REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
12/04/2018
Yang Tak Dibicarakan dari Perseteruan Tsamara dengan RBTH Indonesia
Debat kusir antara Fadli Zon dan Tsamara yang mendapatkan tanggapan dari media Rusia adalah kesempatan kita belajar tentang propaganda gaya baru.
12/04/2018
Yang Tak Dibicarakan dari Perseteruan Tsamara dengan RBTH Indonesia
Debat kusir antara Fadli Zon dan Tsamara yang mendapatkan tanggapan dari media Rusia adalah kesempatan kita belajar tentang propaganda gaya baru.

 

“Klu ingin bangkit n jaya, RI butuh pemimpin spt Vladimir Putin,” kicau politikus Gerindra Fadli Zon pada akhir Maret lalu. Tentu saja kicauan itu memancing debat kusir antara pendukung pemerintah dengan pendukung oposisi, hingga berujung dalam pemberitaan di media arus utama.

Riak dari debat kusir itu tidak berhenti di sana. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany, menyeret diri dalam riak perdebatan tersebut, dan membuat topik ini makin menggelinding. Tsamara berujar begini dalam sebuah video pendek: “... di Rusia, tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia. Bahkan di sana, praktik-praktik korupsi dibiarkan begitu saja.” Atas ujarannya tersebut, Tsamara kemudian mendapat teguran dari Russia Beyond The Headlines Indonesia (RBTH Indonesia). Media ini menilai pernyataan tersebut tidak berlandaskan data dan “mampu menciptakan ketegangan” dalam hubungan bilateral Rusia-Indonesia.

Untuk memahami percakapan ini, kita harus memahami latar belakang RBTH Indonesia terlebih dahulu. RBTH Indonesia adalah versi bahasa Indonesia dari Russia Beyond The Headlines, sebuah proyek buatan harian Rossiyska Gazeta pada 2007 yang kemudian diambil alih oleh TV Novosti pada 2017. Nama yang terakhir disebut ini adalah sebuah grup media yang dimiliki oleh pemerintah Rusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah Kremlin—merujuk pada sebuah benteng di Moskwa yang menjadi tempat presiden Rusia berkantor. Singkatnya, RBTH Indonesia adalah proyek yang bertujuan untuk “memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Rusia kepada dunia”. Lalu apa yang mereka maksud dengan “memberikan pemahaman”?

Untuk menjawabnya, saya ajak Anda untuk pertama-tama menelaah konten media tersebut. Misalnya, dalam isu yang diperdebatkan antara Tsamara dan RBTHI Indonesia tentang situasi kebebasan berekspresi dan korupsi di Rusia. Pencarian singkat dengan kata kunci “kebebasan berekspresi” di kolom pencarian RBTH Indonesia mempertemukan saya dengan artikel bertajuk “Alexey Volin: Kebebasan Berekspresi di Rusia, Kebebasan yang Bertanggung Jawab”.

Alexey Folin adalah Wakil Menteri Telekomunikasi dan Media Massa Federasi Rusia. Ia menjelaskan, masyarakat Rusia memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik, namun pendapat tersebut tetap harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab berpendapat itu, lanjut Volin, meliputi larangan menista agama, ujaran kebencian, hingga “berita yang menghasut”.

Volin menjelaskan bahwa Kremlin terlalu kecil untuk mengendalikan 90 ribu media yang ada di Rusia. Selain itu, ia menyatakan bahwa 85% masyarakat Rusia mendukung kebijakan Putin. Dua faktor tadi menyebabkan Kremlin tidak memiliki daya maupun motif untuk mengendalikan media di Rusia.

Apa yang kita bisa lihat dari berita tersebut adalah tidak adanya sumber lain dalam artikel tadi. Ketika membahas isu kebebasan berekspresi, atau bahkan korupsi, sumber yang digunakan adalah sumber dari Kremlin. Atau setidaknya, sumber yang dapat menyuarakan aspirasi Kremlin.

Berita tadi hanyalah satu contoh dari sejumlah berita lainnya dengan nada yang tak jauh berbeda. Dari contoh ini, kita dapat menilai bahwa yang RBTH Indonesia maksud sebagai pemahaman yang lebih baik adalah pemahaman mengenai hal-hal yang positif mengenai Rusia. Sedangkan, kritik atau nada yang memberikan Rusia citra buruk tidak dianggap sebagai pemahaman yang lebih baik. Menampilkan Rusia hanya dari sisi yang baik, membuat RBTH Indonesia lebih layak disebut sebagai media propagandis Kremlin. Tuduhan saya ini bukanlah tuduhan yang baru.

Pada 2014, The Guardian menerbitkan kritiknya terhadap Daily Telegraph, yang telah menerima dana dari harian milik pemerintah Rusia, Rossiyska Gazeta, untuk menerbitkan RBTH dalam grup percetakannya. Suntikan dana penerbitan RBTH kemudian merusak objektivitas Daily Telegraph dalam memberitakan isu yang berkaitan dengan Rusia. Melihat hal ini, tidaklah keliru untuk menyebut RBTH sebagai suplemen propaganda Kremlin.

Propaganda Gaya Baru

Tidak seperti Orde Baru, Kremlin hari ini tidak menerapkan cara intimidatif terhadap media-media oposisi. Seperti yang disampaikan Volin, mayoritas masyarakat Rusia mendukung kebijakan Putin, sehingga media oposisi kesulitan untuk menemukan konsumen dan kemudian mati dengan sendirinya.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa kebebasan pers adalah sesuatu yang dijamin di sana. Pasalnya, cara Kremlin membungkam media oposisi bukanlah dengan cara membredelnya, melainkan dengan memberikan hak-hak istimewa kepada media-media pendukung kebijakan pemerintah. Hak-hak istimewa yang paling utama adalah pendanaan langsung, yang dapat memastikan media pro-kebijakan Kremlin untuk terus hidup. Alhasil, media-media di Rusia memiliki kecenderungan untuk mengamini kebijakan Kremlin dengan harapan mendapat keuntungan finansial, politis, maupun kemudahan akses terhadap informan.

Perdebatan mengenai propaganda sering sudah dianggap sebagai topik usang, terutama dalam sistem pasar bebas. Pendapat semacam itu melihat bahwa propaganda kini telah datang dari beragam sumber sehingga anggapan tentang propaganda sebagai dominasi informasi dianggap tidak lagi relevan. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan Harold D. Laswell: “Senjata yang paling efektif untuk melawan propaganda dari satu pihak adalah propaganda dari pihak lain” (Robert Jackall, 1995: 22). Pasar bebas seakan memastikan media tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, sehingga publik kini memiliki senjatanya masing-masing untuk melawan propaganda dari satu pihak tertentu.

Logika pasar bebas tadi akhirnya dipatahkan Kremlin. Kremlin tetap dapat melakukan propaganda yang efektif meski membiarkan media oposisi tumbuh. Propaganda yang efektif pada akhirnya dimenangi oleh mereka yang dapat mengakumulasi kapital sehingga dapat menghidupi kanal-kanal propagandis demi satu agenda yang sama.

Propaganda gaya baru seperti ini telah dijelaskan oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent (1988). Chomsky meredefinisikan propaganda dengan menyatakan bahwa propaganda tidak lagi dilakukan secara gamblang, namun dengan sistematis dan subtil. Propaganda juga tidak lagi didefinisikan dengan pesan yang sarat dengan agenda perseorangan ataupun suatu institusi. Propaganda kini didefinisikan dengan agenda yang lebih struktural, yaitu untuk mewajarkan akumulasi kapital para elit di puncak piramida kelas.

Dampak dari propaganda gaya baru ini adalah lemahnya kesadaran publik atas kebebasan yang semu. Propaganda tidak lagi ditujukan untuk memengaruhi pendapat publik. Propaganda ditujukan untuk memengaruhi kesadaran dan persetujuan publik.

Alexey Volin membuktikan keberhasilan propaganda semacam itu dalam artikel yang telah saya bahas sebelumnya. Jika statistik yang disampaikan Volin valid, maka setidaknya 85% populasi Rusia menyetujui kebijakan Kremlin tanpa menyadari adanya peran Kremlin dalam memengaruhi persetujuan tersebut.

Doublethink

Peneliti media di Rusia, Vasily Gatov, menjelaskan kondisi propaganda di Rusia saat ini menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip propaganda Orwellian, doublethink. Secara sederhana doublethink menggambarkan gejala swasensor yang dilakukan individu agar dapat menyesuaikan pikirannya dengan agenda propagandis. Prinsip yang diambil dari novel klasik 1984 karya George Orwell (1949), yang kemudian menjadi salah satu inspirasi utama dalam kajian linguistik kritis.

Penerapan doublethink di media yang dapat kita lihat dalam bentuk paling dekat adalah eufemisme. Eufemisme memaniskan “citra baik” sebagai “pemahaman yang lebih baik”, “kebebasan semu” sebagai “kebebasan yang bertanggung jawab,” dan “propaganda” sebagai “diplomasi.”

Fenomena propaganda gaya baru dan gejala doublethink sedikit banyak dapat dilihat pada kondisi media-media di Indonesia. Masih ingat saat TV One memaniskan “lumpur Lapindo” sebagai “lumpur Sidoarjo”? Atau pada akhir 2017, Metro TV menyebut Joko Widodo sebagai “presiden yang bersahaja”? Juga saat Kompas menyebut Meikarta sebagai “kota para pekerja”? (Baca: “Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita”). Anda mungkin juga menemukan fenomena-fenomena serupa di media milik MNC Group ketika memberitakan Perindo, Jawa Pos saat memberitakan kasus hukum yang dialami Dahlan Iskan, ataupun media-media milik Chairul Tanjung ketika memberitakan dan menyelipkan merek-merek produk yang juga dimiliki olehnya.

Fenomena ini dapat lebih mudah ditemukan di dalam orasi ataupun segala bentuk kampanye para politikus lainnya. Tidak terkecuali kicauan Fadli Zon yang menyebut Prabowo sebagai “pemimpin yang ngerti tujuan bangsa”. Ataupun kolom tulisan Tsamara di Detik.com, yang menyebut “peran PSI sebagai pendukung pemerintah” adalah sebagai “rasa kritis dan rasa perlawanan”. Atau mungkin ajakan pengaturan agenda Kremlin (yang diusung oleh RBTH Indonesia dan Kedubes Rusia) sebagai “press briefing” kepada Tsamara.

Lebih dari itu, yang dilakukan media-media di bawah Kremlin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan media-media nasional kita dalam pemberitaannya  mengenai  Papua. Pemberitaan media tentang Papua dikuasai oleh bahasa-bahasa pemanis dari sumber-sumber resmi (militer, polisi dan pemerintah pusat) yang lebih banyak memproduksi kabar-kabar mengenai “keberhasilan pembangunan infrastruktur” untuk melawan kritik oposisi.

Debat kusir antara pendukung pemerintah dan pendukung oposisi seperti ini sebenarnya tidak lebih berfaedah dari ekstrak kulit rambutan. Bagaimanapun juga, kita tetap harus berterimakasih kepada Fadli Zon, Tsamara, dan RBTH Indonesia. Debat kusir ini setidaknya menyadarkan kita kembali bagaimana propaganda bekerja saat ini.  Meskipun pada akhirnya, mayoritas publik sudah terlanjur terjebak dalam kamar gema untuk menyadari manis propaganda yang mereka telah telan. []


Daftar Pustaka

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Random House.

Jackall, R. (Ed.). (1995). Propaganda. NYU Press.

 

Bacaan Terkait
Faris Dzaki

Belum selesai menjadi mahasiswa. Mengidamkan konser Rhoma Irama di Wembley Stadium. Kadang menginap di gorong-gorong Jalan Sudirman.

Populer
Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Stereotipe Perempuan dalam Media
Berbahasa dalam Sosial Media
Tak Ada Evaluasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI