REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
13/12/2018
Siasat Retorika Prabowo dan Jokowi Soal Media
Prabowo dan Jokowi begitu berbeda dalam banyak hal. Kecuali dalam keinginan mengeksploitasi media.
13/12/2018
Siasat Retorika Prabowo dan Jokowi Soal Media
Prabowo dan Jokowi begitu berbeda dalam banyak hal. Kecuali dalam keinginan mengeksploitasi media.

Pasca Reuni 212, Prabowo Subianto meradang. Ia menuduh media lebih banyak berbohong ketimbang menyatakan kebenaran. Tuduhannya didasarkan atas perusahaan-perusahaan media yang ia anggap tidak memberi liputan memadai atas Reuni 212. Intinya, ia terkesan sedang menyoal independensi media. Tapi, benarkah ia peduli soal independensi media, atau komentar itu tak lebih dari dagangan politik semata?

Sulit bagi saya untuk menerima kritik Prabowo. Pasalnya, Tirto.id mencatat ada 159 judul berita mengenai Reuni 212 di puluhan media cetak nasional dan lokal. Artinya, kritik bahwa media mengabaikan Reuni 212 tidaklah masuk akal. Lalu apa yang dimaksud Prabowo?

Saya menduga, ada dua hal yang melatarbelakangi tuduhan Prabowo.

Pertama, ramainya debat soal tajuk utama Kompas pada 3 Desember 2018, yang terbit sehari setelah Reuni 212. Edisi tersebut menjadikan perkara sampah plastik sebagai tajuk utamanya. Sementara itu, berita mengenai Reuni 212 ditaruh di halaman 15. Mereka yang protes menganggap fakta ini sebagai bentuk pengabaian Kompas atas Reuni 212.

Kedua, seperti disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiadi, bahwa latar belakang pernyataan Prabowo tersebut didasari fakta bahwa selain TV One, tidak ada stasiun televisi yang membuat breaking news atau menjadikan Reuni 212 sebagai liputan utama. Ini artinya, media yang Prabowo anggap tidak independen atau sedang berbohong adalah stasiun televisi yang hanya memuat berita pendek tentang Reuni 212.

Entah yang mana dari dua latar belakang tadi yang memicu komentar Prabowo. Tapi satu hal yang pasti adalah, Prabowo sepertinya gagal membedakan antara “agenda setting” dengan “kebenaran jurnalistik”. Pilihan redaksi untuk memprioritaskan sebuah isu dengan cara menaruhnya di tajuk utama atau membuat liputan khusus disebut sebagai agenda setting. Dalam teori agenda setting, apa yang dilakukan Kompas adalah upaya memprioritaskan isu sampah plastik di atas isu Reuni 212. Karenanya, tindakan Kompas atau banyak media lain yang tidak memprioritaskan Reuni 212 tidaklah tepat disebut sebagai pembohongan.

Sedangkan “kebenaran jurnalistik” adalah disiplin verifikasi. Dengan kata lain, kebenaran adalah fakta atau data yang telah diuji dengan metode kerja jurnalistik. Jika Prabowo mengatakan bahwa jumlah peserta Reuni 212 berjumlah 11 juta, maka jurnalis bertugas untuk memverifikasi apakah angka itu akurat.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memverifikasinya, salah satunya lewat cara yang ditempuh Tirto.id. Tirto.id menghitung luas ruang yang dipakai peserta Reuni 212 dan membandingkannya dengan luas ruang yang dibutuhkan individu untuk berdiri. Hasilnya, jumlah maksimal peserta Reuni 212 adalah 772.967 orang. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran dalam jurnalistik, berita mesti memuat data atau fakta yang teruji.

Kembali ke soal agenda setting. Tentu kita bisa berdebat soal mana yang seharusnya jadi prioritas media, polusi sampah plastik atau Reuni 212. Kita juga bisa mendiskusikan motif Kompas dan banyak media lain yang tidak menjadikan Reuni 212 sebagai prioritas. Namun, menuduh media-media tersebut sebagai pembohong atau antek penguasa tanpa data dan referensi yang jelas adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Persis di sinilah masalah dari retorika Prabowo: ia berpotensi menciptakan iklim kecurigaan pada kerja-kerja jurnalistik.

Prabowo mengingatkan saya pada Donald Trump di Amerika Serikat. Selain meminjam slogan “make Indonesia great again”, yang ia sadur dari slogan kampanye Trump, “make America great again”, sepertinya Prabowo juga meminjam strategi retorika Trump dalam berhadapan dengan media. 

Trump adalah presiden Amerika yang dikenal dengan retorikanya yang memusuhi media. Ia bahkan punya sebutan tersendiri untuk media, yakni “enemy of the people” dan “fake news”. Pernyataan semacam ini tidak sekali ia lontarkan. Permusuhan terhadap media telah menjadi ciri pemerintahanya. Terakhir, ia mencabut izin wartawan CNN, Jim Acosta, untuk meliput di Gedung Putih. 

Simon Tisdall menyebut “perang” yang dilakukan Trump terhadap media akan mengancam kebenaran dan membahayakan jurnalisme. Yang berbahaya dari retorika ala Trump yang anti-media adalah kacaunya perbedaan makna antara produk jurnalistik dengan non-jurnalistik. Ketika Trump menyebut media sebagai “fake news”, ia tidak bermaksud menunjuk pada informasi yang nihil data sebagaimana dikenal dalam kamus jurnalistik. Baginya, “fake news”adalah semua berita yang tidak ia sukai. 

Salah satu kasus yang cukup mencolok terjadi pada saat pelantikan Trump sebagai presiden Amerika. Media-media Amerika melaporkan bahwa tamu yang hadir tidaklah sebesar acara pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Namun tidak lama setelah berita-berita tersebut naik, Trump menggelar konferensi pers dan mengatakan bahwa jumlah tamunya mencapai jumlah terbesar dalam sejarah Amerika. Trump jelas berbual. Namun, iklim kecurigaan yang telah ia tebar terhadap media telah membuat pendukung fanatiknya imun terhadap fakta. Sehingga tidaklah mengherankan jika Trump disebut banyak kritikus membawa Amerika semakin dalam ke era “post-truth”, sebuah era yang mungkin dengan tepat didefinisikan sebagai “if I hate you, then your facts are wrong”.

Maka, jika Prabowo meneruskan strategi retorika yang serupa dalam berhadapan dengan media, saya khawatir kita berpotensi menuju ke arah yang sama ke mana Trump membawa Amerika. Benar bahwa sebagian media punya rekam jejak berpihak pada kubu politik tertentu. Prabowo sendiri pernah menikmatinya ketika Pemilu 2014. Sebagaimana kita tahu, pemilik Grup Viva (Aburizal Bakrie) dan pemilik Grup MNC (Hary Tanoe) adalah dua mogul media yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo. Bedanya kini, para mogul media ramai-ramai mengusung Jokowi, termasuk Aburizal Bakrie,  pemilik TV One, stasiun televisi yang selama ini dinilai merepresentasi suara oposisi.

Akhirnya saya kini perlu menjawab pertanyaan di atas: apakah kritik Prabowo terhadap media adalah bentuk harapan yang tulus agar media kembali ke prinsip-prinsip jurnalisme? Saya sangsi.

Pada 2014, ketika beberapa media ada di pihak Prabowo, kita tidak pernah mendengar suara kritisnya terhadap media-media seperti TV One yang membuat berita bohong soal PDIP sebagai “kawan PKI”. Sampai hari ini pun kita juga tidak pernah mendengar Prabowo protes atas kesalahan pemberitaan TV One yang menyatakan Prabowo memenangi Pemilu 2014. Yang ada malah ia turut hadir dalam acara tersebut; ikut sujud syukur.

Jelas sudah, bagi saya kritik Prabowo yang membabi buta terhadap media bukanlah kritik yang objektif, melainkan upaya memaksa media untuk tunduk pada selera politik kubunya. Dalam hal ini, Prabowo tidak sendirian. Lawannya di Pemilu 2019 mendatang, Jokowi, juga kerap “melucu” ketika bicara soal media. Bila Prabowo punya retorika yang ofensif, maka Jokowi punya strategi lain. Simak misalnya pidato Jokowi di peringatan Hari Pers Nasional 2018.

Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta-fakta, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat”.

Menuntut media menegakkan fakta sambil menikmati dukungan mogul media adalah basa-basi belaka. Sebagaimana telah kita saksikan dalam Pemilu 2014, dukungan mogul-mogul media juga berarti dukungan untuk memobilisasi opini publik melalui media-media yang mereka miliki. Dan ini jualah yang diharapkan oleh Jokowi. Harapan yang secara terang-terangan pernah ia lontarkan pada masa kampanye Pemilu 2014. Ia secara pribadi meminta Surya Paloh sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Hebat ketika itu untuk segera “melakukan serangan udara”.

Serangan udara Surya Paloh berhasil mengantarkan Jokowi menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan tanpa malu-malu Jokowi memberikan penghargaan bintang Maha Putra untuk Surya Paloh sebagai tokoh pers. Tindakan Jokowi jelas berlawanan dengan semangat kebebasan pers yang ia sampaikan pada Hari Pers Nasional. Dengan penghargaan ini, justru ia tengah memberi contoh pers seperti apa yang “ideal”, yakni yang berpihak pada kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, selama berkuasa, sebagaimana telah saya tulis di sini, ciri kebijakan Jokowi pun ditandai oleh kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang-ruang kebebasan berekspresi.

Menyaksikan polah dua kandidat calon presiden sebagaimana di atas, saya ragu kalau keduanya sungguh serius menghendaki ekosistem media yang independen dan demokratis. Bagi elit politik seperti Jokowi atau Prabowo, media tidak lebih dari sekadar arena yang diperebutkan demi memenuhi hasrat berkuasanya. Karenanya, bagi saya, protes atau basa-basa mereka soal independensi media tak lebih dari dagelan semata. Fakta ini adalah kabar buruk bagi kita yang hendak memilih di tahun depan. []


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Heychael keluyuran di Remotivi sebagai penulis dan peneliti.  Seminggu sekali ia kedepatan berbual soal kajian media di UMN dan UI. Ngakunya mau fokus pada studi "Islamisme di Media" tapi waktunya lebih banyak habis  untuk main catur dan berdoa agar AC Milan juara.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Fabrikasi Kepanikan: Liputan Media Mengenai “Susu” Kental Manis