Ilustrasi: Faris Dzaki
Ilustrasi: Faris Dzaki
20/02/2018
Menyoal Sejarah dalam Film Sejarah
Banyaknya film bertema sejarah yang diproduksi pasca Orde Baru telah menyediakan publik cara baru dalam mengakses sejarah. Tapi apakah film sejarah layak menjadi rujukan tentang sejarah?
20/02/2018
Menyoal Sejarah dalam Film Sejarah
Banyaknya film bertema sejarah yang diproduksi pasca Orde Baru telah menyediakan publik cara baru dalam mengakses sejarah. Tapi apakah film sejarah layak menjadi rujukan tentang sejarah?

Produksi film bertema sejarah kembali menggeliat beberapa tahun terakhir. Jika dihitung sejak Reformasi pada 1998, diawali kemunculan film Gie (2005), hingga hari ini sudah terdapat belasan judul film yang menjadikan sejarah sebagai plot atau narasi utama. Beberapa film tersebut misalnya Merah Putih (2009), Merah Putih 2: Darah Garuda (2010), Sang Pencerah (2010), Hati Merdeka (2011), Sang Penari (2011), Soegija (2012), Habibie & Ainun (2012), Sang Kiai (2013), Soekarno (2013), Tjokroaminoto (2015), Kartini (2016), dan Wage (2017).

Film sejarah, selain berfungsi sebagai hiburan, merupakan kritik terhadap bangunan memori kolektif bangsa Indonesia yang selama 32 tahun dikontrol oleh rezim Orde Baru. Dalam bidang sejarah, kritik terhadap historiografi resmi dan rapuhnya bangunan memori kolektif yang diciptakan oleh rezim Soeharto mendorong upaya-upaya yang membangun narasi alternatif tentang sejarah Indonesia (Klinken, 2005: 8).

Meski demikian, sejarawan kerap mengkritik film sejarah. Mereka menuduh film sejarah mendramatisir dan mendistorsi masa lalu. Selain itu, film sejarah kerapkali dipandang dari perspektif ideologis, bahwa film sejarah hanyalah alat untuk mempromosikan sejarah “resmi” ataupun tokoh-tokoh tertentu. Namun, film sejarah unggul dalam membantu penonton untuk mengalami pengalaman re-enactment—sebuah konsep dalam kajian sejarah tentang bagaimana orang mampu merasakan pengalaman atau berempati dengan sebuah peristiwa di masa lalu—dan menikmati sensasi “menjadi saksi sejarah” (Burgoyne, 2008: 7).

Tulisan ini berupaya mendiskusikan konsep film sejarah yang kerapkali disemati dengan label ”film idealis” alih-alih ”film komersial” di dunia perfilman Indonesia. Pada pokoknya, tulisan ingin mengajak memperlakukan film sejarah sebagai sebuah cara kultural masyarakat dalam menyejarah selain historiografi tulis.

Sejarah dari Film Sejarah

Akar perdebatan para sejarawan tentang film sejarah dapat dirunut dari pernyataan Louis Gottschalk pada 1935: “Tidak ada gambaran tentang sejarah yang harus ditawarkan kepada publik sampai seorang sejarawan terkemuka memiliki kesempatan untuk mengkritik dan merevisinya” (Rosenstone dalam Marcia, 2001: 50). Pernyataan itu merupakan sikap Gottschalk menanggapi popularitas film Hollywood pada masa itu yang menjadikan sejarah sebagai objek dalam sinema. Sikap sinis Gottschalk diikuti oleh banyak kalangan sejarawan. Umumnya sejarawan mendiskreditkan film sebagai medium yang tidak akurat dan mendistorsi masa lampau.

Namun, perkembangan film sejarah berada di luar kendali sejarawan yang tidak mampu menghadang laju perkembangan teknologi informasi dan fenomena masyarakat ”pos-literasi”. Masyarakat pos-literasi adalah sebuah konsep yang merujuk kepada keadaan suatu masyarakat dengan kemajuan teknologi multimedia tertentu sehingga kemampuan baca-tulis tidak lagi diperlukan atau menjadi hal yang biasa. Dalam masyarakat pos-literasi, film sejarah dianggap tepat sebagai sumber pengetahuan tentang masa lampau, sedangkan posisi sejarah tertulis dianggap hanya berlaku pada masa di mana pengetahuan masyarakat literasi berkembang (Rosenstone dalam Marcia, 2001: 65).

Setidaknya ada dua pendekatan umum yang mendominasi kajian tentang film sejarah (Rosenstone dalam Marcia, 2001: 51). Pertama, pendekatan eksplisit yang menekankan bahwa film merupakan refleksi dari keadaan sosial dan politik pada konteks film dibuat. Kedua, pendekatan implisit yang melihat film sebagai buku yang ditransfer ke layar, tunduk pada jenis penilaian yang sama mengenai data, kebenaran, argumen, bukti, dan logika yang kita gunakan untuk sejarah tertulis. Namun, kedua pendekatan tersebut nampaknya tidak memuaskan dalam menjawab hakikat film sejarah. Dua pandangan tersebut, menurut saya, tetap merendahkan keberadaan film sejarah sebagai lebih inferior ketimbang historiografi atau sejarah tertulis.

Ketidakpuasan terhadap posisi inferior film sejarah datang seiring dengan datangnya gelombang pemikiran pos-modernisme dan pos-strukturalisme. Gelombang pemikiran tersebut mengkritik pandangan positivis dan berupaya mendekonstruksi doktrin ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan; bersikeras bahwa historiografi dan film sejarah tidak berada dalam level yang berbeda. Pasalnya, modus operandi film sejarah sama dengan historiografi klasik. Pembela film sejarah biasanya mengutip gagasan Paul Ricouer di mana historiografi sejatinya beroperasi dalam tiga bidang, yaitu (1) mengumpulkan sumber dokumen, (2) menjelaskan atau memahami sumber, dan (3) penafsiran atau interpretasi. Tiga bidang modus operandi ini juga ada dalam proses pembuatan film sejarah.

Lebih jauh, Hayden White (1988) mengenalkan sebuah konsep baru sebagai lapangan kajian yang khusus dari film sejarah, yaitu historiophoty. Ini adalah konsep tentang representasi sejarah dan pemikiran kita tentang masa lampau dalam citra visual dan wacana filmis.

Perdebatan tersebut melahirkan cara pandang baru untuk menentukan posisi film sejarah sebagai sumber pengetahuan sejarah. Rosenstone (dalam Marcia, 2001: 62) memberikan tawaran untuk tidak membandingkan film sejarah sepadan dengan historiografi (sejarah sebagai sebuah hasil dari riset sejarawan), dan memposisikan film sejarah sebagai vision of the past. Rosenstone menjelaskan perbedaan film sejarah dengan historiografi dengan membandingkan keduanya berdasarkan media yang digunakan, bahwa:

“Kata-kata memiliki cara bekerja yang berbeda dari gambar. Kata-kata mampu menyampaikan sejumlah besar data dalam ruang kecil. Dengan hal tersebut, seorang penulis dapat melakukan generalisasi, berbicara tentang abstraksi yang hebat seperti revolusi, evolusi, dan kemajuan, dan membuat kita percaya bahwa hal tersebut benar-benar ada. (…) Film, dengan kebutuhan akan citra tertentu, tidak dapat membuat generalisasi tentang revolusi atau kemajuan. Sebaliknya, film harus merangkum, mensintesis, menggeneralisasi, melambangkan—dalam gambar.”

Historiografi memiliki keunggulan dalam memberikan penjelasan tentang proses serta kausalitas sebuah peristiwa. Namun film sejarah unggul dalam hal merepresentasikan dan menghadirkan citra tentang masa lalu. Melalui film sejarah, penonton mampu lebih mudah untuk membayangkan masa lalu; perangkat audio dan visualisasi yang bergerak membuat masa lalu itu sendiri seolah benar-benar hadir di layar. Meskipun perlu diakui bahwa film tidak mampu untuk menghadirkan seluruh rangkaian proses dan kausalitas peristiwa yang merupakan keunggulan dari historiografi.

Sampai di sini, kita perlu membangun persepsi baru tentang film sejarah. Film sejarah tidak harus mampu sepadan atau berada dalam gerbong yang sama dengan historiografi yang dihasilkan oleh para sejarawan. Film sejarah tidak dapat dinilai seperti penilaian kita terhadap historiografi. Singkatnya, film sejarah adalah sebuah cara kultural masyarakat pos-literasi dalam menyejarah. Ia sebagaimana kedudukan sumber lisan yang merupakan cara masyarakat pra-literasi memediasi/mengkomunikasikan sejarah (lihat bagan 1).

Posisi film sejarah di era pos-literasi sepatutnya tidak harus begitu merisaukan selama sejarawan mampu mensejajarkannya dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan sumber pengetahuan tentang masa lalu yang diproduksi oleh masyarakat pra-literasi. Keberadaan film sejarah sebagai media untuk menghadirkan informasi tentang masa lampau sejatinya memiliki fungsi dan kemampuan khusus, dan harus dibedakan dengan sejarah tertulis. Motif—politik, ekonomi, maupun konteks sosial—yang melatarbelakangi pembuatan film sejarah tentu saja ada sebagaimana melekat dalam apa yang dihasilkan sejarawan dalam historiografi.

 Bagan 1. Bentuk Masyarakat dan Medium Sejarah (disarikan dari Rosenstone. 1995).

Sakralitas Film Sejarah Indonesia dan Sensor

Banyak pihak menyebut Darah dan Doa (1950) karya Usmar Ismail adalah film sejarah pertama di Indonesia. Benar atau tidak, keyakinan tersebut tergantung pada bagaimana definisi film sejarah. Meskipun, sangat sulit untuk mendapat definisi yang baku tentang film sejarah, beberapa pendapat dari tokoh-tokoh yang menekuni kajian film sejarah akan berguna dalam diskusi ini.

Menurut Piere Sorlin (dalam Marcia, 2001), sebuah film dapat dipandang memiliki unsur sejarah selama film tersebut mampu mengajak penonton memahami isi film sebagai sebuah sejarah. Sorlin menggunakan istilah historical capital masyarakat tentang masa lampau yang berhasil dihubungkan dengan tanda-tanda atau gambar-gambar melalui film. Gagasan ini diperkuat Vincent J. Binsson (2010: 40) yang menyatakan, “Film sejarah tidak dikategorikan berdasarkan dari bagaimana mereka menggunakan sejarah”. Binsson sendiri membuat kategori film sejarah berdasarkan tingkat ke-fiksi-an dan ke-faktual-an representasi film atas peristiwa masa lampau. Kategori itu dimulai dari film yang berkadar fiksi tinggi, yakni historical entertaintment film, period film, faction film, hingga film yang berkadar faktual tertinggi seperti biopic/evenpic film.

Dengan menerima definisi film sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, kita dipaksa untuk menyeleksi kembali beberapa film yang sekiranya luput dari perhatian sebagai sebuah film sejarah. Misalnya Adriana (2013) yang disutradarai oleh Fajar Nugros, barangkali masuk menjadi film sejarah sebagai sebuah historical entertaintment film. Adriana menceritakan sebuah petualangan dua anak muda (Kevin Julio dan Adipati Dolken) yang sedang mengejar seorang gadis bernama Adriana (Eva Celia). Untuk mendapatkan si gadis, mereka berdua harus menyelesaikan beberapa teka-teki yang banyak berkaitan dengan tokoh-tokoh, monumen-monumen serta peristiwa-peristiwa bersejarah. Fajar, sutradara film ini, akhirnya menghadirkan beberapa reka ulang terhadap tokoh-tokoh ataupun peristiwa-peristiwa sejarah.

Menghadirkan kembali masa lalu (merepresentasikan sejarah) sebenarnya bukanlah fokus dari Adriana, apalagi bertendensi untuk menghadirkan fakta sejarah. Namun kita tidak dapat mengabaikan bahwa Adriana termasuk bentuk film sejarah. Pasalnya, film ini membangun sebuah koneksi tentang sejarah yang ditayangkan melalui film, dengan sejarah yang dipahami masyarakat (historical capital).

Begitupun dengan Nagabonar (1987) dan Di Balik 98 (2015). Keduanya adalah film sejarah yang masuk dalam sub-genre period film. Leila Chudori (2015: 3) sebenarnya telah mencantumkan film Nagabonar sebagai sebuah film sejarah, namun Leila lebih menekankan aspek kondisi sosial sinema Indonesia tahun 1980-an untuk mengkaji keberadaan film ini ketimbang mengapresiasinya sebagai sebuah varian film sejarah di Indonesia.

Dengan mengakui film-film tersebut sebagai bagian dari film sejarah, kemandegan produksi film sejarah di Indonesia akan mencair. Penulis menduga bahwa kemandegan itu lebih dikarenakan anggapan bahwa film sejarah adalah sakral dan terlampau dibebani tugas untuk menghadirkan masa lalu. Beban ini ada karena masa lalu dalam film sejarah digunakan untuk membangun identitas bangsa dan upaya meneguhkan kekuasaan. Upaya menghadirkan narasi alternatif tentang masa lalu melalui film sejarah selalu terbentur oleh lembaga sensor dan pemerintah (Sen, 2009: 135).

Sejak kemerdekaan Indonesia, institusi sensor negara mewujud dalam Badan Sensor Film. Keberadaannya adalah karena negara mempersepsi sebagian besar masyarakat Indonesia harus diarahkan dan dijaga dari berbagai dampak negatif yang mungkin didapatkan dari film. Dalam Kongres Kebudayaan II di Bandung (1952) muncul gagasan bahwa sensor harus berperan sebagai penjaga ketertiban, baik secara etis maupun estetis, ketimbang merefleksikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kebanyakan sensor muncul bukan dikarenakan sebuah film tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam sensor, melainkan sebagai jawaban atas kritik dan respon berbagai kepentingan masyarakat tentang sebuah film. Artinya, institusi sensor bukan hanya tidak independen dari kekuasaan dan kepentingan negara, tapi juga sebagai alat meredam konflik yang mungkin muncul akibat film tersebut (Sen, 2009: 41). Keberadaan sensor ini bukan hanya membatasi kreatifitas sineas dalam memproduksi film, melainkan juga menciptakan kondisi di mana para pembuat film harus bereksperimen untuk menghindari sensor (Sen, 2009: 123).

Dalam konteks produksi film sejarah, sensor membuat genre ini mengalami perkembangan yang stagnan sebab pengetahuan atau pemahaman sejarah yang tumbuh di masyarakat masih bersifat sangat tunggal. Film sejarah akhirnya menjadi sesuatu yang sakral dalam masyarakat film Indonesia. Barangkali hal itulah yang membuat masyarakat Indonesia yakin bahwa film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984) bukanlah film, melainkan sejarah Indonesia itu sendiri. Barangkali. []


Daftar Pustaka

Bisson, Vincent J. (2010). Historical Film Reception: An Ethnographic Focus Beyond Entertainment. Tesis untuk gelar Master of Arts, Universitas Oregon.

Burgoyne, Robert. (2008). The Hollywood Historical Film.  Blackwell Publishing.

Chudori, Leila. (2015). “Dari Gie hingga Tjokroaminoto: Sebuah Diskusi tentang Film Biopic”. Makalah yang disampaikan dalam diskusi, Film Sejarah di Indonesia, di Serambi Salihara, 8 Juli 2015.

Landy, Marcia (ed.). (2001). The Historical Film: History and Memory in Media. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.

Sen, Krishna. (2009). Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Ombak.

van Klinken, Gerry. (2005). “The Battle for History after Suharto” dalam Mary S. Zurbuchen, (ed.), Beginning to Remember: The Past in the Indonesian Present, pp. 233-258. Singapore University Press and University of Washington Press.

White, Hayden. (1998). "Historiography and Historiophoty" dalam The American Historical Review, Vol. 93, No. 5 (Dec., 1988), pp. 1193–1199.

 

Bacaan Terkait
Luqman Abdul Hakim

Juru tulis di blog Gerakanaksara. Suka menulis di bidang sosial-budaya dan sejarah. Sedang iseng-iseng riset tentang film sejarah di Indonesia.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal