Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
13/11/2017
Di Balik Kegilaan Media Terhadap Video Seks
Beredarnya sebuah video seks belakangan marak diperbincangkan dalam media sosial. Media daring berlomba mengutip remah klik dengan pemberitan sonder etika.
13/11/2017
Di Balik Kegilaan Media Terhadap Video Seks
Beredarnya sebuah video seks belakangan marak diperbincangkan dalam media sosial. Media daring berlomba mengutip remah klik dengan pemberitan sonder etika.

Singkat saja: tulisan ini berisi kritik dan kecaman mengenai pemberitaan sebuah rekaman gambar dengan muatan pornografi yang tengah ramai diberitakan media daring dalam dua minggu terakhir. Besar kemungkinan Anda sudah mengetahui kasus ini. Apabila belum, Anda dapat membaca pendapat LBH Masyarakat yang menyikapi kasus ini dengan kritis dan tidak menghakimi di sini.

Namun sebelum memulai, saya hendak menekankan dua hal. Pertama, masalah yang harusnya disorot dari kasus rekaman gambar bermuatan pornografi adalah ia merupakan penyebaran konten privat tanpa persetujuan. Undang-Undang Pornografi tahun 2008 tidak menjerat individu yang membuat konten bermuatan pornografi untuk kepentingan diri sendiri, melainkan yang menyebarkannya. Dalam sejumlah kasus, pihak yang membuat konten pornografi memang dapat menjadi yang menyebarkannya pula, umumnya karena motif balas dendam. Meski demikian, kita perlu menerapkan asas praduga tidak bersalah dengan menempatkan pihak yang membuat konten sebagai korban, bukan pelaku.

Kedua, terdapat dilema dalam menulis artikel ini mengingat setiap informasi, termasuk yang membela korban sekalipun, turut menekankan bahwa kasus ini memang layak diperbincangkan dalam ranah publik. Padahal, identitas dan citra buruk korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan harusnya cepat-cepat dilupakan—apalagi bila terbukti tidak bersalah. Pada akhirnya, keputusan untuk menulis artikel ini didasari pertimbangan bahwa ia sudah sangat ramai dibicarakan oleh media daring dan kerap menjadi konten andalan situs mereka dengan muncul di daftar artikel paling populer. Hal inilah yang membuat artikel ini tidak ditulis dua minggu silam, ketika baru satu-dua media yang memberitakan kasus ini dengan harapan bahwa ia akan luput dari wacana arus utama. Buruknya, ekspektasi ini terbukti salah.

Secara kronologis, media daring arus utama pertama kali memberitakan kasus ini pada tanggal 25 Oktober 2017, di mana semua pemberitaan awal mengenai kasus ini sudah mempertanyakan identitas kedua orang yang berada dalam rekaman gambar tersebut. Di satu sisi, pencarian identitas di media ini seolah bertujuan mengklarifikasi prasangka para pengguna internet yang telah menuduh dua orang sebagai pembuat rekaman tersebut, lengkap dengan nama dan almamater masing-masing. Lebih parah lagi, tuduhan yang belum terbukti ini berhasil mempengaruhi ranah hukum ketika Satreskrim Polres Depok menyatakan akan mencari tahu identitas kedua orang tersebut berdasarkan rujukan pengguna internet tersebut.

Sikap pengguna internet yang main hakim ini jelas problematik karena berpotensi menjadikan dua orang yang tidak bersalah sebagai korban perusakan citra baik yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, apa yang telah tertulis di internet dalam ribuan akun sosial media yang berbeda tentu tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Meski demikian, perlu diakui bahwa perilaku daring ini sangat sulit untuk dikendalikan—apabila tidak mungkin.

Di belantara prasangka ini, media memiliki otoritas karena dianggap melakukan kerja jurnalistik yang lebih kredibel. Sayangnya, pengamatan menunjukkan bahwa media justru menyiram bensin ke api dengan terus-menerus memberitakan kasus ini, dengan membuang semua etika jurnalistik ke luar jendela. Pemantauan LBH Masyarakat menunjukkan bahwa setidaknya 30 media daring mencantumkan nama, almamater, hingga foto kedua orang yang tengah diselidiki tersebut. Selain itu, media menguatkan prasangka publik dengan melaporkan tahap per tahap perkembangan penyelidikan hukum hingga mewawancarai tokoh publik yang mengomentari kasus ini dengan nada yang sangat menghakimi (seperti bahwa “Indonesia tengah darurat moral”).

Tujuan media dalam memberitakan kasus ini secara masif tentu untuk mengambil keuntungan dari keterbacaan berita mereka. Hal ini lumrah, mengingat konten seputar seks memang  memiliki nilai jual yang tinggi. Namun dalam kasus ini, yang dikomodifikasi oleh media bukanlah sekedar seks, melainkan bagaimana cara pengguna internet memandang dan mewacanakan seks dalam jagad daring. Yang pertama kali mencari tahu dan menyimpulkan secara sepihak identitas kedua korban tersebut dalam kasus ini bukanlah media, melainkan pengguna internet. Tidak semua kasus mengenai rekaman gambar bermuatan pornografi yang beredar diberitakan menggunakan nada dan frekuensi yang sama dengan kasus ini. Okezone.com, misalnya, memberitakan kasus serupa mengenai rekaman gambar dengan muatan pornografi di Madura tahun lalu dengan frekuensi yang jauh lebih kecil dan tidak mencantumkan identitas korban. Hal ini terjadi karena tidak ada informasi mengenai identitas korban di internet yang dapat dikomodifikasi oleh media.

Selain itu, obsesi pengguna internet kepada identitas ini juga jelas-jelas didorong oleh sikap misoginis: nyaris semua perbincangan daring ditujukan untuk membongkar identitas pemeran perempuan, bukan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet berbicara dari sudut pandang laki-laki, dimana perempuan menjadi objek seksual yang dihasrati sekaligus dihakimi.

Fenomena ini disebut komodifikasi budaya (commodification of culture), yang menunjukkan bagaimana media mengambil sejumlah aspek dari budaya sehari-hari untuk dimasukkan ke dalam komoditas media itu sendiri (Baran & Davis, 2011). Firman Imaduddin menuliskan bahwa budaya dan pola komunikasi daring tidaklah sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Seringkali, pengguna internet berbicara dengan lebih kasar dan penuh kebencian karena anonimitas dan minimnya konsekuensi akan tindakan mereka. Dalam kasus ini, pengguna internet dapat asal menuduh kedua korban sebagai pembuat rekaman gambar tersebut karena tidak ada pihak otoritas yang menuntut mereka untuk bertanggung jawab atau melakukan verifikasi terlebih dahulu. Terlebih, pengguna internet tidak mempedulikan apakah tuduhan tersebut dapat menimbulkan dampak yang menciderai korban karena adanya kesan impersonal di dunia daring, bahwa semua orang lain melakukan hal yang sama.

Yang dilakukan media daring adalah mengadopsi logika pengguna internet di atas: apabila semua orang sudah terlanjur menyebarkan identitas korban, bukankah media pun tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab? Untuk menyikapi sikap masa bodoh macam ini, kita perlu memperingatkan kembali media daring bahwa dengan memberitakan kasus rekaman gambar ini dengan serampangan, terdapat sejumlah konsekuensi yang akan merugikan institusi media itu sendiri.

Sebagai contoh, semua pemberitaan ini sudah jelas-jelas melanggar ketentuan terkait perlindungan narasumber dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia, khususnya untuk “menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, (Pasal 2f)” serta untuk “menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya (Pasal 9)”. Perlu dicatat bahwa kedua orang yang diperiksa oleh polisi tersebut berstatus sebagai saksi yang memberikan informasi, bukan tersangka. Dengan demikian, mereka merupakan narasumber bagi media yang membutuhkan informasi untuk melaporkan perkembangan kasus tersebut. Mencantumkan foto dan mengulas informasi seputar kehidupan pribadi seperti almamater narasumber tentu mengabaikan pengalaman traumatik mereka sebagai korban perseksusi pengguna internet—hal yang membuat media dapat mendulang klik melalui berita sensasional mereka.

Namun pelanggaran dengan konsekuensi paling berat dari peliputan ini berhubungan dengan Pasal 5 ayat UU Pers mengenai pemberitaan yang wajib mengikuti asas praduga tak bersalah, di mana perusahaan pers dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sejumlah media, seperti medan.tribunnews.com, jawapos.com, serta makassar.tribunnews.com sudah menghakimi narasumber perempuan dengan judul berita yang menempatkan ia sebagai pembuat video tersebut (Sebagai contoh: “Video Panas [nama narasumber perempuan] Heboh, Ketua KP2AM: Ini Kemerosotan Moral). Media lain seperti okezone.com tidak melakukan pelanggaran ini pada judul maupun teks berita, namun pada tagar berita mereka yang tertulis “Video [nama narasumber perempuan]”.

Salah satu faktor yang melanggengkan kekerasan seksual adalah persepsi masyarakat yang tidak sehat mengenai seks itu sendiri. Di satu sisi, kita begitu gesit menghakimi segala bentuk sikap yang terbuka mengenai seks—pada sisi lain, semua pemberitaan di atas menunjukkan bahwa kita jelas tergila-gila dengannya. Di tangan media, ketabuan ini berujung pada sensasionalitas, yang pada gilirannya mengaburkan perbedaan krusial antara pelaku dan korban. []


Daftar Pustaka

Baran, S. J., & Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. Cengage Learning.

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna