Ilustrasi: Ilya, "Silence" - CC-BY-SA (tinyurl.com/ybfom8t2)
Ilustrasi: Ilya, "Silence" - CC-BY-SA (tinyurl.com/ybfom8t2)
14/09/2017
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Dilaporkannya Dandhy atas tuduhan ujaran kebencian menunjukkan ada yang salah dalam pemahaman kita mengenai ujaran kebencian itu sendiri.
14/09/2017
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Dilaporkannya Dandhy atas tuduhan ujaran kebencian menunjukkan ada yang salah dalam pemahaman kita mengenai ujaran kebencian itu sendiri.

Sebuah pesan mendarat di ponsel saya. Isinya undangan bagi wartawan untuk meliput dilaporkannya Dandhy Dwi Laksono ke kepolisian. Sepotong nama tertera di akhir pesan itu: Abdi Edison, Ketua Repdem Jatim.

Adegan berikutnya adalah seperti yang kita sama-sama saksikan di media korporasi: Dandhy dipolisikan dengan tudingan menyebarkan ujaran kebencian karena menulis status di akun Facebook-nya. Ia menulis bahwa baik Aung San Suu Kyi maupun Megawati Soekarnoputri sama-sama menjadi “ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi”, tapi, “tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Sementara Suu Kyi ditaruh dalam konteks diamnya ia dalam kejahatan genosida atas orang Rohingya di Myanmar, Dandhy menaruh Megawati dalam konteks agresi militer terhadap orang Aceh dan Papua yang dilangsungkan pada masa kepresidenannya. Statusnya inilah yang dianggap telah “menghina dan menebarkan kebencian kepada Megawati”.

Dandhy adalah seorang wartawan, aktivis Aliansi Jurnalis Independen, dan pemilik rumah produksi WatchDoc. Pelapornya, Relawan Perjuangan Demokrasi Jawa Timur (Repdem Jatim), adalah organisasi sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati.

Dandhy bukan orang pertama yang dipolisikan karena menyampaikan pendapat. Menurut catatan SAFEnet, setidaknya ada 215 orang[1] di Indonesia yang pernah dijerat oleh pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sejak 2008. Mereka yang dilaporkan mayoritas berlatar belakang aktivis. Dandhy merupakan aktivis ke-35 yang kemerdekaan berpikirnya hendak dirampas melalui jalur hukum. Meski belum jelas produk hukum yang akan digunakan, insiden pelaporan ini jelas memperburuk iklim demokrasi dan kebebasan berbicara di Indonesia.

Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan betapa gagapnya kita pada budaya dialog dan perdebatan rasional, yang juga mencerminkan semangat anti-intelektualisme. Kegagapan itu dipertontonkan dengan pongah, terutama oleh kalangan elit. Data SAFEnet menunjukan bahwa mayoritas dari para pelapor adalah aparatur negara. Ada sejenis kepengecutan yang menulang dalam habitat para elit tersebut untuk menghadapi kritisisme warga. Sebab, pesan yang ingin ditebar sejatinya ini: “kritis berpendapat, penjara kau dapat”.[2]

Kasus Dandhy adalah bentuk lebih lanjut dari budaya anti-intelektualisme ini. Penandanya adalah argumen yang dipercakapkan: ujaran kebencian. Kalau dulu kepengecutan seperti itu lazim menggunakan pasal pencemaran nama baik, kini pasal ujaran kebencianlah yang dipakai. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa tren penggunaan pasal ini diprediksi akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sejauh ini ada tiga produk hukum di Indonesia yang memuat pasal ujaran kebencian, dengan definisinya sendiri-sendiri: KUHP, UU Penghapusan Diskriminasi, dan UU ITE.

Ujaran kebencian adalah kegiatan mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap satu kelompok masyarakat. Sebenarnya, diakuinya argumen dan pasal ujaran kebencian di Indonesia adalah suatu kemajuan. Pasal ini seharusnya bisa mengenalkan publik pada konsep diskriminasi individu dan kelompok berdasarkan atribut sosialnya: agama, etnis, gender, difabilitas, sampai kewarganegaraan. Sederhananya, pasal ini mestinya bisa mendidik orang untuk tidak membeda-bedakan pihak lain hanya karena identitasnya. Warga perlu belajar bahwa argumen “sebab kalian Malaysia”, “karena mereka perempuan”, atau “soalnya ia bercadar” tidak bisa dibenarkan untuk mempersoalkan seseorang atau kelompok. Pelarangan ujaran kebencian diperlukan karena hal itu bisa menghasut dan menggerakkan khalayak luas untuk mendiskriminasi suatu kelompok yang berpotensi mewujud pada tindakan kekerasan.

Yang jadi masalah, konsep ujaran kebencian ini dipahami dengan keliru. Penggunaan pasal ujaran kebencian pada kasus Dandhy adalah contoh kengawuran yang sempurna. Dandhy tidak sedang mempromosikan kebencian kepada Megawati karena ia perempuan, atau Islam, atau Jawa, atau identitas lainnya. Yang Dandhy promosikan adalah berpikir kritis lewat aktivitas menulis kritik berbasis data terhadap kebijakan politik di era Megawati.

Makna ujaran kebencian di Indonesia telah tercemar, bukan saja pada kasus ini, tapi juga pada kasus-kasus sebelumnya. Pencemaran makna tersebut terjadi dalam proses diskursif[3] yang brutal, yang berlangsung terutama di media korporasi dan media sosial. Pada konteks inilah, lewat pemberitaan media korporasi atas kasus Dandhy, artikel ini ingin menunjukkan sedikit dari problem tersebut.

Konstruksi makna atas pesan dan peristiwa yang termediasi

Mari mundur ke peristiwa mula: sebuah undangan meliput pelaporan Dandhy disebar ke jaringan wartawan. Apa yang bisa dipahami dari sini? Adanya kebutuhan si pelapor untuk memakai media korporasi sebagai panggungnya berlaga. Ia bisa saja melaporkan Dandhy ke polisi dalam senyap, dan membiarkan proses hukum terjadi tanpa terpantau media. Tapi Abdi Edison dari Repdem melakukan sebaliknya. Artinya, ia berharap media menjadi amplifer bagi agenda percakapannya. Media diharapkan menyebarkan pesan “kritis berpendapat, penjara kau dapat” dengan lebih luas. Harapan itu ditunaikan media dengan sempurna.

Beberapa media daring, misalnya Detik.com dan Merdeka.com, menulis berita pemolisian tersebut persis dengan bingkai yang diinginkan si pelapor: Dandhy dipolisikan karena membandingkan/menyamakan Suu Kyi dengan Megawati. Stop. Titik.

Dandhy memang membandingkan keduanya, tapi tulisannya tidak bisa disimpulkan sebatas itu. Sayangnya, kedua berita tersebut gagal menyuguhkan kompleksitas isi tulisan tersebut dan hanya menonjolkan peristiwa pelaporan ke polisi. Penulisan beritanya pun didominasi oleh frasa yang dipakai oleh si pelapor (periksa siaran persnya Repdem pada gambar terlampir).

Pemakaian sudut pandang si pelapor secara mentah-mentah memperlihatkan bahwa media sedang bertindak sebagai “juru catat” yang lugu. Disiplin verifikasi jurnalistik seharusnya tidak hanya dilakukan dalam konteks memeriksa kebenaran data, tapi juga kebenaran klaim. Meski dalam alam digital hari ini informasi semakin mudah didapat siapapun, tugas media tidak lantas berkurang, melainkan justru bertambah (Kovach dan Rosenstiel, 2011). Ia harus membantu warga dalam menyeleksi informasi apa yang patut dibaca di antara gunungan informasi yang tidak semuanya bernilai, menginterpretasikan data sehingga menerbitkan makna yang bertujuan mengemansipasi posisi warga, serta membedah klaim-klaim yang secara sosial-kultural menopang penindasan, diskriminasi, dan kekuasaan yang lalim.  

Kesetiaan media pada peran “juru catat” ini berpotensi mengonstruksi makna yang keliru tentang sebuah peristiwa. Berita di Detik.com barusan, misalnya, menimbulkan makna bahwa seakan kritik terhadap kekuasaan adalah tabu dan pengritik sudah sepantasnya dipolisikan. Ini terlihat dari reaksi 69% pembaca yang menyatakan senang terhadap berita tersebut. Pun tidak sedikit pula yang menyatakan dukungannya atas pelaporan tersebut.[4]

Namun kemudian, yang lebih substansial di sini adalah diberikannya keleluasaan buat si pelapor untuk mengonstruksi makna “ujaran kebencian” berdasarkan versinya sendiri--versi bajakannya. Diobralnya frasa “ujaran kebencian” di berbagai pemberitaan tidaklah pernah dipersoalkan. Sejauh ini tak ada berita yang berusaha menggugat penggunaan argumen “ujaran kebencian” dalam kasus Dandhy--pun berita-berita tentang kasus-kasus sebelum ini. Frasa itu tampil dengan gagah dan seolah alamiah, yang dipakai untuk menamai sebuah peristiwa di mana seseorang di media sosial menulis kritik kebijakan politik seorang mantan presiden.

Situasi sosial yang panas di Indonesia karena kontestasi politik sejak Pemilu 2014 memang telah menormalisasi ekspresi ketidaksukaan terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas sosialnya. Umpatan seperti “Cina”, “aseng”, “kafir” bersanding dengan “onta”, “bumi datar”, “cingkrang”. Kesemuanya adalah ekspresi yang bisa digolongkan sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap suatu kelompok, karena yang diserang dan dipindai adalah atribut sosialnya: etnis dan agama (ekspresi kesalehan). Dalam konteks inilah wacana ujaran kebencian muncul dalam pembicaraan publik. Di sinilah ide ujaran kebencian mendapatkan posisi moral yang mulia: untuk merawat keberagaman ala Indonesia. Karena tempatnya yang mulia itu, argumen ujaran kebencian menjadi populer dan pada tahap berikutnya ia berfungsi sebagai “senjata sosial” yang bermanfaat.

Alih-alih meredakan situasi, pasal ujaran kebencian malah digunakan untuk memberangus siapa saja yang dianggap berbeda kubu. Maknanya kemudian menjadi liar, dibajak untuk menamai segala bentuk ekspresi negatif: kritik, hujatan, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Padahal, ujaran kebencian adalah konsep yang khas dan tidak bisa disamakan dengan ekspresi-ekspresi lainnya. Namun dalam penggunaan yang serampangan tersebut, makna ujaran kebencian yang sesungguhnya tenggelam. Perannya yang khas untuk mengidentifikasi sebuah bentuk “kejahatan atas kemanusiaan” menjadi lenyap.

Dengan memeriksa proses diskursif yang terjadi, langkah Repdem ini bisa dipahami. Repdem ingin menumpang posisi moral yang dikandung frasa “ujaran kebencian”, yang secara diskursif bermakna “mengatasi masalah keutuhan bangsa”. Dengan mempercakapkan ujaran kebencian, Repdem seolah berada dalam gerak yang sama. Namun tentu saja, mereka tidak memahami konsep ujaran kebencian. Secara semena-mena, mereka sandingkan “penghinaan” dengan “kebencian” (periksa siaran pers). Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi retorika agar “penghinaan” mendapat sumbangan makna dan moral dari konsep “ujaran kebencian”.

Konsep ujaran kebencian sejatinya adalah ikhtiar untuk menghargai rasio. Ia mendorong orang untuk menggunakan akal ketimbang emosi; melancarkan pendapat argumentatif yang rasional untuk mengritik suatu perilaku sosial ketimbang mengirim makian yang menyasar warna kulit, ekspresi iman, atau orientasi seksual. Karena itu, ia tidak seharusnya dimaknai sekadar sebagai alat kontrol yang melarang atau membatasi, tapi harus juga dibaca sebagai undangan. Undangan untuk menumbuhkan semangat menggunakan akal untuk berdialog. Pemberitaan media yang lugu tentangnya, sayangnya, hanya akan menggagalkan dipahaminya ide ujaran kebencian.

Tak perlu menyoal lebih jauh akurasi media-media menyebut nama Dandhy (bukan Dhandy!), berita di Viva.co.id ini, misalnya, malah dengan gagah memajang berita dengan narasumber yang bahkan mengaku belum membaca status Dandhy. Tapi kutipan dari narasumber tersebutlah yang dipasang sebagai judul. Pemajangan cela-cela kerja media ini baiknya dianggap sebagai kritik penuh harapan agar media terlibat berperan sebagai aktor yang kritis dalam memperbincangkan masalah publik. Media korporasi harus dibebani dengan tanggung jawab untuk merepresentasikan realitas sosial dengan hati-hati, termasuk dalam menggunakan istilah ujaran kebencian. Sebab, konstruksi makna ujaran kebencian yang keliru berpotensi untuk mengulangi kesalahan yang membentuk makna pasal Pencemaran Nama Baik atau Perbuatan Tidak Menyenangkan, yang kemudian dianggap wajar dan dipakai elit untuk membungkam kritisisme warga.

Sayangnya, media membiarkan diskusi tentangnya berjalan liar. Media korporasi berhenti pada peran memberikan panggung bagi pihak-pihak yang bertikai. Ia tampil bak pemilik rumah judi tarung ayam yang cuma menyediakan arena, sembari mengutip bea administrasi dari pengunjung. []


Daftar pustaka

Kovach, Bill and Rosenstiel, Tom. 2011. Blur: How to know what's true in the age of information overload. Bloomsbury Publishing USA.

 

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"
Langkah Mundur KPI dalam Revisi P3SPS