REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
10/10/2018
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Sebuah kisah tentang kegagalan jurnalisme: ketika desas-desus dianggap setara dengan fakta dengan dalih keberimbangan.
10/10/2018
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Sebuah kisah tentang kegagalan jurnalisme: ketika desas-desus dianggap setara dengan fakta dengan dalih keberimbangan.

Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI, kembali menggaungkan ancaman komunisme pada awal Oktober lalu, dengan sedikit variasi. Saat masih menjabat Panglima TNI, Gatot memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI (selanjutnya disingkat Pengkhianatan). Media pun tak ketinggalan menyambut ajakan ini, salah satunya TV One yang memutar film tersebut dua tahun belakangan. Tahun ini, layaknya pensiunan kebanyakan waktu luang, ia berceloteh di Twiter. Dengan nada provokatif ia mengatakan bahwa panglima TNI pengecut jika tidak berani memerintahkan nonton bareng film Pengkhianatan.

Seperti tahun lalu pula, banyak media tidak tahan godaan syahwat sensasional dan memuat cuitan Gatot tanpa kritisisme. Ini adalah kekalahan tersendiri bagi jurnalisme yang waras. Pasalnya, sejak tahun lalu, klaim-klaim Gatot soal kebangkitan komunisme tidak didukung data. Ketika ditanya apa indikasi kebangkitan komunis, ia menjawab, “Ibarat makan garam, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat”. Sulit dibayangkan memang, Panglima TNI bekerja berdasarkan rasa, bukan fakta.

Program “Rosi” di Kompas TV, secara telak menggambarkan kegagalan ini.

Dalam episode bertajuk “Siapa Mau Nobar Film G30S/PKI”, Gatot menggunakan taktik “makan garam” untuk membela cuitannya. Ia menyatakan, “saya punya datanya, tapi saya tidak mungkin beberkan di sini”. Lalu mengapa media dan jurnalis memberi ruang yang begitu besar pada pernyataan yang tak berdasar? Hanya Tuhan dan segelintir orang di ruang redaksi yang tahu.

Problem “Rosi” dimulai jauh sebelum itu. Tema “Rosi” episode ini dibuat sepenuhnya untuk merespon cuitan Gatot soal nonton bareng film Pengkhianatan, dan di sinilah masalah pertama dimulai.

Pada segmen pertama Rosiana Silalahi, sang pembawa acara, duduk berdua dengan Gatot untuk menggali motif Gatot menulis cuitan tersebut. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Rosi gagal mendalami asumsi-asumsi di balik klaim Gatot. Rosi justru fokus mempertanyakan cara Gatot menulis cuitan, ketimbang substansi datanya. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan seperti: “kenapa membuat tweet yang demikian keras?” “Kalau tujuannya agar generasi muda belajar sejarah, kenapa cuitannya ditujukan ke panglima TNI?” Atau, “Kenapa Anda bilang nonton film G30S/PKI sebagai indikator bagi keberanian TNI?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Rosi terjebak pada konteks diskusi yang diciptakan oleh Gatot. Menurut saya, justru inilah yang diharapkan Gatot ketika ia memulai polemik ini: ruang untuk menjelaskan pandangan-pandangannya.  Hal ini berbuntut pada kesalahan kedua Rosi, yakni dengan tidak menguji pernyataan Gatot dengan data.

Pada bagian akhir segmen pertama, Gatot sempat menjelaskan setidaknya 3 indikasi dari bangkitnya komunisme. Pertama, diubahnya kurikulum pelajaran sejarah mengenai peristiwa 1965. Kedua, upaya mengubah Tap MPRS XXV tahun 1966 mengenai pelarangan PKI dan ajaran Komunisme dan Marxisme. Ketiga, pernyataan Gatot—dengan mencatut nama Ribka Tjiptaning—bahwa PKI masih ada, dan didukung 15-20 juta orang.

Ketiga argumen Gatot ini keliru secara faktual, dan mudah ditunjukkan apabila Rosi mengerjakan pekerjaan rumahnya sebagai jurnalis. Sayangnya, ia tidak melakukan hal itu. Justru narasumber lainnya, Usman Hamid (Direktur Amnesty International) dan Asvi Warman Adam (Sejarawan UI) yang melakukannya.

Usman menegaskan bahwa upaya perubahan kurikulum pelajaran memang pernah diupayakan pemerintahan Habibie lewat Menteri Pendidikan Juwono Yudarsono, namun hal ini pun dibatalkan di pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Kurikulum sekolah hari ini pun masih mengajarkan bahwa PKI adalah dalang peristiwa 30 September 1965. Sementara itu, upaya mencabut Tap MPR terkait larangan PKI dan ajaran Marxisme diusulkan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Baik Habibie, Juwono Yudarsono, maupun Gus Dur, tidak satu pun di antara mereka yang bisa diasosiasikan dengan PKI. Begitu pun Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan era Habibie, yang memutuskan untuk menghentikan kewajiban menyangkan film Pengkhian setiap tahunnya. Ia adalah mantan jendral Angkatan Darat.

Sementara itu Asvi menjelaskan mengenai buku yang ditulis oleh Ribka Tjiptaning berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI, yang kerap dijadikan indikasi kebangkitan PKI. Bagi Asvi, mereka yang menuduh tak pernah baca buku tersebut—dalam konteks, ini termasuk Gatot. Kenyataannya, buku itu lebih banyak bercerita kesulitan hidup dan perjuangan Ribka, sebagai anak anggota PKI, yang kerap mengalami diskriminasi. Buku tersebut tidak bicara soal PKI atau Marxisme. Pencatutan nama Ribka Tjiptaning serta angka “15-20 juta” itu sebenarnya disinformasi yang sudah kerap dibantah karena berasal dari video suntingan yang memotong wawancara Ribka di luar konteks. Dengan demikian, kecurigaan Gatot mengenai kebangkitan PKI adalah absurd.

Namun, tanggapan Rosi terhadap kedua bantahan itu membuat saya terkejut.

“Anda [Usman Hamid] mengatakan [kebangkitan PKI] tidak real, sesuatu yang dibikin-bikin, insinuasi politik, sesuatu yang hanya dibuat untuk kepentingan politik. tetapi bagi seorang Gatot Nurmantyo dan saya rasa mungkin juga tidak sedikit [orang lain], itu sesuatu yang real.”

Rosi menempatkan pernyataan Gatot setara dengan Usman dan Asvi, bahwa keduanya sama-sama “real”, meski argumen Gatot telah dipatahkan sebagai kesalahan faktual. Dari sini tampak bahwa Rosi terobsesi untuk mengejar keberimbangan.

Rosi ingin tampak “netral”, memberi ruang pada pandangan berbeda mengenai diskurus kebangkitan PKI. Tapi satu hal yang Rosi lupakan adalah, di atas segalanya, nilai utama jurnalisme adalah kebenaran, dan kebenaran dalam jurnalisme harus didukung oleh data yang akurat. Keberimbangan adalah metode mencapai kebenaran. Untuk mendapat perspektif yang utuh atas sebuah peristiwa, dua pandangan yang berbeda perlu diberi ruang yang sama. Namun, keberimbangan tidak berlaku bila satu pandangan berangkat dari data dan fakta, sementara pandangan lainnya cuma bersandar pada desas-desus.

Fakta dan rumor bukanlah dua hal yang setara. Menyejajarkan keduanya dengan dalih “keberimbangan” bukanlah kerja jurnalisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika saja Rosi bekerja dengan nilai ini, episode “Siapa Mau Nobar Film G30S/PKI?” mungkin tidak akan pernah sampai segmen 2, karena di segmen pertama saja Gatot sudah gagal menunjukkan validitas klaimnya. 

Rosi bukanlah satu-satunya yang terjerumus dalam disinformasi Gatot. Banyak peliputan media daring yang jatuh pada kesalahan yang sama, dengan hanya mengandalkan “jurnalisme mulut”, alias hanya bersandarkan pada pernyataan elit, tanpa verifikasi. Lihat misalnya praktik Sindonews.com dan Viva.co.id. Dua berita tersebut menunjukkan model peliputan jurnalisme daring pada umumnya yang mengizinkan medianya menjadi saluran disinformasi. Menyaksikan Rosi jatuh pada model peliputan yang sama, membuat situasi ini jauh lebih mengkhawatirkan. Pasalnya, Rosi adalah jurnalis yang dikenal memiliki reputasi yang baik. Rosi jelas memiliki kualitas jauh di atas apa yang ditunjukkan dalam episode “Siapa Mau Nobar G30S/PKI?”.

Bagaimana Jurnalisme Semestinya Bekerja?

Apa yang ditunjukkan Rosi amat berbeda dengan yang saya saksikan dilakukan oleh Jake Tapper, jurnalis CNN, dalam wawancaranya dengan dengan Steven Miller, penasehat senior Presiden Donald Trump. Dalam wawancara itu, Tapper membantah semua disinformasi dan kesalahan faktual yang disampaikan Miller mengenai dugaan tim kampanye Trump berkongsi dengan agen Rusia untuk memenangkan pemilu Amerika 2016 lalu. Tapper bahkan menghentikan wawancara dengan Miller, karena menilai sang narasumber tidak menjawab pertanyaannya, dan sekadar mengulang klaim tak berdasar yang sudah berkali-kali dibantah. Wawancara ini menjadi perbincangan publik Amerika Serikat karena Tapper dinilai bekerja dengan sangat baik, sampai dinominasikan sebagai pemenang Emmy Award.

Berbeda dari Rosi, Tapper bekerja layaknya interogator. Ia menguji tiap klaim dan data, serta tak memberi ruang pada narasumbernya untuk mengumbar informasi yang tidak valid. Sementara Rosi bekerja sebagai fasilitator, sebatas mengatur lalu lintas pernyataan tanpa upaya mengujinya.

Dalam sebuah wawancara dengan NPR, Tapper ditanya mengapa ia menghentikan wawancara dengan Miller di tengah jalan. Ia menjawab, “Miller telah membuang waktu penonton saya”. Dengan kata lain, jurnalisme tidak punya waktu untuk desas-desus, apalagi disinformasi.

Semangat inilah yang tidak tampak ketika saya menonton Rosi, atau media lebih luas. []

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Sejak 2011, Muhamad Heychael aktif menulis dan meneliti media di Indonesia bersama Remotivi. Ia juga mengajar kajian media di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN).  Minat utamanya dalam kajian media adalah "Representasi Islam" dan "studi jurnalisme".  Anda bisa menyapanya di Facebook dan Instagram untuk diskusi soal kajian media atau sekedar mengajaknya ngopi dan main catur.

Populer
Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga
Jurnalisme Bencana: Tugas Suci, Praktik Cemar
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Hierarki Pengaruh dalam Mediasi Pesan