Ilustrasi oleh Darth Vader (CC0)
Ilustrasi oleh Darth Vader (CC0)
14/06/2017
Menjadi Tionghoa, Setelah Selamat
Tanggapan atas artikel Selamat Ginting seputar kekerasan rasial dan seksual dalam tragedi Mei 1998.
14/06/2017
Menjadi Tionghoa, Setelah Selamat
Tanggapan atas artikel Selamat Ginting seputar kekerasan rasial dan seksual dalam tragedi Mei 1998.

Sambil meninggalkan Mei, Republika memanen klik melalui artikel karangan jurnalis bangkotan Selamat Ginting. Dakuan Selamat tak main-main: kasus pemerkosaan massal pada 1998 itu hoax belaka! Artikel itu laris direproduksi oleh berbagai macam situs clickbait dan disebarkan dalam grup-grup WhatsApp dan sosial media, diiringi dengan serangkaian hujatan mencucuk warga Tionghoa. Saya sengaja tidak menyertakan tautan pada artikel karena saya tidak mau membantu Republika mendapat keuntungan lebih banyak dari ke ini. Tulisan tersebut saya kutipkan secara penuh dalam apendiks.

Suaka Via Perkosa: Menguak Kebenaran Perkosaan di Kerusuhan Mei 1998

Usai meliput di Monumen Mahatma Gandhi dan Museum Jawaharlal Nehru di New Delhi, saya menuju Wisa Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Chanakyapuri, New Delhi, India.

Petang itu pada akhir Mei 2011 lalu, saya diterima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India, Letnan Jenderal (Purn) Andi Muhammad Ghalib.

“Shubh sundhyaa. Aapka swaagat hai!” katanya dalam bahasa India.Ia tersenyum dan meminta saya membuka kamus bahasa India. Ungkapan itu berarti selamat malam dan selamat datang.

Salah satu obrolan malam itu seputar peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ghalib pada Mei 1998 masih sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) ABRI, dengan pangkat mayor jenderal. Hampir tiga tahun ia menyandang pangkat mayor jenderal dalam usia menjelang 53 tahun. Jabatan sebelumnya adalah Oditur Jenderal ABRI istilah lain untuk jaksa agung militer.

Namun pertanyaan saya bukan dalam kapasitasnya sebagai Oditur Jenderal ABRI maupun Kababinkum ABRI, melainkan sebagai Jaksa Agung. Ia dilantik Presiden BJ Habibie sebagai Jaksa Agung pada 15 Juni 1998. Sekaligus dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Sebuah hadiah hari kelahirannya ke 53 tahun. 

Salah satu pertayaan saya yang membuat dia harus bolak balik ke meja kerjanya, seputar isu perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. “Bohong itu! Merusak citra Indonesia di mata dunia. Ada orang Cina yang kurangajar membuat cerita palsu di Amerika,” kata Ghalib. Ia meminta saya menghubungi Letnan Jenderal (Purn) Moetojib, jika sudah kembali ke Jakarta.

Ghalib pun menceritakan sebagai jaksa agung mendapatkan laporan tentang berita bohong (hoax dalam istilah sekarang) tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Letnan Jenderal (Purn) Moetojib dan Kepala Polri, Letnan Jenderal Polisi Roesmanhadi. 

Ia kemudian memperlihatkan dokumen dari FBI, Biro Penyelidik Amerika. Lembaga itu menyatakan bahwa kasus perkosaan massal merupakan modus penipuan dari sejumlah warga keturunan Cina di Indonesia untuk mendapatkan suaka politik. Dokumen tersebut didapatnya saat menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009. 

Dokumen FBI 2004 itu, menurut Ghalib memperkuat hasil tim khusus yang dibuat pemerintah BJ Habibie pada 1999. Dalam laporan tim, tidak ditemukan data-data dan fakta-fakta, baik di rumah sakit, maupun apartemen yang disebutkan telah terjadi perkosaan massal itu.

Ya, FBI melaporkan dalam sebuah operasi dengan nama sandi Operation Jakarta. Mereka menangkap 26 anggota sindikat pemalsu dokumen suaka. Operasi rahasia dilakukan serentak di lebih dari 10 negara bagian di Amerika Serikat. 

"Pemimpin sindikat ini adalah Hans Guow, WNI keturunan Cina, " kata Jaksa Penuntut Wilayah Virginia, Paul J McNulty yang menangani kasus ini. 

Kami membaca dokumen rahasia itu di ruang makan keluarga, sambil makan malam ditemani Andi Murniati, istri Andi Muhammad Ghalib.

Itulah operasi yang dilakukan terhadap sejumlah WNI keturunan Cina yang meminta suaka politik dengan alasan menjadi korban perkosaan dalam peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya.

Setelah menyelidiki selama dua tahun, pada Senin, 22 November 2004 satuan tugas rahasia pemerintah Amerika Serikat menggelar operasi tersebut. Para tersangka dikenai tuduhan sama, yakni memalsukan dokumen suaka serta berkonspirasi dalam pemalsuan berbagai dokumen.

Awalnya, mereka hanya membantu menyediakan dokumen asli tapi palsu. Setelah berhasil mengelabui pihak berwenang dengan memalsukan izin kerja dan nomor jaminan sosial, mereka mulai menyiapkan aplikasi suaka politik palsu. Menyiapkan skenario pengakuan palsu seperti diperkosa atau dianiaya dalam kerusuhan Mei 1998.

"Cerita tentang penyiksaan itu sangat seragam, karena para pencari suaka menghafalkan kata demi kata secara persis seperti yang diajarkan," kata Jaksa McNulty. 

Mereka pun mengajari kliennya untuk menangis meraung-raung dan memohon dengan emosional untuk mengundang simpati petugas. Banyak yang menceritakan kisahnya begitu sama persis. Misalnya, diperkosa sopir taksi. Pengakuan itu meluncur dari mulut 14 perempuan WNI keturunan Cina yang mengajukan permohonan suaka sejak 31 Oktober 2000 hingga 6 Januari 2002.

"Mereka mengaku diperkosa karena sebagai WNI keturunan Cina," kata Dean McDonald, agen spesial dari Biro Imigrasi dan Bea Cukai Kepabeanan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat di negara bagian Virginia.

Voice of Amerika juga membuat liputan investigatif tentang isu perkosaan massal itu. Mereka keluar masuk berbagai lokasi yang dicurigai sebagai  tempat kejadian perkara perkosaan massal, dan mencoba mewawancarai berbagai pihak. Tapi hasilnya nihil!

Memang ada kasus perkosaan, tetapi bukan massal. Bukan hanya pada Mei 1998. Hampir tiap bulan juga ada kasus perkosaan di sejumlah tempat di Jakarta dan lainnya. Kasus kriminal biasa.Hasil penyidikan FBI akhirnya membongkar kebohongan itu. 

Itulah salah satu isu dahsyat tentang pemerkosaan massal atas para perempuan etnis Cina pada saat kerusuhan Mei 1998. Dengan sistematis mereka meniupkan isu tentang isu perkosaan itu, dengan berbagai cerita di berbagai media, dengan berbagai cara dan sarana, baik di dalam dan luar negeri. 

Yang paling kontroversial adalah kisah hoax yang diceritakan seorang gadis keturunan Cina bernama Vivian. Cerita palsu itu muncul pada pertengahan Juni 1998.  Di situ ia mengaku tinggal bersama orang tuanya di lantai 7 sebuah apartemen di kawasan Kapuk, Jakarta Utara.

Saat penyerbuan itu mereka memperkosa Vivian, saudara, tante dan tetangga-tetangganya. Kisahnya ditulis secara deskriptif, detail dan menyentuh, sehingga mampu membangkitkan emosi. Bahkan 'Majalah Jakarta-Jakarta' mengutip cerita perkosaan itu.

Sayang sekali majalah tersebut menyebarkan berita hoax yang mempermalukan bangsa Indonesia.

Di internet pun muncul foto-foto berisi gambar para korban kerusuhan Mei 1998. Sejumlah website memuat foto-foto yang luar biasa sadis dan mencekam, seolah-olah sebagai foto kerusuhan Mei 1998 dan korban-korban perkosaan massal itu.

Tayangan tersebut mengundang emosi luar biasa bagi etnis Cina di seluruh dunia. Mereka menuduh orang-orang Cina di Indonesia akan dibinasakan, seperti kasus The Rape of Nanking, saat pendudukan Jepang ke Cina, pada 1937.

Setelah pengakuan Vivian itu, para wartawan dalam dan luar negeri berupaya menelusuri petunjuk tersebut, Hasilnya nihil.Hal yang sama dialami aparat kepolisian dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hasilnya pun sama, nihil! 

Warga di sekitar apartemen yang disebut sebagai tempat tinggal Vivian menjawab, tidak ada dan tidak pernah terdengar adanya  remaja putri Cina yang diperkosa saat kerusuhan Mei 1998.  Beberapa saksi  malah menyebutkan, mereka sudah kabur ke luar negeri sebelum peristiwa kerusuhan itu.

Seperti saran Ghalib, saya pun menemui Moetojib saat kembali ke Jakarta. Ceritanya pun sama. Bangsa Indonesia dipermalukan WNI keturunan Cina yang membuat berita bohong.

Jadi, jika masih ada yang percaya tentang kasus perkosaan massal terhadap WNI keturunan Cina pada Mei 1998, segera beranguslah dari pikiran busuk itu.

Sebenarnya tulisan Selamat jauh dari orisinal. Saya sudah membaca bantahan serupa dari forum-forum dan blog konspirasi dan mencuri dengar obrolan tengah malam di warkop dekat rumah setidaknya sejak 2012. Bantahan ini bersumber pada dokumen “rahasia” FBI tentang Operasi Jakarta. Kebaruan Selamat adalah membubuhkan nama pada narasi ini: Andi Muhammad Ghalib, purnawirawan tentara yang menjabat sebagai Jaksa Agung waktu 1998.

Dalam bualan Selamat, Andi ditampilkan sebagai sosok nasionalis yang gerah ketika mendapati citra Indonesia tercoreng karena “orang Cina yang kurangajar membuat cerita palsu di Amerika.” Sama seperti narasi lain, Andi kemudian mengajak Selamat membuka dokumen rahasia itu untuk membongkar kebohongan para “penghianat” ini.  Sayangnya, Andi telah meninggal pada 2016 lalu, sehingga tak ada yang bisa melakukan verifikasi soal kisah Selamat ini.

Tak seperti Andi yang sulit diminta kesaksiannya hari ini, dokumen “rahasia” FBI itu sebenarnya tidak rahasia-rahasia amat. Setidaknya, rilis resmi dari Operasi Jakarta bisa diakses dari Departemen Keadilan Amerika Serikat (situs tersebut sudah menghapus post aslinya, tapi masih terekam di archive.org, sebuah situs arsip data digital) atau bisa dibaca dalam berbagai laporan media.

Tak seperti yang diindikasikan Selamat melalui mulut Andi, operasi itu sama sekali tidak menyelidiki soal apakah pemerkosaan massal benar-benar terjadi pada 1998. Operasi itu dilatari oleh pengetatan dan pengawasan imigran pasca serangan 9/11. Meski memakai “Jakarta” dalam sandinya, operasi itu berfokus pada praktik penyelundupan manusia di Virginia, negara bagian yang mengeluarkan surat izin mengemudi bagi 19 pembajak pesawat yang menubruk WTC pada 2001.

Dalam operasi itu, Hans Gouw diciduk karena memasukkan ribuan warga Indonesia dengan dokumen palsu. Ia juga mengajarkan para kliennya untuk menghapal narasi persekusi warga Tionghoa di Indonesia untuk mendapat suaka. Saya sudah berusaha sopan kalau saya bilang bahwa Hans memang brengsek. Tapi bukan karena ia berkonspirasi dalam menciptakan propaganda pemerkosaan Mei 1998. Tidak, penyelidikan itu tidak menunjukkan bahwa pemerkosaan massal itu hoax. Penyelidikan itu hanya menunjukkan bahwa selalu ada orang brengsek yang menggunakan kemalangan orang lain buat memperkaya diri sendiri. Hans mengantongi satu juta dolar Amerika dari penyelundupan itu, dan sedang mengembangkan sayap bisnisnya dengan melakukan menyelundupkan calon pekerja seks—beberapa di antaranya di bawah umur—dari Indonesia.

Sambil menarik kesimpulan lemah dari Operasi Jakarta, Selamat juga mengingatkan kita pada kesaksian Vivian, narasi korban pemerkosaan 1998 yang marak beredar di internet dan dikutip berbagai media nasional maupun internasional. Hingga hari ini, identitas Vivian tak terungkap. Begitu pun dengan berbagai foto yang didaku sebagai foto korban perkosaan, yang ternyata hasil fabrikasi.

Saya tidak bisa bicara banyak soal dua hal ini. Karena kesimpangsiurannya, kisah Vivian serta foto-foto tersebut bisa dipelintir ke mana-mana. Selain pelintiran Selamat, foto dan narasi tersebut juga bisa dilihat sebagai disinformasi untuk melemahkan advokasi penyintas; dengan menyebar sekaligus membongkar informasi palsu, para “oknum” bisa memreteli kredibilitas penyintas dan mengikis simpati masyarakat secara umum.

Bahwa Selamat memilih untuk menulis—dan Republika memuat—pelintiran yang menyangkal terjadinya pemerkosaan di sekitar insiden Mei cukup mengejutkan. Selama ini, narasi semacam ini hanya muncul dalam forum daring, blog konspirasi, atau gosip-gosip, tanpa pernah masuk dalam pemberitaan media arusutama. Apapun alasannya, kesimpulan narasi ini lemah dan tidak memiliki prosedur jurnalistik yang ketat. Belum lagi, tuduhan dalam narasi ini juga bisa memicu sentimen etnis terhadap warga Tionghoa yang belakangan ini makin runcing.

Republika barangkali bisa berkelit, bahwa tulisan tersebut dimuat di kolom Wacana, yang tampaknya memang khusus memuat opini. Selamat Ginting dengan demikian diposisikan sebagai esais yang sedang beropini, meski ia diberi predikat “jurnalis Republika” dalam artikelnya. Ya, sah-sah saja, jurnalis juga boleh beropini. Hal ini cuma membuat saya bertanya-tanya: apa kerja Muhamad Subarkah, orang yang namanya dipampang sebagai editor artikel tersebut? Kenapa dia bisa memuat naskah yang demikian sungsang? Apa dipikirnya kerja editor cuma mengoreksi salah ketik dan membubuhi tanda baca?

Atau, jangan-jangan Republika cuma gejala bagi momok lebih besar?


Ita, perempuan yang duduk di kelas III SMA itu, batal pergi ke Amerika. Ajal menjemput tubuhnya yang berlubang luka tikam, satu minggu sebelum keberangkatan. Ita tidak pergi ke Amerika untuk melancong libur sekolah. Rencananya ia akan bersaksi di hadapan PBB mengenai pemerkosaan yang ia derita pada Mei 1998. Ita Martadinata Haryono adalah satu-satunya anak yang berani bersaksi soal pengalaman itu.

Pembunuhan Ita memberi pukulan telak pada upaya penguakan kasus pemerkosaan massal di ujung rezim Orde Baru itu. Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan (TRKP) yang dipimpin Ita F Nadia mulanya sempat mencatat sekitar 150 korban yang tersebar di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang baru dibentuk setelah meninggalnya Ita hanya bisa memverifiksi 57 korban. Sisanya mundur, dibungkam oleh teror.

Diamnya para penyintas ini bukanlah langkah pengecut—apalagi menunjukkan “rekayasa”. kekerasan seksual selalu meninggalkan trauma; tiap tindak pemerkosaan merenggut subjektivitas penyintas, kemanusiaan dan kebertubuhannya direduksi menjadi sekadar objek yang bisa dinikmati sesukanya oleh pelaku. Belum lagi, penyintas seringkali dijatuhi stigma; mulai dari anggapan membawa aib keluarga, hingga memojokkan cara berbusana dan berperilaku penyintas yang dianggap “mengundang” pemerkosa. Butuh keberanian luar biasa untuk bisa keluar dari ketidakberdayaan dan memberi kesaksian, terlebih ketika kejadian itu punya latar politis yang ganas.

Teror pembunuhan sebagaimana dialami Ita tentu membuat kondisi psikologis penyintas lain jadi semakin runyam. Stigma dan teror yang diderita para penyintas ini adalah kekerasan tersendiri, yang ditumpuk di atas pengalaman kekerasan seksual penyintas.

setelah 19 tahun tak menemukan keadilan, Selamat malah mau membuang pengalaman itu ke keranjang hoax. Kini kita bisa memahami, dari keringsekan macam apa pikiran Selamat bekerja.


“Pemerkosaan itu lebih murah ketimbang peluru,” demikian bunyi kampanye Amnesti Internasional pada 2009. Dalam berbagai konflik besar, pemerkosaan massal memang menjadi senjata yang ampuh dalam menebar teror dan demoralisasi sebuah komunitas. Indonesia juga menanggung masalah itu. Meski pemerkosaan massal 1998 menimpa perempuan dari beragam etnis, serangkaian kekerasan yang terjadi kala itu menanamkan trauma tersendiri bagi ingatan kolektif warga Tionghoa di Indonesia.

Selepas Reformasi pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memadamkan sentimen rasial yang diwariskan oleh Orde Baru. Meski secara kultural sentimen dan trauma ini masih tersisa, generasi muda Tionghoa tak lagi tersisih dari berbagai ranah publik yang dulunya tak bisa ia sentuh. Semuanya tampak berjalan baik, sampai belakangan sentimen ras ini kembali mencuat. Teknologi digital memberi warna baru bagi fenomena ini, mulai dari konten media (ngakunya) Islam hingga pengguna sosial media yang rajin melamunkan teori “otak-atik gatuk” dalam bentuk meme atau status Facebook yang diketik dengan caps lock.

Kalau diletakkan dalam konteks ini, artikel Selamat mencapai efek yang mirip dengan kasus pemerkosaan massal yang dipakai sebagai senjata dalam konflik. Ia menyerang perempuan penyintas kekerasan seksual untuk menyebar teror dan demoralisasi komunitas Tionghoa. Narasi penyintas yang sedari mula sudah dibungkam kini ditampik dan dihujat sebagai kebohongan. Warga Tionghoa pun kembali diingatkan pada trauma historis yang menempatkannya sebagai warga kelas dua, yang selalu diragukan patriotismenya, yang dianggap melakukan konspirasi jahat untuk menghancurkan Indonesia. Sebagaimana jamak terjadi di belahan dunia lain, narasi ini menunjukkan bagaimana kekerasan berbasis gender dan ras berjalan dengan bergandeng tangan, melabrak dan menundukkan dengan paksa apa saja yang dianggap berbeda.

Lingkungan bermedia di Indonesia tengah menjadi lingkungan yang kejam bagi perempuan, warga Tionghoa, serta kelompok terpinggirkan yang lain. Lingkungan yang mengajari minoritas untuk jadi bijak dengan menjaga perasaan mayoritas sambil terus bersembunyi dalam bayang-bayang. Tidak menjerit ketika ditendang, dan pasrah ketika sejarahnya dilupakan. Lingkungan yang memungkinkan orang seperti Selamat bisa menuangkan bualannya yang arif dan bijaksana: “jika masih ada yang percaya tentang kasus perkosaan massal terhadap WNI keturunan Cina pada Mei 1998, segera beranguslah dari pikiran busuk itu.”

Kalau kita mau selamat—benar-benar selamat dan bukan Selamat—kita harus sadar kalau tak ada masa depan bagi dominasi pola pikir macam ini. Tidak ada masa depan kecuali, menyitir Radiohead, “mampus dicekik aturan dan kebijaksanaan yang ia buat sendiri.” []

Bacaan Terkait
Yovantra Arief

Selain berkhidmat di Remotivi, juga mengurus Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"