grace tetap proporsional.

Tapi, apakah sudut pandang-sudut pandang di atas menjadi pilihan media? Merujuk pada sebagian besar konten media, nampaknya belum.

Kompas TV (20 November 2018), misalnya, menayangkan acara berjudul “Dialog: Ada Motif Politik di Balik Pelaporan Ketum PSI?”. Kompas TV memang mengawali acara dengan mengutip siaran pers Setara Insitute yang bersumber dari detik.com. Setara Institute menyatakan bahwa Perda berbasis agama adalah inkonstitusional, sehingga ada dugaan bahwa pelaporan Grace bermotif politik. Selain itu, siaran pers tersebut juga memuat hasil kajian atas ratusan Perda diskriminatif sampai Desember 2017 dan analisis terhadap pasal-pasal karet penistaan agama. Namun, substansi lain dari pernyataan Setara Institute tersebut justru menyarankan agar polisi tidak hanyut dalam situasi politik tersebut.

Alih-alih mengulik lebih dalam mengapa Perda-Perda tersebut dikatakan inkonsitusional, Kompas TV melalui Frisca Clarissa sebagai pembawa acara justru lebih mendalami isu motif politiknya. Kesimpulan dari Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute, bahwa pidato Grace adalah pernyataan politik biasa seolah tidak cukup. Pembawa acara tetap melontarkan beberapa kali pertanyaan “apakah ada motif politik?”.

Pada kesempatan lain, Kompas TV juga menyajikan dialog yang minim substansi hukum dan memilih menghadirkan para politikus sebagai narasumber—yang walaupun sekilas nampak relevan tapi sebenarnya minim input positif terkait fakta hukum yang ada. Dengan komposisi narasumber semacam itu, sulit untuk menganggap bahwa kehadiran mereka berkontribusi pada pembahasan aspek hukum. Ditambah lagi, adanya adu pendapat antarnarasumber, yang walaupun keduanya sempat memberikan argumentasi hukum, namun dialog tersebut lebih berdimensi politik.

Atribut Isu pada Berita Kejahatan

Dietram Scheufele (1999), menjelaskan bahwa dalam proses framing muncul penekanan atas nilai, fakta, dan atribut sebuah isu, ketimbang isu utamanya. Proses ini kemudian mempengaruhi persepsi publik atas isu. Intinya, framing bisa menjadi “alat tak ternilai” untuk merepresentasikan kompleksitas sebuah isu (Scheufele dan Tewksbury, 2007). Oleh karena itu, pada berita kejahatan, jangan sampai kompleksitas penegakan hukum akan suatu kasus bertambah karena adanya atribut isu lain yang membuatnya keluar dari dimensi hukum. Kita bisa melihat atribut tambahan ini pada bagaimana media pada kasus Grace lebih memberikan ruang kepada bingkai “pertarungan politik” ketimbang analisis hukumnya.

Merdeka.com, misalnya, pada berita Kubu Prabowo Soal Ucapan Grace: Kalau Presiden Tak Bantah Berarti Dia Setuju seolah memberikan “ring” kepada kedua kubu politik. Kenyataan bahwa Jokowi tidak bereaksi apa-apa saat pidato disampaikan, memang sebuah pernyataan narasumber yang bisa dikutip media. Namun, memilih untuk lebih menonjolkannya sebagai “pertarungan politik” adalah pembentukan persepsi publik yang mengingkari perlunya proses hukum yang bebas intervensi. Langkah yang sama juga dilakukan oleh pojokjabar.com, yang mengutip kritik partai politik yang berseberangan dengan PSI. Ini tentu hanyalah memuluskan substansi konflik politik masuk ke dalam isu yang seharusnya membicarakan aspek hukum lebih layak.

Menjadikan pakar hukum sebagai narasumber jelas perlu dilakukan oleh media. Namun yang dilakukan oleh jpnn.com dalam berita ini, alih-alih memuat argumentasi hukumnya, justru cenderung menonjolkan pendapat Bivitri Susanti sebagai pakar hukum tata negara yang menyatakan kuasa hukum pelapor, Eggi Sudjana, sebatas mencari sensasi (bahkan menjadi judul berita). Bandingkan pemberitaan tersebut dengan berita dari viva.co.id ini, yang juga mengutip pendapat Bivitri Susanti, tapi dengan konten yang lebih substansial pada konteks hukum, karena ada argumentasi terkait kajian ilmiah Perda dan perbandingan dengan kasus sebelumnya.

Lantas, adakah dampak pada proses penegakan hukum dengan model peliputan media seperti contoh-contoh di atas?

Salah satu unsur tindak pidana penistaan agama adalah munculnya rasa kebencian atau permusuhan. Unsur ini diatur dalam dua dari sekian pasal yang dituduhkan pada Grace, yakni Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Dari perspektif hukum, sebuah tindak pidana penistaan agama dapat dikatakan sudah terjadi dan memiliki unsur melawan hukum, apabila memang ada akibat dari kebencian atau permusuhan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, saya justru berpendapat bahwa praktik liputan media yang membingkai kasus Grace sebagai “pertarungan politik” malah berpotensi memunculkan permusuhan tersebut. Indikasinya bisa dilihat dalam fitur komentar pada berita-berita yang saya kutip di atas.

Melihat praktik media pada kasus Grace, saya sanksi media bisa punya peran menanggulangi kejahatan meski ia punya tugas membentuk persepsi publik yang benar tentang kejahatan dan sistem peradilan (Hoefnagels, 1973). Ini membuat saya berpendapat bahwa peran publik masih dipandang sebatas komoditas oleh perusahaan media. Dengan mengedepankan drama konflik politik ketimbang aspek hukumnya, seperti pada kasus Grace, media seolah lebih tertarik mencari penonton dan pembaca, ketimbang mengedukasi. []


Daftar Pustaka

Barak, Gregg. (1988). Newsmaking Criminology : Reflections on the Media, Intellectuals, and Crime. Dapat diakses di https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jquart5&i=575 (diakses pada 4 Desember 2018).

Barak, Gregg. (2007). Doing Newsmaking Criminology from within the Academy. Dapat diakses di https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1362480607075847 (diakses pada 15 Desember 2018).

Hoefnagels, Gerardus Petrus. (1973). The Other Side of Criminology. Springer Netherlands.

Scheufele, Dietram. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. Dapat diakses di https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x (diakses pada 10 Desember 2018).

Scheufele, Dietram dan Tewksbury, David. (2006). Framing, Agenda Setting, and Priming : The Evolution of Three Media Effects Models. Dapat diakses di https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x (diakses pada 20 Desember 2018).


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Eka Nugraha Putra

Dosen dan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, sedang menempuh studi Doctor of Juridical Science di Indiana University Bloomington-Maurer School of Law, Amerika Serikat. Blog pribadinya bisa dibaca di ekanugrahaputra.wordpress.com.

Populer
Selamat Datang di Era Post-Truth
Efek Plasebo Jiwa-Jiwa Cantik (Bagian I)
Simbiosis Media dan Terorisme
Jurnalisme Teror, Teror Jurnalisme
Kedangkalan Berpikir dalam Ruang Maya