26/07/2017
Legitimasi Ketidakadilan Perkara Narkotika
Narkoba selalu disorot media sebagai musuh bersama. Sorotan yang menyembunyikan kompleksitas masalah di baliknya.
26/07/2017
Legitimasi Ketidakadilan Perkara Narkotika
Narkoba selalu disorot media sebagai musuh bersama. Sorotan yang menyembunyikan kompleksitas masalah di baliknya.

Tanpa bosan media memperingatkan kita akan bahaya narkotika. Nada dalam pemberitaannya selalu mirip: ada operasi penggerebekan/penangkapan yang menemukan keberadaan narkotika dalam jumlah fantastis. Pelaku telah tertangkap, tapi—seakan cerita bersambung—belum semua. Sepanjang tahun 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menemukan setidaknya ada 849 berita tentang penggerebekan narkotika seperti ini.

Sumber berita utama dalam kasus-kasus seperti ini adalah polisi atau aparat Badan Narkotika Nasional (BNN). Narasi dikutip dari keterangan penyidik pada saat gelar perkara atau pada saat proses pemusnahan barang bukti. Media cukup menuliskan siapa pelaku dan bagaimana modusnya, kemudian menambahkannya dengan gambar timbunan barang bukti atau tubuh-tubuh pelaku yang sudah dijejerkan dalam satu sap. Tidak diperlukan keterangan yang lain.

Media online menjadi sarana paling masif dalam penyebaran berita keberadaan narkotika dengan model seperti ini. Contohnya bisa kita lihat dari berita yang diturunkan oleh pikiran-rakyat.com pada tanggal 11 April 2017. Dalam berita itu dinyatakan bahwa Polres Karawang menangkap lima tersangka narkotika dan menyita 1 kg ganja dan 43 gram sabu. Keterangan tentang penangkapan dan keterlibatan lima orang di dalamnya ini hanyalah berasal dari satu sumber saja, yakni Wakil Kapolres Karawang, Irwansyah.

Model reportase seperti ini juga ditemukan dalam ruang pemberitaan yang lebih panjang, yakni media cetak. Berita yang diturunkan oleh Kompas tanggal 2 Januari 2017, misalnya, menerangkan bagaimana Polres Pelabuhan Makassar bersama BNN Provinsi Sulawesi Selatan mengagalkan pengiriman sepuluh kg sabu yang hendak dilakukan seorang kurir bernama Ardi. Operasi penangkapan ini diberitakan melalui dua kesaksian, yang pertama dari Muktiono, Kapolda Sulawesi Selatan dan yang kedua dari Eka Yudha, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel. Kemudian tiba-tiba berita pindah ke Banjarmasin. Rupanya di sana, Kalimantan Selatan, narkoba juga adalah kasus paling dominan sepanjang tahun 2016. Tidak ada informasi apapun mengenai korelasi antara 10 kg sabu yang dituliskan sebelumnya dengan Banjarmasin (“Pengiriman 10 Kg Sabu Digagalkan”, Kompas, 2 Januari 2017, hal. 21).

Beratnya bobot pemberitaan pada keterangan penyidik telah menyebabkan banyak berita melupakan kemungkinan narasi lain dari tersangka, pengacara, atau saksi peristiwa. Padahal kejahatan narkotika adalah permasalahan sosial yang kompleks dan seringkali tidak hitam-putih.

Kompleksitas Kasus Narkotika

Untuk sampai ke tangan pemakainya, narkotika perlu berpindah tangan dari satu orang ke orang-orang lainnya. Dalam peredaran gelap narkotika ada pembagian peran mulai dari pembuat, pengimpor, penjual skala besar, distributor, pengecer, sampai kepada konsumen. Berbeda dari bisnis narkotika ilegal di level atas (manufaktur dan impor) yang dikuasai segelintir orang, peredaran gelap narkotika di level pengecer dipenuhi oleh para bandar dan pengguna dalam jumlah yang besar, naik-turun, dan tidak terbatas (Abadinsky, 2008: 289).

Dalam kacamata hukum, orang-orang yang berbeda-beda perannya ini digeneralisir menjadi “sindikat narkoba”. Sepanjang mereka punya keterkaitan—kecil sekalipun—dengan narkotika yang ditemukan, mereka dianggap bagian sindikat. Padahal para pelaku seringkali digerakkan oleh niat yang berbeda. Ada pelaku yang mengetahui keberadaan barang bukti itu, ada yang tidak tahu; ada yang benar berniat mengambil paket narkotika, ada yang hanya mengantarkan teman atau bosnya mengambil paket tersebut.

Kita bisa melihat begitu luasnya pengkategorian peran ini dibuat dalam kasus Zulfiqar Ali, terpidana hukuman mati yang ditangkap pada 21 November 2004. Ia ditangkap atas pengembangan kasus kurir narkotika, Gurdip Singh, kurir 300 gram heroin yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta tiga bulan sebelumnya. Keterlibatan Zulfiqar Ali dalam perkara narkotika itu hanyalah membelikan tiket pesawat Star Air yang akan digunakan oleh Gurdip Singh. Zulfiqar Ali membelikan tiket itu bukan untuk mengomando Gurdip Singh menyelundupkan narkotika, melainkan atas dasar hubungan pertemanan dan rasa kasihannya pada Gurdip Singh yang tidak memiliki uang (Imparsial, 2016: 16-22).

Peredaran narkotika ilegal juga banyak melibatkan manipulasi kekuasaan antarpelaku, dari pihak yang kuat ke yang lemah. Contohnya bisa dilihat dalam kasus perempuan kurir narkotika. Pelaku kejahatan yang ada di tingkat atas menyeleksi perempuan-perempuan yang hidup dalam kemiskinan untuk menjadi kurir. Dengan memanfaatkan hubungan kekuasaan yang timpang, laki-laki bandar bisa memanipulasi perempuan agar mau menjadi kurir, contohnya dengan dijanjikan akan menikah. Ketika ditangkap, penegak hukum melihat mereka sebagai anggota sindikat, dan melupakan pengalaman eksploitasi dan kekerasan yang telah mereka lalui (Irianto, dkk., 2007: 150-152).

Sistem peradilan pidana Indonesia belum sanggup untuk mengatasi kompleksitas pembagian peran dalam kejahatan terorganisir ini. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu tidak terpenuhinya hak atas peradilan yang adil bagi tersangka kasus narkotika dan ketentuan tumpang-tindih dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada faktor pertama, hak atas peradilan yang adil dilecehkan oleh penyiksaan, sulitnya untuk mengakses bantuan hukum, dan korupsi peradilan. Laporan KontraS (2016) mengenai penyiksaan pada tahun 2016, menunjukkan keberadaan 134 kasus penyiksaan, di antaranya dilakukan dalam kasus narkotika. Sebuah penelitian lain juga menunjukkan bahwa 60% dari tersangka kasus narkotika mengalami kekerasan fisik oleh kepolisian. Kekerasan fisik ini digunakan bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan tetapi juga sebagai upaya untuk memeras tersangka (Davis, Triwahyuono, & Alexander, 2009). Selain masalah penyiksaan, tersangka narkotika juga semakin merana akibat sulitnya mendapatkan bantuan hukum dan maraknya korupsi peradilan.

Penyiksaan bukan hanya bermasalah bagi orang yang dilukai, tetapi juga bagi masyarakat. Akibat penyiksaan, kita harusnya meragukan apakah tersangka mengakui perannya karena itu memang kebenaran atau karena ia, misalnya, tidak mau jempol kakinya lebih rusak lagi akibat tindihan meja. Ketiadaan pengacara juga membuat seorang tersangka lebih rentan terhadap penyiksan. Sementara itu, korupsi pengadilan bisa membuat bandar yang sebenarnya memiliki kesalahan paling besar tapi juga uang paling banyak, bisa bebas.

Faktor kedua yang menyebabkan kompleksitas perkara narkotika tidak tertangani ada di Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Para penegak hukum seringkali menghukum pelaku berdasarkan perbuatan yang dilakukan pada saat ia ditangkap (Fransiska, 2012: 36), seperti contohnya menguasai (pasal 111,112), melakukan produksi (pasal 113), melakukan transaksi narkotika (pasal 114), dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri (pasal 127). Padahal tindakan yang seorang pelaku lakukan pada saat penangkapan belum tentu bisa menunjukkan peran apa yang ia pegang.

Ketentuan seperti ini paling merugikan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri. Oleh karena sebelum seseorang bisa menggunakan narkotika, ia perlu bertransaksi dan menyimpan narkotika, pengguna narkotika bisa dikenai pasal 111, 112, dan 114 yang ancaman hukumannya jauh lebih berat dari pasal 127. Adanya ketumpang-tindihan pasal seperti ini juga menyebabkan banyak pengguna yang diidentifikasi sebagai pelaku sindikat peredaran gelap narkotika dan dipenjara.

Dalam situasi penanganan kasus yang seperti ini, pemberitaan media yang hanya menyalin keterangan penyidik tidak memperbaiki masalah yang ada. Malahan, media seakan memberikan legitimasi agar sistem peradilan pidana Indonesia terus tidak adil dalam mengatasi masalah narkotika.

Siapa yang Layak Diawasi?

Tren pemberitaan kasus narkotika melalui media online dan cetak memperlihatkan bagaimana media meniru jargon perang terhadap narkotika, sebuah jargon klasik yang kini sedang giat-giatnya pemerintah Indonesia serukan. Dengan begitu banyaknya sabu dan ganja yang ditemukan, serta begitu beragamnya modus operandi, media seolah ingin mengatakan bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika sudah ada di depan mata. Ini bisa menimpa siapapun, termasuk anak-anak dan keluarga Anda.

Padahal dalam sebuah kebijakan pemerintah selalu ada dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari kebijakan ini, seperti overkriminalisasi, mengesampingkan permasalahan kesehatan pemakai narkotika, melewati batas-batas hak asasi manusia, dan banyak lagi lainnya, tidak akan pernah terangkat apabila model pemberitaan kasus narkotika di Indonesia masih seperti sekarang.

Kovach dan Rosenstiel (2016: 143&146) merumuskan pemantauan yang independen terhadap kekuasaan sebagai salah satu dari sembilan elemen jurnalisme. Melalui elemen ini, jurnalisme bisa mengungkap bukan hanya eksistensi dan manajemen dari kekuasaan itu, tetapi juga akibat dari kekuasaan itu. Elemen ini kiranya sangat relevan untuk diterapkan dalam memberitakan kasus narkotika.

Apa yang media telah berhasil ungkap dengan berita narkotika semacam di atas adalah keberadaan peredaran gelap narkotika. Kita tahu sindikat itu ada karena narkotika itu ada. Rasanya, sudah saatnya media memperlihatkan sisi yang baru dengan memantau bentuk kekuasaan yang lain. Sebagai pilihan: kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah melalui agen-agennya, meliputi BNN, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Lembaga Pemasyarakatan; atau kekuasaan melalui kebijakan narkotika Indonesia.

Penelusuran informan lain dalam sebuah berita kasus narkotika adalah salah satu langkah yang bisa dipertimbangkan. Keterangan dari tersangka atau pengacaranya mungkin berlainan dengan keterangan penyidik. Melalui mereka, media jadi memiliki potensi untuk menyuarakan narasi lain yang luput dari kacamata hukum.

Lagipula, apabila hanya sekadar ingin menampangkan kehebohan angka, pembaca sudah bisa mendapatkannya—lebih lengkap bahkan—dengan mengunduh Laporan Kinerja BNN. Jurnalisme seharusnya bisa menampilkan sesuatu yang tersembunyi dari balik angka, menemukan satu pencilan dari deretan data, dan mengungkap apa yang tidak berani diungkap oleh negara. []


Sumber Referensi

Abadinsky, Howard. (2008). Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction. Belmont: Thomson Wadsworth.

Davis, Sara LM, Triwahyuono, Agus, dan Risa Alexander (2009) “Survey of Drug Abuses Against Injecting Drug Users in Indonesia, Harm Reduction Journal, 6:28.

Fransiska, Asmin. (2012) “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Narkotika”, Jurnal Dictum, 1: 38.

Irianto, Sulistyowati, dkk. (2007). Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika. Jakarta: Yayasan Obor.

Kovach, Bill, dan Tom Rosenstiel. (2006). Sembilan Elemen Jurnalisme. Diterjemahkan oleh Yusi A. Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau.

KontraS. (2016) “Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016”. Diakses di http://www.kontras.org/data/20161107_Penyiksaan_Merusak_Hukum_Laporan_Hari_Anti_Penyiksaan_Sedunia_2016_897hf42q87gbt42.pdf

Kompas. 2 Januari 2017. “Pengiriman 10 Kg Sabu Digagalkan”, halaman 21.

Misero, Yohan, dan Yosua Octavian. (2017). “Adiksi pada Strategi yang Wanprestasi”. Diakses di http://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-vi-adiksi-pada-strategi-yang-wanprestasi/

Rihanto, Dodo. (2017, 11 April) “Lima Bandar Sabu dan Ganja Dibekuk Polisi”. pikiran-rakyat.com. diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/11/lima-bandar-sabu-dan-ganja-dibekuk-polisi-398724.

Tim Imparsial. (2016) “Epitome Peradilan Sesat: Analisis Kasus Terpidana Mati Zulfiqar Ali”. Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia. Jakarta: Imparsial.

 

Bacaan Terkait
Albert Wirya
Peneliti di LBH Masyarakat. Sejak lulus dari Kriminologi Universitas Indonesia, ia mendalami isu narkotika, kesehatan jiwa, serta penghukuman.
 
Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Kebhinekaan ala Televisi