Ilustrasi: REMOTIVI/Eko Razaki
Ilustrasi: REMOTIVI/Eko Razaki
25/05/2018
Polarisasi Politik Merusak Cara Kita Membicarakan Terorisme
Dalam fanatisme politik, kejahatan terorisme tak sempat terbahas dan terbahasakan.
25/05/2018
Polarisasi Politik Merusak Cara Kita Membicarakan Terorisme
Dalam fanatisme politik, kejahatan terorisme tak sempat terbahas dan terbahasakan.

Rentetan aksi teror pada pertengahan Mei telah mengalihkan agenda publik yang seharusnya membicarakan 20 tahun Reformasi di Indonesia. Tentu bukan hanya karena itu saya ingin mengutuk, tapi bahwa aksi teror sendiri adalah sesuatu yang terkutuk.

Tapi untuk bisa mengutuk terorisme dengan layak, kita harus bisa membahasnya dengan layak pula. Sayangnya, polarisasi politik pasca Pemilu 2014 telah mereduksi cara kita membicarakan terorisme. Sentimen perkubuan antara “konservatif-nasionalis” versus “konservatif-agamis” telah memilihkan sebuah prosedur yang mengarahkan bagaimana dan apa yang bisa dipikirkan dan dibicarakan.

Dalam suasana semacam itu, proses komunikasi publik bergerak dengan motivasi meraih keuntungan politik atau memukul lawan politik, alih-alih transaksi gagasan dan solidaritas. Produksi pernyataan demi pernyataan selalu dibingkai dalam dimensi politis. Alih-alih menunda komentar, polarisasi membikin tiap kubu seolah dikejar-kejar adu cepat untuk melakukan klaim, meski informasi yang dipunya baru sepotong. Semua ini bukan saja telah mereduksi pembahasan mengenai terorisme, tapi juga membuat kejahatan terorisme minggat sebelum sempat terbahasakan. Dalam polarisasi ini, terorisme seolah hanya sebuah topik dalam sebuah segmen debat politik di televisi.

Cuitan dua politikus Fadli Zon dan Ruhut Sitompul bisa menjadi contoh yang menggambarkan soal betapa menyebalkannya polarisasi. Sebagai politikus oposan pemerintah, Fadli mengeksploitasi isu terorisme untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo: “Terorisme biasanya bkembang di negara yg lemah pemimpinnya”. Sebaliknya, sebagai politikus pendukung pemerintah, Ruhut mengeksploitasi isu terorisme untuk mengampanyekan Jokowi: “Walau teror BOM yg kalian lakukan Sangat Biadab...Kami Rakyat Indonesia Tidak pernah Takut...Pak JOKOWI 2 Priode”.

Fadli dan Ruhut adalah contoh elit politik yang memamerkan kegagapan membangun komunikasi publik yang waras. Sialnya, cara mereka berkomunikasi kemudian menjadi model yang diikuti orang kebanyakan. Fenomena demikian mirip dengan polarisasi yang terjadi di banyak negara, di mana norma politik yang utamanya terbentuk sebab rivalitas antar-elit politik, mendorong kebencian antar-kubu politik di tingkat bawah (Tucker et al., 2018). Norma politik semacam itulah yang mengondisikan berbagai isu dan peristiwa publik, termasuk dalam isu terorisme, dilihat sebagai arena untuk melukai musuh.

Coba ingat-ingat bagaimana insiden di Mako Brimob oleh salah satu kubu dilihat sebagai sebuah kejadian rekayasa untuk membebaskan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok atau sebagai sebuah cara pemerintah yang berkuasa untuk membingkai Islam dengan buruk. Pada kubu yang lain, peristiwa yang sama kemudian dilihat sebagai hasil dari ajaran agama garis keras yang lalu dihubung-hubungkan dengan gerakan 212 yang mengirim Ahok ke penjara.

Bahkan, perkubuan ini melahirkan aksi “razia belasungkawa”, yakni pergunjingan dan perisakan terhadap mereka yang luput atau terlambat menyampaikan duka citanya atas insiden Mako Brimob, yang kemudian dianggap bersimpati dengan terorisme. Yang kemudian membuat makin ngawur adalah terjadinya pembiaran dan bahkan perayaan atas kriminalisasi pendapat orang yang meragukan aksi teror, yakni mereka yang memilih percaya pada teori-teori konspirasi. Pendapat ini memang jelas kacau dan bermasalah, tapi itu tidak berarti bisa membuat seseorang diseret ke meja hijau hanya karena berpendapat begitu.

Gambar 1: Status media sosial yang merazia ucapan belasungkawa

Apa yang menarik dibahas dari fenomena barusan adalah bagaimana sebuah peristiwa dijadikan alat konfirmasi keyakinan (confirmation bias) tbagi iap individu dan kelompok yang terlanjur berlumur kebenaran versi masing-masing. Dalam polarisasi, proses komunikasi publik semacam itu tidak punya niat pada keinginan untuk berunding, apalagi untuk memahami terorisme.

Dalam suasana perkubuan ini, apa yang paling dikorbankan kemudian adalah potensi kekayaan topik pembicaraan. Tiap individu, sebagaimana saya alami sendiri, mengalami “pendisiplinan pikiran” sebab dirundung kekhawatiran kalau-kalau tawaran diskusinya bakal diseret dalam salah satu kubu. Pendisiplinan ini membikin individu melakukan swa-sensor pikiran bahkan pada hal yang seharusnya perlu hadir, seperti misalnya mempertanyakan dengan kritis soal UU Anti-Terorisme atau sistem keamanan di Mako Brimob. Pendisiplinan itu menormalisasi pikiran bahwa sekarang bukanlah saatnya menjadi skeptis dan kritis, melainkan menjadi saat berduka dan memasang tagar #KamiBersamaPolri.

Barangkali itu semualah yang membuat kita tak mempertanyakan lagi tentang kenapa pemberitaan tentang UU Anti-Terorisme sangat mendominasi. Betapapun pentingnya pembahasan mengenai UU tersebut, tapi pengarusutamaan diskusi melulu ke arah sana seakan membuat kita luput untuk membahas hal-hal lain atau mengevaluasi kerja pihak-pihak terkait, dan kemudian asyik tenggelam dalam mabuk kebenaran dan solidaritas antar-sesama kubu. Ujung-ujungnya, perkubuan ini pula yang kemudian lagi-lagi membingkai pembahasan UU dalam koridor polarisasi politik: yang menolak pasti pro-terorisme dan yang mendukung pasti pro-penguasa. Norak.

Peran Media Sosial

Adakah peran media sosial dalam keriuhan ini? Kalau ada, apa peran media sosial dalam proses komunikasi publik yang terpolarisasi?

Pertama, peran media sosial menjadi signifikan karena memunculkan ruang baru untuk membicarakan politik yang tidak atau jarang dijumpai dalam ruang percakapan konvensional. Media sosial, pendeknya, memfasilitasi pertemuan antar-minat (politik) yang serupa. Namun, meski media sosial berjasa dalam melahirkan ruang publik majemuk, tapi kerja mesin algoritme yang menyuguhkan para penggunanya hanya konten yang diminati dan disukai, pada akhirnya (telah) melahirkan “cyber ghetto”. Ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah ruang maya yang terkotak-kotak dan meniadakan pertemuan yang membuahkan dialog antar-kubu.

Akhirnya, dalam sebuah polarisasi politik yang tajam seperti di Indonesia sekarang ini, media sosial berubah fungsinya dari sebuah jejaring sosial menjadi jejaring politik. Fenomena orang “bersih-bersih akun” dengan cara memutuskan pertemanan karena perbedaan politik adalah wujud dari bagaimana media sosial dimaknai sebagai jejaring politik. Dengan pemaknaan semacam ini, media sosial kemudian bukan saja menjadi arena debat politik, tapi ia secara sosial telah mempolitisasi segala aktivitas di dalamnya—tentu dalam konteks praktik bermedia milik individu yang terpolarisasi. Inilah yang menjelaskan percakapan publik mengenai UU Anti-Terorisme, misalnya, selalu dibingka dalam nuansa politik perkubuan, yang membuat substansi permasalahan tak jadi pembicaraan publik luas.

Lantas apa yang membuat media sosial bisa mengubah perilaku berkomunikasi yang melaluinya? Apa yang berbeda anatara membicarakan politik di media sosial dengan di media lainnya?

Pada dasarnya teknologi media tidaklah netral, begitupun media sosial. Artinya, sebuah medium bukan sekadar tempat percakapan, tapi turut menyeleksi dan membentuk percakapan (Postman, 1985). Medium tertentu kemudian menghasilkan jenis percakapan tertentu yang akan berbeda jenisnya dalam medium yang lain. Misalnya, dalam percakapan politik di media sosial, isyarat komunikasi seperti gestur, mimik, atau nada bicara menjadi hilang atau paling banter digantikan oleh emoticon. Fitur bawaan dari media sosial inilah yang kemudian membentuk jenis percakapan yang ada. Karena itu Fuchs (2013) berpendapat bahwa media bukanlah sekadar teknologi, tapi sebuah sistem tekno-sosial, yang membentuk jenis pengetahuan yang diproduksi, disebar, dan dikonsumsi.

Sebab itu, peran media sosial dalam proses komunikasi publik yang terpolarisasi adalah dengan menyediakan prosedur bagaimana ia digunakan: sebagai cara untuk memperkuat pandangan pribadi. Dan dengan ketersediaan fitur interaksi yang ada di media sosial, maka cara untuk memperkuat keyakinan pribadi adalah dengan dua cara setidaknya. Pertama adalah dengan cara mendukung pandangan yang sesamanya melalui aktivitas memberi like dan retweet. Kedua, dan ini yang menyebalkan, adalah dengan mengisolasi diri dan mengonfrontasi pandangan berbeda melalui tweet-war dan trolling.

Dalam konteks itulah kita seharusnya tidak membiarkan mereka yang terjerembab dalam fanatisme politik bermain media sosial. []


Daftar Pustaka

Fuchs, Christian. 2013. Social Media : A Critical Introduction. SAGE Publications

Postman, Neil. 1985. Amusing Ourselves to Death.

Tucker, Josua A, et al. 2018. “Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature”.

 

Para pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Perilaku Netizen di Media Sosial
Usulan Remotivi atas Calon Komisioner KPI 2016-2019