REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
24/04/2018
Kesejahteraan Pengemudi Gojek dan Liputan Media yang Kontradiktif
Media menghadirkan dua citra bertentangan tentang pengemudi Gojek: sejahtera sekaligus merana. Mengapa citra yang hadir ini begitu kontradiktif?
24/04/2018
Kesejahteraan Pengemudi Gojek dan Liputan Media yang Kontradiktif
Media menghadirkan dua citra bertentangan tentang pengemudi Gojek: sejahtera sekaligus merana. Mengapa citra yang hadir ini begitu kontradiktif?

Pada 22 Maret tahun ini, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas (LD FEB UI) Indonesia merilis riset yang menyimpulkan bahwa 87% pengemudi Gojek puas dengan pendapatan yang mereka dapat sebagai mitra Gojek. Enam hari berselang, ribuan pengemudi ojek online dari berbagai perusahaan aplikasi berdemonstrasi di depan Istana Negara. Alasannya, menuntut kenaikan tarif. Bagaimana bisa dua informasi mengenai fenomena yang sama menyimpulkan hal yang berbeda?

Pertanyaan di atas valid untuk kita ajukan. Pasalnya, jika tugas sebuah riset adalah memberi gambaran umum atas realitas secara objektif, semestinya ia juga mengungkap kegelisahan pengemudi sebagaimana ditunjukkan dalam demonstrasi 28 Maret yang lalu. Nyatanya, riset LD FEB UI menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan protes yang disuarakan oleh pengemudi. Jika pengemudi mengeluhkan perang tarif antar-aplikasi yang membuat pendapatan mereka melorot drastis, riset LD FEB UI justru menyimpulkan bahwa pendapatan pengemudi Gojek naik 44% setelah bergabung dengan Gojek.

Riset bertajuk “Dampak Go-Jek Pada Ekonomi Indonesia” ini bukanlah riset pertama yang menghasilkan temuan yang patut dipertanyakan. Pada 2017, Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) UI meluncurkan riset bertajuk “Manfaat Sosial Aplikasi On Demand: Studi Kasus Gojek-Indonesia”. Setali tiga uang dengan riset LD FEB UI, riset Puskakom  menyimpulkan bahwa “mitra pengemudi sangat puas dengan penghasilan yang didapat sebagai mitra Gojek”. 

Memang, kenaikan pendapatan tidak sama dengan kepuasaan. Seseorang bisa saja mengalami kenaikan gaji namun tetap tidak puas dengan gaji yang didapatnya. Masalahnya, semestinya tidak ada  perbedaan yang mencolok antara hasil temuan riset dengan fakta di lapangan. Bagaimana bisa pengemudi dikatakan puas dengan penghasilannya, jika banyak dari mereka justru menyuarakan ketidakpuasaannya lewat demonstrasi menuntut tarif layak?

Riset LD FEB UI bukannya tidak mencatat keberadaan pengemudi yang tidak puas. Jika riset ini mencatat 87% yang puas, maka bisa disimpulkan ada 13% pengemudi yang “tidak puas” atau “kurang puas”. Begitu juga riset Puskakom yang mencatat 2% pengemudi yang “tidak puas” dan 22% “kurang puas”. Pertanyaannya, apakah representasi ini akurat? Tentu kita tidak bisa menjawabnya karena tidak ada data pembanding. Paling jauh, kita bisa mengajukan pertanyaan.

Sayangnya, pertanyaan inilah yang gagal diajukan oleh banyak media.

Absennya Thematic Framing Dalam Liputan Media

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2015) dalam buku Blur mengatakan bahwa di era internet di mana setiap orang bisa mencari dan memproduksi informasi, relevansi jurnalisme terletak pada kemampuan jurnalis untuk membuat berita “penuntun akal”. Era di mana jurnalisme menjalankan fungsi sebagai sekadar “pelapor” peristiwa kini tidak lagi dibutuhkan. Sebab, setiap orang dengan ponsel pintar paling murah pun bisa melakukannya. Nilai lebih jurnalisme justru terletak pada kemampuan membuat berita yang memberikan pemahaman komprehensif pada pembacanya. Inilah yang dimaksud Kovach sebagai berita “penuntun akal”.

Sebagai contoh, berita tentang kecelakaan yang menewaskan beberapa orang di sebuah jalan tol bisa saja dilaporkan dengan cara menyampaikan berapa jumlah korban, identitas korban, di mana kejadian, dan bagaimana tabrakan naas tersebut terjadi. Dengan kata lain, penekanan berita diberikan pada detil dari sebuah peristiwa alih-alih memberi konteks yang melatarbelakanginya. Cara ini disebut sebagai episodic framing.

Sementara, pemberitaan yang bekerja sebagai “penuntun akal” menuntut jurnalis untuk melaporkan secara tematik. Lebih dari melaporkan renik peristiwa, berita akan lebih berguna bila ia mampu menjelaskan: Sudah berapa banyak korban akibat jalan berlubang dalam skala nasional? Mengapa jalan berlubang dibiarkan? Adakah hubungan antara jalan berlubang yang menyebabkan kematian dengan korupsi di dinas perhubungan? Dengan kata lain, sebuah peristiwa diperjelas dengan dihubungkan dengan konteks yang lebih besar. Inilah yang disebut sebagai thematic framing.

Model peliputan macam inilah yang absen dari banyak media terkait situasi yang kini tengah mendera pengemudi ojek online. Media hanya mengutip dan mengulangi sumber-sumber yang ada, atau menjabarkan suatu kejadian secara deskriptif. Hasilnya seringkali konyol dan membingungkan, seperti laman media yang memuat peluncuran riset LD FEB UI berdampingan dengan berita mengenai demonstrasi pengemudi ojek online, seolah keduanya tak bertautan sama sekali.

Kumparan misalnya, pada 22 Maret menurunkan berita bertajuk “Go-Jek Sumbang Rp 9,9 Triliun per tahun untuk Ekonomi Indonesia”, yang merupakan laporan atas peluncuran riset LD FEB UI. Lima hari berselang, tepatnya, 27 Maret, Kumparan menurunkan laporan yang isinya bertolak belakang dengan berita sebelumnya, dengan judul “Tolak Permenhub Driver Ojek Online Demo ke Istana Negara”. Hal yang sama dilakukan oleh Kompas.com. Di hari peluncuran riset LD FEB UI, Kompas.com memuat berita bertajuk “Tiap Tahun, Gojek Sumbang Rp 9,9 Triliun ke Perekonomian Indonesia” . Di hari demonstrasi pengemudi ojek online di depan Istana Negara, Kompas.com menurunkan berita bertajuk “Jeritan Pengemudi Transportasi “Online”, dari Tarif “Tak Manusiawi” hingga Protes Permenhub”.

Laporan Kumparan dan Kompas.com adalah contoh dari pendekatan episodic framing. Absennya thematic framing dalam liputan media menghasilkan informasi yang berserak, terpisah, dan gagal memberi pembaca pemahaman yang utuh atas peristiwa.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Tirto.id. Dalam liputan bertajuk “Benarkah Kualitas Hidup Mitra Gojek Meningkat?Tirto.id mengkritisi hasil riset Puskakom yang menyatakan bahwa 80% pengemudi mengatakan kualitas hidup mereka meningkat setelah bergabung dengan Gojek. Tidak seperti Kumparan dan Kompas.com yang memberi karpet merah pada setiap pernyataan peneliti LD FEB UI mengenai realitas ekonomi pengemudi, Tirto.id menghadapkan penelitian ini dengan fakta lapangan soal ketidakpuasan pengemudi atas rendahnya tarif yang ditentukan oleh perusahaan aplikasi tempat mereka bekerja.

Meski laporan Tirto.id juga tidak mampu menjelaskan mengapa ada perbedaan mencolok antara hasil penelitian dengan fakta di lapangan, setidaknya ia telah menjalankan tugasnya yang paling minimal: mempertanyakan. Dengan begitu, sebagai media Tirto.id telah menjalankan tanggung jawab jurnalistiknya, yakni menuntut akuntabilitas dari lembaga yang memproduksi informasi.

Di era digital yang menuntut pelaporan serba cepat, memang sulit untuk berharap media selalu bisa melaporkan peristiwa secara komprehensif. Namun, ini bukan alasan untuk tidak bertanggung jawab. Terutama pada peristiwa yang berdampak luas pada hidup banyak orang, seperti kasus penelitian Gojek. Nalar kritis jurnalis sudah mesti bekerja ketika sebuah penelitian mengenai Gojek, yang dibiayai oleh Gojek, melaporkan dampak positif Gojek pada pengemudi dan ekonomi nasional.

Pentingnya Menguji Otoritas Saintifik

Baru-baru ini empat peneliti kehutanan mengatakan bahwa sawit bukanlah penyebab deforestasi, melainkan penyelamat hutan dari deforestasi. Klaim ini tentu bertentangan dengan mayoritas studi yang menunjukkan fakta sebaliknya. Dr Emma Keller dari World Wide Fund for Nature (WWF) mengatakan sejak 1990-2008 pembakaran lahan industri sawit telah menyumbang 8% kerusakan hutan di seluruh dunia. Pemerintah sendiri mengafirmasi hal ini.

Pada 2015, ketika terjadi kebakaran hutan besar di Sumatera, pemerintah Jokowi menuduh kebakaran terjadi akibat produksi sawit yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Akibatnya, pemerintah menuntut beberapa perusahaan sawit yang memiliki perkebunan di area kebakaran ke pengadilan, dan pada 2017 pengadilan memutuskan bahwa 4 perusahaan sawit mesti membayar ganti rugi sebesar 18 triliun.

Insiden semacam ini tidak hanya terjadi sekali. Universitas Gajah Mada pernah terlibat dalam skandal kesaksian dua dosen yang membela pendirian pabrik semen di Rembang, yang ternyata tidak didasari riset yang layak. Begitu pula riset Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada mengenai pemberitaan Tempo tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri. Riset ini menyimpulkan bahwa Tempo telah membuat framing yang menyudutkan perusahaan sawit tersebut. Belakangan validitas riset ini diragukan, karena ia ternyata dibiayai oleh Asian Agri.

Daftar kolusi ini menunjukkan pada kita bahwa meskipun akademisi dan ilmu pengetahuan menempati posisi yang penting dalam masyarakat, ia bukan tidak bisa menjadi alat kekuasaan. Pasalnya, penelitian memiliki dampak yang signifikan bagi hidup banyak orang. Sebuah penelitian bisa menjadi sandaran bagi keputusan pemerintah, perusahaan, maupun publik dalam bersikap ataupun beraksi.

Sayangnya, kepakaran di bidang komunikasi, lingkungan, maupun kesehatan tidaklah dimiliki semua orang. Situasi ini memberi ilmuwan kekuasaan untuk menjelaskan realitas yang terjadi tanpa banyak orang yang bisa membantahnya. Kekuasaan ini yang kerap kali memungkinkan ilmuwan “berselingkuh” dengan korporasi yang membiayai penelitian. Salah satu peran penting yang dapat diambil media adalah menjembatani masyarakat awam dengan elit intelektual ini; menjadi pengawas yang memastikan peneliti tetap akuntabel.

Untuk fungsi ini, sekadar mengutip otoritas dan menjembrengkan renik peristiwa dengan episodic framing saja tidak akan cukup. Dalam kasus tertentu, media perlu menjelaskan peristiwa secara koheren dan menghadirkan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Memang, detail saintifik dari penelitian-penelitian tertentu mungkin berada di luar kemampuan jurnalis. Namun, menelaah dan mengkritisi kredibilitas dan integritas narasumber, serta konteks yang melatarinya, seharusnya merupakan bagian dari dasar ilmu jurnalistik. Syaratnya, media perlu menggunakan thematic framing untuk mencapai kedalaman ini.

Jika media berupaya lebih keras untuk menjelaskan konteks, mungkin kebingungan yang dirasakan khalayak dapat diminimalisir. Kita bisa mendapat gambaran yang lebih bulat tentang relasi kecelakaan dan jalan berlubang, atau nasib supir Gojek yang entah makmur atau merana. Jika media hanya bisa me-relay informasi dari sumber-sumber tertentu, apa bedanya mereka dengan media sosial atau pesan berantai Whatsapp? []


Daftar Pustaka

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2015). Blur: How to know whats true in the age of information overload. New York: Bloomsbury.

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Peneliti Remotivi. (Foto: Galih W. Satria/Bintang.com)

 

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal