REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
28/07/2018
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Jelang pemilu 2019, pemerintah kian rajin mencipta gelembung-gelembung persepsi semisal, “BBM satu harga di seluruh Indonesia”, “angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah”, dan lainnya. Namun, seperti halnya gelembung, klaim-klaim ini besar tapi kosong.
28/07/2018
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Jelang pemilu 2019, pemerintah kian rajin mencipta gelembung-gelembung persepsi semisal, “BBM satu harga di seluruh Indonesia”, “angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah”, dan lainnya. Namun, seperti halnya gelembung, klaim-klaim ini besar tapi kosong.

Pemerintah, melalui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), pertengahan Juli 2018 kemarin mengumumkan angka kemiskinan yang disebutnya “terendah sepanjang sejarah”, yakni di bawah 10 persen. Artinya, dari 265 juta penduduk Indonesia, hanya 25 juta-an yang dikategorikan miskin.

Laporan statistik per Maret 2018 ini lalu disambut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menggaris bawahi bahwa ini memang rekor terendah dalam sejarah. Bahkan sejak ia menjadi Menteri Keuangan di era presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain detik.com, beberapa media besar seperti Kompas.com, Liputan6.com, Kumparan, atau Sindonews, juga ikut memberitakan klaim ini dengan narasi yang sama: “kemiskinan terendah sepanjang sejarah”.

Secara metodologis, sebenarnya tak ada yang salah dengan klaim ini. Pemerintah membuat sendiri standar dan indikator kemiskinan, lalu berbicara ke publik dengan bahasa mereka sendiri: bahasa statistik.

Media seperti Tirto atau BBC Indonesia berusaha lebih baik dengan menguji klaim itu, tapi masih menggunakan “talking news” alias hanya meminta komentar ekonom independen atau mengulas indikator-indikator lain.

Sementara media lain seperti Vice Indonesia, berusaha menguji standar dan indikator itu sendiri dalam sebuah reportase lapangan. Vice mengirim reporternya ke lapangan, ke lokasi-lokasi kontrakan termurah di pinggiran Jakarta dan mencoba hidup dengan standar 20 ribu rupiah per hari, seperti indikator pemerintah.

Hasilnya, standar kemiskinan itu sendiri tidak realistis. Reportase ini menunjukkan fakta di lapangan terkait harga-harga kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan (sembako), dan papan.

Lalu di pekan yang sama, muncul kabar dari Pulau Seram, Maluku, tentang tiga orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat kelaparan. Mereka adalah warga suku Mausu Ane di pedalaman Gunung Murkele, Kabupaten Maluku Tengah.

Kabar seperti ini mestinya memicu diskusi lebih serius tentang apa itu kemiskinan, berikut menggeledah apakah indikator yang digunakan sudah tepat untuk konteks sosial masyarakat di seluruh nusantara yang beragam geo-ekonominya. Bagaimana warga yang hidup di sekitar hutan justru kelaparan, sementara yang tak memiliki hutan justru tidur dengan perut kenyang.

Menurut standar pemerintah, seseorang disebut miskin jika ia hanya memiliki pengeluaran rata-rata 401 ribu rupiah. Bagaimana dengan warga suku Mausu Ane atau orang-orang Bajo yang tak terlalu tergantung dengan uang, dan menukar begitu saja ikan hasil tangkapannya dengan bensin, beras, dan bumbu dapur?

Dengan demikian, apa alarm atau sistem peringatan dini yang bisa dijadikan patokan pemerintah jika masyarakat seperti ini mulai terancam kemiskinan? Apakah Badan Pusat Statistik mencatat perubahan luasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tambang batubara dan nikel? Apakah Kementerian Keuangan dan Bappenas memantau kesehatan terumbu karang tempat orang-orang Bajo mencari ikan?

Di sini mulai tergambar bahwa jurnalisme tak hanya urusan meneruskan, bahkan membesar-besarkan klaim. Tugas jurnalisme juga membantu publik agar mereka memiliki informasi melalui sumber-sumber independen, dengan sebanyak mungkin perspektif.

Yang dikatakan BPS, Menteri Keuangan, atau Bappenas tentu bukan hoax. Mereka hanya mengatakan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen, dan itu angka terendah sepanjang sejarah. Tapi pernyataan ini berpotensi menjadi “gelembung persepsi” (bubble).

Bubble dan Hiper-Realitas

Sebagaimana sifat materialnya, gelembung adalah sesuatu yang mudah membesar, mudah dibentuk, dimainkan, di tiup ke berbagai arah, tapi tak berisi, alias kosong. Gelembung adalah sesuatu yang mudah pecah.

Dalam konsep sosiologi barangkali kita mengenal hiper-realitas yang disebut oleh Jean Baudrillard. Ini adalah konsep di mana realitas tak bisa dilepaskan dari konteks siapa yang memproduksi dan penggunaan tanda-tanda yang melampaui realitas otentiknya.

Narasi “angka kemiskinan terendah dalam sejarah” mudah diterima begitu saja, terutama dalam konteks post-truth di mana pendukung dan oposisi pemerintah, punya alasan masing-masing untuk menerima atau menolak tanpa merasa perlu berdiskusi tentang substansi apa itu “miskin”.

Gelembung perspesi (bubble) yang saya maksud adalah hiper-realitas yang lebih mudah membesar karena tiga hal:

Pertama, kondisi sosiologis era post-truth, di mana fanatisme politik (partisan) menjadi sangat dominan dalam produksi wacana hingga bagaimana orang merespon sebuah wacana. Sejak lima tahun lalu dan mungkin lima tahun yang akan datang, warga negara Indonesia seolah hanya terbagi menjadi dua kategori: pendukung atau pembenci Jokowi.

Kedua, perkembangan teknologi yang makin memberi porsi pada penyebaran informasi secara P to P (people to people) atau grup-grup terbatas, alih-alih menjadikannya diskursus publik di media sosial yang terbuka. Ini belum menghitung faktor algoritma yang dibuat para penyedia platform seperti Facebook, Instagram, Youtube, atau Twitter yang semakin menciptakan percakapan yang tertutup antar kelompok dengan pandangan dan keyakinan politik tertentu (echo chamber).

Ketiga, perkembangan editorial media yang tak beranjak dari karakternya yang partisan, terutama sejak Pemilu dan Pilpres 2014. Bahkan, peta media saat ini lebih terkonsolidasi kepada kubu petahana, mengikuti orientasi politik para pemiliknya.

Grup MNC yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo tak lagi menempatkan Perindo sebagai oposisi seperti yang ia lakukan bersama Wiranto saat Pilpres 2014. Demikian juga kelompok media Aburizal Bakrie, yang kini tak lagi menentukan arah politik Golkar. Golkar di bawah Airlangga Hartarto kini sudah memakai jargon baru: Go-Jo (Golkar Jokowi). Sementara, media-media yang pada 2014 berada di kubu Jokowi seperti Metro TV dan Media Group-nya, praktis tak mengalami perubahan baik bisnis maupun orientasi politik.

Reproduksi Bubble

Contoh lain bubble adalah klaim tentang “BBM Satu Harga”. Pada Oktober 2017, media-media arus utama ramai memberitakan bahwa Papua sudah menikmati “BBM Satu Harga” Lagi-lagi dengan glorifikasi memecahkan rekor sejarah, seperti judul berita Warta Kota dan Tribun News: “Tetapkan Harga BBM Satu Harga di Papua, Jokowi Dinilai Cetak Sejarah

Sekali lagi, ini bukan hoax, tapi bubble. Media-media memakan begitu saja istilah atau jargon “BBM Satu Harga” tanpa memeriksa konsep atau apa sebenarnya yang dimaksud “satu harga” itu, alih-alih melakukan reportase komprehensif di lapangan.

Maka ketika pastor John Donga di pedalaman Papua menyatakan bahwa “BBM Satu Harga” hanya berlaku ketika ada kunjungan Jokowi, dan setelahnya kembali ke harga 30 ribu rupiah per liter, gelembung persepsi atau bubble itu pun pecah dan terjadi perdebatan sengit, terutama antara pendukung dan lawan politik Jokowi.

Padahal yang dimaksud “BBM Satu Harga” adalah harga di SPBU atau AMPS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Sehingga agar terjadi “satu harga”, SPBU atau agen-agen resmi itu perlu diperbanyak.

Nah, jika ini yang dimaksud dengan “satu harga”, sesungguhnya sejak zaman Soeharto pun, selama ada SPBU, di pelosok dan pedalaman mana pun, hampir dipastikan BBM memang satu harga.

Bubble-bubble produksi pemerintah yang diberitakan begitu saja tanpa kritisisme media inilah yang mendorong saya menulis pengalaman saya berkeliling Indonesia dengan sepeda motor dan berurusan dengan harga BBM, dari SPBU sampai kios bensin eceran di berbagai penjuru nusantara.

Karena bubble-bubble ini tak pernah berusaha dipecahkan dan dianggap efektif menyesatkan persepsi publik untuk kepentingan politik, maka produksinya pun berlanjut dan akan semakin membesar menjelang 2019. Salah satunya, adalah klaim bahwa mudik lebaran tahun 2018 adalah “yang paling lancar dalam 30 tahun”.

Tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkan dengan data, indikator, atau sumber kajian yang jelas, gelembung seperti ini dibuat begitu saja meski realitas lapangannya sama sekali berbeda. Pernyataan ini bahkan dilontarkan tanpa menunggu puncak arus mudik terjadi, apalagi menunggu arus balik.

Bubble pun terus diproduksi. Yang terbaru adalah cuitan Presiden Joko Widodo di akun twitternya pada 21 Juli 2018 jam 10 pagi:

“Ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu ha lahan di Indonesia. Tetapi konsesi itu bukan dari saya. Tak ada satu meter pun saya berikan kepada perusahaan besar! Sebaliknya, akses terhadap lahan lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan petani lokal.”

Boom! Posting ini memanen 8.738 likes dan 2.853 retweets. Bubble baru pun tercipta.

Tak penting lagi fakta bahwa pemerintahan Jokowi lah yang menerbitkan sertifikat pulau-pulau reklamasi C dan D di Teluk Jakarta, yang secara tak langsung menguntungkan developer PT Kapuk Naga Indah, bagian dari gergasi properti Agung Sedayu Group. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang menyerahkan sertifikat pulau-pulau bermasalah itu pada 20 Agustus 2017 kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dua bulan sebelum ia digantikan gubernur baru.

Empat hari setelah sertifikat itu diserahkan presiden kepada gubernur (dari partai yang sama), terbitlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Maka, twit Presiden Jokowi benar belaka. Ia tak pernah memberikan (konsesi) tanah “satu meter pun” kepada pengusaha besar, melainkan 3,1 juta meter persegi alias 312 hektar. Dan memang itu bukan tanah, melainkan laut yang diuruk, yang telah meminggirkan nelayan lokal dan merusak ekosistem pesisir, muara bagi 13 sungai.

Untuk melindungi investasi properti di atas tanah reklamasi itu, Presiden Joko Widodo lalu mencetuskan proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dengan dalih melindungi Jakarta agar tak tenggelam menghadapi kecenderungan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global atau karena turunnya permukaan tanah di utara Jakarta (land subsidence).

Tanpa menelaah substansi seperti ini, persepsi publik dengan mudah dijejali gelembung-gelembung yang terus diproduksi untuk propaganda politik dan diglorifikasi oleh media, yang entah sadar atau tidak, menjadi bagian dari permainan opini publik ini.

Semakin dekat Pemilu dan Pilpres 2019, bubble-bubble akan terus menghiasai media kita. Bungkusnya bisa jargon kerakyatan atau nasionalisme seperti dalam kasus “kembalinya Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Pembelian 51 persen saham Freeport yang statusnya baru “akan” (bisa jadi, bisa tidak), telah mengembang sedemikian rupa bak kisah kepahlawanan dalam komik Karl May atau dongeng indah dari Hans Christian Andersen.

Bukankah kita pernah punya pengalaman buruk dengan bubble?

Memasuki semester pertama tahun 1997, Indonesia di bawah rezim Soeharto dipuja setinggi langit sebagai salah satu “Macan Asia” dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun. Soeharto dipastikan memimpin kembali Indonesia untuk periode yang keenam. Namun beberapa bulan kemudian, media memasang foto Soeharto membungkuk menandatangani Letter of Intent di depan Direktur IMF, Michel Camdessus yang melihat sembari melipat kedua tangannya.

Bubble pun pecah. Bubble properti, bubble kredit perbankan, bubble utang luar negeri, dan terutama bubble persepsi bahwa Soeharto adalah “Bapak Pembangunan”.

Indonesia pun menemui takdir sejarahnya. Dan media, adalah bagian dari peniup gelembung-gelembung itu. []

Bacaan Terkait
Dandhy Laksono

Co-founder  Watchdoc.

Populer
Di Balik Tren Tayangan Impor
Kompas dan FPI: Kisah Usang Yang Terus Berulang
Spotify dan Tantangan Kajian Media Digital
Amplop untuk Jurnalis
LGBT dalam Media Indonesia