REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
08/10/2018
Membuat Agenda Media Ada di Tangan Kita. Mungkinkah?
Teknologi digital memungkinkan publik untuk turut menentukan agenda media. Apakah inovasi ini bisa mengurangi ketergantungan media pada iklan?
08/10/2018
Membuat Agenda Media Ada di Tangan Kita. Mungkinkah?
Teknologi digital memungkinkan publik untuk turut menentukan agenda media. Apakah inovasi ini bisa mengurangi ketergantungan media pada iklan?

Perkembangan teknologi bukan hanya mempengaruhi cara kita mengkonsumsi informasi, tapi juga cara kita terhubung dengan media. Kita tidak lagi duduk manis menikmati konten media dan hanya menyimpan komentar dalam hati, atau saling ngedumel di warung kopi. Kalau tak setuju dengan isi berita, kini kita bisa berkomentar langsung di bagian komentar di portal situs berita, tak perlu menunggu kiriman surat pembaca dimuat.

Kritik terhadap media pun tidak lagi dimonopoli akademisi atau peneliti. Secara umum, kita sudah paham mengapa TV One menyebut Lumpur Sidoarjo alih-alih Lumpur Lapindo, atau kenapa Surya Paloh tiba-tiba nongol pada jam prime time Metro TV. Bagi mereka yang senang menulis agak panjang, bisa menumpahkan uneg-uneg kritiknya di blog pribadi atau platform keroyokan seperti Kompasiana.

Bila pers sering disebut sebagai pilar keempat (pemantau kinerja pemerintah yang terdiri dari tiga pilar yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif), maka Stephen D Cooper menyebut blogger sebagai pilar kelima, alias penjaganya anjing penjaga (watchdog watcher). Menjadi tugas (dan hak?) khalayak untuk memantau dan mengkritik kalau-kalau kinerja pers kacau atau abusif. Di Indonesia, penelitian terhadap blogger Kompasiana menunjukkan gejala serupa; pada 2014, mereka memaknai banjir Jakarta bukan hanya sebagai bencana, namun juga sebagai komoditas berita politik.

Tetapi apakah hubungan antara media dan khalayak di era digital ini hanya mentok pada fungsi pengawasan? Mestinya tidak. Beberapa media membuka keran citizen journalism sebagai upaya melibatkan khalayak dalam berita. Khalayak dipersilakan mengirim reportase dalam bentuk video, foto, dan tulisan dan mendapat “gelar” jurnalis warga. Beberapa media lain berusaha melibatkan khalayak untuk me-retweet, me-repost, dan membagikan tautan berita di media sosial, lengkap dengan aneka taburan tagar dan kuis berhadiah untuk memancing minat pembaca.

Berbagai model keterlibatan khalayak itu sesungguhnya punya benang merah. Jurnalisme cenderung dipandang sebagai “produk” (yaitu: berita), alih-alih “jasa” (yaitu: keahlian investigasi masalah publik). Berita diperlakukan sebagai barang yang harus dipoles sedemikian rupa agar laku dan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pola pikir seperti inilah yang menghambat eksplorasi kreatif terhadap hubungan khalayak dengan media. Media tetap mengambil peran sebagai produsen dan khalayak menjadi konsumen.

Namun, jika jurnalisme dipandang sebagai jasa, bisa muncul berbagai model keterlibatan khalayak yang ujung-ujungnya menguntungkan publik. Misalnya, daripada menentukan sendiri topik liputan mereka, media bisa membiarkan khayalak memilih isu apa yang hendak mereka ketahui. Dalam istilah Dan Gillmor, media arus utama sudah terlalu sering memperlakukan berita seperti kuliah (lecture) yang bersifat satu arah, padahal kenyataannya berita akan semakin menyerupai percakapan (conversation). Percakapan di sini jangan hanya dimaknai sebatas kolom komentar atau platform blog tempat pembaca bebas mengekspresikan gagasannya, tetapi juga perkara agenda. Media tidak bisa lagi bertindak sebagai satu-satunya pihak yang paling mengerti berita apa yang penting; justru publik yang paling tahu kebutuhannya sendiri.

Di Indonesia, salah satu media yang mulai menjajal formula ini adalah Tempo. Bekerja sama dengan platform petisi daring Change.org dan crowdfunding KitaBisa.com, Tempo meluncurkan inisiatif yang diberi nama Bongkar!. Pertama-tama, Tempo menawarkan tiga topik investigasi yang bisa dipilih di situs Change.org. Topik yang paling banyak peminatnya kemudian dibikinkan kampanye crowdfunding di KitaBisa.com selama periode tertentu. Tempo lantas melakukan investigasi menggunakan dana yang terkumpul, dan menerbitkannya dalam bentuk laporan jurnalistik. Pada seri Bongkar! yang pertama, ada tiga topik yang ditawarkan sepanjang Januari 2018, yaitu aset pemda DKI yang hilang, derita pekerja seks, dan penyiksaan satwa sirkus. Aset pemda DKI menjadi topik yang paling banyak dipilih dengan 40,5% suara. Hasil investigasi ini kemudian diterbitkan dan belakangan ditindaklanjuti oleh polisi.

Meski demikian, rupanya pelaksanaan inisiatif Bongkar! perdana ini belum maksimal. Menurut Bagja Hidayat redaktur desk investigasi Tempo, dana yang terkumpul masih utuh dan belum digunakan untuk keperluan investigasi karena satu dan lain hal. “Dana itu nanti akan diakumulasikan untuk investigasi seri kedua,” kata Bagja. “Kalau sudah dipakai, pasti Tempo akan buatkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.” Masalah lain adalah soal sumber daya manusia (SDM). Bagja mengaku hanya ada 3 orang yang mengurus inisiatif investigasi Bongkar! ini. Ide awalnya, ada satu orang dari publik yang diajak investigasi bersama wartawan. Karena proses investigasi bisa makan waktu berbulan-bulan, orang tersebut akan diberi honor juga. “Besarannya tergantung dari dana yang terkumpul, durasi dan tingkat kerumitan liputan,” tambah Bagja.

Ada dua catatan mengenai Bongkar! dan inisiatif sejenis yang mungkin muncul di Indonesia. Pertama, media tetap harus mempertimbangkan kemungkinan platform seperti ini disalahgunakan. Untuk memastikan kerja jurnalistik tetap independen, ada baiknya media menerapkan threshold untuk dana publik yang digunakan dalam investigasi, misalnya 20% atau 30%.

Kedua, crowdfunding journalism seperti ini baru bisa diharapkan sebagai inovasi, bukan model bisnis yang memungkinkan media bertahan hidup tanpa iklan. Laman The Conversation punya rangkaian artikel soal masa depan bisnis media, dan crowdfunding ternyata tidak berhasil menjadi model yang berkelanjutan, setidaknya hingga sekarang. The Guardian yang menerapkan model donasi dan skema berlangganan menderita kerugian seratus juta euro tahun lalu, dan terancam memecat 20% karyawannya. Pada inisiatif Bongkar! perdana, misalnya, dana yang terkumpul dari 51 donatur hanya Rp5.576.232 dari target 20 juta rupiah, alias 28% dari target.

Pekerjaan rumah paling dahsyat bagi inisiatif semacam ini adalah menanamkan kepada publik bahwa mereka memang membutuhkan jasa jurnalisme untuk membongkar berbagai persoalan publik. Masyarakat harus mampu merasakan bahwa inisiatif ini bukan untuk keuntungan media, tapi demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini bukan tidak mungkin, tetapi bisa jadi sukar. []

Bacaan Terkait
Andina Dwifatma

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, Jakarta. Dapat dihubungi melalui surel andinadwifatma@gmail.com.

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Peluit Anjing Anies Baswedan
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia