REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
29/04/2018
Mengapa Pekerja Media Tak Menyadari Dirinya Buruh?
Bagaimana terbentuknya “kesadaran palsu” pekerja media sebagai profesional yang bukan buruh?
29/04/2018
Mengapa Pekerja Media Tak Menyadari Dirinya Buruh?
Bagaimana terbentuknya “kesadaran palsu” pekerja media sebagai profesional yang bukan buruh?

Apa yang biasa dibayangkan orang terhadap mereka yang bekerja di perusahaan televisi? Barangkali adalah apa yang muncul di layar kaca: suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan, kantor yang full AC, bisa bertemu dan ngobrol dengan para selebritas dan tokoh-tokoh terkenal di tingkat nasional. Semuanya adalah tentang sesuatu yang jauh dari jangkauan mayoritas konsumen media.

Saya ingat ketika dulu masih bekerja di perusahaan televisi. Setiap saya naik lift dari lantai dasar ke ruang redaksi di lantai 3, di dalam lift selalu ada kemungkinan berpapasan dengan aktor atau aktris terkenal. Dan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, saya memang harus bertemu, berbicara, berdiskusi, dan berinteraksi aktif dengan mereka untuk menggarap satu dua program tertentu.

Bagi yang tidak siap mental, kedekatan semacam ini sangat mungkin menimbulkan kebanggaan tertentu, karena tidak setiap orang berkesempatan bisa ngobrol dengan artis terkenal setiap minggu. Namun, kebanggaan-kebanggaan semu semacam ini bukan cuma berlaku untuk mereka yang bekerja di media audio visual seperti TV. Mereka yang bekerja di media cetak juga bisa terkena gejala yang sama.

Saya pernah membaca salah satu edisi Majalah Tempo era Orde Baru (sebelum terjadinya pembredelan pada Juni 1994), di mana sang redaksi (dengan rasa kebanggaan tersirat) memberitahukan kepada pembaca, betapa akrabnya hubungan staf redaksi Tempo dengan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Bayangkan, wartawan senior Tempo biasa main tenis bersama Moerdiono, menteri yang dekat dengan Soeharto. Tidak sembarang orang diajak main tenis oleh seorang menteri!

Lingkungan kerja semacam itu bisa saja membuai pekerja media, atau dalam istilah lain, menciptakan “kesadaran palsu” bahwa mereka “bukan pekerja biasa.” Padahal pekerja media sebenarnya adalah buruh biasa, tak ubahnya seperti buruh-buruh lain. Secara definisi, buruh adalah orang yang bekerja untuk seorang majikan dan mendapat upah dari kerjanya itu. Maka, kecuali jika pekerja media bersangkutan ikut memiliki saham perusahaan, mereka, ya, cuma buruh.

Namun, sebutan “buruh” mendapat makna negatif di zaman Orde Baru. Ini sedikit banyak merupakan warisan dari pertentangan keras dan konflik politik lama 1960-an, khususnya terkait peristiwa G30S dengan rentetannya yang menimbulkan korban tewas ratusan ribu orang.

Di zaman Soeharto, gerakan buruh yang kritis terhadap kebijakan pemerintah tentang perburuhan diidentikkan dengan “kelompok kiri” atau “komunis”, sehingga banyak pekerja ogah disamakan dengan “buruh”. Ada istilah yang “lebih lunak” dan lebih bisa diterima, seperti: pekerja, karyawan, dan pegawai. Karenanya, serikat buruh yang direstui pemerintah Soeharto dinamai SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Selain itu, ada salah pemahaman (yang mungkin sengaja dibiarkan) bahwa istilah “buruh” lebih sering diidentikkan dengan pekerja kerah biru, pekerja kasar, terutama mereka yang mengandalkan kerja fisik. Mereka, misalnya, seperti tukang sapu jalanan, pekerja bangunan, sopir angkot, tukang sampah, kuli, dan sebagainya.

Maka tak heran jika pekerja media—yang selalu tampil rapi, berdasi, pakai minyak wangi, berhubungan erat dengan elit politik, elit ekonomi, dan selebritas top dunia hiburan—merasa mereka bukanlah buruh. Mereka lebih suka disebut kaum “profesional”. Ini adalah sebutan lain yang dinyatakan oleh pemilik media, yang juga membuai para pekerja media. Status “profesional” ini cukup sukses memberi kesan seolah-olah mereka “bukan pekerja biasa”.

Pekerja media secara umum bisa dibagi dua. Pertama, pekerja bagian redaksi yang memproduksi konten (ini berkaitan dengan aspek kreativitas). Kedua, pekerja non-redaksi yang tidak berkaitan dengan konten, seperti bagian keuangan, sumber daya manusia, satpam, sekretariat, sopir, dan sebagainya. Sebutan “profesional” berkaitan dengan profesi, dan biasanya terkait dengan mereka yang bekerja di bagian redaksi, yakni para wartawan.

Ada tiga ciri profesi. Pertama, keterampilan (expertise). Seorang reporter dan juru kamera TV harus terampil dalam menulis berita dan mengambil gambar. Produser harus mahir menyunting berita yang ditulis reporter. Editor gambar harus piawai mengedit gambar, memilah gambar yang layak atau tidak layak. Wartawan yang tidak terampil berarti tidak profesional.

Kedua, tanggung jawab (responsibility). Wartawan harus punya rasa tanggung jawab, mengingat berita yang dibuatnya akan ditonton atau dibaca jutaan orang. Dampak berita yang keliru, tidak akurat, atau bahkan ngawur, bisa berdampak negatif pada nasib jutaan orang. Jika wartawan tidak peduli pada dampak pemberitaannya, berarti dia bukan wartawan profesional.

Dan ketiga, kesejawatan (corporateness). Orang-orang berprofesi sama biasanya berkumpul dalam organisasi profesi, seperti: AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Organisasi profesi ini memiliki kode etik yang mengikat anggota-anggotanya. Ketaatan pada kode etik profesi menunjukkan profesionalitas. Maka wartawan yang memeras narasumber dengan berbekal informasi yang dimilikinya, jelas bukan profesional.

Profesionalitas ini berkaitan dengan jenis pekerjaan tertentu di media massa (reporter, fotografer, juru kamera, editor gambar, produser, dan sebagainya). Namun, profesionalitas tidak bisa menggantikan dan tidak mengubah status seorang pekerja media sebagai buruh. Jadi, betapapun bangganya seorang pekerja media dengan menyandang status “profesional”, dia tetaplah seorang buruh.

Salah satu hal tersulit untuk “memasarkan” berdirinya serikat-serikat pekerja di perusahaan media, yang akan memperjuangkan nasib para pekerja, adalah justru “kesadaran palsu” para pekerja media sendiri. Mereka begitu yakin bahwa mereka bukanlah buruh. Maka, selama gaji mengalir lancar dan perusahaan media dalam kondisi keuangan yang baik-baik saja, sulit mendorong munculnya serikat pekerja di perusahaan media.

Selain itu, ada faktor budaya perusahaan (corporate culture) yang dikembangkan, yang lagi-lagi tidak mendorong munculnya serikat pekerja. Yang ditekankan dalam budaya perusahaan ini adalah “nilai-nilai profesionalisme”, kesediaan bekerja keras secara total untuk perusahaan. Nilai-nilai ini kemudian diwujudkan dalam kinerja, yang diukur berdasarkan angka-angka rating, tiras, dan pemasukan iklan.

Pemilik perusahaan media memang tidak pernah terang-terangan melarang pembentukan serikat pekerja, karena larangan itu pasti melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Mereka cukup cerdas untuk urusan itu. Namun, mereka juga tidak mendorong dan tidak mendukung dibentuknya serikat pekerja.

Alasannya sederhana: keberadaan serikat pekerja akan mengurangi kekuasaan pemilik media. Serikat pekerja yang kritis dan “rewel” juga menurunkan fleksibilitas, dalam urusan pemilik media mengutak-atik urusan hak dan kewajiban pekerja. Termasuk mengatur urusan gaji, tunjangan, bonus, cuti, dan sebagainya. Serikat pekerja bisa menjadi kerikil dalam sepatu, yang mengganggu kenyamanan pemilik media. []

Bacaan Terkait
Satrio Arismunandar

Penulis, praktisi media, mantan pengurus DPP SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di era Orde Baru.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal