23/08/2017
Jurnalisme dan Data-Data Pajangan
Statistik adalah elemen penting dalam pemberitaan ekonomi. Namun ia sering digunakan secara serampangan dan mengecoh publik.
23/08/2017
Jurnalisme dan Data-Data Pajangan
Statistik adalah elemen penting dalam pemberitaan ekonomi. Namun ia sering digunakan secara serampangan dan mengecoh publik.

Sejak Februari 2017 lalu, ada klaim bahwa kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia bisa disetarakan dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Hal ini terungkap dalam laporan ketimpangan ekonomi yang dirilis karitas Inggris, Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD). Datanya dikutip dalam beberapa laporan di media. Misalnya, dalam sebuah laporan di Harian Media Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017 yang berjudul “Pajak Kunci Persempit Ketimpangan” dan laporan di  Tirto.id berjudul “Tiga Strategi Pemerintah Atasi Ketimpangan Ekonomi” yang diunggah 1 Juni 2017 atau empat bulan setelah laporan dari lembaga karitas itu dirilis.

Bagi pemberitaan ekonomi, data merupakan asap bagi api. Keduanya tak bisa dipisahkan. Semakin bombastis angkanya, semakin menarik beritanya. Namun, data juga kerap jadi sumber simpang siur informasi. Imbasnya, masyarakat dirundung gelisah dan kecurigaan yang tak berarti hanya karena data simpel yang dibumbui provokasi.

Beberapa data terkait ekonomi Indonesia kerap diklaim terlalu buruk dan menakutkan. Angka ketimpangan sebagaimana dibahas di atas bisa jadi ilustrasinya. Biasanya angka ketimpangan dipakai untuk melihat keberhasilan dan kinerja pengelolaan keuangan negara untuk dilihat apakah pertumbuhan ekonomi nasional sudah cukup merata.

Tulisan ini bukan ingin memperdebatkan soal ada tidaknya ketimpangan—yang jelas masih menjadi masalah di negara ini, mengingat pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sejalan dengan pengurangan kemiskinan. Tulisan ini lebih menyoroti bagaimana media menyajikan data-data ekonomi, yang salah satu contohnya adalah soal ketimpangan.

Bila masuk ke dalam laporan hasil survei Oxfam dan INFID yang berjudul  “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, dinyatakan bahwa sebanyak empat individu terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebesar US$ 25 miliar atau  Rp 333 triliun. Angka itu lebih banyak ketimbang total harta dari 100 juta penduduk miskin yang senilai US$ 24 miliar atau setara Rp 320 triliun. Dengan perbandingan yang dramatis itu, Bukankah ada baiknya media mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya data tersebut?

Pertama, bagaimana survei itu bisa mencapai kesimpulannya? Bila membaca laporanya, untuk membuat perhitungan ini, studi Oxfam mengambil angka dari buku data Global Wealth yang dirilis Credit Suisse dan dari daftar tahunan miliarder hasil investigasi majalah Forbes. Dari situ, konklusi bisa didapatkan dengan menjumlahkan data aset dari daftar miliarder yang bisa dilihat di situs majalah Forbes lalu membuat perbandingan dari data Credit Suisse, sehingga sebenarnya mudah saja. Tidak ada kerja empiris.

Kedua, survei ini tidak menggunakan ukuran kemiskinan tradisional atau metode yang umum, seperti mengukur tingkat pengeluaran. Survei ini juga tidak menggunakan kontribusi upah atau pendapatan. Sebaliknya, mereka berfokus pada sesuatu yang disebut "kekayaan bersih” (net wealth), yaitu nilai aset individu dikurangi utang. Di luar itu pula, aset pemerintah yang memberi masyarakat akses terhadap perawatan medis, pendidikan, dan subsidi lainnya juga tidak diperhitungkan.

Dengan standar ini, seorang pengangguran yang memiliki rumah hasil warisan di sebuah kota kecil misalnya, bisa jadi lebih kaya dari seorang pekerja di ibukota yang memiliki penghasilan setiap bulannya. Petani di desa juga bisa saja lebih kaya dari pekerja tersebut, mengingat sang pekerja tidak memiliki aset, semisal ladang dan ternak.

Statistik Oxfam menunjukkan apa yang dimiliki orang, bukan apa yang mereka peroleh. Lalu, ketimpangan yang mana yang dilihat oleh survei tersebut? Bukankah banyak orang di Indonesia berutang karena memiliki hipotek rumah tetapi juga menikmati pendapatan tinggi dan standar hidup yang baik?

