Ilustrasi: dokumen sosial media Dwi Hartanto, disunting Remotivi
Ilustrasi: dokumen sosial media Dwi Hartanto, disunting Remotivi
10/10/2017
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Maukah media-media yang dulu ikut mempopulerkan Dwi Hartanto mengakui kesalahan dan meminta maaf?
10/10/2017
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Maukah media-media yang dulu ikut mempopulerkan Dwi Hartanto mengakui kesalahan dan meminta maaf?

Kalau Anda meluangkan waktu membaca berita-berita tentang Dwi Hartanto beberapa hari belakangan, Anda akan melihat bagaimana media-media Indonesia begitu bersemangat menguliti kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Dwi.

Membongkar kasus kebohongan yang dilakukan oleh orang yang mengaku ilmuwan tentu saja penting. Tidak hanya agar publik segera mengetahui kebenaran,tetapi juga agar tidak muncul hal serupa di masa depan. Berbahaya jika seorang ilmuwan yang dalam masyarakat Indonesia termasuk salah satu pembentuk opini publik dibiarkan begitu saja dalam mempromosikan kebohongan.

Namun, sebelum kita bertempik sorak atas “prestasi” media dalam “membongkar” kasus ini, kita mesti sedikit melihat ke belakang untuk melihat mengapa kasus ini bisa muncul. Oh iya, kata “prestasi” dan “membongkar” saya beri tanda kutip karena sebagian besar berita-berita media soal ini menggunakan surat klarifikasi Dwi sebagai sumber utama. Dengan kata lain, dalam konteks berita-berita tersebut, yang membongkar kebohongan Dwi adalah dirinya sendiri.

Bagi Anda yang tidak mengikuti kasus ini, ringkasnya, Dwi Hartanto adalah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah S3 di Belanda. Ia melakukan banyak kebohongan, dari bohong tentang lulusan dan jurusan kuliah, sampai memalsukan prestasinya. Bagaimana ia bisa dengan cepat populer dan bahkan digadang-gadang sebagai penerus BJ Habibie?

Ada peran media di sana. 


Sejauh yang bisa saya lacak, ada beberapa berita awal yang memberitakan tentang “prestasi” Dwi Hartanto. Di antaranya adalah berita di Detik.com tanggal 15 Juni 2015 berjudul “Dari Belanda, Putra Indonesia Sukses Ciptakan Wahana Mutakhir Luar Angkasa”, Okezone.com pada 2 Juli 2015 memuat berita berjudul “Penerima Beasiswa Kominfo Luncurkan Roket Belanda”. Selain itu, Antaranews.com pada 3 Juli 2015 menaikkan berita berjudul “Mahasiswa Indonesia di Belanda Luncurkan Satelit”.

Di tanggal yang sama Tempo.co mengolah berita dari Antara tersebut dengan judul “Mahasiswa Asal Indonesia di Belanda Sukses Orbitkan Satelit” (setelah kebohongan Dwi terbongkar, Tempo.co memberikan keterangan tambahan di bawah berita), lalu pada 1 Agustus 2015 mediaindonesia.com mengunggah berita berjudul“Peluncur Satelit Karya Anak Bangsa”, yang juga tayang di koran Media Indonesia.

Berita-berita tersebut berisi keberhasilan Dwi Hartanto meluncurkan Satellite Launch Vehicle (SLV) dari fasilitas tes roket dan alat tempur (Kementerian Pertahanan) Belanda pada 5 Juni 2015. Berita-berita ini membuat Dwi Hartanto laris diwawancarai media, dan melambungkan namanya selama berbulan-bulan ke depannya.

Klaim bahwa Dwi ditawari pindah kewarganegaraan juga muncul di beberapa berita. Cermati misalnya berita republika.co.id pada 9 Desember 2016 berjudul “Habibie: Saya Ditawarkan Pindah Warga Negara, Tapi Saya Katakan Tidak.” Ia mulai ditempeli embel-embel “The Next Habibie”, dan frase-frase seperti “karya anak bangsa” menghiasi berbagai media sebagai mantra ajaib untuk menyihir publik.

Salah satu media arus utama yang secara khusus mengulas profil Dwi adalah Metro TV. Tidak tanggung-tanggung, profil Dwi ditayangkan dalam dua program utama, Mata Najwa episode 14 November 2016, dan Menjemput Impian episode 4 September 2017. Dalam Menjemput Impian,yang menayangkan wawancara khusus pemimpin redaksi Metro TV Don Bosco Selamun dengan BJ Habibie, profil Dwi disebut secara sekilas.

Dalam program Mata Najwa ia diwawancarai oleh Najwa Shihab dengan mendetail. Jika Anda bandingkan isinya dengan pengakuan Dwi belakangan, hampir sebagian besar omongannya ternyata hanya bohong belaka. Beberapa contoh berita di atas ikut membangun bongkahan kebohongan Dwi. Sayangnya, Dwi berbohong di era yang salah: kebohongannya memang diamplifikasi media arus utama, namun di era media sosial ini kebohongan besar semakin sulit bertahan lama.

Barangkali terdengar ironis, namun dalam konteks ini, sebenarnya kita patut berterima kasih kepada Dwi. Terbongkarnya kebohongan demi kebohongan yang ia lakukan ternyata juga membantu kita memahami borok media di Indonesia. Borok yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, namun selalu diabaikan, dimaklumi, dan enggan dibicarakan.

Saya mencatat beberapa borok tersebut:

Pertama, rendahnya verifikasi. Kalau Anda mengimani Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, tentu akan paham bahwa esensi utama jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Saya hampir yakin tidak ada wartawan yang tidak paham tentang hal ini. Lantas di mana letak verifikasi media yang membiarkan kebohongan Dwi bisa bertahan kurang lebih – kalau melihat berita-berita awal tentang orang ini –  sampai 2 tahun? Ironisnya kebohongan Dwi adalah terkait hal-hal sederhana, misalnya terkait pengakuan lulusan dari universitas di Jepang atau posisinya di kampus di TU Delft, hal yang mudah diverifikasi.

Kedua, komodifikasi berita. Sebagian besar media, baik cetak, daring, maupun televisi, menampilkan pembongkaran kebohongan-kebohongan Dwi dengan penuh semangat. Beberapa media bahkan sudah membawa diskusi terkait kemungkinan bahwa ia mengidap mythomania, gangguan kejiwaan di mana seseorang suka berbohong dan percaya dengan kebohongannya sendiri. Nada berita-berita tersebut menunjukkan bahwa ini adalah giliran media untuk ramai-ramai “mengeroyok” Dwi.

Komodifikasi di sini berkaitan dengan bagaimana media mampu menangkap “mood” publik dan mengkapitalisasinya untuk mendapatkan “klik” alias untung. Ketika isu ini ramai dibicarakan di media sosial, ia menjadi isu seksi untuk diulas lebih jauh, kalau perlu secara sensasional. Yang ironis dalam hal ini adalah: baik ketika Dwi sedang mulai berbohong dan namanya berkibar di mana-mana, maupun ketika kebohongannya terbongkar, yang mendapat untung tetaplah media yang menulis berita-beritanya.

Saya tidak sedang bilang bahwa mencari untung itu salah. Sebaliknya, keuntungan penting untuk menjaga media tetap bertahan hidup. Namun kalau kita berbicara dalam tataran yang lebih normatif, ada kondisi di mana peran media mestinya melampaui sekedar motif ekonomi. Membongkar kebohongan seorang yang mendaku ilmuwan adalah isu penting bagi publik. Dalam konteks ini, upaya tersebut akan terlihat naif (baca: hanya berorientasi keuntungan) ketika tidak dibarengi dengan upaya otokritik, mengingat media juga punya peran dalam peristiwa ini.

Ini membawa pada borok ketiga, keengganan media untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Padahal, ia sudah ikut menyebarkan kabar bohong. Rasanya hal tersebut nyaris tidak ada dalam tradisi jurnalisme di Indonesia. Sudah banyak kejadian di mana media melakukan kesalahan namun enggan mengakui dan minta maaf. Bahkan dalam beberapa kejadian, ketika Dewan Pers sudah memberikan vonis, lembaga tersebut justru diserang.

Dalam hal ini kita bisa belajar dari beberapa media seperti BBC. BBC meminta maaf kepada para pembacanya ketika mereka menulis profil seorang “fotografer perang” yang ternyata merupakan karakter fiksional. Selain melakukan investigasi untuk menyelidiki lebih jauh tentang karakter tersebut, BBC menghapus berita profil tersebut dengan memberikan keterangan bahwa kasus tersebut “akan membantu kami memperkuat prosedur verifikasi”.

Contoh tersebut bisa kita deret lebih panjang lagi. Poinnya, pengakuan dan permintaan maaf tidak akan merendahkan sebuah media. Ia justru penting dalam membangun kepercayaan pembaca, karena ia menunjukkan bahwa tidak akan pernah ada media yang selalu presisi dalam menampilkan fakta. Karena itu, pengakuan dan permintaan maaf adalah bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki kualitas jurnalisme itu sendiri. 

Sebagai penutup, saat ini kita berada dalam alam post-truth di mana kebohongan begitu mudah menyebar dan dipercaya, sementara data dan fakta mudah diabaikan. Dalam kondisi yang demikian kacau balau, saya percaya bahwa media punya peran penting. Khususnya, dalam menampilkan fakta-fakta yang akurat sehingga publik tidak semakin terseret ke dalam belantara berita-berita palsu dan hoax. Masalahnya, apakah media mau membantu menyelesaikan masalah, atau justru tetap ingin menjadi bagian dari masalah? []

Bacaan Terkait
Wisnu Prasetya Utomo

Wisnu Prasetya Utomo. Penulis buku Suara Pers Suara Siapa? (2016), dan Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan (2013) yang diangkat dari skripsinya. Saat ini, peneliti Remotivi dan penyunting buku Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru (2015) ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris.

Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming