Ilustrasi: Garyanes Yulius
Ilustrasi: Garyanes Yulius
03/02/2017
Mengapa “No Pic” harus “= Hoax”? (Bagian II - selesai)
Hoax, di luar dari apa dan siapa yang mendalanginya, adalah manifestasi dari perlawanan atas kapitalisasi informasi. Alih-alih memberantas, barangkali yang kita butuhkan adalah merehabilitasi hoax.
03/02/2017
Mengapa “No Pic” harus “= Hoax”? (Bagian II - selesai)
Hoax, di luar dari apa dan siapa yang mendalanginya, adalah manifestasi dari perlawanan atas kapitalisasi informasi. Alih-alih memberantas, barangkali yang kita butuhkan adalah merehabilitasi hoax.

Baca bagian pertama

Satu hal yang hendak saya antisipasi pada tulisan pertama adalah bahwa penyajian bukti-bukti neuropsikologis mengenai betapa tidak ada yang namanya benar atau salah—fakta atau hoaxdi dalam informasi sama sekali bukan lantas mengusulkan untuk berhenti memberantas hoax, atau malah merayakan dunia media yang tanpa makna. Sama sekali bukan itu. Mengatakan bahwa informasi selalu bias, dan bahwa sudut pandang berbeda akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berbeda pula, juga bukan sesuatu yang ingin disampaikan di sini; meski poin ini, bagaimanapun juga, tidak sepenuhnya salah. Terlebih dari itu, yang hendak diajukan di sini adalah supaya kita bisa mengafirmasi kenyataan ini, yaitu bahwa kita tidak pernah benar-benar membutuhkan salah atau benarnya informasi, dan bahwa memang informasi pada dasarnya akan selalu berfungsi untuk memuaskan keyakinan kita. Inilah pengetahuan obyektif mengenai hoax, yaitu suatu kebenaran mengenai tiadanya kebenaran dalam informasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Hoax dan Ekonomi-Politik Informasi

Perumusan suatu etik informasi dalam kaitannya dengan hoax mensyaratkan suatu pemahaman yang lebih luas dan struktural lagi, terutama dalam kaitannya dengan konteks ekonomi-politik dari informasi. Saya tidak akan mengulang pengetahuan lawas mengenai betapa konglomerasi media telah selalu mencengkeram dan membayang-bayangi demokrasi kita. Tidak juga hendak memberi tahu rahasia umum bahwa industri media berjalan dengan logika akumulasi profit dan kekuasaan. Oleh karenanya saya ingin melihat dengan cara lain, yaitu dengan melihat posisi hoax ini dalam konteks ekonomi politik informasi di era demokrasi saat ini, terutama saat revolusi digital dan teknologi komunikasi informasi semakin membebaskan lalu lintas informasi. Menariknya, dengan cara melihat ini, kita bisa mendapat gambaran berbeda mengenai hoax, dan bahkan bisa merayu pertimbangan kita untuk merehabilitasi hoax.

Demokrasi informasi adalah suatu sistem yang memungkinkan wacana “melayani kebenaran” menjadi selalu in demand. Dengan dibukanya keran kebebasan berinformasi, maka berbondong-bondong orang memproduksi informasi karena semuanya ingin “melayani kebenaran”. Partisipasi masif orang banyak dalam memproduksi pengetahuan, bahkan, pada titik tertentu justru diupayakan dan bahkan diindustrikan demi kepentingan akumulasi profit. Industri konten situs seperti Facebook, Instagram, dst., bisa meraup keuntungan melangit justru karena partisipasi “demokratis” dalam bidang informasi ini.

Media-media konvensional pun akhirnya juga harus menyesuaikan diri dengan demokrasi informasi. Terlepas dari jenis dan tipenya—baik cetak, elektronik, atau platform—seluruh media memiliki caranya sendiri dalam “melayani kebenaran”. Media tradisional melakukannya dengan mengklaim menyajikan fakta yang akurat dan aktual lagi terpercaya, sementara media yang lebih baru cenderung menekankan perannya dalam membantu pengguna membagikan momen-momen dan swafoto terindahnya kepada semua orang di dunia (baca: followers-nya).

Namun penting untuk diperhatikan, bahwa sisi lain dari partisipasi masif masyarakat dalam demokrasi informasi adalah bahwa semua pengguna media (lama, baru maupun sosial) adalah buruh-buruh informasi yang dipekerjakan secara gratis untuk terus memproduksi konten (Fuchs, 2015). Media sosial, misalnya, terus memperbarui secara teknis dan naratif upayanya untuk mampu “melayani kebenaran” dengan lebih baik lagi, yang berakibat pada terjaganya aktivitas sukarela dari para penggunanya untuk memproduksi informasi apapun, termasuk tentang dirinya sendiri. Tidak hanya memproduksi informasi, kerja reproduktif pun dilemparkan kepada kita berkat fitur-fitur share, comment, like, favorite, retweet, reblog, repath, dst.

Dalam situasi seperti ini, hoax—terlepas dari apa dan siapa yang mendalanginya, disadari atau tidak—justru melakukan perlawanan terhadap rezim ekonomi politik informasi ini. Hoax memanifestasikan perlawanan, bahkan, terhadap upaya pemburuhan (proses menjadikan orang sebagai buruh, bahkan buruh gratis) di bidang informasi, atau yang dalam bahasa Marxiannya, “proletarianisasi informasi”. Hoax melakukan ini dengan cara menolak untuk memproduksi informasi untuk melayani kebenaran”. Ia adalah afirmasi bahkan akselerasi akan pemahaman bahwa memang pada dasarnya tidak ada itu yang namanya kebenaran dalam informasi. Setelah ia menerima dan “berdamai” dengan pemahaman ini, ia bergegas untuk secara aktif merekayasa informasi hoax dan memobilisasinya untuk melayani keyakinan dan kepentingannya sendiri.

Hoax yang melakukan perlawanan tepat di jantung basis material ekonomi politik informasi ini sebenarnya mampu menunjukkan sesuatu yang sebenarnya sudah kita tahu selama ini: yaitu bahwa kebenaran informasi tidak pernah benar-benar “melayani kebenaran”, melainkan ia selalu berada di dalam kendali segelintir orang—yaitu mereka yang mampu melakukan proletarianisasi informasi secara massal, yaitu para pemodal di sektor informasi.

Menariknya lagi, fenomena hoax benar-benar mengonfirmasi paparan neuropsikologis di tulisan pertama terkait natur dari informasi, yaitu bahwa ia adalah alat stimulus linguistik dan semiotik murni yang bertugas memuaskan keyakinan manusia akan sesuatu, dan bahwa hasil stimulus ini mampu mengakibatkan bukan hanya proses-proses neurokimiawi dan biologis, melainkan berdampak ke realitas sosial dan intervensi politik konkret. Seluruh upaya progresif di sektor informasi harus berangkat dari kenyataan ini karena jika tidak, ia akan selalu “melayani kebenaran” yang notabene bukan kebenaran sebagaimana yang kita yakini.

Akselerasi hoax dan Kolektif Informasi

Sebelum membaca bagian ini, ada baiknya saya memeringatkan para pembaca budiman untuk teramat sangat sangat berhati-hati, karena bukan hanya saya mengusulkan untuk merehabilitasi hoax, saya bahkan bergerak lebih jauh dengan mengusulkan sesuatu yang lebih politically incorrect, yaitu untuk menggalakkan dan memproduksi lebih besar-besaran lagi hoax. Sekali lagi, usulan ini harus didudukkan dari pemahaman-pemahaman yang sudah direkonstruksi di atas: bahwa otak kita tidak terdesain untuk kebenaran, bahwa informasi tidak mengenal kebenaran, dan bahwa hoax adalah perlawanan terhadap ekonomi-politik informasi yang bercorak eksploitatif terhadap para penggunanya.

Usulan untuk lebih menggalakkan hoax lagi ini adalah afirmasi total akan kemampuan hoax untuk memorak-porandakan ekonomi-politik informasi di era demokrasi digital ini, dan sekaligus menggelar perlawanan politik kelas di jantung pabrik informasi—media (lama, baru, dan sosial). Kemampuan ini, hanya saja, belum terorganisir untuk kepentingan-kepentingan progresif.

Hoax adalah kontradiksi demokrasi informasi yang ditopang oleh kapitalisme informasi dan media. Usulan menggalakkan hoax dengan demikian adalah upaya untuk mengakselerasi kontradiksi ini: semakin banyak hoax diproduksi, maka semakin banyak masyarakat akan menyadari bahwa memang informasi sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran dan hanya untuk sekadar, akhirnya, dipermainkan seenak jidat saja. Dengan semakin marak produksi, reproduksi, distribusi, dan sirkulasi hoax, bukan hanya kita menciptakan “ekonomi informasi” yang baru, melainkan kita berpotensi untuk merontokkan mereka-mereka yang berlindung di balik rezim moral informasi “melayani kebenaran”, yang tidak lain adalah segelintir penguasa dan pemodal. Jargon “melayani kebenaran”, dengan hoax yang menjadi “normal” karena terus diproduksi, menjadi luntur dengan sendirinya karena masyarakat akan menertawakan setiap kali ada media dan informasi yang berpretensi “melayani kebenaran”.

Lalu, bagaimana dengan kebutuhan kita akan informasi? Di sinilah usulan kedua saya ajukan. Kembali lagi ke gagasan bahwa informasi selalu melayani keyakinan dan kepentingan partikular, maka kita juga harus memiliki media kita sendiri yang melayani keyakinan dan kepentingan kita—dan bukan kepentingan akumulasi kuasa dan kapital segelintir orang karena pemilik media sudah pasti lebih mengedepankan kepentingannya daripada kita para pengguna. Bahkan, sebagaimana industri konten, kita para pengguna justru diorientasikan sedemikian rupa untuk melayani tujuan-tujuan mereka.

Itulah mengapa kita membutuhkan media yang kita miliki sendiri, kelola sendiri, dan operasikan sendiri. Di saat kita asyik memproduksi hoax di media yang bukan milik kita, kita tetap memiliki media dalam memproduksi informasi yang melayani keyakinan dan kepentingan kita, ketimbang melayani retorika kebenaran—yang secara neuropsikologis, secara hakikat informasi, dan secara ekonomi politik sudah saya tunjukkan: tidak ada! Media-media ini saya sebut “kolektif informasi”, ia adalah platform media yang memproduksi informasi sesuai dengan permintaan dan seturut kepentingan dari kita yang adalah pemiliknya.

Dengan kolektif informasi, kita akan selalu memiliki sumber informasi terpercaya, bukan karena ia menyajikan informasi yang benar, melainkan lebih karena ia adalah melayani keyakinan kita. Dinamakan kolektif informasi karena media ini dimiliki secara kolektif, dikelola secara kooperatif dan dioperasikan secara kolaboratif. Dan, tentu saja, kolektivitas ini harus terbentuk di sekitar satu keyakinan saja. Suatu keyakinan bersama akan dengan sendirinya menciptakan kepentingan bersama untuk mewujudkan keyakinan itu, yang pada gilirannya mengoordinasikan kerja-kerja bersama dalam mengeksekusi program-program untuk mengupayakan kepentingan tersebut. Bagaimana detil dan teknisnya ia dilaksanakan, bisa kita bahas di lain kesempatan. Namun sekiranya rasionalisasi saya untuk menekankan kepentingan kolektif informasi ini bisa dipertimbangkan terlebih dahulu.

Isu lainnya, apakah mentang-mentang ia dimiliki, dikelola dan dikerjakan secara kolektif demi melayani keyakinan dan kepentingan kita lantas informasi yang dilakukan bisa juga seenak jidat diproduksi? Sama sekali tidak. Apabila kita benar-benar mengafirmasi natur kebenaran informasi sebagai pemuas keyakinan kita, maka kita wajib mengafirmasi kenyataan bahwa kebenaran hanya ada saat disituasikan dalam suatu keyakinan dan kepentingan.

Kebenaran ini bersifat obyektif sehingga tidak bisa sembarangan diproduksi. Di sini saya sekaligus ingin mengantisipasi dan memperingatkan secara tegas bahwa pembahasan saya di tulisan ini sama sekali bukan untuk mengedepankan peran keyakinan seraya mengesampingkan kebenaran. Kita membutuhkan kebenaran yang obyektif, dan harus yang obyektif, untuk bisa memertanggungjawabkan suatu keyakinan secara kolektif. Bagaimana saya bisa memahami dan bersepakat dengan keyakinan kawan saya di kolektif apabila saya tidak memiliki cara untuk memeriksa argumentasinya secara obyektif? Inilah mengapa seluruh prosedur, teknik dan metodologi dalam produksi informasi (jurnalisme, penulisan, fotografi, desain, dst.) harus dilakukan secara serius: pertanggungjawabannya kolektif! Hanya dengan kebenaran obyektif saja-lah kolektivitas di sektor informasi bisa tercapai.

Jika pandangan ini diterima, maka sebenarnya kita sedang menyentuh persoalan fundamental mengenai apa itu kebenaran, dan khususnya kebenaran obyektif di suatu masa yang disebut-sebut “era informasi”. Suatu kebenaran hanya akan memiliki nilai obyektifnya saat kita benar-benar bisa mengetahui (bahkan menginterogasi) proses-proses dalam memproduksinya. Itulah mengapa teknik dan prosedurnya harus selalu berada dalam sphere pengawasan kita—tidak selalu dalam artian hirarkis, namun cukup sesederhana bahwa adalah mungkin bagi kita untuk dapat memverifikasi dan mengonfirmasinya. Persoalan inilah yang selamanya tidak akan—sekali lagi, tidak akan!—bisa kita dapatkan dari suatu media yang jelas-jelas kepentingannya adalah akumulasi kuasa dan profit, dan yang jelas-jelas menggunakan narasi “melayani kebenaran” sebagai pembenar kepentingannya tersebut.

Dengan kata lain, kebenaran obyektif hanya akan ada pada saat sang produsen informasi tersebut bisa dimintai pertanggungawaban mengenai cara-caranya dalam memproduksi informasi—mulai dari framing, instrumen, sudut pandang, dst. Itulah mengapa dikatakan bahwa hanya melalui kolektif informasi sajalah kita bisa menjumpai kebenaran obyektif mengenai suatu informasi, karena hanya di sini sajalah kita (atau perwakilan yang ditunjuk secara kolektif) memiliki kekuasaan secara kolektif untuk menentukan dan mengawasi proses produksi informasi. Demokrasi ekonomi informasi (kepemilikian kolektif akan sarana produksi informasi) adalah syarat dari demokrasi politik informasi (keputusan kolektif akan penggunaan sarana produksi informasi).

Saya sudah melihat banyak bermunculan media-media yang dikelola atas keyakinan ideal tertentu, namun mereka semua masih harus menjawab satu tantangan: bagaimana meningkatkan aspek kepemilikan, atau setidak-tidaknya rasa kepemilikan (sense of belonging), dari para pembaca dan penggunanya. Tantangan ini saya kira bisa dijawab oleh gagasan mengenai koperasi media. Sama, saya sayup-sayup juga melihat dan mendengar inisiatif koperasi media ini. Namun tantangan mereka lain lagi, dan ini khas inisiatif usaha kolektif di mana-mana: bagaimana ia bisa survive dan meningkat dalam skala usahanya.

Banyak upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mewujudkan semacam jejaring koperasi media yang memiliki bidang yang berbeda-beda namun berpegang pada satu keyakinan yang sama, misalnya, pada transformasi sosial atas kapitalisme informasi. Kita bisa mengoordinasikan pekerja-pekerja media yang memiliki keyakinan ini namun harus bekerja di media-media “pelayan kebenaran” kuasa dan kapital demi meneruskan hidup. Bisa juga kita mengupayakan semacam media kolektif yang sifatnya transisional (masih berbasiskan kapital, namun mulai mengupayakan kolektivisasi pengelolaannya). Apa pun itu, tentunya harus dibicarakan dan dikoordinasikan secara bersama, dan yang tentunya akan terlalu panjang untuk saya jabarkan di sini.

Penutup

Mari kita kembali pada “jiwa-jiwa cantik” yang saya singgung pada tulisan pertama. Setelah pembahasan saya di atas, harapan saya kita semua bisa melihat bahwa jiwa-jiwa cantik ini sebenarnya adalah suatu efek plasebo dari hoax. Mereka mengira bahwa hoax itu adalah benar-benar hoax karena ia memiliki keyakinan suci nan mulia bahwa media dan informasi memang “melayani kebenaran”.

Hoax adalah bentuk paling jujur dari informasi; ia adalah informasi yang terbebaskan dari cadar ideologis rezim “melayani kebenaran”. Ia adalah afirmasi total dari hakikatnya sebagai stimulus dan pemuas kebutuhan dan keyakinan kita akan suatu “kebenaran” fungsional—yaitu supaya kita bisa feel good. Oleh karenanya, jiwa-jiwa cantik akan selalu gagal paham tentang kenyataan bahwa hoax selalu melayani keyakinan dan kepentingan tertentu. Akibatnya, ketimbang mengakselerasi natur hoax ini dengan mulai melakukan pengorganisiran konkret akan buruh-buruh informasi, mereka malah terlena dalam kemarahan akibat kekotoran realitas informasi gara-gara hoax, dari posisi mereka yang sangat mewah untuk menjaga kecantikan dari kotoran hoax ini.

Jauh dari “melayani kebenaran”, jiwa-jiwa cantik ini tidak lebih dari pramuniaga para penguasa dan pemodal di industri kapitalis informasi dalam aktivitas “intelektual” mereka, yang tanpa mereka sadari justru memperteguh rezim “melayani kebenaran” yang notabenenya, berkat demokrasi informasi, adalah cadar utama para penguasa media dalam beroperasi dan mengeskploitasi seantero jagad pengguna media.

Tidak hanya itu, jiwa-jiwa cantik ini juga bertanggungjawab dalam menciptakan efek nosebo. Berita-berita yang sebenarnya tidak benar, yaitu hoax, malah menimbulkan efek-efek yang konkret dan riil, yang bahkan sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Lantunan ratapan jiwa-jiwa cantik ini, alih-alih membebaskan masyarakat dari kebingungan, justru malah mengarahkan mereka ke media-media yang memanfaatkan keyakinan-keyakinan primordial yang sangat tidak progresif—yaitu tidak dimiliki, dikelola dan dikerjakan secara kolektif.

Akibat racauan jiwa-jiwa cantik ini, kita tidak bisa sekadar menertawakan berita-berita hoax karena kita justru dibuat untuk semakin tidak realistis: yaitu semakin menaruh harapan mustahil agar media-media yang jelas-jelas diorganisir berdasar kepentingan kuasa dan kapital untuk bisa benar-benar melayani kepentingan dan kebutuhan kita akan informasi yang benar. Dengan membalikkan narasi “melayani kebenaran” kembali ke jiwa-jiwa cantik itu sendiri, justru merekalah hoax paling utama.

Terakhir, tentunya kita sudah sangat familiar dengan ungkapan “no pic = hoax.” Kalau saya boleh agak serius dan ribet sedikit, saya tergoda untuk memaknainya dengan pendekatan seorang semiotikawan Prancis, Roland Barthes. Terkait ungkapan ini, saya selalu teringat diskusi Barthes di Image, Music, Text (1977) bahwa kita saat ini belum berada pada masyarakat citra atau tontonan (society of image; society of spectacle). Pasalnya, kita selalu membutuhkan caption (judul dan keterangan) dari suatu citraan yang selalu berupa teks; masyarakat citra, dalam bayangan Barthes, tidak membutuhkan keduanya saat berjumpa dengan suatu citraan.

Terlepas dari angan masyarakat citra Barthesian, dari pandangan ini bisa kita lihat bahwa caption menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan kita saat berhadapan dengan ketidakmenentuan “makna” suatu citra. Sering suatu lukisan hanya bisa kita maknai saat dibantu oleh caption, demikian pula produk di swalayan hanya akan kita pilih saat caption-nya memuaskan kebutuhan kita akan informasi. Teks caption, dengan kata lain, memegang fungsi mediasi, atau dalam langgam yang tadi kita pakai, fungsi produksi informasi maknawi bagi suatu lukisan. Caption mengerangkakan suatu “ketiadaan makna” dari suatu citraan/obyek, dan memproduksikan pemaknaan secara arbitrer.

Di dalam “no pic = hoax” berlaku hal yang sama, namun berkebalikan. Adalah gambar (“pic”) yang menjalankan fungsi sebagai caption akan informasi yang tanpanya akan terhempas pada kategori hoax. Saat saya tidak bisa memberikan caption gambar/foto bagi informasi teks/lisan saya kepada seorang teman bahwa “saya sedang berkencan dengan Jennifer Lawrence,” maka seketika itu pula informasi tekstual/verbal saya menjadi hoax. Hikmahnya di sini adalah bahwa setiap informasi selalu membutuhkan kerja-kerja penyematan caption.

Kerja-kerja penyematan caption inilah yang penting untuk disoroti. Saat pemberi caption tersebut adalah orang yang tidak kita kenal, atau lebih culasnya, orang yang jelas-jelas tidak memiliki keyakinan dan kepentingan yang sama dengan kita, maka sudah seharusnya kita melabeli informasinya sebagai hoax. Kerja produksi caption adalah suatu tanggung-jawab kolektif untuk mengalirkan informasi, dan sekaligus medan persinggungan antara kepentingan-kepentingan dari mereka yang berada di satu kolektif: sang pemberi caption berkepentingan informasinya diterima dan disebarkan, sementara sang penerima berkepentingan memastikan bahwa informasi ini sesuai dengan kebutuhannya; hubungan timbal balik inilah yang coba dikerangkakan dalam kolektif informasi yang berjangkarkan pada satu keyakinan dan kepentingan yang sama. Akhirnya, hanya dalam kolektif informasi saja kita bisa benar-benar yakin bahwa “no pic” haruslah “=hoax”. [] 


Daftar Pustaka

Christian Fuchs. 2015. “The Digital Labour Theory of Value and Karl Marx in the Age of Facebook, YouTube, Twitter, and Weibo,” dlm. E. Fisher & C. Fuchs, peny., Reconsidering Value and Labour in the Digital Age. Palgrave Macmillan

Roland Barthes. 1977. Image, Music, Text. terj. Stephen Heath. Fontana Press

Bacaan Terkait
Hizkia Yosie Polimpung

Tukang riset di Koperasi Riset Purusha. Kerja sampingannya adalah menterapi orang-orang dengan keluhan mental kejiwaan dan sesekali ngajarin orang hipnosis/self-hipnosis dan neurolinguistik di klinik Minerva Co-Lab.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?