REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
28/09/2018
Populisme dan Bisnis Kebencian
Media kerap menunggangi arus populisme Islam dan politik identitas untuk mengeruk klik. Apa ongkos yang harus dibayar?
28/09/2018
Populisme dan Bisnis Kebencian
Media kerap menunggangi arus populisme Islam dan politik identitas untuk mengeruk klik. Apa ongkos yang harus dibayar?

Dinamika pemilihan presiden yang akan datang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Pasalnya, dalam pilpres kali ini semakin terlihat nuansa perebutan “citarasa” Islam, yang pastinya bertujuan merebut simpati pemilih muslim yang terhitung mayoritas. Mungkin sejumlah elit politik telah mempertimbangkan hasil Pilkada DKI, yang menurut analisis pengamat dan rilis sejumlah lembaga survei telah melekatkan preferensi politik masyarakat dengan faktor agama.

Perubahan preferensi politik masyarakat ini nampaknya memengaruhi pilihan formasi capres dan cawapres hingga wacana politik yang diusung, yang semakin sarat dengan kemasan-kemasan bercitarasa Islam. Narasi bernada “umat”, “santri”, dan “kepemimpinan Islam” bertebaran di media massa. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin misalnya, banyak mengusung tema “ekonomi umat” sebagai upaya mengemas bahan kampanye mereka agar bercitarasa Islam. Sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga mewacanakan Sandiaga Uno sebagai “santri post-Islamisme”, untuk menunjuk representasi santri di era milenial.

Bahkan dinamika politik menjelang pengusungan capres-cawapres sempat digaduhkan dengan hasil Ijtima Ulama yang memberi rekomendasi tentang kriteria hingga komposisi nama capres-cawapres yang diklaim mewakili suara umat Islam; mewakili Habaib dan Ulama serta bela santri dan pesantren. Perebutan ini semakin gencar sejak pernyataan Amien Rais tentang Partai Setan dan Partai Allah. Alih-alih menguak maksud pernyataan tersebut, media justru mengipasi kontroversi. Artikel yang dilansir Viva.co.id dan Detik.com misalnya, tidak memuat hasil konfirmasi langsung dari narasumber utama terkait pernyataannya, namun justru memuat pandangan politisi dan tokoh lain yang menampilkan tafsir yang sangat beragam. Bukannya mengarahkan diskursus yang rasional, media justru menyulut sentimen dua kubu.

Perebutan citarasa Islam dalam politik nasional semakin menonjol akibat peran media, yang ikut mengkonstruksi wacana yang mengarah pada framing dan tren wacana populisme Islam. Mereka ikut membesarkan narasi populis yang melandasi menguatnya politik identitas, yang membuat isu identitas agama lebih menguasai ruang perdebatan publik daripada hal-hal yang seharusnya lebih penting dibahas: kesejahteraan warga, perampasan hak masyarakat, penciptaan keadilan sosial bagi semua warga, serta infrastruktur ramah lingkungan.

Media dan Populisme Islam

Peran media dalam mengkonstruksi narasi populisme Islam terlihat dari beberapa pemberitaan sejumlah isu dan peristiwa yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam. Dalam artikel yang dilansir Republika.co.id, Jusuf Kalla mengaitkan persoalan kesenjangan ekonomi di Indonesia dengan perbedaan agama dalam pernyataan berikut:

“Sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen.”

Hal serupa dilakukan pula oleh Detik.com dan Tribunnews.com, yang menyalin retorika populis Prabowo, yang juga mereduksi masalah ekonomi menjadi narasi identitas Islam yang mudah merangsang sentimen emosional. Dengan sekadar mengutip mentah pernyataan rasis dari tokoh-tokoh politik ini, media seolah lari dari tanggung jawab menghadirkan konteks dan pemahaman bagi pembacanya.

Pemberitaan yang paling berkontribusi menguatkan wacana populisme Islam adalah pemberitaan yang masif tentang persekusi ulama. Pemberitaan yang dilansir oleh Okezone.com mengangkat satu kasus penyerangan ulama di Kediri yang hanya bersandar pada laporan seorang “tamu” di Pondok Pesantren Al-Falah dengan judul meyakinkan. Ketika kepolisian setempat melakukan pemeriksaan yang intensif, ternyata si “tamu” mengaku telah mengarang cerita bohong kepada pihak keamanan pondok dan polisi. Tanpa penulisan yang jeli, media ikut menyebarkan kebohongan.

Hasil pemeriksaan polisi menyebutkan bahwa dari 45 laporan tentang kabar persekusi ulama, hanya 3 yang benar-benar terjadi. Artinya, 42 sisanya adalah kabar bohong alias hoaks. Media tidak mencoba menelisik lebih jauh tentang kebenaran kabar persekusi ulama, mereka justru sibuk memberi ruang kepada para politisi untuk berasumsi atas kasus persekusi ulama.

Artikel yang dimuat Republika.co.id, memuat pandangan politisi yang lagi-lagi membawa narasi emosional bahwa umat Islam didzalimi dan diperlakukan tidak adil. Alih-alih memberi kejernihan dalam diskusi tentang persekusi ulama, media malah memperkeruh situasi dengan sentimen populis. Hal ini membuat diskursus persekusi ulama menggelembung tanpa dasar yang valid, sehingga mudah dikapitalisasi dan dipolitisir oleh sejumlah pihak serta membangun rasa saling curiga di antara kelompok masyarakat.

 Selain pemberitaan tentang kasus persekusi ulama, pemberitaan tentang kasus penistaan agama juga turut memperkuat tren populisme Islam. Dalam kasus Meiliana, hasil investigasi PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina) menemukan penuturan si Meiliana sendiri bahwa ia hanya bertanya tentang suara masjid dengan kalimat: “Ka Uo, dulu kan suara masjid kita tidak begitu besar, sekarang kok agak besar.” Namun, media berulang-ulang memproduksi kronologi versi tertentu bahwa Meiliana mengeluhkan suara adzan dengan kalimat: “Oh kak, bilang sama uwak itu, tolong kecilkan suara masjid, bising kupingku ribut kali”.

Bahkan sejumlah “media” menyuguhkan berita yang provokatif dengan judul yang bombastis: “Warga Tionghoa Ngamuk Dengar Suara Adzan di Masjid”, “Etnis Cina Protes Suara Adzan”, “Warga Cina Ngamuk dan Larang Adzan Berkumandang”. Mereka jelas bukan berupaya mencari kebenaran secara komprehensif, melainkan hanya ikut “mengipas-ngipas” sentimen dan kebencian kepada kelompok tertentu.

Mengumbar Kebencian Demi Klik

Untuk meraih simpati populer, populisme kerap kali bekerja dengan membangun dikotomi antara “yang banyak” dan “yang elit”. Masalahnya, bagaimana “yang banyak” dan “yang elit” ini didefinisikan? Ketika ia didefinisikan dalam batas-batas etnis dan identitas, ia berisiko menyaru dengan demagogi: menjawab pertanyaan rumit dengan jawaban yang sederhana, namun merangsang emosi kuat dari masyarakat. Bensin dari strategi ini bukanlah rasionalitas, melainkan emosi. Seringkali, emosi kebencian.

Populisme Islam mungkin memang merupakan misi politik dari media-media tertentu. Namun, narasi ini seringkali menyusup juga pada media arus utama yang sekilas tidak menganut misi politik tersebut. Mungkin karena narasi sejenis ini seringkali berhasil menyedot perhatian dan sensasi publik.

Mungkin inilah salah satu akibat penyakit yang diidap prinsip kerja umpan klik (click bait) yang cenderung mengeksplorasi sensasi dari pemberitaan daripada keakuratan dan kualitas informasi. Jurnalisme klik yang menuhankan statistik klik dan share sebanyak mungkin adalah strategi pilihan banyak media untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan masif digitalisasi.

Arah jurnalisme klik ini nampaknya ikut memperkokoh fenomena politik di era post-truth: ketika keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif. Tak ada lagi dialog rasional dan pertukaran pendapat dalam diskursus di ruang publik, yang ada justru penyemaian semangat partisan dan fanatisme kelompok. Akhirnya, seseorang menolak atau menerima kebenaran berita berdasarkan selera.

Dengan pola kerja semacam ini, media ikut memompa laju populisme Islam dan merebaknya politik identitas. Dengan sibuk memproduksi judul-judul yang bombastis dan menonjolkan sisi yang sensasional dari pemberitaan tanpa memperhatikan akurasi dan kredibilitas pemberitaan, media ikut membakar kesadaran massa dan memantik kemarahan warga.

Model bisnis ini mungkin membantu banyak media tetap bertahan hidup di tengah transisi digital. Namun, dengan begitu banyak kebencian di antara kita, patutkah mereka bertanya: ongkos apa yang telah mereka bayar untuk itu? []

Bacaan Terkait
Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Peluit Anjing Anies Baswedan
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia