REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
17/10/2018
Kita Butuh Informasi yang Relevan. Kita Butuh Media Komunitas.
Apakah kolaborasi antara warga dengan media korporasi bisa menjawab kebutuhan atas informasi? Media komunitas barangkali layak dipertimbangkan.
17/10/2018
Kita Butuh Informasi yang Relevan. Kita Butuh Media Komunitas.
Apakah kolaborasi antara warga dengan media korporasi bisa menjawab kebutuhan atas informasi? Media komunitas barangkali layak dipertimbangkan.

Satu waktu Sanusi mengeluhkan keberadaan calo yang membuat mahalnya biaya mengurus dokumen administrasi kependudukan. Menurutnya, untuk membuat satu KTP saja, calo meminta Rp. 100 ribu hingga Rp. 150 ribu. “Tentunya ini harga yang sangat tinggi bagi masyarakat kita yang rata-rata penghasilannya rendah,” tulisnya.

Sanusi adalah seorang warga di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Ia menulis keluhannya itu di speakerkampung.net. Sejak masih menjadi mahasiswa ia sudah bergiat sebagai jurnalis warga di Speaker Kampung—sebuah media komunitas yang dikelola secara mandiri dan swadaya oleh warga.

Tulisan Sanusi tadi ternyata mendapat respons dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur. Satu bulan lebih berselang pihak Dukcapil mengklarifikasi persoalan yang dikeluhkan Sanusi.

Lewat temu wicara yang digelar oleh Speaker Kampung pada 18 Desember 2018, Kepala Dukcapil Lombok Timur saat itu, Sateriadi, mengatakan pihaknya akan mengadakan pelayanan perekaman e-KTP keliling agar warga terhindar dari praktik percaloan. Beberapa bulan kemudian layanan keliling berhasil direalisasikan. Satu masalah warga di Lombok Timur mulai teratasi.

Di tengah peliknya ekosistem media di Indonesia kiwari, kasus Sanusi dan Speaker Kampung adalah contoh bagaimana media bisa berperan untuk menjembatani persoalan warga. Sudah ada banyak diskusi dan wacana untuk memulihkan media, membuatnya lebih sehat. Membuat publik lebih berdaulat atas media adalah salah satu seruannya. Andina Dwifatma, misalnya, dalam Membuat Agenda Media Ada di Tangan Kita. Mungkinkah? menawarkan kemungkinan pelibatan khalayak dalam jurnalisme. Pada derajat tertentu, saya bersepakat dengan apa yang ditulisnya. Sisanya, saya punya pendapat yang berbeda.

Soal tawaran memposisikan jurnalisme sebagai “jasa”, misalnya. Menurut saya, pandangan “jurnalisme sebagai jasa” dan “jurnalisme sebagai produk” tidak berbeda. Keduanya tetap memposisikan khalayak sebagai konsumen. Dalam “jurnalisme sebagai jasa”, Andina mencontohkan inisiatif Tempo bernama “Bongkar!”. Dengan cara ini, menurutnya, media “membiarkan khayalak memilih isu apa yang hendak mereka ketahui.”

Entah kenapa, saya tidak yakin bahwa dengan cara ini warga dapat mengambil kendali atas agenda media. Dengan mekanisme “memilih satu dari tiga berita”, warga hanya memilih satu dari tiga berita yang sudah ditentukan oleh media. Sama halnya dalam pilpres, rakyat tidak pernah betul-betul menentukan siapa presiden yang mereka inginkan. Setiap calon sudah ditentukan oleh partai dan rakyat hanya diminta melegitimasi salah satu dari mereka untuk memimpin pemerintahan.

Apakah Tempo mau memasukkan persoalan percaloan pengurusan e-KTP seperti yang terjadi di Lombok ke dalam opsi? Saya ragu. Tentu ada banyak alasan. Bisa karena isu percaloan di Lombok Timur terlalu lokal, atau menganggapnya kasus pasaran (terjadi di mana-mana) sehingga tidak menarik, atau bisa juga karena dianggap tidak pas dengan segmen pembaca Tempo. Apapun alasannya, sebetulnya tidak jadi soal. Sebagai perusahaan media, Tempo punya hak menentukan berita apa yang mereka angkat. Tetapi yang juga harus dipahami, isu tentang yang terjadi di Jakarta pun boleh jadi tidak penting bagi warga di Lombok, Sulawesi, Sumatera, atau Yogyakarta. Sederhananya, isu “aset pemda DKI yang hilang” tidak relevan bagi mereka yang tinggal di luar Jakarta.

Saya tidak sedang memperdebatkan soal mana berita yang lebih penting. Poin saya adalah, setiap informasi akan relevan apabila disesuaikan dengan konteks ruang dan waktunya—itu kenapa “media Jakarta” seharusnya tidak mendaku sebagai “media nasional”. Isu “aset Pemda DKI yang hilang” dan “percaloan e-KTP di Lombok Timur” sama-sama penting. Tentu saja bagi warga yang memiliki keterkaitan—langsung maupun tidak—terhadap isu tersebut. Maka bicara soal kendali media, saya rasa tidak cukup sebatas apa yang diinginkan publik, melainkan apa yang relevan bagi publik.

Baik, saya coba membayangkan skenario lain. Anggaplah itu hanya satu kasus (Tempo), sehingga pilihan topik jadi terbatas. Bagaimana bila semua media arus besar, yang sebagian besar berpusat di Jakarta, memiliki inisiatif serupa? Saya tetap sangsi. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi warga di berbagai penjuru Indonesia dan mustahil menyerahkannya pada segelintir media korporasi.

Menurut saya, di sinilah letak kelemahan pandangan “jurnalisme sebagai jasa”: jurnalisme tetap menjadi “barang jualan”. Artinya, warga tetap diposisikan sebagai konsumen alih-alih produsen. Sebab, siapa yang menguasai agenda media? Masih media korporasi.

Jurnalisme semestinya dimaknai tidak sebatas produk atau jasa yang dijajakan, melainkan sebagai metode atau ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari dan dilakukan oleh siapa pun. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel punya analogi yang tepat tentang bagaimana warga dapat menjadi editor bagi dirinya sendiri: kita belajar aljabar, kimia, atau bahasa Inggris di sekolah untuk membantu kita menjalani aktivitas keseharian, meski kita tak harus menjadi matematikawan, ahli kimia, atau profesor bahasa Inggris (Kovach dan Rosenstiel, 2012: 10).

Pun jurnalisme, mestinya dapat dilakukan siapa saja untuk mendorong solusi atas persoalan warga meski kita tidak mesti berprofesi sebagai jurnalis. Dengan begitu ada dua keuntungan sekaligus: Pertama, memulihkan kembali jurnalisme dari semata privilese dan spesialisasi segelintir orang, menjadi jurnalisme sebagai hak bagi semua orang. Kedua, mempercepat kemungkinan mengembalikan agenda media ke tangan warga.

Apa yang dilakukan Speaker Kampung di Lombok Timur, misalnya, menjadi penting mengingat saluran-saluran komunikasi antara warga dan birokrat, khususnya di daerah-daerah pedesaan atau pinggiran urban, seringkali mampet. Media komunitas bisa menjadi alat bagi warga untuk membongkar praktik korup yang merugikan warga.

Contoh lainnya, media komunitas bernama Warta Desa di Pekalongan, Jawa Tengah, cukup intens melaporkan kejengkelan warga terhadap dampak pembangunan jalan tol Pemalang-Pekalongan. “Kalau pemerintah tidak perlu dibela, mereka sudah punya media sendiri, mereka sudah berdaya. Kami menyuarakan mereka yang tidak dapat bersuara,” kata Didiek Harahab, salah satu pegiat Warta Desa, saat saya berbincang dengannya, Mei 2018.

“Mereka sudah punya media sendiri” adalah sindirannya terhadap praktik media lokal di Pekalongan yang memilih membebek kekuasaan dan pemodal. Sebaliknya pada media komunitas, tidak jarang warga meminta tolong untuk mengurus hal seperti rumitnya birokrasi administrasi di rumah sakit. Permintaan tersebut biasanya disampaikan melalui pesan di laman Facebook Warta Desa atau melalui saluran komunikasi pribadi para pegiatnya. Ini juga yang kerap ditemukan pada media komunitas: jurnalis warga merangkap aktivis. Menurut Didiek, setiap tindakan yang mereka lakukan, baik sebagai entitas media maupun individu, adalah untuk kepentingan warga.

Harus diakui masih banyak pegiat media komunitas yang lemah dalam penguasaan teknis menulis, meliput, kepatuhan pada prosedur jurnalistik, dan lain sebagainya. Tapi itu bisa kita diskusikan; mereka punya potensi untuk berkembang. Informasi yang ditulis Sanusi di speakerkampung.net memang tidak layak disebut “berita”; lebih mirip surat pembaca. Tapi toh pesannya sampai pada pihak yang dituju, dan yang terpenting, ada solusi atas permasalahan tersebut. Secara nilai, ia mungkin dapat disetarakan dengan “Bongkar!”-nya Tempo; bertujuan untuk membuka tabir persoalan publik demi menciptakan perubahan.

Jadi bayangkan, andai media yang dikelola secara mandiri oleh warga dengan tujuan seperti yang dicontohkan di atas, tersebar di seluruh penjuru Indonesia bahkan hingga ke pelosok yang sulit dijangkau. Bukan saja tugas media-media di Jakarta menjadi lebih ringan, tetapi juga mendeliberasi fungsi watchdog pada warga. Dengan begitu saya sepakat dengan apa yang ditulis Andina, bahwa “media arus besar tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya pihak yang paling mengerti berita apa yang penting. Justru publik yang paling tahu kebutuhannya sendiri.”

Media komunitas seperti Speaker Kampung dan Warta Desa, menurut saya, adalah sebentuk manifestasi kedaulatan warga atas informasi, atau yang disebut Chris Atton (2002: 115) sebagai upaya untuk merebut kembali apa yang menjadi berita “mereka”. []


Daftar Pustaka

Atton, Chris. 2002. Alternative Media. London: SAGE Publication.

Kovach, Bill, dan Rosenstiel, Tom. 2012. Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi. Jakarta: Yayasan Pantau


Para pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.


*Tulisan ini telah diperbarui karena mengandung kesalahan penulisan tanggal. Bagian yang diperbarui: "Lewat temu wicara yang digelar oleh Speaker Kampung pada 18 Desember 2018" menjadi "Lewat temu wicara yang digelar oleh Speaker Kampung pada 18 Desember 2017".

Mohon maaf atas ketidaktelitian kami. Terima kasih kepada Akhmad Rijani yang telah membantu mengingatkan.

Bacaan Terkait
Ferdhi F. Putra

Peminat kajian media warga dan budaya alternatif. Bergiat di Combine Resource Institution. Dapat dikontak lewat ferdhi@riseup.net.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal