Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
26/05/2017
Pengadilan Media Terhadap Etnis Tionghoa
Meski kekerasan Mei 1998 sudah lewat 19 tahun lalu, kebencian dan diskriminasi rasial masih digdaya di media Indonesia.
26/05/2017
Pengadilan Media Terhadap Etnis Tionghoa
Meski kekerasan Mei 1998 sudah lewat 19 tahun lalu, kebencian dan diskriminasi rasial masih digdaya di media Indonesia.

Mei adalah bulan bersejarah bagi warga negara etnis Tionghoa di Indonesia. Sejarah mencatat di bulan ini, 19 tahun lalu, dalam pergolakan politik yang berujung jatuhnya Orde Baru terjadi kekerasan terhadap ratusan orang Tionghoa di Jakarta. Sembilan Mei tahun ini, Gubernur Jakarta beretnis Tionghoa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), divonis bersalah atas tuduhan menistakan agama Islam. Pengadilan memang “hanya” menjatuhkan hukuman kepada Ahok, namun media mengadili seluruh orang Tionghoa di Indonesia.

Di linimasa media sosial, berita yang beredar selama proses persidangan kasus penistaan agama dan pemilihan Kepala Daerah Jakarta yang diikuti Ahok diwarnai oleh kebencian pada etnis Tionghoa. Produsen utama berita ini adalah media-media online radikal berkemasan Islam. Untuk sekadar menyebut beberapa contoh media berkemasan Islam adalah Voa-Islam.com, Arrahmah.com, dll. Mengapa saya menyebut media-media di atas berkemasan Islam, sebab bagi saya media-media ini sesungguhnya tidak merepresentasikan prinsip kemanusiaan dalam Islam. Kita akan kembali ke persoalan ini setelah mendiskusikan bagaimana media-media ini mengadili etnis Tionghoa.

Sejauh pengamatan saya, setidaknya ada empat modus narasi yang biasanya digunakan oleh media-media tersebut, yakni seleksi isu, identifikasi, generalisasi, dan pseudo-historis.

Pertama adalah seleksi isu. Silahkan ketik kata “Cina” di kolom pencarian Voa-Islam.com, maka anda akan menemukan judul-judul berita seperti “Target Cina Kuasai NKRI, Hancurkan Pribumi, Islam, dan NKRI”, “Berikut Belasan Korupsi Mega Besar yang Dilakukan Etnis Cina di Indonesia”, atau “Seluruh Etnis Cina di Indonesia Bersatu Usung Ahok Jadi Presiden”. Sangat sulit menemukan berita yang judulnya mengandung kata “Cina” yang isinya bernada positif. Anehnya, ketika menulis kisah masuk Islamnya Koko Liem, seorang mualaf yang menjadi dai, tidak ada generalisasi atas etnisitasnya. Dengan kata lain, Cina adalah kata yang melekat bila berita tersebut buruk, sementara pada berita yang dinilai positif tak ada pelabelan “Cina”. Setiap keburukan yang dilakukan orang Tionghoa adalah dosa seluruh etnis Tionghoa, namun kebaikan seorang etnis Tionghoa dinilai sebagai personal. Ini artinya Voa-Islam tengah memilihkan realitas Tionghoa pada kita dengan menghadirkan sisi gelap wajah Tionghoa Indonesia.

Kedua adalah identifikasi, yakni proses bagaimana media mengidentifikasi orang Tionghoa dalam bentuk label tertentu. Anda tentu tidak asing dengan istilah “aseng”. “Aseng” adalah label yang melekat pada berita mengenai etnis Tionghoa di media-media online radikal, yang merupakan sebuah bentuk peliyanan. Peliyanan adalah cara untuk mengekslusi kelompok tertentu dari suatu bagian masyarakat. “Aseng” dalam hal ini adalah bentuk labelisasi yang berfungsi sebagai penanda bahwa etnis Tionghoa adalah asing dan bukan bagian dari kita (pribumi).

Dengan mengekslusi Tionghoa sebagai golongan yang “bukan kita”, “bukan bagian dari Indonesia dan keindonesiaan”, maka menjadi mungkin untuk mempertentangkannya dengan “kita yang Indonesia” atau dalam bahasa mereka “pribumi”. Sebagai contoh, di bawah ini adalah cuplikan berita Voa-Islam.com yang bertajuk “Berikut Belasan Korupsi Mega Besar Yang Dilakukan Etnis CIna di Indonesia”.

Dari belasan skandal-skandal di atas yang melibatkan puluhan Aseng dan menggergoti kekayaan negara penegak hukum khususnya KPK tutup mata untuk menyelesaikan dengan tuntas. Maka tak heran muncul prasangka negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia sangat tidak adil dan diskriminatif.

Terhadap kaum pribumi yang maling ayam, curi sandal jepit atau birokrat atau politisi yg mencuri recehan dipermalukan dengan melampaui batas hingga dihukum belasan tahun. Hakim gila yang menghukum dengan bangga menepuk dadanya telah menghukum warga pribumi dengan sadis.

Pada tulisan tersebut persoalan standar ganda hukum direduksi menjadi konflik “Cina” vs “pribumi”.  Ini jelas berbahaya. Perspektif ras yang dipakainya jelas ahistoris karena mengabaikan persoalan struktur ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupi persoalan penegakan hukum di Indonesia.  Terlebih, dikotomi “Cina” dan “Pribumi” tidak lain adalah rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Klasifikasi penduduk berdasarkan ras adalah upaya pemerintah colonial pada masa pendudukan Belanda untuk mengamankan kekuasaannya (atau sering disebut dengan politik adu domba). Mengembalikan kategori ini juga berarti menerima asumsi rasial yang membagi hak-hak kewargaan berdasarkan rasnya.

Pertanyaan selanjutnya, jika “pribumi” adalah bukan “Cina”, maka siapakah “pribumi”? kategori “Pribumi” yang digunakan dalam banyak tulisan Voa-Islam.com juga kabur batasnya. Di banyak tulisan lain mengenai habib atau habaib misalnya, identitas kearaban tidak pernah dipersoalkan sebagai “bukan pribumi”. Padahal, jika mengacu pada kategori pemerintah kolonial, Arab dan Tionghoa adalah sama-sama timur asing; sama-sama “bukan pribumi”. 

Akan tetapi, Voa-Islam tampaknya tidak peduli pada kompleksitas historis tersebut. Penyebabnya jelas: tulisan semacam ini tidaklah didorong oleh kehendak menyajikan fakta objektif, melainkan memilih  fakta dalam kacamata perspektif yang telah lebih dulu diyakini. Kategori “pribumi” berfungsi semata-mata untuk mendefinisikan apa yang bukan “Cina”. “Pribumi” bukanlah identitas kelompok yang berdiri sendiri dengan batas-batas yang jelas. Ia dapat menjadi apa pun, namun yang pasti ia adalah lawan dari “Cina”.

Ketiga yaitu generalisasi. Kata atau sebutan “Cina” dengan sengaja kerap digunakan oleh media-media ini secara serampangan.  Contoh lainnya adalah cuplikan berita bertajuk “Protes pembantaian Muslim Uighur, pendemo: Usir Cina kapitalis dari Medan” di bawah ini.

Cina melarang adzan, melarang memelihara jenggot, melarang mendirikan madrasah, melarang memakai jilbab,” ucap Rafdinal. Jika begitu, katanya, Cina di Medan juga pantas di usir dari kota Medan karena telah melakukan tindakan intoleransi seperti menghancurkan masjid-masjid, mengambil lahan negara, menggusur pribumi dan banyak di antaranya juga terlibat dalam bandar judi dan narkoba.

Berita Arrahmah di atas menghubungkan persoalan kekerasan oleh negara di RRC terhadap komunitas muslim dengan etnis Tionghoa di Medan. “Cina” dalam konteks ini kabur batasannya antara “Cina” sebagai negara dan “Cina” sebagai ras. Pernyataan tersebut seolah mengatakan bahwa Cina adalah tunggal –orang Tionghoa di manapun adalah bagian dari RRC (Republik Rakyat Cina). Generalisasi ini memuluskan jalan mereka untuk menyebarkan kebencian pada etnis Tionghoa. Dengan menyebut bahwa Cina melakukan tindakan diskriminatif terhadap Islam, perilaku satu rezim pemerintahan menjadi kejahatan seluruh ras.

Terakhir yaitu pseudo-sejarah. Dalam sebuah berita bertajuk “Sri Bintang Pamungkas: Kaum Cina Menggusur Islam dan Pribumi”, Voa-Islam menulis mengenai dominasi ekonomi RCC (Republik Rakyat Cina) dan kaitannya dengan 9 konglomerat etnis Tionghoa di Indonesia. Tanpa sumber dan data yang memadai, Voa-Islam mengklaim bahwa RRC dan antek-anteknya (konglomerat Tionghoa) tengah bekerjasama mendominasi Indonesia dan pribuminya. Demi mendukung klaim tak berdasar ini, Voa-Islam mengutip pernyataan Sri Bintang Pamungkas yang mengatakan bahwa:

Jejak sejarah keinginan Cina menguasai Nusantara sudah dimulai sejak masa Sriwijaya tahun 600-an. Walaupun Cina dikalahkan dalam perang oleh Raja Kediri Kertanegara dan Raden Wijaya penguasa Singosari, usaha penaklukan Nusantara oleh Cina terus berlanjut. Pada zaman penjajahan, Cina menjadi kolaborator Belanda.

Pernyataan yang ditujukan sebagai bukti sejarah ini justru ahistoris. Ia menarik sebuah garis lurus antara RRC (Republik Rakyat Cina) yang berideologi komunis dan kerajaan feodal di dataran Cina 1400 tahun yang lalu sebagai entitas yang sama. Ide ini jelas merupakan ide yang cacat sejarah. Bagaimana mungkin pewarisan ambisi pengusaan yang berjarak lebih dari 1000 tahun dengan melewati pergantian begitu banyak rezim kekuasaan bisa terjadi? Lebih lanjut, tidak ada verifikasi terhadap pernyataan Sri Bintang dengan data sejarah yang ada dan tidak pula ada upaya untuk menguji logikanya.

Dari sini kita belajar bahwa, alih-alih sebagai portal berita, media seperti Voa-Islam dan Arrahmah lebih tepat disebut sebagai kanal propaganda. Tidak ada disiplin jurnalisme dalam produksi informasi di media-media tersebut. Informasi mengenai Tionghoa yang diproduksinya bukanlah hasil kerja jurnalistik, melainkan opini yang didasari oleh sikap anti Tionghoa. Sayangnya, banyak dari publik termakan oleh propaganda tersebut. Indikasinya bisa dilihat dari naiknya sentimen anti etnis Tionghoa di media sosial. Tidak hanya itu, dalam berbagai demonstrasi mereka yang termakan oleh sentiment tersebut menuntut agar Ahok dihukum. Seruan seperti “ganyang aseng”, “usir Cina”, dan banyak lainnya dengan lantang disuarakan oleh peserta aksi.

Tentu saja naïf jika kita mengatakan bahwa khalayak teradikalisasi akibat membaca media online. Sentimen anti Tionghoa di Indonesia telah berakar sejak berdirinya negeri ini  (Mandal, 2011). Hubungan media radikal berkemasan Islam dengan pembacanya lebih didorong oleh kesamaan ideologi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pembaca hanya percaya berita atau tulisan yang mengkonfirmasi kepercayaannya (confirmation bias). Fungsi dari media-media ini yakni meneguhkan sentimen anti Tionghoa sekaligus memberikan justifikasi atasnya. Fungsi idelogis inilah yang membuat media-media ini merasa perlu mengesankan diri sebagai portal berita dan sekaligus representasi suara Islam. Dengan demikian, kebencian bisa diobjektifikasi sebagai kebenaran dan diskriminasi bisa dialamiahkan sebagai sesuatu yang wajar terjadi.

Pada titik inilah kita membutuhkan literasi media untuk menetralisasi polusi kebencian yang beredar di internet. Sebaik-baiknya literasi media dalam konteks ini adalah dengan melepaskan kedok “Islam” dari media-media seperti Voa-Islam. Sebab, sebagaimana hikmah dalam surah Al-Hujurat ayat 6, tak ada yang Islami dari kebencian, dan tak ada keislaman tanpa giroh pada kebenaran.

Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurat ayat 6) []

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Direktur Remotivi. (Foto: Galih W. Satria/Bintang.com)

 

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna