Ilustrasi: Gery Paulandhika
Ilustrasi: Gery Paulandhika
21/02/2017
Logika Purba dalam Memberantas Hoax
Dewan Pers meluncurkan program verifikasi perusahaan pers untuk memberantas hoax. Sebuah langkah keliru yang berlandaskan logika keliru.
21/02/2017
Logika Purba dalam Memberantas Hoax
Dewan Pers meluncurkan program verifikasi perusahaan pers untuk memberantas hoax. Sebuah langkah keliru yang berlandaskan logika keliru.

Selasa 7 Februari 2017, Dewan Pers akhirnya menjelaskan perihal verifikasi perusahaan pers yang telah dan akan terus mereka lakukan. Menurut Dewan Pers, sesuai dengan poin ke-6 siaran pers tersebut, adanya proses verifikasi akan mendorong terciptanya perusahaan pers yang profesional.  Dengan demikian, perusahaan pers diharapkan mampu menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan berhilir pada penegakan demokrasi dan kemerdekaan pers. Pemberian barcode sebagai bukti lolos proses verifikasi diyakini dapat membangun kepercayaan pada masyarakat, sehingga mampu menyumbat tersebarnya hoax. Dalam logika Dewan Pers, peneguhan otoritas media arus utama dan penanaman kepercayaan masyarakat terhadap media tersebut berada pada posisi yang sejajar, yaitu keduanya dapat meringkus hoax.

Sebelumnya, pada sebuah kesempatan, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menuturkan bahwa, “Nanti ada barcode-nya, bahwa media ini trusted (terpercaya), terverifikasi di Dewan Pers. Ini juga bertujuan meminimalisasi kerugian masyarakat karena pemberitaan hoax.”

Akan tetapi, apakah logika Dewan Pers dalam menerapkan verifikasi perusahaan pers tersebut berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan?

Hoax dan Kepercayaan pada Media

Sebelumnya, kita harus melempar pandangan ke belakang, tepatnya tahun 1980-an ketika artikel “Jimmy’s World” tayang di halaman pertama Washington Post. Artikel tersebut bercerita tentang Jimmy, bocah pecandu heroin yang membangkitkan simpati bukan hanya warga Amerika melainkan juga pembaca internasional. “Jimmy’s World” menjadi sangat populer dan diperbincangkan oleh khalayak pada saat itu. Berkat tulisannya ini, Janet Cooke, sang penulis, memenangkan Pulitzer pada tahun 1981. Pascapenganugerahan Pulitzer, belakangan baru terungkap bahwa “Jimmy’s World” adalah hoax. Sosok Jimmy tak pernah ada dan narasi dalam “Jimmy’s World” adalah hasil fabrikasi Cooke semata. Janet Cooke mengakuinya dan Washington Post memberikan pernyataan maaf.

Setelah munculnya kasus tersebut, catatan sejarah mengenai Janet Cooke sebagai wanita Afro-Amerika pertama penerima Pulitzer harus dicoret. Penghargaan Pulitzer tahun tersebut dikembalikan dan dialihkan kepada penulis lain. Kasus ini memperlihatkan kepada kita bagaimana perayaan hoax terbesar sepanjang sejarah jurnalisme modern dunia mungkin terjadi—bahkan hingga memenangkan penghargaan paling prestisius dalam bidang jurnalisme— dan tidak disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat pada media. Skandal “Jimmy’s World” muncul ketika surat kabar memiliki kredibilitas tinggi di mata khalayak, bukan sebaliknya.

Contoh lain dari kasus serupa mengharuskan kita menilik lagi ke beberapa tahun sebelumnya, namun kali ini dengan format yang berbeda. Pada 1926, BBC menyiarkan fiksi yang berjudul “Broadcasting the Barricades” yang berisi rentetan buletin berita imajinatif tentang “pemberontakan merah”. Akan tetapi, fiksi yang awalnya bertujuan untuk menjadi lelucon belaka justru dipercayai publik sebagai realitas. Sebagian pendengar yang hanya menyimak bagian tengah dan akhir siaran melewatkan pendahuluan siaran fiksi tersebut dan menangkap pesan yang disampaikan sebagai kebenaran. London dan Inggris Raya sempat panik beberapa saat pada saat itu karena banyak pendengar kadung menelan fiksi bahwa “telah terjadi kerusuhan di London yang didorong oleh kemarahan kelas pekerja yang mengakibatkan robohnya Big Ben” sebagai kebenaran.

BBC memang kurang berhati-hati saat mencoba berlelucon karena tidak mempertimbangkan sifat radio yang selintas dan irreversible. Akan tetapi, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah, serupa dengan “Jimmy’s World”, hoax terbangun justru melalui kepercayaan masyarakat terhadap media beserta integritasnya, dengan hanya sedikit sekali menyisakan ruang skeptisisme untuk memeriksa informasi yang disiarkan oleh media.

Indonesia sendiri memiliki banyak pengalaman serupa. TV One misalnya, selepas ledakan bom di jalan MH. Thamrin, 14 Januari 2016, pernah menyebar hoax bahwa ada ledakan susulan di Slipi, Kuningan dan Cikini. Hoax ini tidak hanya tersebar dari mulut ke mulut anggota masyarakat dan muncul dalam perbincangan publik di lini massa media social, melainkan hingga sempat dilansir oleh BBC World News, sebuah media internasional.

Apakah hoax tersebut bisa menyebar karena ketidakpercayaan warga terhadap TV One? Mungkin, terungkapnya informasi palsu tersebut menyebabkan munculnya cibiran dan makian dari publik, namun awal mula dari kepercayaan atas kebenaran informasi tersebut berasal dari kepercayaan akan sumber informasi sebagai penutur kebenaran. Kembali pada masalah di awal tulisan, TV One sendiri menjadi salah satu dari 74 media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Lantas, apakah barcode bisa menjadi jaminan TV One tak akan mengulangi menyebarkan hoax seperti yang sebelumnya pernah mereka lakukan?

Kita juga dapat melihat bagaimana sejarah Indonesia Orde Baru membuat masyarakat percaya pada berita, pada berbagai informasi yang tak sepenuhnya valid, dan pesan-pesan plastik yang dibangun oleh negara. Kepercayaan yang kemudian membuat orang-orang tua kita dan bahkan sebagian dari kita terus merapal hoax sepanjang Indonesia modern: bahwa komunisme merupakan ancaman, ideologi pembangunan akan mengantarkan pada kemakmuran, militerisme akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang disiplin dan maju. Silakan sebut lagi hoax-hoax yang dibangun pada masa Orde Baru dan sampai saat ini masih kita percayai, niscaya kita akan mendapatkan daftar yang sangat panjang.

Sejarah menunjukkan bahwa tersebarnya hoax selalu soal keterlalupercayaan masyarakat pada media sebagai sumber informasi tersebut, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana dengan internet?

Kegagapan Memandang Polarisasi Otoritas di Internet

Internet telah menjadi ruang gigantis yang mewadahi media dan jurnalisme baru untuk terus tumbuh. Media-media yang sebelumnya terbit dengan format cetak maupun siaran melebarkan sayapnya dan menggeser formatnya untuk muncul di internet. Website-website baru bermunculan. Setiap komunitas atau kelompok dapat membuat produk sendiri, bahkan produk jurnalismenya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Watchdoc saat memproduksi Samin-Semen dan Ekspedisi Indonesia Biru. Siapa saja, bahkan orang awam pun, dapat memproduksi konten sendiri yang dapat dipublikasikan di YouTube dan membuat kanal personal yang berisi pandangan maupun liputan. Semua orang dapat menjadi jurnalis di saat internet kini menjadi sasana tempat perebutan tatapan warga.

Akan tetapi, tak hanya soal kuantitas, internet juga telah mengacak-ngacak konfigurasi otoritas dalam informasi saat ini. Salah satu produk hasil dari spasialisasi ruang di internet, yaitu media social, adalah biang keroknya. Emily Bell dalam pidatonya di Cambridge yang bertajuk “The End of the News as We Know It: How Facebook Swallowed Journalism” menjelaskan bahwa keberadaan media sosial telah menelan jurnalisme, sebagaimana ia menelan kampanye politik, sistem perbankan, personalitas, ritel, industri hiburan, bahkan pemerintahan dan keamanan. Bell menekankan bahwa produsen produk jurnalisme untuk kali pertama harus kehilangan otoritasnya atas distribusi informasi akibat keberadaan media sosial.

Otoritas menjadi sangat cair di internet, bergantung pada algoritma yang dibangun oleh ruang-ruang baru. Dengan demilkian, bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, dalam peta informasi saat ini, cuitan di Twitter atau status Facebook seorang selebriti media sosial seringkali mendapatkan status sosial yang setara dengan informasi yang diproduksi oleh media-media arus utama.

Kontestasi informasi menjadi sangat terbuka dengan keberadaan internet dan media sosial. Hoax—saya mengesampingkan motivasi dari hoax—muncul dan menjadi bagian dari kontestasi tersebut. Kita dapat dengan mudah melihat banyak orang membagikan informasi palsu dari situs-situs yang bukan arus utama. Situs-situs tersebut sebagian mengemas berita dengan judul sensasional, tak sedikit pula mengemasnya dengan tendensi provokasi. Pada posisi tersebut, saya setuju pada pernyataan Rudiantara bahwa “Antara situs hoax dan media sosial itu seperti vicious circle.”

Akan tetapi, bukan hanya hoax yang difasilitasi oleh dinamika otoritas di internet. Internet juga menyediakan tempat bagi suara-suara yang tak tampak di media arus utama. Kita dapat menemukan situs-situs progresif yang menyuarakan suara dari akar rumput, sebut saja Indoprogress, Suarapapua, Literasi.co, IslamBergerak, hingga Watchdoc hadir sebagai media yang menyodorkan produk jurnalisme. Situs-situs ini menyajikan pandangan atau liputan yang perspektifnya hampir tak mungkin diharapkan dapat muncul di media-media konvensional. Tautan-tautan atas situs tersebut kemudian dibagikan massal oleh warga media sosial dan beresonansi di sana.

Internet hadir sebagai pisau bermata dua; ia memberikan ruang bagi jurnalisme baru namun juga tempat hoax mereproduksi diri. Kehadiran internet yang memecah otoritas media konvensional inilah yang tidak dilihat dalam visi barcode Dewan Pers dan menunjukkan logika purba yang bekerja di belakangnya. Logika ini pada akhirnya hanya sekadar menunjukkan kegagapan Dewan Pers dalam merespon diskursus jurnalisme baru yang muncul akibat adanya internet dan media baru.

Kegagapan serupa yang menampak dari pernyataan Ketua Dewan Pers yaitu pernyataan bahwa “Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut.” Bukankah dalam posisi ini, pihak yang paling diuntungkan adalah konglomerasi media dan bukan diskursus jurnalisme baru yang sedang tumbuh? Mengingat gurita konglomerasi media telah menjerat industri media arus utama saat ini.

Apabila Hoax adalah sasaran utama dari Dewan Pers, bukankah langkah paling tepat untuk meminimalisasinya adalah dengan membangun gerakan literasi media yang masif dan terencana untuk masyarakat? Dengan pecahnya otoritas media, aparat penyaring informasi seharusnya bukan lagi dipegang oleh institusi, tetapi oleh rasionalitas individu. Saya yakin, gerakan literasi tersebut tak berbiaya sedikit dan membutuhkan napas panjang, namun akan menjadi modalitas yang sangat berharga bagi peradaban bermedia di masa yang akan datang. []

Bacaan Terkait
Justito Adiprasetio

Buruh akademik. Menamatkan studi magister di Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada dan magister Ilmu Komunikasi di Universitas yang sama. Sejak tahun 2015 memutuskan kembali menetap di Jatinangor, setelah beberapa tahun menggelandang di Yogyakarta. Tertarik pada tema gender dan seksualitas, kuasa dan keilmuan, dan jurnalisme.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?