Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: Darth Vader (CC0)
27/02/2017
Bintang atau Pekerja Cilik?
{ Read in English } Di balik pesona bintang cilik di layar kaca, pemain anak bekerja dalam lingkungan yang buruk. Perlindungan anak terbengkalai dengan dalih profesionalitas.
27/02/2017
Bintang atau Pekerja Cilik?
Di balik pesona bintang cilik di layar kaca, pemain anak bekerja dalam lingkungan yang buruk. Perlindungan anak terbengkalai dengan dalih profesionalitas.
{ Read in English }

Isu pekerja anak sejatinya bukan hal baru, namun pekerja anak di industri media—terutama televisi—hampir tak pernah dilihat sebagai permasalahan sosial. Pekerja anak selalu dilekatkan pada anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik, asisten rumah tangga, pekerja seks anak, anak jalanan, anak-anak yang bekerja di lepas pantai, tambang dan lain-lain. Jika berbicara soal eksploitasi yang menjadi isu besar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka eksploitasi seksual dianggap jauh lebih berbahaya daripada eksploitasi ekonomi.

Hal ini tampak dalam pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui salah satu komisionernya, Rita Pranawati, dalam wawancara penulis. Pranawati menyatakan bahwa isu darurat seksual lebih mengkhawatirkan dibandingkan isu darurat ekonomi—apalagi tumbuh kembang anak. Kekhawatiran mengenai eksploitasi ekonomi pada anak, sekalipun diperhatikan, cenderung pada aktivitas perdagangan anak, seperti yang tertuang dalam Laporan Kerja Tahunan KPAI tahun 2012.

Problem hak pekerja anak ini tampak jelas dalam penelitian saya atas proses produksi sinetron “Raden Kian Santang” (RKS) pada 2014 lalu. Sinetron yang secara ajeg meraih peringkat sepuluh besar dalam rating AGB Nielsen ini melibatkan lebih dari sepuluh anak-anak sebagai pemeran utama. Sinetron ini tayang setiap hari sehingga proses produksinya pun kejar tayang. Artinya, produksi dilakukan sehari sebelum tayang. Di Indonesia, sinetron kejar tayang memang kerap jadi penguasa rating. Dalam logika bisnis sederhana, penguasa rating akan dieksploitasi habis-habisan sebagai produk dagangan industri televisi. Dengan kata lain, sinetron dengan pola produksi tidak manusiawi tersebut akan diproduksi terus menerus dan berdampak langsung pada para pekerjanya.

Pada produksi “RKS”, anak-anak dipekerjakan lebih dari tiga jam dalam sehari, melebihi pukul 18.00—bahkan lewat dari tengah malam—selama tujuh hari sepekan. Jam kerja ini jelas sudah melanggar amanat UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan. Jika pekerja dewasa pulang pagi dan bisa beristirahat, anak-anak ini masih harus bersekolah di pagi harinya. Hal inilah yang memicu kebutuhan homeschooling bagi pemain anak.

Sebagian pekerja anak pun akhirnya putus sekolah. Seorang pemain bahkan tidak diizinkan sekolah asalnya di Makassar untuk pindah sekolah ke Jakarta, tempat produksi dilakukan, dengan alasan mengharumkan nama sekolah. Alhasil dia hanya aktif pada saat ujian dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Segala hal ini dijalani dengan hasil kerja yang justru dinikmati orang lain, dalam hal ini keluarga atau manajemen artis.

Ketika Anak Menjadi Profesional

Lingkungan kerja “bintang” anak sering kali tidak ramah, karena mereka harus berinteraksi dengan pekerja dewasa. Ketika dilakukan pengamatan, sama sekali tidak ada ruang khusus anak untuk beristirahat atau bermain. Orang tua cenderung memfasilitasi anak-anak untuk tergantung pada gadget.

Suasana lokasi selalu bising. Hampir semuanya bekerja dengan bicara, kecuali saat take. Cara berkomunikasinya pun didominasi pembicaraan orang dewasa, beberapa kali terdengar humor dewasa, kalimat-kalimat cacian, meski dilontarkan dengan nada becanda, seperti “anjing”, “bangsat”, “tai”, bahkan cara memanggil juga menggunakan panggilan yang tidak pantas seperti “cong”, kependekan dari “bencong”. 

Ketika diwawancarai, salah seorang informan anak beberapa kali secara tidak sengaja memaki dengan kata-kata tersebut—meski tidak tertuju pada pewawancara atau orang lain, melainkan—karena kebiasaan. Dari sini dapat dilihat bahwa ia menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar, dan natural.

Selain soal komunikasi, salah seorang manajer pekerja anak pernah berkata pada saya bahwa merokok adalah hal yang biasa dan normal di lokasi syuting. Ia bahkan menyebutkan ada indikasi pemakaian kokain dan ganja di lokasi syuting yang melibatkan anak-anak. Seperti ia tuturkan: “Iya, pada make ganja, kokain—tahu kan kokain? Kalau rokok mah biasa.” 

Selain rokok dan narkoba, terdapat pula perilaku dan gerakan-gerakan berkonotasi seks yang dilakukan secara terbuka di depan umum. Seorang orang tua pekerja anak pernah menceritakan pada saya bagaimana ia, di saat menunggu syuting bersama anaknya, menyaksikan salah satu artis sinetron perempuan yang melakukan gerakan-gerakan serupa orang bersenggama.

Pemeran mamahnya anakku di sitkom itu, duduk di sebelahku, di pangkuan laki-laki. Terus begini-begini (memperagakan gerakan bersenggama) sambil ngerokok. Akhirnya cowok itu risih, terus pergi. Ya iyalah, digituin. Gimana gak “berdiri” kan.

Bukan hanya dilingkupi pergaulan orang dewasa, pemain anak memang akhirnya dipandang layaknya pekerja dewasa. Tuntutan untuk “profesional” pun mesti dipenuhi. Hal ini ditegaskan oleh sutradara “RKS”, Iyon Priyoko, “ Kapan pun diambil, dia juga harus siap.”

Salah seorang orang tua pekerja anak pun terus menerus menyampaikan pesan tentang tanggung jawab bekerja.

Jadi paling saya ngomong gini. “Adek kalau syuting kan adek kerja. Jadi saat di-order, adek harus serius, jangan bercanda. Waktunya kerja ya kerja. Jangan  bercanda. Jadi krunya suka.”

 Saya ngajarinnya begitu. “Di saat adek nggak di-take, ada saatnya tidur, ya tidur. Nah, di saat adek dibangunin, ya adek harus konsekuen bangun. Nggak boleh rewel.” “Ya mama,” (jawab adek). Alhamdulillah pemikirannya agak tua, walau baru delapan tahun, kelas dua SD.

Sebagian besar orang tua yang menunggui di lapangan adalah bapak-bapak yang mengaku sebagai entrepreneur agar bisa menemani sang anak bekerja. Sebagian bahkan mengaku sengaja keluar dari pekerjaan tetapnya.

Para orang tua bersikeras menolak istilah “pekerja” untuk anaknya. Bagi mereka, pemain anak sedang “menyalurkan bakat” dan menjalani minatnya semata tanpa ada paksaan. Anak yang bekerja di industri televisi memang tidak pernah dilihat sebagai pekerja, melainkan sebagai “bintang”—setidaknya begitulah konstruksi yang hegemonik dalam kepala setiap pemangku kepentingan, termasuk negara. Konsekuensi logisnya, perlindungan hak anak dan hak pekerja anak diabaikan. Lebih buruk lagi, imaji tentang “bintang anak” ini pula yang menjadi justifikasi anak untuk bekerja dalam beratnya ritme industri televisi.

Hal ini dipertegas oleh Judhariksawan, ketua Komisi Penyiaran Indonesia periode 2012-2016. Judha, pada saat wawancara dengan penulis, menjelaskan adanya perspektif yang berbeda dan prasangka masyarakat awam di luar industri yang keliru. Yudha menjelaskan bahwa KPI pernah melakukan focus group discussion (FGD) untuk membahas eksploitasi artis cilik. Hasil FGD tersebut menunjukkan bahwa ternyata anak-anak yang menjadi pekerja media tidak merasa terganggu maupun tereksploitasi dan orang tua pekerja anak menolak jika disebut mengeksploitasi anaknya. Menurutnya, eksploitasi hanya dilihat oleh masyarakat di luar industri.

Pandangan ini punya ironinya tersendiri: mengapa anak yang “menjalani minat dan bakat” harus dibebani ritme pekerja media profesional?

Wilayah Tak Bertuan

Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, kehadiran para artis anak disertai dengan perlindungan hukum atas hak anak. Seperti yang dimuat dalam situs web Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, dari 50 negara bagian, 36 negara bagian memiliki regulasi child entertainment dan lebih dari separuhnya memberlakukan izin kerja (work permit) bagi anak yang bekerja di industri hiburan. Dalam hal ini, cakupan industri hiburan yaitu:

“…any organization, or individual, using the services of any minor in: motion pictures of any type (film, videotape, etc.), using any format (theatrical, film, commercial documentary, television program, etc.), by any medium (theater, television, videocassette, etc.); photography; recording; modeling; theatrical productions; publicity; rodeos; circuses; musical performances; and any other performances; and any other performances where minors perform to entertain the public.”

(Child Labor Laws, State of California, 2013, hal. 36)

Salah satu negara bagian di AS, California, memiliki Hukum Pekerja Anak, yang dikeluarkan Departemen Hubungan Industrial, Divisi Standar Pelaksanaan Tenaga Kerja pada 2013. Di dalamnya tercantum pengaturan mengenai industri hiburan sebanyak sepuluh halaman yang secara rinci mengatur perlindungan hak anak yang bekerja di industri hiburan. Misalnya, anak-anak tidak boleh bekerja selama jam sekolah dan anak-anak yang ingin bekerja di industri hiburan harus memiliki izin bekerja. Jam bekerja dan fasilitas yang harus disediakan juga diatur oleh negara dan harus dipatuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan. Aturan di Amerika Serikat tersebut secara jelas menunjukkan kepedulian untuk melindungi hak anak ketika anak dilibatkan dalam industri hiburan.

Di Indonesia, hal serupa tidak terjadi.

Indonesia memang memiliki sejumlah Undang-Undang yang mengatur industri media dan kreatif. Namun, kesemuanya tidak menata secara khusus perlindungan terhadap pekerja anak. Dapat dikatakan, perlindungan terhadap pekerja di industri media belum mendapatkan perhatian dari perumus kebijakan di Indonesia yang terkait.

Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 71, anak-anak memang diizinkan bekerja dalam rangka mengembangkan bakat dan minatnya dengan memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah pengawasan orang tua, jam kerja tidak lebih dari tiga jam, dan lingkungan bekerja yang ramah anak. Usia anak yang diperkenankan bekerja, jika konsisten dengan pasal sebelumnya, dibatasi pada usia di atas 14 tahun. Meskipun demikian, selain tidak diterapkan secara sungguh-sungguh, UU ini juga tidak memberi catatan khusus tentang pekerja anak dalam industri hiburan.

Pada UU Perfilman, terdapat pasal 20 tentang perlindungan terhadap insan perfilman. Secara spesifik, di ayat (5) pasal tersebut dinyatakan bahwa perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur harus memenuhi hak-hak anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan undang-undang, dinyatakan pula bahwa yang dimaksud perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur adalah “terutama perlindungan mengenai  pemenuhan hak belajar dan hak bermain”.  Hanya saja, di bawah UU ini memang tidak ada peraturan menteri atau keputusan menteri yang kemudian mengatur teknis pelaksanaan perlindungan hak anak. Dalam UU ini pun, tidak disebutkan sanksi terhadap pihak yang terbukti tidak memberlakukan perlindungan terhadap hak anak dalam pembuatan film.

Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 tidak memasukkan satu pasal pun yang menjelaskan adanya perlindungan pekerja anak dalam industri penyiaran. UU Penyiaran hanya melindungi penonton televisi anak-anak atas konten yang dimuat dalam media. Satu-satunya pasal lain yang menyinggung tentang anak adalah pasal 46 tentang siaran iklan yang melibatkan anak-anak. Ketetapan mengenai perlindungan artis anak baru terbaca dalam P3SPS yang merupakan panduan utama bagi mereka yang bergerak dalam industri pertelevisian. Hal ini termaktub dalam Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak, pada Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. Namun, sejauh ini KPI belum melakukan langkah yang berarti.

Selain ketidak jelasan pada regulasi, perkara wewenang pun masih silang sengkarut. Siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja anak di industri media?

Runutan pertama, tentu saja, jatuh pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Akan tetapi, sebagaimana disebut di awal artikel ini, lembaga tersebut lebih berfokus pada perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

Runutan kedua bisa dilakukan dengan meletakkan pekerja anak di media dalam konteks industri kreatif. Dalam pemerintahan Jokowi, industri kreatif ada di bawah payung Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini pun belum memiliki visi yang jelas soal perlindungan pekerja anak di bidang kreatif.

Runutan ketiga adalah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Depkominfo pun tidak memiliki bidang yang secara langsung bisa dimintai pertanggungjawaban tentang proses produksi di industri media. Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, menjelaskan bahwa hubungan industrial, terutama tentang ketenagakerjaan, sebenarnya tidak diatur di undang-undang maupun di PP tentang media. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Kominfo memang tidak menangani persoalan tentang bagaimana memproduksi sebuah konten hingga bagaimana konten tersebut tayang.

Runutan keempat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Meskipun demikian, sejak awal Judhariksawan menyatakan bahwa aspek produksi siaran televisi bukanlah tanggung jawab dan kewenangan KPI, apalagi jika menyangkut soal perlindungan anak. KPI, seperti halnya diamanatkan Undang-Undang, hanya mengawal hasil siaran yang ditayangkan.

Pemetaan komitmen negara terhadap perlindungan anak, khususnya pekerja anak di industri media, menunjukkan bahwa negara mengabaikan hak pekerja anak di industri sinetron. Hal ini disebabkan fokus dan prioritas negara dalam permasalahan anak pada saat ini adalah eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Hal ini juga tampak dalam sikap pimpinan KPI sebagai pengawas penyiaran Indonesia. Dalam aturan yang dibuat KPI sendiri, disebutkan adanya perlindungan anak dari segala aspek produksi. Sebagai representasi negara, KPI melalui pernyataan pimpinannya justru terlihat tidak memiliki komitmen terhadap persoalan pekerja anak di industri media, yang kemudian sangat memengaruhi kebijakan seperti apa yang akan dilakukan KPI.

Sampai saat ini, negara cenderung melakukan pengabaian terhadap permasalahan eksploitasi pekerja anak di industri media. Pengabaian ini kemudian menjadikan negara memelihara status quo yang menguntungkan industri dan memperpanjang eksploitasi anak. []

Bacaan Terkait
Lintang Ratri

Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Diponegoro. Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Tertarik pada isu media, gender dan anak.

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"