Ilustrasi: Diniela Putirani
Ilustrasi: Diniela Putirani
28/12/2016
Sekat-Sekat Toleransi di Media
Meski wacana toleransi cukup banyak berdengung di media, gelombang kasus intoleransi masih saja melanda. Apa masalahnya?
28/12/2016
Sekat-Sekat Toleransi di Media
Meski wacana toleransi cukup banyak berdengung di media, gelombang kasus intoleransi masih saja melanda. Apa masalahnya?

Sepanjang 2016, sirene tanda bahaya mengenai intoleransi di Indonesia terus-menerus berbunyi kencang. Sejumlah peristiwa yang tampil di media menjadi penanda akan krisis ini: mulai dari aksi terorisme di Sarinah yang dilakukan kelompok yang berbaiat kepada ISIS, razia yang dilakukan Satpol PP terhadap warung makan ibu Saeni di Banten saat bulan Ramadhan, ledakan bom Molotov di gereja Oikumene Samarinda, larangan ibadah Natal yang terjadi di Bandung, hingga aksi Bela Islam pada 4/11 dan 2/12 yang tampak jelas digerakkan oleh sentimen etnisitas serta superioritas kelompok, meskipun berdalih sebagai tuntutan untuk menegakkan hukum.

Di tengah kekhawatiran masyarakat atas tindak kekerasan oleh kelompok intoleran serta menguatnya posisi politik Islam konservatif, sejumlah media semakin gencar menyuarakan toleransi. Benang merah dari beragam konten ini adalah bagaimana menumbuhkan optimisme terhadap toleransi seperti menampilkan kisah keberhasilan sosok-sosok pejuang toleransi dalam menumbuhkan sikap damai dan menghargai keberagaman pada daerah mereka masing-masing, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam meramaikan parade Bhinneka Tunggal Ika, hingga menayangkan video vox populi berisi keyakinan sejumlah tokoh publik akan masyarakat Indonesia yang menghargai keberagaman. