REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
04/09/2018
Bolehkah Jurnalis Mengekspresikan Dukungan Politiknya di Media Sosial?
Ketika media sosial menjadi salah satu medan polarisasi politik, jurnalis pun ikut terseret di dalamnya. Apakah mengekspresikan pandangan politik di media sosial bisa dibenarkan bagi jurnalis?
04/09/2018
Bolehkah Jurnalis Mengekspresikan Dukungan Politiknya di Media Sosial?
Ketika media sosial menjadi salah satu medan polarisasi politik, jurnalis pun ikut terseret di dalamnya. Apakah mengekspresikan pandangan politik di media sosial bisa dibenarkan bagi jurnalis?

Bisa jadi, menahan godaan untuk “genit” memamerkan dukungan politik di media sosial adalah salah satu masalah utama jurnalis hari ini. Mengekspresikan dukungan politik di media sosial adalah biasa bagi publik luas, namun tidak bagi jurnalis. Sikap partisan jurnalis di media sosial akan memperparah ketidakpercayaan publik pada media yang terbelah oleh polarisasi politik.

Bayangkan, apa yang ada dalam benak pembaca, pemirsa, atau pendengar, jika mengetahui bahwa produk jurnalistik yang mereka nikmati merupakan hasil tulisan jurnalis yang amat transparan menampakkan kecenderungan dukungan pada seorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu?

Sialnya, inilah yang terjadi. Dewasa ini, jurnalis makin terbuka untuk “berkicau” mengenai tokoh politik pilihan di akun media sosialnya. Ada pula yang sampai membuat “kultwit” (twit berseri di Twitter). Tidak sedikit juga yang tak canggung mengunggah swafoto menampilkan kebersamaannya dengan salah satu tokoh politik, lengkap dengan keterangan foto yang mencerminkan dukungan kepada si tokoh. 

Saya mengamati, fenomena ini terekam jelas pada momen jelang dan saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu. Panasnya panggung politik Pilkada DKI Jakarta menjadi bahan bakar saling silang pendapat. Kita tahu pada saat itu calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diprotes atas pernyataannya yang dinilai menyinggung keyakinan sebagian kelompok Islam.

Perang opini ini melahirkan dua kubu besar dalam politik, pro-Ahok dan kontra-Ahok. Seperti halnya publik, jurnalis pun terbelah. Sebagian jurnalis memilih netral dan tidak berkomentar apapun. Sebagian yang lain menunjukkan dukungan kepada salah satu kubu, dan terang-terangan menentang kubu lain di media sosial, hingga memicu kontroversi.

Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis. Namun, hak ini menjadi dilematis bila dikaitkan dengan tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar di tengah publik. Sebab, tujuan itu mensyaratkan independensi. Nilai independensi dalam hal ini bukan hanya berguna sebagai code of conduct bagi jurnalis, melainkan juga prinsip utama yang membuat profesi ini dipercaya oleh publik. Apa gunanya memproduksi dan menyebarkan informasi bila tidak ada orang yang sudi untuk membaca?

Jayeon “Janey” Lee, Asisten Profesor di Departemen Jurnalisme dan Komunikasi di Lehigh University, membuat studi mengenai bagaimana interaksi jurnalis di media sosial mempengaruhi persepsi pembaca. Hasilnya, meski jurnalis yang intens berinteraksi di media sosial dinilai positif secara personal, ia juga dinilai negatif secara profesional. Studi tersebut menunjukkan, bahwa menunjukkan preferensi, keberpihakan, dan opini personal di media sosial dapat membuat jurnalis dinilai kurang profesional. Maka, hal ini menjadi pelajaran baik bagi reporter maupun editor untuk tidak mengekspresikan opini pribadi yang berisiko mengancam kepercayaan pembaca.

Sadar akan hal ini, beberapa media di Amerika Serikat membuat pedoman bagi jurnalisnya dalam penggunaan media sosial. The New York Times misalnya, mengubah pedoman penggunaan media sosial bagi jurnalisnya pada 2017 lalu. Pedoman tersebut menekankan agar jurnalis tidak boleh mengungkapkan pendapat partisan, mempromosikan pandangan politik, mendukung kandidat, dan memberi komentar. Beberapa media di Indonesia pun kini mengikuti langkah yang dilakukan The New York Times.

Bagaimana Semestinya Jurnalis Mengekspresikan Sikap Politik di Media Sosial?

Apakah dampak negatif ini berarti bahwa jurnalis tidak boleh berpendapat di media sosial? Hal ini tentu tidak masuk akal. Jurnalis tentu boleh menyatakan sikap politiknya, yang tidak boleh adalah menanggalkan profesinya. Pasalnya, profesi jurnalis bukanlah profesi yang berhenti selepas jam kerja. Profesi ini menuntut mereka yang menekuninya untuk terus menjaga nilai-nilai independensi tidak peduli ruang dan waktu. Karenanya, bukan soal jurnalis berkoar di media sosial atau tidak, melainkan cara bagaimana ia berkoar.

Sikap dan pandangan politik bukanlah melulu soal deklarasi diri bahwa “saya pilih si A,” “saya dukung si B,” atau “mari kita kawal si C.” Keberpihakan bukan sekadar memiliki kecenderungan terhadap individu atau golongan, yang tergabung dalam sebuah organisasi politik. Sebagaimana produk jurnalisme mesti dipisahkan dari favoritisme, begitu juga sikap dan komentar jurnalis di media sosial. Bagaimana caranya? Dengan mengkritisi kebijakan. Ini yang kadang terlupa, atau mungkin dilewatkan. Jurnalis dituntut untuk skeptis, dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan. Bukan ikut jadi “tim hore” penguasa atau oposisi, menyembah tokoh penguasa, dan sebaliknya.

Sikap kritis terhadap kebijakan, bukan kepada orang atau kelompok, menjadi penting karena ia membedakan jurnalis dengan buzzer. Selaras dengan itu, meski opini jurnalis dilakukan di media sosial, bukan berarti data dan fakta tidak diperlukan. Opini yang berbasis data dan fakta inilah ekspektasi minimal publik dari seorang jurnalis.

Menjelang musim pemilu yang akan diselenggarakan pada 2019, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun mengeluarkan seruan mengenai independensi jurnalis, termasuk di media sosial. Salah satu poinnya adalah agar jurnalis menjaga independensi, yaitu dengan berhati-hati menyatakan pendapat di media sosial, termasuk pendapat mengenai calon tertentu, yang bisa membuat independensinya dipertanyakan.

Saya tafsirkan seruan AJI untuk berhati-hati sebagai ajakan untuk menjadi bijak dan mengenali kembali esensi profesi jurnalis. Menulis ini dengan posisi sebagai seorang jurnalis membuat saya tidak kebal pada pertanyaan, “apakah saya akan menggunakan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pandang dan sikap politik saya?” Saya memilih untuk sibuk dengan kerja-kerja jurnalistik ketimbang menghabiskan energi beropini di media sosial. Itu saja. Sebab, diskusi dan perubahan yang ideal tidak akan kita capai dengan silang pendapat di media sosial. Karya jurnalistik lah yang akan menjawab masalah sosial, tentunya karya yang dibuat dengan sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya. []

Bacaan Terkait
Hafiyah Yahya

Pekerja di salah satu stasiun TV berita. Dua setengah tahun bekerja sebagai reporter berita indepth. Peminat isu sosial.

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Mendukung Propaganda Orde Baru, TV One Memang Beda
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Generasi Jurnalis yang Hilang
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"