Jebakan Data yang Lebih Membumi

Selama ini, untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi, Bank Dunia (World Bank) menggunakan sesuatu yang disebut "indeks gini" yang dinamai dari Corrado Gini, ahli statistik Italia yang mengembangkan formula tersebut. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) juga menghitung koefisien gini menggunakan data pengeluaran penduduk. Rasio gini pada 2007-2011 berkisar 0,35-0,38. Pada 2012, rasio gini mulai naik dan stagnan di 0,4 sampai 2015.

Baru per Maret 2016, rasio gini turun ke 0,397. Penurunan berlanjut pada September 2016, yakni menjadi 0,394. Selanjutnya pada Maret tahun ini, rasio gini bergerak stagnan sebesar 0,393 atau sebenarnya turun sangat tipis yakni hanya 0,001 poin.  

Bila merujuk pada koefisien gini, ketimpangan di Indonesia mengalami tren yang menurun tipis sejak Maret 2016 hingga Maret 2017. Dengan demikian, Indonesia memiliki dua hasil survei yang berbeda soal ketimpangan. Keduanya menunjukkan bahwa ketimpangan masih tinggi di Indonesia.

Lalu, apakah riset Oxfam salah dengan metodenya yang tidak umum?

Ekonom senior dari Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini berpendapat bahwa pada dasarnya, tidak ada yang salah dari analisis yang dilakukan oleh Oxfam tersebut, tetapi dalam penulisan berita ekonomi, hasil riset  itu tidak memadai apabila berdiri sendiri.

“Semua pihak memang berhak membuat riset. Itu (riset Oxfam) bukan sepenuhnya riset ekonomi, melainkan riset yang sifatnya lebih umum,” ujarnya saat diwawancarai di kantor INDEF pada Selasa,  8 Agustus 2017.

Jika dilihat bagaimana masing-masing studi menyajikan data ketimpangan, perbandingan yang datang dari riset Oxfam terlihat lebih membumi ketimbang rasio gini. Inilah yang kerap disenangi oleh jurnalis. Di saat pembaca tidak mengerti sebuah isu, pemahaman yang lebih simpel pasti menjadi daya tarik. Terlebih apabila angkanya bombastis.

Namun, media tak bisa menyajikan data sekenanya saja seperti yang ada dalam artikel di Media Indonesia dan Tirto.id tersebut dengan memilih penjelasan yang sekadar enak untuk disajikan. (RALAT: Dalam laporan Media Indonesia yang tayang pada versi cetak, infografis soal rasio gini disajikan sebagai pelengkap teks, tetapi dalam teks tidak dielaborasikan lebih lanjut soal bagaimana data ini berperan sebagai pembanding).

Penting bagi seseorang yang bekerja di bidang produksi informasi untuk melakukan pengecekan yang serius dari mana asalnya data yang ada sehingga tidak menyesatkan dan lebih buruknya lagi, menyebar sebagai kebenaran. Adanya angka dalam berita seharusnya tidak sekadar menjadi sebuah pertunjukan. Dia seharusnya bisa dipercaya.

Hal ini setidaknya sudah dilakukan oleh The Economist. Masih soal Oxfam, dalam konteks global, menurut Oxfam dalam studi pada Januari 2017, delapan individu paling kaya memiliki separuh kekayaan penduduk bumi. Delapan orang terkaya dunia itu ialah Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, dan Michael Bloomberg. The Economist meragukan temuan ini.

Disebutkan bahwa berdasarkan data tahun 2016, delapan orang terkaya di dunia tersebut, memiliki kekayaan bersih dari US$ 40 miliar (Michael Bloomberg) hingga US$ 75 miliar (Bill Gates) dengan jumlah kumulatif sebesar US$ 426,2 miliar. Sementara, jumlah kekayaan kumulatif separuh penduduk miskin dunia adalah US$ 409 miliar.

Ketika data tersebut menjadi perhatian dunia, The Economist dalam sebuah tulisan berjudul "A minivan of Mammon: Are eight men as wealthy as half the world’s population?" yang dipublikasikan pada 21 Januari 2017 membahas bagaimana analisis yang dibuat Oxfam memiliki beberapa kekurangan. The Economist berargumen, indikator-indikator yang digunakan Oxfam tidak cukup representatif untuk menarik kesimpulan soal ketimpangan dunia, misalnya tidak disinggungnya utang, tidak dipertimbangkannya aspek “human capital”, dan digunakannya data kekayaan dunia yang telah dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat (AS) dengan harga pasar yang sifatnya elastis di negara-negara miskin dalam riset tersebut.

Dalam menilai kekayaan orang miskin sebesar US$ 409 miliar, The Economist juga memaparkan bahwa Oxfam telah melakukan kesalahan pembulatan. Angka tersebut seharusnya hanya US$ 384 miliar. Bila demikian, Oxfam tak perlu memasukkan Michael Bloomberg ke dalam perhitungannya. Toh, jika dikurangi satu orang, jumlah kumulatif orang terkaya masih tetap lebih besar dari US$ 384 miliar, yaitu US$ 386,2 miliar. Untuk itu, akan ada ruang lebih untuk sisa tujuh orang terkaya supaya bisa meregangkan kaki mereka.

Memproduksi Kegelisahan

Soal Oxfam hanyalah satu hal, masih ada pertunjukan angka lainnya yang cukup mengerikan di media, tetapi ketika dilihat lebih dekat, mereka tidak benar-benar memberitahu banyak.

Sebuah berita berjudul “Panik, Menkeu Minta Ditjen Pajak ‘Sandera’ 5.000 Peserta Tax Amnesty” dalam situs berita Harian Terbit misalnya.  Berita ini viral, dan menyesatkan apabila orang hanya membaca judul. Bila dilihat lebih dalam ke isinya, berita tersebut hanya meramu dari berbagai sumber.

“Saya sendiri merasa tak pernah diwawancarai,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang nama dan pendapatnya dicatut dalam berita tersebut.

Tulisan itu menyatakan bahwa Ditjen Pajak mencurigai setidaknya 5.000 peserta program amnesti pajak melanggar ketentuan kesepakatan amnesti pajak hingga para wajib pajak tersebut terancam akan dilakukan pemeriksaan. Namun, di dalam tulisan tidak ada konfirmasi dari pihak Ditjen Pajak maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa adanya pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini, si penulis menggunakan klaim-klaim sendiri dengan didukung angka dan pendapat pakar yang tidak diwawancarainya.

Contoh lainnya yaitu pemberitaan soal utang pemerintah. Dalam sebuah berita berjudul “Pemerintah Harusnya Keluarkan Perppu Utang Ketimbang Perppu Ormas” di JawaPos.com pada Selasa, 27 Juli 2017. Berita ini mengutip pernyataan dari Yusril Ihza Mahendra yang menilai tidak ada kegentingan saat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas karena utang pemerintah lebih genting sehingga lebih baik mengeluarkan Perppu tentang utang.

Penjelasan Yusril dalam artikel ini mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, jumlah total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melampaui 30% dari APBN. Sementara, utang di Indonesia sudah di atas 50% dari APBN.

Celakanya, argumen itu salah total. Di sini jelas ada keserampangan dalam penafsiran peraturan dan data karena bila membaca UU Keuangan Negara no 17 tahun 2003, disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB, sementara jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30%. Posisi utang pemerintah pusat hingga semester pertama 2017 tercatat sebesar Rp 3.706,52 triliun atau 27,02% dari PDB.

Lebih celakanya, JawaPos.com tidak menyertakan penjelasan ini sehingga masyarakat yang suka merespon serba cepat dan cenderung spontan menganggap argumen keliru Yusril yang disajikan dalam artikel tersebut sebagai sebuah kebenaran.

Akibatnya, media jauh dari kegiatan memproduksi informasi. Sebaliknya, media malah menghasilkan kegelisahan yang tak berarti dan kecurigaan kepada pihak-pihak tertentu yang belum tentu bersalah.

Dalam konteks data yang menyangkut aktivitas ekonomi, penyebab kesesatan informasi bisa murni karena kemampuan interpretasi si penyaji berita yang tidak memadai. Bisa juga sudah menjadi agenda setting atau dengan kesengajaan dari media tersebut. Misalnya, punya kepentingan sendiri untuk membuat keadaan kisruh, sebal dengan pihak-pihak tertentu, atau masalah lainnya. Di sini, pembaca harus hati-hati.

Apabila akrobat data ini terus dibiarkan, rasanya benar apa kata Mark Twain. Penulis dari Amerika itu bilang bahwa ada tiga jenis kebohongan di dunia ini; kebohongan itu sendiri, kebohongan yang terkutuk, dan statistik. []

Bacaan Terkait
Ghina Ghaliya Quddus

Seorang jurnalis yang bekerja di media ekonomi dan bisnis. Telah menulis tentang isu ekonomi sejak pertama kali mulai bekerja sebagai reporter pada tahun 2016. Menyelesaikan studi Jurnalisme Multimedia di Universitas Multimedia Nusantara.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna