REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
11/07/2018
Kegagapan Digital dan Bunuh Diri Perlahan Jurnalisme
Dalam transisi ke dunia digital, industri pers berfokus mendorong kuantitas konten dengan logika viral. Apa ongkos yang perlu dibayar dengan strategi ini?
11/07/2018
Kegagapan Digital dan Bunuh Diri Perlahan Jurnalisme
Dalam transisi ke dunia digital, industri pers berfokus mendorong kuantitas konten dengan logika viral. Apa ongkos yang perlu dibayar dengan strategi ini?

Mungkin kita sulit percaya bahwa baru satu generasi yang lalu, informasi adalah barang yang langka dan berharga. Di masa itu, industri pers sebagai penjaga gerbang informasi memiliki posisi kunci: monopoli akses ke masyarakat luas. Sosialisasi kebijakan? Kampanye politik? Mengiklankan produk? Apapun kepentingan Anda, selama itu membutuhkan perhatian publik luas, mau tidak mau Anda perlu berurusan dengan industri pers.

Pengiklan dan pemangku kepentingan lain saling sikut untuk masuk ke dalam ruang akses yang terbatas ini. Sesuai dengan hukum kelangkaan, monopoli industri pers membuat akses ini menjadi mahal. Akses itulah  yang menjadi bahan bakar sekaligus jualan utama industri pers.

Namun, nyamannya status quo tersebut nampaknya diguncang oleh sebuah teknologi baru: internet.

Informasi dan akses tidak lagi didominasi oleh industri pers. Dulu, aktor-aktor politik bergantung pada koran dan televisi untuk menjangkau publik. Kini, mayoritas figur publik dapat menebar citra lewat akun Twitter mereka sendiri. Di saat yang sama, industri kini dihidangkan dengan pilihan yang sangat luas untuk menjajakan brand mereka di internet dan media sosial.

Dalam ketidakterbatasan internet, kelangkaan ruang iklan yang dulu menjadi jualan utama jurnalisme seolah menguap. Di internet, industri pers harus bersaing dengan raksasa-raksasa Google dan Facebook. Apa strategi mereka dalam menghadapi tantangan baru ini? Cukup sederhana nampaknya: membuat lebih banyak lagi konten.

Lebih banyak konten, lebih sedikit pekerja

Industri koran nampaknya menjadi salah satu korban utama dari transisi ini, dengan jumlah oplah yang menyusut dalam beberapa tahun belakangan. Transformasi ke dunia digital, tanah baru yang dijanjikan, ternyata tidak juga berjalan mulus. Anehnya, dalam kondisi terjepit ini, berita digital justru semakin gencar mengeluarkan konten.

75% dari editor di Amerika Serikat mengatakan bahwa jumlah kisah yang mereka keluarkan meningkat atau menetap dalam periode tiga tahun yang sama. Padahal, ruang redaksi dari mayoritas media cenderung menyusut. Di Amerika Serikat, jumlah staf media rata-rata dipotong hingga 25% hanya dalam jangka waktu 2007-2010. Para staf generasi baru ini rata-rata lebih muda, minim pengalaman, sekaligus lebih familiar dengan teknologi baru; sifat yang didesain untuk bekerja di media cetak sekaligus internet. Mereka juga bekerja di bawah tekanan yang lebih besar, dan di bawah panduan editor yang lebih sedikit.

Mereka memproduksi lebih banyak dalam kondisi yang semakin mencekik. Kini, rata-rata wartawan daring yang saya kenal bekerja di bawah berbagai tekanan kuantitas yang semakin parah. Ada yang bertanggung jawab menulis 5 artikel, 7 artikel, hingga 10 artikel per harinya. Hal ini mendorong pekerja media untuk “mengakali” liputan, misalnya dengan mencari banyak angle dari satu peliputan untuk menghasilkan lebih banyak artikel. Atau yang lebih parah lagi, memaksakan berita ketika tidak ada yang pantas diberitakan, seperti pemberitaan “teroris ganteng” yang terjadi setelah kasus teror Surabaya kemarin.

Di bawah tekanan persaingan, media nampaknya bersikap reaktif dengan menggenjot produksi. Demi berebut remah-remah iklan yang semakin langka, jurnalisme mendorong kuantitas dengan berkiblat pada serangkaian algoritma digital tentang “optimalisasi” klik dan logika viral.

Reportase mendalam dan berkualitas, yang sangat dibutuhkan publik, menjadi salah satu korban utama dari perubahan ini. Buat apa mempertaruhkan waktu dan tenaga yang semakin terbatas untuk membuat liputan investigatif yang mendalam, jika artikel tentang kehamilan Lucinta Luna yang disadur dari akun Instagram Lambe Turah lebih pasti menguntungkan?

Sejauh ini, mungkin strategi kuantitas berhasil menyambung nyawa industri pers. Namun di saat yang sama, makna profesi jurnalisme semakin terkikis. Obsesi kuantitas ini bisa jadi malah melunturkan kekuatan jurnalisme sebagai “otoritas informasi”.

Jurnalisme yang kian tanpa daya

Agak lucu mengingat bahwa “baru” tiga puluh tahun yang lalu, dalam buku Manufacturing Consent (1988), jurnalisme dituduh terlalu berkuasa oleh Edward Herman dan Noam Chomsky. Dulu, media adalah the power that be. Kini, wartawan kehilangan kemampuan mereka untuk mempengaruhi agenda publik. Ironisnya, semakin tinggi tingkat output media jurnalistik saat ini, mereka justru bersifat semakin pasif.

Semakin mengejar kuantitas, wartawan semakin bergantung pada berbagai sumber sekunder untuk mengejar remah berita. Tanpa kemewahan waktu dan tenaga untuk melakukan analisis mendalam, wartawan terpaksa mengandalkan pernyataan figur publik, otoritas pemerintah, siaran pers dari spesialis humas, dan bahkan percakapan media sosial. Media tidak lagi mengarahkan percakapan publik, ia justru dicucuk hidungnya oleh agenda pihak-pihak lain.

Buktinya? Columbia Journalism Review mengisahkan sebuah riset di tahun 2000, yang membedah pemberitaan sebuah kebijakan restrukturisasi massal dalam industri perhotelan di Inggris: sebuah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang pembayar pajak. Hasilnya, ditemukan bahwa hampir semua bingkai peliputan yang dihadirkan tunduk pada narasi kampanye humas industri. Peliputan mendalam, terutama yang membawa perspektif publik, menghilang dari diskusi. Keluhan serupa dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia, seperti narasi pers yang kerap didominasi oleh pemerintah dan korporasi.

Berhubungan dengan kasus tersebut, ada sebuah data lain yang menarik––terutama bagi mahasiswa komunikasi yang masih menimbang pilihan karier. Seiring dengan melemahnya jurnalisme, industri humas semakin kuat. Di Amerika Serikat, jumlah wartawan menurun 17% sejak 2004 hingga 2013, sementara jumlah spesialis humas meningkat 22% dalam waktu yang sama. Jurang upah antara kedua profesi ini juga melebar: pada 2004 upah rata-rata wartawan hanyalah 71% dari upah spesialis humas, dan pada 2014 upah mereka hanyalah 65% dari sepupunya itu. Hal ini mengisyaratkan satu hal yang mengkhawatirkan: semakin terfokusnya kuasa pengetahuan pada industri dan penguasa.

Konteks Indonesia mungkin memiliki perbedaan, namun melemahnya jurnalisme adalah fenomena global. Herman dan Chomsky mengkritik media sebagai agen propaganda yang menetralkan perbincangan publik ke dalam persetujuan palsu. Kini, media justru terbirit-birit mengejar selera pasar yang justru semakin terbelah ke titik-titik ekstrim. Bukannya membentuk persetujuan palsu, “jurnalisme” hari ini seringkali malah membentuk perpecahan palsu.

Implikasi lainnya adalah kepercayaan masyarakat pada pers yang berada dalam posisi rendah. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada 2017, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada media hanyalah 67%, lebih rendah dari kepolisian (70%) yang terkenal korup. Terlepas dari upaya media jurnalistik untuk mendekati khalayak, justru media sosial yang semakin merebut kepercayaan masyarakat sebagai sumber informasi.

Masa depan jurnalisme digital

Profesi wartawan adalah produk dari kemunculan teknologi media, yang mendorong kebutuhan atas sebuah “kasta informasi” di masa lalu. Kini, profesi wartawan nampak seperti penjaga gerbang dalam dunia yang semakin tak berdinding. Jurnalisme perlu berkembang dan menyesuaikan diri. Salah satu opsi yang dapat diambil oleh media adalah mengurangi ketergantungan atas iklan dan mengembalikan agensi pada khalayak mereka dengan sistem berlangganan.

Terkait dengan sistem langganan, sebuah penelitian tentang data langganan jurnalisme digital ternyata menunjukkan beberapa petunjuk penting: khalayak bersedia berlangganan ketika sebuah media membahas isu khusus atau isu yang memerlukan keahlian tertentu. Senada dengan penelitian tersebut,  3 di antara 5 media digital dengan langganan terbanyak di dunia ternyata adalah media bisnis dan ekonomi (Wall Street Journal, Financial Times, dan The Economist).

Internet telah membebaskan pasar informasi, dan jurnalisme tidak bisa lagi hidup seolah mereka memonopoli informasi. Dengan pilihan yang semakin bervariasi bagi masyarakat, serta raksasa Google dan Facebook yang mendominasi kue iklan, jurnalisme perlu mencari ceruk yang dapat mereka isi. Sayangnya, banyak pers digital saat ini hanya berperan sebatas “buzzer berlogo”. Mereka mereduksi kerja mereka hingga menyaru dengan kerja influencer media sosial, yang justru mengikis sendiri otoritas mereka sebagai gatekeeper informasi; satu keistimewaan industri jurnalisme dalam karut marut internet dan media sosial.

Sudah terlalu banyak konten yang ada di internet. Tugas jurnalisme bukanlah menambah kebisingan, ia seharusnya justru membantu khalayak memaknai kebisingan yang sudah ada. Data mengisyaratkan bahwa jurnalisme yang punya masa depan adalah jurnalisme berani berfokus pada kualitas dan expertise. Masalahnya, siapa saja yang berani? []

Bacaan Terkait
Firman Imaduddin

Editor dan peneliti di Remotivi. Meminati isu media, antropologi, budaya, dan perfilman. Kerap ditemukan main catur di warung kopi sekitar Rawamangun.

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Mendukung Propaganda Orde Baru, TV One Memang Beda
Bolehkah Jurnalis Mengekspresikan Dukungan Politiknya di Media Sosial?
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Generasi Jurnalis yang Hilang