Ilustrasi: W. Sutarto/Foto Antara, via Lontar Foundation
Ilustrasi: W. Sutarto/Foto Antara, via Lontar Foundation
08/10/2017
Menunggu Masa Lalu Berlalu: Memori Kolektif mengenai PKI dan Komunisme
PKI dan komunisme adalah topik tahunan publik Indonesia tiap akhir September. Bagaimanakah media baru mempengaruhi ingatan serta pembicaraan kita tentang peristiwa itu?
08/10/2017
Menunggu Masa Lalu Berlalu: Memori Kolektif mengenai PKI dan Komunisme
PKI dan komunisme adalah topik tahunan publik Indonesia tiap akhir September. Bagaimanakah media baru mempengaruhi ingatan serta pembicaraan kita tentang peristiwa itu?

Bulan September kemarin, selayaknya September pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Indonesia setidaknya mempunyai satu item wajib yang mengisi diskusi publik, yaitu isu PKI. Sorotan tahun ini adalah demo di YLBHI, Aksi 299, dan nonton bareng film Pengkhianatan G-30-S/PKI yang disiarkan oleh TV One. Perbincangan anual kita ini mempunyai akar kejadian 52 tahun yang lalu, yang banyak dikenal dengan istilah Gerakan 30 September.

Terdapat beberapa versi mengenai apa yang terjadi pada kala itu, namun versi yang dominan adalah bahwa PKI mendalangi pemberontakan yang dimulai dengan menculik dan membunuh tujuh petinggi militer dan membuang jasadnya ke Lubang Buaya. Versi ini menjadi narasi resmi Orde Baru, rezim yang berkuasa setelah jatuhnya Soekarno dan pemberangusan PKI. Narasi ini mempromosikan mitos bahwa komunisme secara alamiah bersifat licik dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan (Goodfellow, 2003).

Beberapa akademisi, seperti Budiawan (2004), berpendapat bahwa efek dari sirkulasi wacana antikomunis dalam masyarakat melahirkan memori kolektif. Konsep “memori kolektif” merujuk pada representasi masa lalu suatu kelompok yang memberikan substansi mengenai identitas kelompok dan kondisinya saat ini, serta menentukan cara pandang mereka mengenai masa depan (Misztal, 2003). Memori kolektif dapat dikonstruksikan dan diturunkan ke generasi berikutnya dalam kelompok. Oleh karena itulah, Orde Baru menubuhkan narasi antikomunis dalam berbagai institusi dan produk kebudayaan, seperti Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, film Pengkhianatan G-30-S/PKI, penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, pembangunan Monumen Pancasila Sakti dan Museum Lubang Buaya, hingga materi pelajaran di sekolah.

Tindakan merawat ingatan ini tentu bukan sekadar “mengingat sejarah” sebagaimana pesan “jas merah” (jangan sekali-kali melupakan sejarah) Soekarno. Tindakan ini produktif bagi rezim setidaknya dalam dua hal. Pertama, sebagai justifikasi. Melalui narasi resmi, rezim mempersepsikan diri sebagai pihak yang menjadi korban kekejaman PKI dan identitas ini digunakan sebagai dalil pembenaran sikap antikomunis mereka (Budiawan, 2004). Terdapat persepsi akan “diri” (self) dan negasinya, yaitu “liyan” (other). Diri adalah “kami” yang beragama dan menjadi korban. Liyan adalah “mereka” yang komunis, ateis, dan penghianat. Oposisi ini berguna bagi rezim karena, tulis John Roosa (2008), “dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim Suharto, G-30-S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga kekerasan massal terhadap siapa pun yang terkait dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat”.

Kedua, ingatan kolektif ini merupakan alat kontrol yang sangat efisien. Tindak Orde Baru dalam merawat ingatan tentang September 1965 dalam bentuk film, museum dan monumen, adalah investasi politik dan kebudayaan yang sangat besar, dan memang berbuah manis bagi rezim. Majalah Tempo sempat membuat survei mengenai ancaman dalam negeri terbesar di Indonesia, dan hasilnya, kebangkitan komunis menduduki peringkat teratas (data diambil dari Heryanto, 2005). Survei ini dilakukan pada 1984 dan 1985, dua dekade setelah PKI diberantas, dan tak jauh dari peluncuran film Pemberontakan G-30S/PKI (1984).

Bahkan setelah Orde Baru jatuh, survei majalah Tempo atas 1.101 anak sekolah di Jakarta, Surabaya, dan Medan pada 2000 menunjukkan betapa kuatnya konstruksi ingatan Orde Baru ini. Sebanyak 90% dari responden mengetahui Gerakan 30 September dari buku sekolah dan film Pengkhianatan G-30-S/PKI. Narasi resmi dipercayai oleh 78% siswa dan sebanyak 69% siswa mempunyai opini bahwa komunisme adalah sebuah dogma anti agama (data diambil dari Ariel Heryanto, 2005).

Dengan terus dirawatnya ingatan ini, “Komunis” atau “PKI” menjadi “penanda kosong yang terlepas dari rujukan historisnya” (Heryanto, 2005)—yakni PKI yang sebenarnya, karena telah ditumpas. Lebih jauh lagi, istilah “komunis” menjadi sebuah senjata yang bisa digunakan sebagai alat intimidasi. Label “komunis” bisa mendarat pada apapun dan siapapun.

Narasi Baru dalam Ingatan 1965

Setelah kejatuhan Suharto, elemen-elemen Orde Baru tidak lagi terpadu dan sedominan seperti sebelumnya. Kekuatan-kekuatan politik lain pun muncul dan membentuk konstelasi politik baru (Heryanto, 2008). Terdapat beberapa regulasi yang mempengaruhi dinamika sosial-politik pasca Orde Baru, terutama untuk meruntuhkan pemerintahan otoriter yang telah dipelihara selama 32 tahun. Upaya-upaya ini di antara lain adalah penghapusan UU Anti Subversi, pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, pembubaran Departemen Penerangan, dan penghentian ritual tahunan menonton film Pengkhianatan G-30-S/PKI. Bersamaan dengan perubahan tatanan ini, narasi alternatif mengenai peristiwa 1965 yang selama ini direpresi dapat masuk dan diakses publik secara lebih leluasa.

Pada April 1999, para eks-tapol membentuk Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66 (YPKP 65) yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan membersihkan nama mereka dari stigmasisasi. YPKP 65 melakukan penelitian di berbagai daerah terkait pembunuhan massal dan kuburan-kuburannya, pemenjaraan paksa, dan kesaksian penyintas. YPKP 65 adalah salah satu kekuatan akar rumput pertama yang menantang narasi resmi pemerintah dengan menarasikan Peristiwa 1965 dari sudut pandang eks-tapol.

Selain YPKP 65, narasi alternatif yang memakai sudut pandang di luar milik negara mulai banyak bermunculan, dalam berbagai medium. Dalam bentuk literatur, terdapat misalnya, Memoar Pulau Buru (2004) karya Hersri Setiawan, Kisah-Kisah dari Tanah Merah (2009) karya Tri Ramidjo, dan Tahun yang Tak Pernah Berakhir (2004) oleh John Roosa, Ayu Ratih, Hilman Farid (ed.). Dalam bentuk film, Jagal (2012) dan Senyap (2014) karya Joshua Oppenheimer mulai sering jadi perbincangan publik. terdapat pula Pulau Buru Tanah Air Beta (2016) besutan Rahung Nasution atau Jembatan Bacem (2014) garapan Yayan Wiludiharto.

Internet dan media baru punya andil besar dalam pembentukan ingatan tandingan tentang peristiwa 1965. Dalam era Orde Baru, proses penubuhan memori kolektif dalam bentuk-bentuk kebudayaan sepenuhnya ditentukan oleh kelompok elit. Negara adalah “narator” ingatan, sementara publik hanya “pembaca” narasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh kontrol negara dalam memproduksi artefak-artefak kebudayaan. Pada era Orde Baru, negara punya instrumen kekuasaan untuk menciptakan museum dan monumen, mendanai film berbudget besar, mengontrol produksi dan distribusi media, hingga menentukan kurikulum sekolah. Instrumen-instrumen ini tidak bisa bekerja, atau setidaknya tidak efektif dalam, ruang diskursif yang diciptakan oleh media baru.

Dalam perkembangannya, teknologi media baru menghasilkan budaya interaksi yang lebih demokratis. Produksi wacana tidak lagi terpusat dalam institusi media atau pemerintahan, melainkan dipercakapkan oleh simpul-simpul komunitas daring yang tidak harus saling berinteraksi dalam dunia luring. Media sosial tidak hanya terbuka bagi semua orang dalam hal aksesibilitas, namun juga dalam hal negosiasi makna (Bartoletti, 2011). Narasi dominan bisa dipertanyakan, dan alternatif bisa bekembang subur.

Dalam pengamatan saya, memori tandingan bekerja terutama melalui demistifikasi ingatan dominan. Hal ini terjadi setidaknya dalam tiga bentuk, yakni membantah mitos dengan kajian akademis, memparodikan narasi resmi dalam bentuk meme, dan menghadirkan narasi alternatif. Selain itu saya menemukan bahwa terdapat penekanan pada kejadian spesifik yang tidak muncul dalam memori dominan, yakni pembunuhan massal. Memori dominan abai, jika tidak menyangkal, mengenai kejadian ini. Mengakui pembunuhan massal, dan mengakui bahwa yang dibunuh adalah saudara sesama, akan mencederai klaim moral memori dominan sebagai korban dan meruntuhkan justifikasi pemberangusan dari pihak yang diliyankan.

Penggunaan media baru juga berarti transfer ingatan terjadi di antara pengguna media tersebut, yang kebanyakan berasal dari kalangan muda. Dengan demikian, budaya internet pun punya andil pada bagaimana ingatan tandingan diperbincangkan. Akun Ingat65 bisa menjadi teropong dalam melihat hal ini. Akun tersebut adalah inisiatif akar rumput untuk menghimpun ingatan kolektif melalui cerita pengalaman pribadi mengenai periode (atau wacana tentang periode) 1965. Ingat65 menggunakan berbagai macam platform, di antaranya Medium (sebagai platform utama untuk bercerita), Facebook, Twitter, dan Youtube (tiga terakhir untuk promosi, kampanye, dan interaksi atau keterlibatan sehari-hari).

Dengan slogan “Ceritamu, Ceritamu, Cerita Kita tentang 65”, Ingat65 berupaya mengajak generasi pasca-1965 untuk berbagi cerita. Karena tidak menyaksikan langsung peritiwa 30 September, anak muda dapat memberikan jarak dalam memahami peristiwa tersebut, misalnya dengan menyatakan, “menolak warisan, warisan trauma dan dogma”. Pernyataan ini merujuk baik pada warisan trauma yang diderita oleh anggota, simpatisan, atau yang dituduh PKI, ataupun warisan dogma dan propaganda Orde Baru tentang PKI.

Perebutan dan Kebuntuan Ingatan

Wacana hak asasi manusia adalah salah satu wacana dominan dalam pembentukan ingatan tandingan. Lepasnya Indonesia dari rezim otoriter Orde Baru menuntun pada berkembangnya nilai-nilai HAM dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Melalui wacana HAM, kelompok yang mulanya dipinggirkan oleh narasi resmi bisa menuntut kesetaraan, salah satunya dengan memberikan penekanan dan sorotan pada pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI dan melihatnya sebagai pelanggaran HAM berat. Narasi utamanya adalah negara bertanggung jawab atas kejadian 52 tahun silam tersebut. Contoh dari produk wacana ini adalah putusan final International People’s Tribunal 1965 yang memvonis negara bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda, dan genosida (IPT 1965 Foundation, 2016).

Dua wacana yang saya identifikasikan, yakni wacana antikomunis dan wacana HAM, masing-masing mempunyai narasi yang berbeda dari peristiwa yang sama. Narasi antikomunis bersandar pada wacana mengenai mengenai pengkhianatan bangsa, sementara narasi HAM bersandar pada wacana mengenai pelanggaran HAM berat. Perbedaan konsepsi masa lalu ini dapat menuntun ke kondisi mnemonic standoff, atau kebuntuan ingatan, yakni kondisi di mana terdapat oposisi kaku yang tidak bisa dinegosiasikan antara dua kelompok pengingat atau lebih, yang memiliki konstruksi memori kolektif yang berbeda mengenai suatu kejadian di masa lalu  (Wertsch, 2008).

Dalam pandangan saya, kondisi tersebut adalah salah satu faktor sulitnya bangsa Indonesia untuk rekonsiliasi. Selama kebuntuan ingatan masih ada dalam cara masyarakat melihat dan mengonsepsikan masa lalu, diskusi dua arah akan sangat susah untuk mencapai titik temu karena kedua belah pihak tidak sedang membicarakan hal yang sama. Masing-masing pihak akan lebih sibuk mengedepankan narasi yang mereka percayai daripada memikirkan cara untuk saling memahami.

Dalam hal ini, teknologi baru dan internet hadir sebagai pisau bermata dua. Teknologi ini memang memberi ruang serta memungkinkan berkembangnya ingatan tandingan mengenai peristiwa 1965, namun ia juga menegangkan kebuntuan ingatan. Algoritma media sosial dan mesin peramban seperti Google menyimpan dan mempelajari pola interaksi dan pencarian kita di internet. Pada satu sisi, ini berguna bagi konsumen karena media sosial dan mesin peramban akan memberi hasil pencarian atau menampilkan news feed yang sesuai dengan minat dan kecenderungan kita. Namun, dalam hal ingatan tentang 1965, yang tercipta adalah bilik gema (echo chamber). Apabila seseorang sering mencari soal “komunis ateis” di Google atau memberi komentar atau like di Facebook pada artikel antikomunis, maka algoritma situs-situs tersebut akan dan memenuhi hasil pencarian dan news feed-nya dengan informasi senada. Akibatnya diskusi dan rekonsiliasi ingatan secara kultural dan sosial tidak dimungkinkan untuk terjadi, dan masing-masing kelompok pengingat makin mengeras dengan keyakinannya sendiri.

Berbeda dari era Orde Baru yang merepresi narasi yang tidak sesuai rezim melalui paksaan eksternal bedil dan penjara, tantangan terbesar bagi terciptanya ingatan kolektif baru tentang 1965 hari ini adalah teknologi dan informasi yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. []


Pustaka

Assmann, J. (1995). “Collective Memory and Cultural Identiy”. dalam New German Critique, 65:125-133.

Bartoletti, R. (2011). “Memory and social media: New Forms of Remembering and Forgetting”, dalam “Learning form Memory: Body, Memory and Technology in a Globalizing World”, ed. B. Pirani. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Budiawan.  (2004). Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto. Jakarta: ELSAM.

Goodfellow, R. (2003). Sing Wis, Ya Wis: What is Past is Past. Forgetting What It was to Remembering the Indonesian Killings of 1965. Disertasi, University of Wollongong.

Heryanto, Ariel (2005), State Terrorism and Political Identity in Indonesia. New York: Routledge

Heryanto, Ariel (ed). (2008). Popular culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics. New York: Routledge.

IPT 1965 Foundation. (2016). Final report of the IPT 1965. Den Haag – Jakarta: IPT 1965 Foundation.

Misztal, B. (2003). Theories of Social Remembering. Philadelphia: Open University Press.

Roosa, J. (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.

Wertsch, J. (2008). “A clash of Deep Memories”. Dalam Profession, 46-53.

 

Bacaan Terkait
Fian Kurniawan

Baru lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi UI. Meminati literatur serta kajian media dan budaya. Tidak terlalu tampan, tapi enak diajak ngobrol. 

Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming