REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
09/11/2018
Seberapa Rinci Wartawan Bisa Menulis Berita Pemerkosaan?
Lembaga pers mahasiswa Balairung menerbitkan sebuah laporan tentang kekerasan seksual di kampus. Laporan ini bukan saja kuat, tapi juga memicu diskusi penting soal etika menulis berita kekerasan seksual.
09/11/2018
Seberapa Rinci Wartawan Bisa Menulis Berita Pemerkosaan?
Lembaga pers mahasiswa Balairung menerbitkan sebuah laporan tentang kekerasan seksual di kampus. Laporan ini bukan saja kuat, tapi juga memicu diskusi penting soal etika menulis berita kekerasan seksual.

Laporan BalairungPress berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” telah menarik perhatian banyak orang beberapa hari ini. Ia menjadi menarik karena ia mengungkap satu hal serius, yaitu kekerasan seksual di kampus dan bagaimana kampus merespons kasusnya.

BalairungPress (selanjutnya disebut “Balairung”) adalah media terbitan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Laporan mereka itu seperti kotak pandora yang membuka banyak hal dan perdebatan. Salah satu perdebatan yang mengemuka adalah mengenai rincian peristiwa kejahatan seksual yang dituliskan oleh Balairung secara cukup rinci. Belakangan Balairung mencantumkan peringatan mengenai konten eksplisit di atas artikel, juga mengatakan bahwa penyintas telah memberi izin kepada Balairung untuk menuliskan detailnya. Tapi ini tidak menyurutkan berbagai pihak untuk mengkritik mereka.

Saya termasuk wartawan yang mengagumi tulisan Balairung ini. Menurut saya tulisan ini cukup lengkap—meski akan lebih baik lagi jika dilengkapi pernyataan dari HS, sang tertuduh. Tapi yang paling penting dari tulisan ini, dan itu jarang saya temui di media lain, adalah keberanian mengambil perspektif membela korban. Tulisan seperti ini adalah oasis di tengah dahaga akan sikap pers yang memiliki perspektif korban yang kuat.

Etika jurnalistik standar dalam menulis kekerasan seksual

Di sisi lain, setelah dua hari berdebat dengan banyak teman wartawan, saya juga bisa memahami dari mana kritik mereka berasal, meski saya tidak bersepakat dengan mereka.

Etika standar yang dipahami wartawan untuk kasus kekerasan seksual mengandung dua hal krusial. Pertama, lindungi identitas korban, bukan hanya nama tapi juga informasi lain yang bisa membuka identitasnya (nama sekolah, tempat tinggal). Kedua, jangan tulis peristiwa secara sensasional, yang malah mengobjektifikasi korban lagi. Maka penyebutan organ-organ seksual tubuh memang  biasanya menjadi tabu.

Salah satu makian datang dari sesama wartawan sendiri: Aliansi Jurnalis Independen Surabaya. Ini adalah salah satu kicauan mereka di Twitter:

Kritik yang lain datang dari lembaga advokasi perempuan bernama Samsara. Juga melalui Twitter, Samsara bertanya, “Apa bedanya kronologi peristiwa dengan cerita-cerita stensil?” Samsara mengatakan bahwa mereka membela korban dan menuduh Balairung mengeksploitasi kisah korban dan persetujuan korban demi klik.

Banyak juga komentar datang dari perseorangan yang merasa kronologinya membuat mereka sedih, marah, atau ngilu. Ada juga yang bilang dia jadi ingat cerita porno karangan Enny Arrow. Ada yang mengkritik pilihan kata dari rincian kronologinya.

Saya termasuk pembaca yang kerap kesal dengan bagaimana media memberitakan peristiwa kekerasan seksual. Tetapi menurut saya deskripsi detail di tulisan Balairung berbeda dengan model tulisan yang biasanya membuat saya marah-marah. Deskripsi Balairung menggunakan kata-kata yang tidak berbumbu dan hanya fakta keras. Deskripsinya juga menyingkap beberapa fakta penting tentang sejauh mana kejahatan terjadi. Pembaca perlu tahu level kejahatannya untuk bisa berempati pada Agni.

Dari deskripsi itu pembaca tahu bahwa Agni membalikkan badan sebagai tanda penolakan, lalu “membeku” dengan terus pura-pura tidur. Baru ketika ia merasakan sakit, Agni membentak pelaku. Dalam Twitternya, dr. Jiemi Ardian mengatakan bahwa ketika seseorang ketakutan luar biasa, maka tubuh mengalami mekanisme pertahanan diri dan malah jadi tidak mampu bergerak.

Memang menuliskan peristiwa kekerasan seksual butuh kehati-hatian ekstra dan banyak pertimbangan. Semua ini dilakukan untuk kepentingan korban karena posisi mereka biasanya lemah. Di tengah masyarakat yang masih cenderung membela pelaku dan menyalahkan korban, liputan media yang adil atas kekerasan seksual adalah liputan yang membela korban. Alasannya, karena suatu kekerasan seksual biasanya terjadi dari relasi kuasa yang timpang. Pelaku lebih berkuasa dari korban. Jika media tidak condong ke korban, maka ujung timbangan akan malah membantu pelaku untuk semakin berkuasa.

Rinci atau tidak rinci?

Sekitar tiga tahun yang lalu, saya mendengar kabar bahwa kakak kelas saya yang merupakan dosen terpandang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya. Saya tidak tahu detailnya saat itu.

Saya terkejut dan marah tentunya. Tapi sejujurnya saya saat itu tidak tergerak untuk menginvestigasi.

Beberapa minggu kemudian saya mendengar cerita yang lebih rinci mengenai apa yang dilakukan oleh dosen itu, berdasarkan laporan dari para korban. Di saat itu saya merasa marah dan jijik pada kakak kelas saya dan barulah saya tergerak untuk melakukan sesuatu.

Saya memutuskan menulis satu laporan investigasi mengenai kasus ini dan terbang ke Yogyakarta untuk menemui satu korban yang bersedia bercerita pada saya.

Waktu itu korban bahkan bersedia disebut nama lengkapnya. Ia juga bercerita detail pelecehan dan juga detail perasaannya, kronologi kejadian sebelum peristiwa malam itu, dan rincian peristiwa-peristiwa yang kemudian mendorongnya untuk melapor pada otoritas di Fisipol UGM.

Ketika menuliskan laporannya, saya menimbang cukup lama. Apakah saya perlu menceritakan detailnya? Termasuk menyebut bagian tubuhnya? Atau cukup saya mengatakan bahwa korban telah dilecehkan?

Saya berkaca pada pengalaman saya sendiri. Ketika hanya mendengar kata “dosen melecehkan mahasiswi” saya marah, tapi tidak cukup marah untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, saya memutuskan menuliskan secara detail.

Ketika menulis ini saya menghubungi narasumber saya, sang penyintas, dan saya berbincang dengannya. Saya juga berdiskusi panjang soal apakah detail kejadian perlu ditulis atau tidak. Ia mengatakan memang ini tak mudah, dan jawaban perlu atau tidaknya harus dikembalikan pada penyintas. “Yang paling berhak untuk protes adalah si penyintas,” katanya.

Saya bicara dengan kolega saya, Devina Heriyanto, yang baru-baru ini mengalami pelecehan seksual di jalanan. Seorang pengendara motor meremas dadanya ketika ia sedang berjalan kaki bersama beberapa teman di sekitaran kompleks Kompas di Palmerah, Jakarta Barat.

Kasus Devina mengemuka setelah ia menceritakan pengalamannya lewat Twitter. Lalu wartawan pun mewawancarainya. Devina mengatakan bahwa nama ia bisa disebut dan ia selalu menekankan pada wartawan bahwa dadanya diremas, tidak hanya dipegang, karena banyak yang bertanya, "Itu yakin orangnya bukan mau jambret HP kamu aja?"

Penggambaran yang rinci membantu Devina untuk menangkis keraguan orang atas pengalamannya. Rincian membuat kemarahan Devina terpahami dengan baik dan menghindari komentar julid semacam, “Ah, cuma kesenggol aja marahnya sampai begitu.”

Kesimpulan saya, rinci atau tidak rinci tentu jadi kesepakatan antara korban dan penulis. Tapi satu hal yang tidak bisa ditawar: apapun keputusannya, yang harus dipikirkan adalah kepentingan korban, bukan pageviews.

Soal pembaca yang perasaannya peka, bisa dibantu dengan adanya peringatan di awal tulisan bahwa beritanya mengandung konten eksplisit.

Balairung sendiri kemudian mengeluarkan penjelasan mengapa mereka memilih menceritakan kejadian dengan detail. Mereka mengutip tulisan Wendy J. Murphy, seorang profesor hukum di New England Law yang juga pernah menjadi jaksa.

“Istilah-istilah seperti ’aktivitas seksual’, ‘kekerasan seksual’, serta ‘pencabulan’ adalah istilah yang rancu dan tidak menggambarkan kejahatan yang sebenarnya sehingga publik tidak akan bisa memahami apa yang terjadi, atau tidak tahu bagaimana harus menanggapi kejahatan tersebut dan apakah reaksi para pihak yang bertanggung jawab, aparat hukum, dll sudah tepat.”

Ada satu kata dari Murphy yang patut dijadikan kata kunci dalam diskusi ini: kejahatan.

Dalam mendeskripsikan suatu kejahatan seksual memang mau tidak mau ada penyebutan organ tubuh yang biasanya merupakan organ reproduksi seksual: penis, payudara, alat kelamin. Kata-kata ini tabu bagi banyak orang Indonesia. Biasa hanya ditemui di buku stensilan, sehingga mungkin banyak yang kaget membaca nama organ-organ itu di sebuah laporan media.

Inspirasi #MeToo

Dengan berpegang pada prinsip “membela korban”, kita juga perlu melihat perubahan zaman, terutama gerakan #MeToo yang juga menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. #MeToo adalah gerakan melawan stigma bahwa “korban pemerkosaan harus malu”. Lewat gerakan ini para korban di berbagai belahan dunia kemudian bercerita mengenai kejahatan seksual yang pernah terjadi pada mereka. Banyak yang mengungkapkan kasusnya dengan detail, dengan identitas lengkap dan terbuka, sekalian dengan foto mereka sendiri. Suara mereka nyaring dan keras: kami korban, kami tidak malu, dan jangan Anda paksa kami untuk malu.

Maka wartawan harus peka dengan perubahan zaman dan menghormati keinginan korban, jika memang korban ingin namanya disebut atau rincian kejadian diceritakan. Tentu dengan catatan semua risiko-risiko keselamatan telah dibahas dan diantisipasi.

Satu bagian penting dari penjelasan Balairung adalah bahwa penulis telah berdiskusi panjang lebar dengan korban, termasuk membahas risiko-risiko apa saja yang dihadapi ketika tulisan sudah terbit. Setelah berdiskusi, diputuskan kronologi digambarkan dengan detail.

Saya juga berbincang dengan Thovan Sugandi, editor tulisan Balairung tersebut. Thovan mengatakan bahwa draf tulisan telah dibaca korban sebelum diterbitkan dan korban melakukan beberapa revisi bagian mana saja yang tidak ingin ia terbitkan.

Ini juga suatu perkecualian yang dilakukan wartawan. Wartawan biasanya tidak membagi draf tulisan pada narasumber, kecuali untuk tulisan yang sangat teknis dan perlu akurasi teknis yang tinggi. Di luar itu, wartawan tidak bisa melakukannya karena bisa membuka ruang bagi penyensoran terutama yang berkaitan dengan narasumber pemerintah. Tapi, demi keselamatan korban dan kepentingannya, prosedur ini bisa saja ditambahkan.

Jadi bagaimana? Rinci atau tidak rinci?

Saya kira, etika standar untuk tidak menyebut nama dan informasi yang bisa mengarah ke identitas, juga aturan untuk tidak menceritakan detail, harus tetap dipertahankan. Apalagi kalau detail kasus didapat dari BAP polisi. Kita tidak punya hak untuk memaparkan semua. Kita bisa saja menuliskan apa yang dikatakan polisi ke wartawan, tetapi itu pun harus menimbang kepentingan korban. Pilihan kata juga harus dipilih dengan cermat agar tidak seperti stensilan.

Bagi wartawan di seluruh dunia, etika menulis kekerasan seksual memang masih merupakan dokumen terbuka karena pengalaman yang kurang. Jarang ada korban mau bicara. Maka membaca-baca bagaimana media dan wartawan lain meliput dan menuliskannya bisa menjadi panduan wartawan, seperti di artikel dari Nieman Reports ini.

Tapi buat saya, sejauh yang bisa saya petik dari pengalaman dan bacaan saya, untuk kasus di mana wartawan berbincang dengan korban dan korban bersedia mengungkapkan detail, maka etika standar bisa dimodifikasi dengan sejumlah aturan ketat: korban sendiri yang bercerita kronologi, memberi izin, memeriksa draf tulisan sebelum terbit, dan diajak mendiskusikan risiko-risiko keselamatan secara mendalam. Jika semua hal ini sudah dijalankan, saya kira kita bersama-sama bisa menyambut suatu era di mana semakin banyak korban berani bicara dan masyarakat semakin banyak yang membelanya dan bekerja untuk menghapuskan kekerasan seksual selamanya dari muka bumi ini.

Akhir kata, saya menjura pada teman-teman muda Balairung. Kepada penulis Citra Maudy dan penyunting Thovan Sugandi, salam hormat. Juga kepada penyintas yang bernama samaran Agni. Saya belajar banyak dari kalian. []


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Evi Mariani

Managing Editor di The Jakarta Post. Menulis tentang isu kota, gender, HAM, demokrasi, dan lingkungan.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal