Ilustrasi: Gery Paulandhika
Ilustrasi: Gery Paulandhika
03/04/2017
Anak Kambing Presiden, Politik Tontonan, dan Aksi Kendeng
Ketika aksi menolak pabrik semen di Kendeng kembali dilancarkan di Istana, Presiden Joko Widodo menyiarkan kelahiran anak kambing peliharaan di kanal vlog pribadinya. Apa yang dihilangkan oleh politik tontonan?
03/04/2017
Anak Kambing Presiden, Politik Tontonan, dan Aksi Kendeng
Ketika aksi menolak pabrik semen di Kendeng kembali dilancarkan di Istana, Presiden Joko Widodo menyiarkan kelahiran anak kambing peliharaan di kanal vlog pribadinya. Apa yang dihilangkan oleh politik tontonan?

Sudah hampir dua minggu Patmi, salah satu peserta aksi pasung semen di Istana Negara, berpulang. Akan tetapi kepergian Patmi tidak menyurutkan aksi penolakan pabrik semen tersebut. Aksi pasung semen terus bergaung di berbagai tempat, termasuk di depan kantor presiden sendiri. Seakan menjadi berlipat ganda, yang dipasung kali ini bukan hanya para petani, tapi siapa pun yang ingin bersolidaritas. Selain dukungan, muncul pula berbagai kecaman, cercaan, bahkan ancaman yang turut menyertai aksi tersebut. Pemerintah sendiri menganggap aksi ini membahayakan, namun nampaknya belum ada upaya yang serius untuk menyelesaikan masalah ini.

Aksi menyemen kaki di depan istana itu memang telah mencuri perhatian nasional. Bahkan media internasional turut ramai meliputnya. Selain dianggap simbolis dan unik, yang menarik untuk diperhatikan adalah tekad luar biasa yang dimiliki mereka yang memasung kakinya, apalagi untuk bertahan di tengah terik dan hujan. Kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, dan tidur yang biasanya dianggap sepele pun menjadi perjuangan berat saat kedua kaki dibeton. Bantuan dan solidaritas dari banyak pihak tentu sangat dibutuhkan selama demonstrasi ini berlangsung.

Tuntutan pemrotes pabrik semen itu bukannya tak berdasar. Hal utama yang mereka khawatirkan adalah sumber air yang rusak karena ditambang pabrik semen, sehingga akan mempengaruhi kehidupan petani secara keseluruhan. Mereka menguji izin lingkungan dari pabrik semen itu ke pengadilan dan telah menang hingga tingkat Mahkamah Agung. Setelah aksi protes di depan pabrik semen, beberapa kali aksi di depan istana negara, dan bahkan bertemu langsung dengan presiden, putusan MA 5 Oktober 2016 itu terasa bak angin segar bagi mereka. Selanjutnya, aksi berjalan kaki sejauh 150 Km dari Rembang ke Semarang dilakukan pada akhir tahun 2016 untuk meminta kepastian dari Gubernur—yang ternyata berakhir pada kekecewaan. Izin baru telah ditandatangani dan meruntuhkan harapan mereka. Merasa hukum negara sudah dikangkangi, maka tuntutan disertai pengecoran kaki kembali dilakukan.

Meski para petani Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan tuntutan mereka, pihak-pihak lain yang pro pada pabrik semen di Rembang menganggap aksi tersebut tak ubahnya sebuah sinetron yang dilakukan hanya untuk menarik simpati masyarakat luas. Penyebab dari reaksi ini bisa jadi disebabkan dua hal: upaya sadar untuk mendelegitimasi protes tersebut atau sudah begitu terbiasanya mereka dengan kepalsuan politik tontonan yang ditunjukkan penguasa. Untuk yang pertama tentu tak perlu heran, seseorang yang dibayar untuk membela kepentingan pabrik semen diketahui telah melakukan kampanye hitam terhadap pihak oposisinya. Akan tetapi untuk yang kedua, bisa jadi ada sebuah gejala akut dalam politik Indonesia yang akhirnya menyisip pada kesadaran kita tentang absennya virtue pada tiap aksi politis. Tentu yang menjadi patokan dan representasi dari gejala ini adalah para politikus yang seolah mempunyai dua wajah yang ditunjukan pada konstituennya.


Senyum sumringah tergambar jelas pada wajah Presiden Joko Widodo saat dua anak kambing dilahirkan di Istana Bogor. Hampir semua kantor berita Indonesia mewartakan kabar gembira ini. Alasannya jelas; tentu karena pemilik dua anak kambing ini, tidak main-main, adalah Presiden Republik Indonesia sendiri. Lewat video blog-nya, Joko Widodo mengabarkan sukacita kelahiran diiringi harapan agar kita senantiasa menyayangi binatang. Bukan kali pertama memang Presiden mengunggah video blognya kepada khalayak setelah sebelumnya mengunggah video blog dengan Raja Salman. Sementara itu, di hari yang sama dengan diunggahnya video kelahiran anak kambing Presiden, aksi menyemen kaki mulai dilakukan di depan istana negara yang terik. Baru seminggu lebih setelah aksi tersebut, Gunarti sebagai salah satu perwakilan petani Kendeng, akhirnya bisa bertemu dengan presiden. Sayangnya, ia harus menelan kekecewaan karena tanggapan presiden justru melempar tanggung jawab ke Gubernur Ganjar. Tak tahan menampung kekecewaan atas jawaban itu, Gunarti menangis di istana yang dianggapnya bisa memberikan harapan.

Betapa citra hangat dan peduli seorang presiden pada ketika pengumuman kelahiran dua kambing itu kontradiktif dengan keputusan yang diambilnya ketika menanggapi tuntutan yang diajukan oleh Gunarti. Hal tersebut mungkin terjadi karena dua kondisi yang berbeda: yang pertama agendanya telah terkonsep dan sudah diatur, sedangkan yang kedua terjadi secara spontan—sehingga menghasilkan jawaban yang spontan pula. Akan tetapi dari situasi ini dapat diketahui bahwa apa yang dicitrakan belum tentu berbanding lurus dengan politik riil. Dari sini pula dapat terlihat dengan jelas apa itu yang disebut dengan politik tontonan.

Sejak menjadi gubernur Jakarta, Jokowi memang berhasil menyampaikan citra populis dirinya sehingga mendapatkan dukungan luas dalam pemilihan umum. Ia menggunakan beragam jalur komunikasi publik dari media massa hingga akun sosial media pribadinya. Yang terbaru adalah video blog yang disorotnya sendiri, serta program #JokowiMenjawab di akun YouTube-nya, yang pada episode pertama membahas Musik dan Industri Kreatif. Seorang kepala negara melakukan komunikasi publik menggunakan akun pribadinya bukanlah hal yang asing sekarang ini. Sebagai perbandingan, mantan Presiden AS, Barack Obama menggunakan akun twitternya untuk menyampaikan pandangan kenegaraannya mengenai sebuah isu. Bahkan penerusnya, Donald Trump, menjadi contoh yang lebih ekstrem untuk menggambarkan komunikasi publik seorang kepala negara. Trump dikenal menggunakan sosial media untuk menyampaikan pandangan pribadinya, bahkan tak jarang caci maki, sebagai bentuk ketidakpercayaannya kepada media arus utama. Ia menuduh banyak kantor berita menyampaikan kabar palsu atau tidak berimbang pada dirinya sehingga lebih memilih untuk menyampaikan langsung pesan politiknya melalui sosial media.

Tentu tidak tepat jika serta merta menyamakan perilaku Donald Trump dengan Joko Widodo di sosial media. Jika Donald Trump menggunakan sosial media seolah tanpa tedeng aling-aling menyerang lawan politiknya, sebaliknya Jokowi justru menggunakannya secara terseleksi untuk tujuan populis. Meskipun bagi Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan, kedua presiden ini mempunyai kesamaan dalam hal mendapatkan dukungan populis dan diharapkan mendatangkan perubahan. Akan tetapi yang jelas terdapat kekaburan antara ruang privat dan publik. Contohnya, ketika Trump marah di akun twitter-nya setelah mengetahui bahwa Obama telah meretas teleponnya selama pemilu, apakah ia murka sebagai Presiden AS atau secara pribadi? Ketika Joko Widodo memamerkan kelahiran anak kambing, apakah itu atas dasar perannya sebagai kepala negara atau pribadi yang memelihara kambing?

Pengaburan antara yang publik dan yang privat ini terlihat pada logika di balik penggunaan sosial media sendiri, yaitu personalisasi informasi. Dengan menjadikan akun pribadi sebagai media transfer informasi, misalnya, yang dibagi kepada khalayak menjadi tersaru antara berita untuk kepentingan publik atau sekadar informasi personal. Tak pelak hal ini memperkuat kebiasaan voyeurism di masyarakat, atau kebiasaan mengintip yang personal pada orang lain. Hal ini yang disadari oleh para politisi dan para ahli pemasaran, bahwa sentuhan personal sangatlah menarik bagi khalayak, bahkan jauh lebih menarik dari yang menyangkut kepentingan publik.

Personalisasi informasi ini kemudian mengkonstruksi relasi sosial masyarakat yang berpusat pada apa yang Guy Debord sebut sebagai tontonan (spectacle). Dalam kumpulan tesisnya, The Society of The Spectacle, Debord menyebutkan bahwa tontonan merupakan kumpulan relasi sosial yang dimediasi oleh citra (image). Di tengah invasi berbagai bentuk informasi dari berbagai media cetak atau elektronik, masyarakat cenderung menganggap citra sebagai representasi atas kenyataan. Dengan demikian, citra seakan mendapat peran sentral dalam mengarahkan tiap hubungan sosial, bahkan yang politis sekalipun. Karenanya tak heran jika saat ini yang dijual dalam politik elektoral adalah citra dari sang calon ketimbang gagasan, ideologi, atau programnya.

Fenomena ini jelas terlihat di politik Indonesia saat ini. Calon legislatif atau eksekutif yang maju dalam pilkada akan berlomba-lomba untuk mengenalkan diri mereka lewat berbagai macam media. Lebih dari sekadar strategi komunikasi massa, karakter si calon yang harus ditanam dalam sanubari para pemilih haruslah sesuai dengan permintaan populer. Sebagai contoh, sesudah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini dianggap sebagai karakter peragu berakhir, dua kandidat presiden setelahnya, baik Jokowi maupun Prabowo, ditampilkan dengan karakter yang sebaliknya: tegas dan mampu menyelesaikan masalah.

Di sinilah politik tontonan dipakai untuk memperkuat karakter si calon dan meyakinkan para pemilih, bahkan jika perlu terus direproduksi setelah menjabat untuk tetap menjaga dukungan khalayak. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo merupakan salah seorang yang sangat sukses memainkan politik tontonan dalam interaksi masyarakat yang termediasi oleh citra. Contoh lain, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, kita dapati foto dirinya masuk ke dalam gorong-gorong untuk melakukan pemeriksaan langsung. Seketika berbagai macam pujian kita temukan di media sosial tentang pemimpin yang mau bekerja untuk perbaikan. Hal yang mirip juga terus terjadi pada segala narasi tentang blusukan dan kesehariannya untuk memberi aksen merakyat dan sederhana.

Lalu apa yang sebenarnya bermasalah dengan politik tontonan? Bukankah memperkuat citra dan menggaet dukungan populer sah dilakukan seorang politisi? Cela dari politik tontonan tampak, misalnya, pada awal 2016 saat Presiden melepas sekumpulan burung di taman raya Bogor yang sebelumnya  ia beli di pasar dengan tujuan melestarikan satwa. Pesan yang diunggah ke media sosial tersebut justru menuai kritik tentang perdagangan hewan. Membeli hewan dari pasar dianggap semakin mendorong penangkapan hewan dari habitatnya. Sama juga halnya dengan melepas satwa ke ekosistem baru belum tentu serta merta dianggap sebagai upaya melestarikan lingkungan. Di sini kita melihat bahwa politik tontonan yang mengedepankan citra untuk memediasi realita dapat runtuh melalui kesadaran kritis mengenai suatu persoalan.

Nalar kritis memungkinkan kita melihat paradoks dalam politik tontonan tersebut. Selama ini Presiden Jokowi terkenal sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat, ramah, bisa diajak bercanda, dan “gaul”. Dalam berbagai kesempatan kesan ini selalu ditanamkan: dari acara bagi-bagi sepeda, merekam vlog, hadir dalam konser musik, hingga blusukan dan bercengkrama dengan siapa saja. Akan tetapi kesan supel ini seolah hanya terbatas pada hal-hal yang non-politis. Keramahan dan mudah bercengkrama jarang ia tampilkan kepada mereka yang berdiri di depan Istana negara tiap hari Kamis, atau para pendemo dengan segala tuntutannya. Kesan akrab dan peduli dengan kesusahan rakyat tersebut kontras dengan pilihan para pembantunya yang merupakan pelanggar HAM dan tersangkut kasus korupsi.

Ironisnya, nalar kritis itu pula yang coba dienyahkan lewat keberadaan politik tontonan. Penggunaan citra untuk merepresentasikan kenyataan berarti menyajikan persoalan secara tak utuh. Akibatnya publik hanya diberikan potongan informasi yang kemudian dibungkus sebagai sebuah pesan politik serba positif. Hal ini diperparah dengan keengganan kita untuk melakukan riset dan memverifikasi informasi. Selain menumpulkan nalar kritis, politik tontonan juga bisa berjaya karena memanfaatkan ingatan pendek masyarakat yang diperparah dengan banjir informasi serta disinformasi.

Menumbuhkan nalar kritis ini tentu bukan barang mudah di tengah masyarakat yang terlena dengan politik tontonan. Apalagi jika yang melestarikan dan diuntungkan politik tontonan adalah jejaring kekuasaan dan modal yang masif. Media yang secara etis harus menjaga nalar kritis publik juga seakan tak berdaya di depan penguasa modal. Karenanya tak heran mayoritas media massa saat ini menjadi yang paling bertanggungjawab dalam menjamurnya politik tontonan. Paling tidak ada dua jalur yang memungkinkan politik tontonan semakin subur karena media massa: konten pesanan dari pemilik modal dan redaksi media yang serampangan dalam pemberitaannya—terlebih di era serba online ini.

Demokrasi representatif juga seolah membuat politik tontonan tak terelakkan. Agar sebuah pesan politik bisa menjangkau begitu banyak orang tentu peran media menjadi vital. Dengan situasi media konvensional saat ini, memang sangat sulit untuk mencari jalan keluar. Keberadaan sosial media memang menumbuhkan harapan sebagai alternatif karena sifatnya yang memungkinkan relasi langsung tak termediasi. Sayangnya, penguasaan dan penetrasi sosial media sangatlah terbatas pada kalangan urban. Belum lagi personalisasi informasi sering membuat yang politis terdistraksi. Meskipun peluangnya sedemikian kecil, upaya menanamkan nalar kritis harus tetap dilakukan dengan berbagai cara dan medium apapun saat ini. Menghamba pada politik tontonan hanya akan menumpulkan kesadaran politik warga yang maknanya sama dengan mendorong masyarakat ke jurang kepalsuan dan tipu daya.

Salah satu upaya tersebut justru dicontohkan oleh mereka yang menyemen kakinya menuntut dibatalkannya pembangunan pabrik semen di Rembang. Memanfaatkan simbolisasi, liputan luas media, dan upaya menarik simpati, tak bisa dipungkiri aksi protes ini telah menjadi sebuah tontonan (spectacle) tersendiri. Lebih tepatnya, aksi itu telah melakukan pembalikan atas politik tontonan yang mengecewakan dari pemerintah. Berbeda dengan politik tontonan yang menumpulkan nalar kritis, aksi ini justru berpotensi menumbuhkannya. Protes itu mengajak warga yang tak acuh untuk mencari tahu apa yang terjadi, menjadikan masalah yang dibawa oleh aksi itu menjadi wacana publik. Lebih jauh, warga diajak pula mengkritisi tentang kebijakan pemerintah sendiri, juga mempertanyakan model pembangunan yang berpotensi merusak masa depan. Tubuh yang dipasung itu juga hendak mengarahkan perhatian publik pada ekosistem yang menyangga hidup warga, sumber air yang menyuburkan, serta ekonomi yang tidak melulu tentang pemodal besar. Aksi ini juga menggugah kesadaran bahwa masalah ini mungkin sekali tak hanya terjadi di Kendeng, namun juga di banyak daerah Indonesia.

Ironis kelihatannya, jika kita sadari bahwa esensi dari aksi ini seperti mengulang ucapan presiden saat kelahiran kambing baru. Bahwa sumber air dan ekosistem di Kendeng juga “adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah amanah, berkah dan optimisme untuk masa depan”. Oleh sebab itu, agar menghindari tuduhan ekspose media sosialnya hanya sebuah politik tontonan semata, alangkah apik jika presiden bersedia melakukan aksi vlognya di depan istana negara, di antara aksi Kendeng, ibu-ibu Kamisan, dan siapa pun yang menuntut keadilan. []

Bacaan Terkait
Bramantya Basuki
Periset di Institute for Policy Analysis of Conflic (IPAC). Sempat bekerja di Tempo Institute dan sempat mengenyam pendidikan S2 di University of Nottinghan, UK. Salah seorang pendiri Sorge Cooperative yang berbasis di Bandung. 
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna