Erik Drooker - Censorship
Erik Drooker - Censorship
28/05/2018
Mengapa Media Susah Menerima Kritik?
Kritik terhadap media harus dilihat sebagai penyeimbang ekosistem kebebasan pers. Media yang kritis adalah justru yang mencari kritik.
28/05/2018
Mengapa Media Susah Menerima Kritik?
Kritik terhadap media harus dilihat sebagai penyeimbang ekosistem kebebasan pers. Media yang kritis adalah justru yang mencari kritik.

Tulisan Muhamad Heychael berjudul “Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?” ditanggapi langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribunnews Dahlan Dahi. Dahlan menyebut bahwa tulisan tersebut “tendensius, kasar, dan tidak fair”. Dari tanggapan tersebut, apa yang paling mengkhawatirkan adalah pernyataan bahwa istilah yang digunakan dalam tulisan Heychael “masuk kategori penghinaan dan atau mencemarkan nama baik, yang mempunyai risiko hukum”.

Kalimat tersebut adalah bentuk peringatan pasif-agresif. Tidak secara langsung mengancam, memang. Tapi dengan menulis bahwa pendapat Heychael adalah bentuk penghinaan yang mempunyai risiko hukum, maka pesan yang ingin dikirim adalah begini: sewaktu-waktu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ini adalah respon yang menyedihkan dan menjadi ironis karena disampaikan oleh pemimpin redaksi sebuah perusahaan media yang seharusnya ikut merawat kebebasan berpendapat.

Dalam hal menjawab dan menyanggah kritik, kita bisa melihat apakah kritik dan sekaligus respon atasnya masuk akal atau tidak. Dan pertukaran kritik ini tentu saja penting bagi publik, khususnya para pembaca berita-berita di media karena ia sekaligus mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Pertukaran kritik ini bisa menjadi salah satu bentuk literasi media bagi publik. Namun ketika ancaman yang didahulukan dengan alasan ketersinggungan, pintu diskusi sebenarnya pelan-pelan sedang ditutup.

Dalam konteks yang lebih luas, respon dari pemimpin redaksi Tribunnews tersebut adalah respon tipikal dari beberapa elit media di Indonesia ketika menerima kritik. Alih-alih menanggapi substansi kritik yang diajukan, biasanya respon yang muncul adalah mencoba menggeser kritik ke hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kritik itu sendiri. Termasuk di antaranya adalah dengan merusak karakter mereka yang memberikan kritik.

Mengapa hal ini menjadi respon tipikal? Dugaan saya ini terjadi karena tradisi kritik dalam dunia media di Indonesia tidak tumbuh dengan baik.

Hilangnya tradisi kritik dalam jurnalisme di Indonesia ini bisa kita lacak sampai ke 1965. Sebelum terjadi peristiwa 1965 yang mengakibatkan pembantaian ratusan ribu orang—termasuk puluhan wartawan kiri (Raillon, 1985)—kritik dan polemik media di Indonesia adalah hal yang biasa. Di awal Reformasi, upaya menghidupkan kritik media salah satunya ditandai dengan kehadiran majalah Pantau yang, sayang, tidak bertahan lama. Pantau adalah sebuah media terbitan yang khusus membahas jurnalisme.

Praktis sesudah itu tradisi kritik media di Indonesia berjalan dengan tersendat. Karenanya, setiap upaya mengkritik media dianggap sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, tidak memahami kerja wartawan, dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah respon klise bahwa “kritik harus bertanggungjawab dan disertai solusi”.

Jangankan kritik, memberitakan media lain pun sepertinya berusaha dihindari oleh media di Indonesia. Kesan ini muncul setelah memperhatikan berbagai pemberitaan media tentang media lain. Contoh kecil adalah pemberitaan Metro TV, Okezone, dan beberapa media lain ketika mobil TV One dilempar bom molotov di Bandung pada 2016. Dalam berita-berita tersebut, “TV One” dihilangkan dan diganti dengan “televisi swasta”. Kebiasaan menghilangkan nama media semacam ini bisa dengan mudah ditemukan di banyak berita. Pengecualian biasanya berlaku untuk berita-berita media yang sudah secara luas mendapat perhatian publik.

Keragu-raguan untuk menyebut nama dalam level pemberitaan juga kemudian berpengaruh pada kritik dan otokritik yang dilakukan oleh wartawan itu sendiri. Di Indonesia sendiri, sejauh yang saya amati, masih sangat jarang ditermukan kritik yang dilakukan antar-sesama wartawan atau media. Terkesan ada perasaan enggan untuk melakukan kritik. Kalaupun ada beberapa wartawan yang saling lempar kritik di media sosial, biasanya mudah terjebak pada serangan personal atau ad hominem. Kritik terhadap struktur malah kerap dianggap sebagai serangan personal.

Belajar dari Inggris

Tentang tradisi kritik media, salah satu negara yang menarik buat dipelajari adalah Inggris. Inggris adalah negara yang sudah lama dikenal memiliki sistem media yang sangat partisan dan melahirkan genre “jurnalisme tabloid” (Uribe and Gunter, 2004). Genre ini kerap dituduh sebagai “standar paling rendah dari diskursus publik” (Ornebring and Johnson, 2004: 283) karena ia hanya fokus memberitakan hal-hal yang sensasional dan minim substansi (terdengar familiar dengan beberapa media di Indonesia?).

Menariknya, efek dari media yang demikian partisan adalah mekanisme kritik-otokritik yang berjalan dengan seimbang. Berbagai kritik terhadap media biasanya muncul dari kalangan kampus maupun lembaga independen, termasuk antar-media sendiri dan juga media yang khusus membahas media seperti Press Gazzete. Kritik media menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan media itu sendiri.

Kritik kerap muncul dari yang paling “santun”, misalnya dengan berbasis pada penelitian yang dilakukan oleh kampus atau lembaga independen, sampai yang paling ofensif yang biasanya melibatkan media yang berbeda. Jika Anda memperhatikan rubrik di beberapa media di Inggris, akan ada rubrik yang secara khusus membahas perkembangan di dunia jurnalisme, termasuk kritik yang mungkin muncul karena praktik jurnalistik media lain.

Contoh dari kritik dan pertengkaran sesama media yang relatif baru terjadi adalah yang melibatkan Daily Mail dan The Guardian, dua media yang berangkat dari dua tradisi politik yang berbeda. Tahun lalu keduanya terlibat perseteruan pasca teror masjid di Finsbury Park, London. Ringkasnya, The Guardian menampilkan kartun yang isinya menyebut bahwa pelaku teror suka membaca Daily Mail dan The Sun, dua koran dengan jumlah eksemplar terbanyak di Inggris. Pesan kartun itu: aksi terorisme yang menyasar orang-orang Islam adalah konsekuensi dari propaganda anti-muslim yang bertahun-tahun dilakukan kedua media tersebut. Tuduhan ini tidak berangkat dari ruang kosong. Banyak penelitian yang membahas bagaimana kedua media tersebut mengamplifikasi pesan-pesan islamophobic (Allen, 2014).

Setelah kartun di The Guardian tersebut tayang, keesokan harinya Daily Mail menulis editorial panjang berjudul "fake news, fascist left, and the real purveyor of hatred". Ringkasnya, dengan nada yang marah, editorial Daily Mail menolak korannya disebut sebagai pemasok propaganda anti-muslim di Inggris. Sebaliknya, ia menuduh The Guardian sebagai sumber kebencian yang nyata dari kelompok sayap kiri dan kartun tersebut adalah "serangan langsung terhadap jutaan pembaca Daily Mail".

Yang menarik dari pertengkaran ini adalah ketika dua media yang berbeda, terbuka untuk saling berbeda pendapat, mengritik bahkan menuduh satu sama lain, termasuk dengan kata-kata yang paling ofensif, tapi tidak ada ancaman untuk saling melaporkan ke polisi.

Tentu saja saya tidak sedang menyarankan bahwa kritik harus dilakukan dengan kata-kata yang paling ofensif. Apa yang bisa dipelajari dari perseteruan itu adalah perayaan atas pertukaran argumentasi, bukan ancaman risiko hukum. Ketika media bisa dengan bebas memberitakan dan menulis apapun, termasuk mengkritik siapapun, mestinya ia juga terbuka dengan kritik. []


Daftar Pustaka

Allen, F. 2014. Islamophobia in the UK : the role of British newspapers in shaping attitudes towards Islam and Muslims. Unpublished thesis, University of Wales, Trinity St David.

Ornebring, H and Jönsson, A. 2004. “Tabloid journalism and the public sphere: a historical perspective on tabloid journalism”, Journalism Studies, 5 (3). pp 283-295.

Raillon, F. 1985. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia. Jakarta: LP3ES

Uribe, R and Gunter, B. 2004. “Research Note: The Tabloidization of British Tabloids”, European Journal of Communication, 19(3), pp. 387 – 402.


Para pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Wisnu Prasetya Utomo

Wisnu Prasetya Utomo. Penulis buku Suara Pers Suara Siapa? (2016), dan Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan (2013) yang diangkat dari skripsinya. Saat ini, peneliti Remotivi dan penyunting buku Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru (2015) ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?