Ilustrasi: "Red Wedges Trapped in Another Circles", Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: "Red Wedges Trapped in Another Circles", Darth Vader (CC0)
10/05/2017
Investigasi Allan Nairn dan Lika-Liku Kebebasan di Era Modern
Investigasi Nairn menunjukkan bahwa elit menyetir wacana publik. Apakah kita benar-benar bebas berpartisipasi dalam ruang-ruang politik?
10/05/2017
Investigasi Allan Nairn dan Lika-Liku Kebebasan di Era Modern
Investigasi Nairn menunjukkan bahwa elit menyetir wacana publik. Apakah kita benar-benar bebas berpartisipasi dalam ruang-ruang politik?

Apabila Anda belum membaca tulisan investigasi Allan Nairn yang dipublikasikan pada The Intercept dan diterjemahkan oleh Tirto, maka saya menyarankan Anda untuk membacanya terlebih dahulu. Penelusuran Nairn menunjukkan bahwa polemik Pilkada DKI Jakarta dan kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan fabrikasi hasil kerjasama elit militer, pemuka agama dan konglomerat dalam melemahkan kepemimpinan Presiden Jokowi dan memperoleh kekuasaan politik.

Dugaan motif tindakan ini pun beragam. Nairn menduganya sebagai kekhawatiran tokoh militer pada penggunaan isu pembantaian 1965 oleh Jokowi untuk mengurangi pengaruh militer di kalangan sipil. Namun Nairn juga menyangkanya sebagai agenda pemenangan Hary Tanoesoedibjo dan Prabowo Subianto  pada Pilpres 2019. Intinya, kasus penistaan agama yang menimpa Ahok, hanyalah bahan bakar untuk menyetir wacana publik guna mendeligitimasi pemerintahan Jokowi dalam jangka panjang.

Investigasi Nairn ini harusnya mengusik siapapun yang menganggap dirinya bebas menggunakan kemerdekaan politiknya secara rasional. Nairn menunjukkan bagaimana sebuah kelompok elit memanipulasi kebebasan publik dengan mengkondisikan publik untuk berkutat pada wacana-wacana tertentu yang menguntungkan agenda mereka. Dengan kata lain, kita barangkali memang “bebas” untuk mendukung ataupun menentang Ahok, namun kita terperangkap di dalam wacana penistaan agama tersebut sejak awal lalu menjadikannya sebagai tolak ukur isu politik lainnya.

Partisipasi publik dalam politik tidak lagi menjadi ancaman elit, malah menjadi senjata untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan memposisikan penistaan agama sebagai sebuah aspirasi publik untuk menegakkan keadilan, elit menemukan cara yang terjustifikasi untuk menyingkirkan lawan politik mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Peran elit di muka publik hanya untuk memberi komentar, bahkan memberi komentar mengenai kehebatan perjuangan masyarakat. Kesannya, publik-lah—dan bukan elit—yang bersatu dan membentuk people power sehingga berhasil menyeret Ahok ke pengadilan dan mengkandaskannya di pilkada DKI.

Penggunaan klaim people power untuk agenda politik elit bukanlah hal baru. Kita bisa menemuinya dengan mudah pada sejumlah praktik yang kurang subtil, seperti massa aksi yang mewakili organisasi antah-berantah maupun bot di media sosial yang menyerukan tagar tertentu, seperti halnya  #Indonesiabutuhsemen. Hal ini kerap digunakan politikus untuk mendelegitimasi satu sama lain, seperti ketika Fadli Zon mengatakan bahwa karangan bunga yang diberikan khalayak untuk Gubernur Ahok hanya pencitraan murahan.

Meski demikian, fenomena yang terjadi saat ini jauh berbeda. Pasalnya publik bukan hanya menjadi sekrup elit, melainkan juga benar-benar percaya dan sadar berjuang demi tujuan politik elit. Elit tidak hanya memanipulasi kesan akan adanya people power, mereka memanipulasi people power itu sendiri.

NSA, Edward Snowden, dan 1984

Ketika Edward Snowden membocorkan dokumen-dokumen National Security Agency (NSA) pada 2013, penjualan buku George Orwell berjudul 1984 meroket hingga 6000 persen di situs jual-beli Amazon. Novel klasik 1984 disituasikan dalam sebuah dunia dystopian, dalam sebuah sistem politik otoriter, di mana seluruh penduduk dipantau dan dicekoki doktrin figur elusif, Bung Besar. Setiap bentuk penyimpangan dapat diketahui karena adanya aparatus pengawasan yang masif, dan para penyimpang harus siap menerima kematian sebagai ganjaran.

Narasi 1984 ini langsung diidentifikasi oleh publik sebagai hal yang mungkin sama dengan praktik pemantuan massal yang dibocorkan Snowden. Meski publik mengatahui situasi pada 1984 jauh lebih opresif dari yang mereka tengah alami, 1984 berfungsi sebagai proyeksi pada aparatus pemantauan dalam dokumen NSA.

Dalam Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age (2015), Bernard Harcourt menyanggah analogi populer tersebut. Meski keduanya sama-sama menunjukkan sebuah aparatus pengawasan yang masif, dalam 1984 pengawasan tersebut dilakukan untuk mencari pelanggar, menghukum mereka, dan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam kasus NSA, teknologi digital justru mensyaratkan para pengguna untuk dengan bebas menunjukkan siapa diri kita; menuliskan dan membagi informasi yang menunjukkan afiliasi politik kita; memamerkan buku yang kita baca, film yang kita tonton, apa yang kita makan, bahkan di mana kita tengah berada. Singkatnya, yang dimanipulasi oleh NSA adalah persepsi khalayak bahwa ia bebas, dan tidak ada yang memantau mereka. Apabila seorang pengguna internet sadar bahwa ia tengah diawasi, ia akan lebih berhati-hati untuk menuliskan gagasannya maupun berselancar ke situs-situs tertentu. Hasilnya adalah perilaku pengguna tersebut di internet tidak dapat merepresentasikan dirinya dengan valid. Alhasil, kebutuhan untuk interogasi menjadi semakin minim karena kita dengan sukarela memberi informasi personal di media daring.

Apa kaitan antara fenomena penyadapan massal tersebut dengan situasi politik kontemporer Indonesia? NSA sama halnya dengan elit yang menyetir wacana di Indonesia. Keduanya sama-sama memanipulasi persepsi seseorang bahwa ia bebas. Ketimbang mengarahkan massa bayaran maupun mengontrol masyarakat dalam rezim otoriter, jauh lebih efektif dan efisien untuk membiarkan khalayak bebas bertindak berdasarkan hasrat mereka. Yang perlu dilakukan hanyalah memanipulasi hasrat publik. Dengan kata lain, kebebasan seseorang kini telah menjadi bagian dari kuasa.

Selain itu, kesamaan penyetiran wacana elit di Indonesia dan penyadapan NSA ada pada cara kategorisasi. Para petinggi NSA berulang kali membela diri bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menjaga penduduk Amerika Serikat dari serangan terorisme. Dengan memaksa keakuratan identitas virtual seorang pengguna internet, NSA mengklaim dapat menetralisir individu-individu yang diketahui berpotensi menjadi ancaman. Pada kasus Indonesia, investigasi Nairn menunjukkan bahwa kalangan militer membentuk kategori Komunisme Gaya Baru (KGB) sebagai sebuah ancaman bagi Negara.

Sebuah dokumen powerpoint yang diperoleh Nairn dari pihak militer menunjukkan apa yang dimaksud dengan KGB tersebut, yakni sebuah brand komunisme yang tidak lagi menggunakan cara kerja PKI untuk memperoleh kekuasaan melalui sistem partai. Sebaliknya, KGB menggunakan pendekatan kultural dengan isu pluralisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui medium internet.

Kita layak mengkhawatirkan bagaimana pihak otoritas membentuk kategori orang-orang yang dianggap berbahaya secara sepihak, lalu menelusuri internet untuk mencari pengguna yang cocok dengan kategori tersebut. Praktik ini hanya terjadi apabila pengguna internet merasa bebas dalam menyuarakan pendapat mereka terhadap isu-isu yang masih tabu, seperti pembantaian 1965. Hal inilah yang membuat konsep KGB menjadi sangat berbahaya. Konsep ini tidak lagi menganggap orang yang merupakan potensi ancaman sebagai seorang penganut komunisme garis keras, namun orang mana pun yang tertarik untuk mencari tahu dan tergerak dengan problem ketidakadilan yang umum sekalipun.

Lagi-lagi, paranoia ini dapat dipahami ketika Nairn menjelaskan bahwa isu Presiden Joko Widodo akan meminta maaf kepada penyintas tahun 1965 saja sudah cukup untuk membuat para Jenderal kebakaran jenggot dan terpikir untuk melakukan kudeta.

Adakah Kebebasan yang Otentik?

Dengan demikian, kita dapat menunjuk dua praktik kuasa di Indonesia yang memanipulasi kebebasan khalayak. Pertama, mengarahkan khalayak untuk menghasrati sebuah tujuan politik yang menguntungkan sebuah kelompok elit. Kedua, penciptaan kategori  individu yang dianggap berbahaya secara sepihak—para “Komunis Gaya Baru”—yang dengan bebas mengekspresikan pandangan mereka di internet.

Kalau begitu, bagaimanakah cara untuk melampaui kedua praktik ini, sehingga kita “benar-benar bebas”?

Tidak ada jawaban tunggal untuk masalah tersebut. Namun kita bisa mencontoh Harcourt ketika ia berusaha menyanggah bagaimana publik Amerika Serikat menganalogikan kondisi mereka melalui 1984. Saat ini, kita perlu memahami ketidakbebasan yang tengah kita hadapi dengan tepat, serta sejauh mana kita telah berhasil menggunakan kebebasan yang tersisa secara tepat guna.

Barangkali kita berpikir bahwa kita telah menggunakan kebebasan kita dengan baik. Kemunculan aktivisme, kerelawanan, bahkan debat kusir politik di forum daring sekalipun, merupakan bukti nyata dari penggunaan kebebasaan itu untuk partisipasi politik publik. Publik menjadi semakin rasional, dan terpicu untuk bergerak berdasarkan rasionalitas tersebut. Gerakan kerelawanan seperti Teman Ahok, misalnya, dianggap sebagai sarana bagi tercapainya bagi partisipasi politik yang sehat, bahkan sanggup melampaui kepentingan oligarki dengan mendorong agenda publik. Namun, Max Horkheimer dan Theodor Adorno, punggawa mazhab ilmu sosial kritis Frankfurt, pernah mewanti-wanti bahwa rasionalitas itu sendiri bisa menjadi irasional (Horkheimer & Adorno, 2002). Artinya, semua tindakan rasional tak selalu terbebas dari motif yang irasional.

Aksi publik, meski tampak rasional, bisa saja memiliki prasangka dan kepercayaan yang tidak berdasar seperti sikap diskriminatif. Hal ini dapat kita lihat dari rentetan demonstrasi menyoal dugaan penistaan agama oleh Ahok, meski tampak jelas digerakkan oleh sikap diskriminatif dan kebencian, telah dengan sukses menggunakan dalih yang rasional untuk memperjuangkan kedaulatan hukum Indonesia. “Ini bukan rasisme, ini penegakan hukum”—demikian ujaran banyak orang pada aksi-aksi ini. Ketika kita telah mempercayai bahwa Ahok memang menista agama sejak awal, misalnya, kita akan menutup diri terhadap kemungkinan lain, dan berjuang mati-matian untuk membuat kepercayaan tersebut tampak rasional.

Keterbelengguan kita, para manusia rasional di era modern, serupa dengan mengendarai mobil di jalan satu arah. Meski kita dapat menggerakkan mobil kita, satu-satunya pilihan yang kita miliki hanyalah untuk bergerak maju. Sebagaimana yang telah disingkap oleh Nairn, arah gerakan kita sudah dikondisikan terlebih dahulu oleh elit, dan yang kita lakukan hanyalah mengikuti arah yang telah disediakan: meski kita bebas bergerak untuk memperjuangkan tujuan politik masing-masing, kita tidak bebas untuk menentukan arah dari gerakan tersebut. []


Daftar Pustaka

Harcourt, Bernard (2015) Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age. Cambridge & London: Harvard University Press

Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (2002) Dialectic of Enlightment: Philosophical Fragments. Stanford, California: Stanford University Press

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"