Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
26/10/2017
Peluit Anjing Anies Baswedan
Pidato Anies Baswedan dipermasalahkan karena menggunakan kata “pribumi”, yang sesungguhnya adalah taktik retorika politik “peluit anjing”. Kenapa pemilihan kata dan retorika politik tersebut bermasalah?
26/10/2017
Peluit Anjing Anies Baswedan
Pidato Anies Baswedan dipermasalahkan karena menggunakan kata “pribumi”, yang sesungguhnya adalah taktik retorika politik “peluit anjing”. Kenapa pemilihan kata dan retorika politik tersebut bermasalah?

Kita sudah tahu polemik yang menimpa Anies Baswedan karena penggunaan kata pribumi dalam pidato pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagi sejumlah orang, masalah dari penggunaan kata pribumi terletak pada konotasi diskriminatif di baliknya. Etnis yang masuk ke dalam kategori pribumi kerap ditempatkan sebagai “empu sesungguhnya” dari bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu, sejumlah etnis lain yang tidak masuk ke dalam kategori pribumi tersebut tidak dianggap sebagai warga Indonesia “asli” atau “sejati”. Lebih parah lagi, penggunaan kata pribumi tersebut dilakukan setelah Pilkada DKI yang marak konflik identitas dan meningkatnya primordialisme.

Sebaliknya, Anies sendiri mengklarifikasi bahwa ia menggunakan kata pribumi dalam konteks penjajahan era kolonial. Dalam konteks demikian, lawan pribumi bukanlah “penduduk Indonesia non-pribumi”, melainkan penjajah kolonial yang menikmati hasil jerih payah kerja pribumi Indonesia. Benarkah demikian? Mari kita simak kutipan pidato Anies yang dipermasalahkan tersebut:

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini telah saatnya menjadi tuan rumah di Negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura, ‘Itik telor, ayam singerimi’. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonalisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibukota ini.”

Pada kutipan di atas, Anies memang menyinggung kolonialisme. Namun yang ia lakukan lebih dari itu. Dalam kutipan ini, Anies mendefinisikan kepada siapa pidato tersebut ditujukan, yakni kepada “pribumi” yang ia sebut sebagai “kita”. Dalam pengamatan saya, meski ia berbicara mengenai “kepentingan warga Jakarta semua”, Anies tidak pernah merujuk warga Jakarta secara umum ini sebagai “kita”. Kesimpulannya jelas: meski dalam pidatonya ia memang sejumlah kali membicarakan kepentingan seluruh warga Jakarta, ia seakan berbicara dalam sebuah lingkar dimana anggotanya—“kita”—adalah pribumi.

Masalah berikutnya adalah untuk mencari tahu mengapa Anies perlu menyinggung kembali konteks kolonial dimana pribumi “ditindas dan dikalahkan”. Apakah ia memiliki relevansi dengan konteks masa kini? Jawabannya terletak pada pernyataan Anies berikut dalam pidato yang sama:

“Saudara sekalian, kita jadi ingat. Ketika dulu Republik ini mau dibuat, pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang—dan Bung Karno mengatakan demikian. Kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang. Bukan untuk satu golongan. Bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya. Tapi untuk semua!

Karena itu, saudara sekalian, pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan. Tidak boleh untuk untuk kepentingan satu perhimpunan. Tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi. Tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua.”

Dalam kedua paragraf di atas, Anies melanjutkan retorika sebelumnya dengan menjelaskan lebih lanjut mengapa nikmat kemerdekaan terasa jauh bagi para pribumi, yakni karena sumber daya DKI Jakarta (tanah, air, teluk dan pulau) tidak dikelola untuk kepentingan pribumi itu sendiri. Lantas siapa yang menikmati pengelolaan sumber daya tersebut?

Meski sama sekali tidak dinyatakan secara gamblang, melalui pembacaan intertekstual kita dapat menduga bahwa Anies menggunakan imajinasi populer mengenai etnis Tionghoa yang menguasai proses reklamasi pulau di teluk Jakarta. Sejumlah situs berita Islam seperti nahimunkar.org, portal-islam.id, serta islampos.com—yang sangat patut Anda ragukan kredibilitas jurnalistiknya—giat membingkai reklamasi teluk Jakarta sebagai koalisi antara elit Tionghoa domestik dengan pemerintah Tiongkok. Tujuan dari koalisi ini, selain memberi tempat tinggal bagi penduduk Tiongkok karena negara mereka sudah terlalu padat, adalah untuk memberikan Tiongkok kuasa yang lebih besar atas Indonesia.

Ada sejumlah alasan mengapa situs-situs berita Islam ini tolak ukur yang tepat untuk menilai pidato Anies. Baik berita-berita dalam situs seperti Islampos maupun pidato Anies sama-sama berbicara kepada kelompok pribumi; menempatkan “pribumi” sebagai “kita”. Muhamad Heychael menemukan bahwa identitas kepribumian dalam situs-situs tersebut dipertentangkan dengan identitas Tionghoa sebagai “bukan bagian dari kita”. Sebuah cara untuk mengukuhkan sifat liyan dari etnis Tionghoa ini adalah melalui isu reklamasi, dimana kelompok Tionghoa digambarkan mementingkan kesejahteraan etnis mereka sendiri dan masih berafiliasi dengan negara Tiongkok. Sebaliknya, kelompok pribumi—yang, sekali lagi, adalah “empu sesungguhnya” DKI Jakarta dan Indonesia (Heryanto, 2008)—digambarkan sebagai korban egoisme primordial kelompok Tionghoa karena tereksklusi dari kemakmuran tersebut.

Dengan demikian, penggunaan istilah pribumi dalam pidato Anies bukanlah sebuah hal yang netral: ia berkaitan erat dengan dikotomi “pribumi” versus “Tionghoa non-pribumi” yang diimani oleh kelompok tertentu. Namun hal yang lebih problematik adalah upaya Anies untuk mengelabui publik yang lebih luas bahwa penggunaan kata tersebut tidak diskriminatif, yakni dengan menggunakan narasi penjajahan era kolonial.

Dalam komunikasi politik, retorika Anies ini awam disebut “dog whistle politics”. Analoginya, bunyi peluit anjing memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga tidak dapat terdengar oleh manusia dan hanya dapat ditangkap oleh indera pendengaran anjing. Sama halnya, politikus dapat mengeluarkan pernyataan yang secara harafiah bermakna netral, namun sebenarnya memiliki konotasi tersembunyi yang hanya dapat dimengerti oleh kelompok tertentu (Haney-López, 2013).

Umumnya—meski tidak selalu—dog whistle politics digunakan untuk menarik simpati sebuah kelompok spesifik melalui pesan yang diskriminatif atau penuh kebencian. Hanya saja, pesan ini disembunyikan ke dalam kata-kata yang bermakna lebih luas agar sang pengujar tidak dapat dipersekusi. Sekalipun ia ingin menarik dukungan, Anies tentu tidak dapat mengatakan bahwa “Tionghoa menindas kelompok pribumi”—terutama kita ia baru saja terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena itulah ia perlu menggunakan kata-kata lain untuk menyampaikan gagasan yang sama, seperti “pulau” dan “teluk”.

Dalam kasus Anies, dog whistle politics hanya taktik retorika dalam sebuah pidato yang disaksikan secara langsung oleh jumlah orang yang terbatas. Pihak yang paling bertanggung jawab atas penyebaran muatan pidato ini ke khalayak yang lebih luas adalah media—dan lebih mengagetkan lagi, bukan hanya media daring Islam dengan bias rasial yang dibicarakan sebelumnya.  Keberhasilan retorika dog whistle yang dihadirkan Anies dapat dilihat dari cara peliputan media arus utama. Dari detik.com, tempo.co, republika.co.id, okezone.com, kompas.com, hingga cnnindonesia.com, semuanya memberitakan isi pidato Anies secara apa adanya. Lebih parah lagi, semua media ini malah menjadikan bagian pidato Anies mengenai “ketertindasan pribumi di DKI Jakarta” yang penuh pesan rasisme tersembunyi sebagai sorotan pidato tersebut.

Alih-alih menelaah secara kritis konotasi rasial dari seorang pejabat publik, media justru menjadi kendaraan bagi pesan bermasalah yang harusnya tidak mendapat tempat di panggung politik. Kalaupun media sekarang beramai-ramai memberitakan masalah pada pidato tersebut, hal ini baru terjadi setelah pengguna internet meributkan muatan pidato tersebut dan Anies dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pemberitaan yang terlambat ini pun masih jauh dari tajam: kalau tidak berisi klarifikasi Anies, nyaris semua berita lain berisi dan pendapat berbagai pihak—yang dipenuhi komentar normatif—akan pidato tersebut.

Padahal, dog whistle politics tidak hanya membuat pernyataan diskriminatif semakin sulit untuk dikenali--ia juga membuat tindakan diskriminatif semakin sulit untuk dipermasalahkan. Salah satu dampaknya adalah munculnya berita di media "Islam" daring yang balik mempersoalkan kritik terhadap kata pribumi di pidato Anies sebagai serangan terhadap identitas kepribumian itu sendiri.

Selama media masih menjadi juru catat yang pasif, pernyataan diskriminatif yang tersembunyi seperti halnya pidato Anies akan melewati proses editorial begitu saja dan beredar luas di khalayak. Kala politik identitas semakin panas seperti saat ini, kita butuh media untuk semakin kritis dalam menjalankan tugasnya. Namun bisa jadi kita berharap terlalu banyak. []


Daftar Pustaka

Haney-López, Ian (2013) Dog Whistle Politics: How Coded Racial Appeals Have Reinvented Racism & Wrecked the Middle Class. Oxford University Press

Heryanto, Ariel (2008) “Citizenship and Indonesian Ethnic Chinese in post-1998 Films”, in Ariel Heryanto (ed.), Pop Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics. Routledge, Taylor and Francis Group, New York, London, pp. 69-92

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna