REMOTIVI/Faris Dzaki
REMOTIVI/Faris Dzaki
16/03/2018
Jokowi Membawa Kita Menjauh dari Nawa Cita
Jokowi mengatakan demokrasi kita hari ini telah kebablasan. Sialnya, solusi yang ia tawarkan justru kebablasan.
16/03/2018
Jokowi Membawa Kita Menjauh dari Nawa Cita
Jokowi mengatakan demokrasi kita hari ini telah kebablasan. Sialnya, solusi yang ia tawarkan justru kebablasan.

Joko Widodo adalah politikus yang pada 2014 masuk laga kandidasi presiden Indonesia dengan, salah satunya, menjajakan gagasan “keterbukaan informasi dan komunikasi publik”.

Empat tahun berlalu setelah hari itu. Apa yang kemudian dihasilkan rezim ini justru adalah hal-hal yang berkebalikan dari program Nawa Cita yang dijanjikan: rancangan KUHP yang memuat kembali pasal penghinaan presiden, revisi UU ITE yang tidak menghilangkan pemidanaan pencemaran nama baik, dan pemblokiran situs-situs radikal tanpa pengadilan. Tiga kebijakan tersebut adalah contoh yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang bergerak menuju gagasan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Dalam iklim macam demikian, hak-hak informasi dan komunikasi sipil justru sedang digerus perlahan-lahan.

Memang, tidak semua produk kebijakan di atas dan yang akan saya ulas dalam tulisan ini merupakan inisiatif presiden. Namun, pada banyak kasus, absennya sikap yang jelas atau bahkan adanya pernyataan dukungan dari pemerintah—seperti terlihat pada pasal penghinaan presiden—bagi saya telah turut menyumbang pada terciptanya produk kebijakan yang anti-keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Saya melihat ada dua kebijakan yang secara konsisten dijalankan rezim Jokowi untuk menggerus keterbukaan informasi dan komunikasi publik, yakni pemberangusan pendapat dan pemosisian negara sebagai “otoritas kebenaran”.

Pemberangusan Pendapat dan Negara Sebagai Otoritas Kebenaran

Dalam pidatonya pada 16 Maret 2017, di hadapan fungsionaris Partai Hanura, Jokowi mengatakan demokrasi kita hari ini telah “kebablasan". Secara normatif ia menjelaskan bahwa tanda dari demokrasi yang “kebablasan” adalah munculnya pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ideologi negara dan dapat menyebabkan perpecahan. Presiden mengatakan solusi bagi demokrasi yang “kebablasan” adalah penegakkan hukum.

Apa yang tidak dikatakan Jokowi dalam pidatonya itu adalah “kebablasan” yang ia maksud, yakni kritik warga terhadap penguasa. Ia juga alpa mengatakan bahwa solusi penegakan hukum yang ia maksud adalah kriminalisasi dan pemblokiran informasi secara semena-mena.

Pertama, mari kita susuri jejak rezim Jokowi dalam mengkriminalisasi pendapat kritis warga terhadap pemerintah. Contoh terbaik untuk hal ini adalah kasus Veronica Koman. Veronica adalah aktivis yang memprotes penahanan Ahok. Dalam sebuah orasi yang dilakukannya di depan penjara Cipinang, Jakarta Timur, ia menilai Jokowi lebih buruk dari SBY karena membiarkan Ahok dipenjara oleh pasal karet penodaan agama. Akibat aksinya, ia dilaporkan oleh seseorang bernama Kan Hiung karena dinilai mencemarkan nama baik presiden. Tidak hanya itu, marah karena aksi Vero yang dinilai menghina Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru menyebarkan identitas pribadi Vero kepada wartawan. Jelas ini adalah sebentuk teror yang dilakukan rezim terhadap warga.

Vero bukanlah yang pertama. Sejak Jokowi berkuasa setidaknya sudah ada 9 orang dibui karena dianggap menghina dirinya. Pemerintah tentu bisa berdalih bahwa semua kasus kriminalisasi ini tidak dilakukan oleh Jokowi. Sebab yang memejahijaukan kasusnya dilakukan umumnya oleh pendukung dan bawahan Jokowi serta aparat kepolisian. Namun, adalah naif kalau menegasikan peran Jokowi dari praktik kriminalisasi yang dilakukan bawahannya. Adalah juga naif kalau kita menutup mata pada peran pemerintah yang menyumbang dalam pencipaan kebiasaan mengkriminalisasi pendapat warga. Apalagi sebuah fakta patut dicatat: praktik kriminalisasi itu dilakukan dengan memakai produk rezim hari ini, yakini UU ITE.

UU ITE yang hari ini berlaku adalah hasil revisi yang disahkan pada 2016. Revisi terhadap UU ini utamanya didorong oleh kekhawatiran akan semakin banyaknya warga yang dikirim ke penjara karena berpendapat. Jauh sebelum ini, UU ITE versi lama telah banyak dikritik oleh aktivis dan akademisi karena dinilai mengancam keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Ancaman itu datang dari absennya definisi yang jelas mengenai pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3) dan ujaran kebencian (pasal 2 ayat 2). Jika pemerintah memang mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi semestinya kritik publik atas UU ini diakomodasi. Alih-alih, pemerintah hanya mengurangi ancaman pidana pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Hasil revisi setengah hati ini adalah berlanjutnya tren kriminalisasi. Data Safenet menunjukkan bahwa sejak 2008 hingga 2016, setidaknya 8% dari total 126 kasus pencemaran nama baik korbannya adalah wartawan. Sementara kelompok paling besar yang menjadi sasaran kriminalisasi kasus pencemaran nama baik adalah aktivis anti-korupsi (24%). Dari 126 kasus pencemaran nama baik tersebut, 50 kasus di antaranya memosisikan aparatur negara menjadi pelapornya. Artinya, absennya kerangka hukum yang jelas membuat UU ITE menjadi senjata yang nyaman bagi penguasa melindungi diri dari kritik. Aktor seperti pemerintah ataupun korporasi bisa saja dengan mudah mereduksi kritik sebagai pencemaran nama baik.   

Bingkai berpikir yang sama bekerja pada kebijakan blokir yang dilakukan Kominfo. Di bawah payung UU ITE pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian dan permusuhan terhadap individu, Kominfo memblokir situs-situs yang dinilai mempropagandakan ujaran kebencian terhadap pemerintah ataupun terhadap suku, ras, dan agama tertentu.

Kasus teranyar adalah pemblokiran Telegram. Pemerintah berdalih langkah ini diambil karena Telegram menolak untuk menutup akun-akun terorisme yang menggunakan layanannya. Terlepas bahwa radikalisme adalah masalah besar yang butuh penanganan serius, proses blokir tanpa pengadilan adalah tindak sewenang-wenang yang sinonim dengan pembredelan. Apalagi, pemblokiran itu tidak transparan. Tidak ada kriteria yang jelas dalam menentukan mana situs radikal dan mana yang bukan. Meski Kominfo memiliki Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 yang dijadikan acuan bagi panel ahli dalam menentukan situs-situs yang  masuk kategori “Trust+” (daftar situs yang memuat konten negatif), aturan ini menurut Institute for Criminal Justice Reform sama multi-tafsirnya dengan UU ITE itu sendiri.

Pada titik inilah Kominfo seolah memiliki kekuasaan absolut untuk melakukan blokir tanpa ada keterlibatan lembaga negara lainnya seperti pengadilan. Situasi ini lantas memberi ruang besar bagi pemerintah untuk menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan mana situs radikal dan mana yang bukan.

Lebih lanjut, dampak paling jauh dari kondisi ini adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengontrol opini publik. Gejala ini sudah mulai terlihat dari, salah satunya, pemblokiran situs-situs yang menyuarakan perspektif warga Papua. AMPNews.org milik Aliansi Mahasiswa Papua dan Tabloid Jubi, sebagai contoh, pernah menjadi korban pemblokiran.

Kebijakan menutup akses informasi dari dan keluar Papua inilah yang, menurut Roy Thaniago, menyumbang pada minimnya pengetahuan publik mengenai apa yang terjadi di Papua. Kebijakan ini pulalah yang membuat media pada umumnya tak punya pilihan kecuali mengutip sumber-sumber resmi ketika memberitakan Papua. Hasilnya, suara pemerintah bertengger sendiri tanpa perspektif tandingan. Situasi ini tentu tidak sehat bagi demokrasi yang mensyaratkan adanya informasi yang berimbang agar publik bisa memilih sikap politik secara rasional.

Alih-alih mendorong keterbukaan informasi dan komunikasi publik seperti yang tertulis dalam Nawa Cita, pemerintah sepertinya lebih mengkehendaki menjadi  otoritas informasi. Birahi untuk menjadi otoritas yang “memonopoli  kebenaran” terlihat dari dua kebijakan. Pertama, langkah Kemendagri yang mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Aturan ini mengharuskan setiap penelitian mendapat izin Menteri Dalam Negeri. Meski permen ini dibatalkan sehari setelahnya, kebijakan ini bisa menjadi contoh dari birahi pemerintah menjadi penentu “kebenaran”.

Contoh kedua adalah portal aduan hoaks milik Kominfo, yakni sebuah mekanisme yang dibuat oleh Kominfo untuk memverifikasi aduan warga soal hoaks. Persoalannya, bila pemerintah menjadi penentu mana konten hoaks dan mana tidak, kita sama saja diminta untuk percaya kepada pemerintah sebagai otoritas netral yang berdiri hanya demi kebenaran itu sendiri. Setelah 32 tahun kekuasaan Orde Baru kita tahu bahwa pemerintah adalah entitas politik yang selalu memiliki selera.

Dalam konteks rezim hari ini, selera politik itu sudah ditunjukkan oleh Jokowi lewat pemberian penghargaan Bintang Maha Putra kepada Surya Paloh, pemilik Media Group (Metro TV dan Media Indonesia), sebagai tokoh pers nasional.  Penghargaan ini adalah sinyal bahwa pemerintah tidak pro-kebebasan pers, boro-boro pro-kebenaran. Karena sesungguhnya, pemerintah hanya pro kepada pers yang pemberitaannya berat sebelah mendukung pemerintah.

Seolah belum cukup dengan kebijakan-kebijakan yang membawa kita kian menjauh dari visi Nawa Cita, pemerintah masih berniat menambah pasal penghinaan presiden dalam rancangan KUHP. Jika sudah begini, masihkah Anda percaya bahwa Nawa Cita bukanlah retorika belaka? [] 

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Peneliti Remotivi. (Foto: Galih W. Satria/Bintang.com)

 

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Peluit Anjing Anies Baswedan
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia