19/09/2017
Apakah Pengisi Acara Televisi Layak Diberi Sanksi?
RUU Penyiaran terbaru memberi wewenang kepada KPI menghukum pengisi acara televisi untuk memperbaiki kualitas tayangan. Langkah tepat atau solusi asal?
19/09/2017
Apakah Pengisi Acara Televisi Layak Diberi Sanksi?
RUU Penyiaran terbaru memberi wewenang kepada KPI menghukum pengisi acara televisi untuk memperbaiki kualitas tayangan. Langkah tepat atau solusi asal?

Sama halnya dengan Monas yang menjadi representasi atas Jakarta, para pemeran televisi adalah representasi paling mudah untuk segala bentuk kepandiran industri televisi kita. Mereka memerankan dengan buruk tokoh cerita yang ditulis dengan buruk di dalam sebuah tayangan yang, yah, buruk. Hanya saja, kita jarang bertanya apakah mereka mendapatkan pendidikan bermain peran yang buruk, digaji dengan buruk, atau hanya mengikuti tuntutan bekerja di dalam sebuah industri yang memang sudah buruk dari awal. Dengan terlalu menyalahkan para pemeran televisi, kita lupa bahwa televisi merupakan industri besar yang mengejar keuntungan dengan habis-habisan, menghamba pada tuntutan rating.

Gawatnya, kita juga dapat melupakan bahwa para pemeran televisi dipekerjakan dan digaji oleh industri televisi. Dengan kata lain, televisi-lah yang bertanggung jawab atas tingkah laku para pemeran, bukan sebaliknya. Namun televisi selalu dapat melemparkan kesalahan yang mereka lakukan kepada para pemeran yang lebih mudah diingat penonton. Sebagai contoh, almarhum Olga Syahputra pernah meminta maaf sambil menangis tersedu-sedu di siaran langsung ”Pesbukers” (ANTV) atas lawakan menyinggung yang ia keluarkan berkali-kali. Ia mengakui kelemahannya sebagai manusia yang ”dapat berbuat salah” dan meyakinkan bahwa ia dan rekan-rekannya hanya ingin menghibur dengan tulus.

Sentimen yang dibangun dari awal adalah kesalahan ada pada Olga atau pemeran lainnya, dan bukan stasiun televisi. Akibatnya, kita cenderung berpikir bahwa solusi terbaik untuk membenahi kualitas tayangan adalah dengan menindak tegas para pemeran. Dampak dari sentimen ini adalah sebuah ayat yang memungkinkan KPI untuk melarang pemeran yang bermasalah untuk tampil. Ayat itu muncul dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang dirancang Badan Legislasi (Baleg). Bunyi ayat itu adalah sebagai berikut:

Pengisi Siaran yang melanggar SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi oleh KPI berupa:

a. teguran; dan/atau

b. pelarangan tampil.” – Pasal 66 ayat 2

Kewenangan baru ini memang membuat KPI seolah terlihat tegas, namun ia jelas menghukum pihak yang salah. Prinsip dasarnya, yang menjadi sasaran dari sanksi KPI adalah stasiun televisi. Sebagai contoh, apabila ”Pesbukers”dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara, yang harus menanggung kerugian ini adalah stasiun televisi: ANTV harus mencari atau membuat acara lain untuk mengisi waktu tayangan yang bolong, atau mengatur kembali kontrak dengan para pengiklan yang sudah membayar untuk slot di ”Pesbukers”.

Untuk membela diri, televisi sering kali bersikap apologis dengan menjelaskan bahwa lawakan Olga sangat spontan dan tidak dapat benar-benar dikendalikan. Terhadap alasan semacam ini, kita perlu tegas berkata bahwa itu urusan mereka sendiri. Mereka dapat menentukan mekanisme pembelajaran yang dirasa paling tepat untuk Olga atau memberhentikan kontraknya sekaligus—kalau tidak mau menerima konsekuensi dijatuhkan sanksi berkali-kali. Sikap ini justru menuntut stasiun televisi untuk belajar bersikap dewasa dalam aktivitas komersial mereka.

Bukan cuma bermasalah pada ayat barusan, draf RUU Penyiaran Baleg ini juga bermasalah pada bagian yang lain. Ayat berikut memungkinkan KPI untuk mengintervensi lebih jauh produksi tayangan:

Pelanggaran atas SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 (dapat) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:

d. pengaturan penggantian judul dan /atau alur cerita;” – Pasal 66 ayat 1d

Dengan mengatur penggantian judul dan alur cerita, KPI berpotensi untuk mengancam kebebasan kreatif pekerja televisi.  Dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, wewenang KPI adalah untuk menindak apabila televisi melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan untuk menayangkan iklan rokok pada waktu tertentu. Selama bergerak dalam koridor yang ditentukan, pekerja televisi bebas untuk merancang tayangan sesuai visi kreatif mereka.

Meski ”visi kreatif pekerja televisi” terdengar sangat sarkastik (memangnya yang mereka lakukan selama ini bisa disebut kreatif?), ia tetap penting untuk dipertahankan. Sebagai contoh, wewenang ini berisiko yang memungkinkan komisioner KPI memasukkan asumsi dan kesukaan pribadi mereka. Ambil contohsebuah sinetron yang dikenai sanksi karena menayangkan perkelahian fisik geng motor. Ada berbagai opsi yang dapat diambil para pembuatnya: mereka dapat mengeksplorasi cara-cara lain bagi para tokoh untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, ataupun ”mengisyaratkan” bahwa perkelahian telah terjadi tanpa menunjukkan adegan kekerasan (seperti menunjukkan para anggota geng yang babak belur). Masalah timbul ketika komisioner KPI ”menyarankan” untuk menghilangkan sama sekali geng dalam sinetron tersebut karena ketidaksukaan pribadi.

Memang, para perancang tayangan dapat menolak atau menegosiasikan rekomendasi tersebut. Namun tentu ada ketimpangan kuasa karena KPI dapat menghukum televisi (yang mudah sekali untuk melimpahkan kesalahan ke pekerja mereka), tapi tidak sebaliknya.

Kita mungkin berpikir bahwa segala upaya yang telah dilakukan KPI selama ini tidak berujung kepada peningkatan kualitas yang diharapkan, sehingga intervensi lebih jauh mau tidak mau dibutuhkan. Namun ketika kita menolak kedua solusi dalam draf Baleg ini, opsi apa lagi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas tayangan televisi?

Mengapa Tayangan Televisi Buruk?

Di atas segalanya, yang perlu dicatat adalah KPI sebenarnya memiliki mekanisme untuk membuat stasiun televisi kapok untuk mengulangi kesalahannya. Setiap kali KPI menjatuhkan sanksi, mereka menyatakan dengan jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh televisi. Dengan ini, televisi dapat mempelajari kesalahan yang mereka lakukan dengan mudah. Alasan kenapa mekanisme ini tidak membawa perubahan yang berarti adalah karena selama ini KPI gagal menjalankannya. Sebagai contoh, sepanjang 2015, 7 dari 8 tayangan yang seharusnya dikenai sanksi Penghentian Sementara malah diberi sanksi yang lebih ringan oleh KPI (Lazarus & Eriviany, 2016). Jelas saja mekanisme ini mandul.

Untuk benar-benar meningkatkan kualitas tayangan televisi, hal paling utama adalah mencari tahu kenapa mereka begitu buruk. Sebagai contoh, perbincangan Viriya P. Singgih dengan berbagai pelaku teater nasional menyimpulkan bahwa pemain sinetron Indonesia tidak memiliki kualitas akting yang mumpuni. Umumnya mereka dipilih karena dianggap memiliki paras yang baik, dan dipaksa belajar akting secara otodidak. Hasilnya jauh lebih sering dibawah standar: penguasaan blokingyang buruk, tempo yang berantakan, serta kesulitan menguasai dialog-dialog panjang.

Menurut Viriya, kualitas pemeran sinetron tidak selalu medioker seperti halnya saat ini. Pada akhir milenium lalu, kualitas pemeran sinetron jauh lebih mumpuni karena mereka memiliki latar belakang teater dan bekal akting yang cukup. Eksodus para pemain teater ke layar kaca ini mengakibatkan krisis regenerasi di dunia teater itu sendiri. Pencari bakat pun mulai lebih memilih mencari talent dengan tampang yang menarik meski harus susah-payah berpura-pura sanggup bermain peran.

Buruknya kualitas bermain peran ini baru satu alasan. Faktor lain adalah pola kerja stripping di mana dua sampai tiga episode sinetron bisa direkam sekaligus dalam satu hari. Salah satu akibatnya adalah kualitas naskah yang buruk karena dibuat terburu-buru.

Semua problem-problem tadi harus dipahami sebagai konsekuensi dari struktur industri televisi itu sendiri. Karena itu solusinya tidak bisa ditempuh dengan cara instan seperti mengganti judul atau alur tayangan.

Apabila kita memang serius memperbaiki kualitas tayangan televisi, maka yang perlu dilakukan adalah merombak struktur industri itu sendiri. Yang memiliki kuasa untuk melakukan ini bukan KPI, namun DPR dan Baleg sendiri sebagai pihak legislatif negara. Sebagai contoh, mereka dapat meregulasi rumah produksi secara lebih ketat dengan menyatakan bahwa sinetron maupun FTV tidak boleh diproduksi secara stripping. Bekerjasama denganstakeholder terkait, legislatif juga dapat mengatur pemberian insentif kepada kelompok teater di Indonesia sehingga dapat menghidupi anggota mereka dan memastikan regenerasi pemain peran berkualitas baik.

Sebenarnya, semua perombakan ini dapat dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran yang dirancang oleh Baleg. Alih-alih, Baleg justru menumbalkan pekerja televisi sebagai kambing hitam dari seluruh carut-marut pertelevisian Indonesia.Selain publik, merekalah korban langsung dari draf buruk yang hanya mencari jalan keluar mudah ini. []


Daftar Pustaka

Lazarus & Eriviany (2016). Rambu-Rambu Ambigu: Kritik Terhadap Penerapan Sanksi KPI Sepanjang Tahun 2015. Remotivi

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Kebhinekaan ala Televisi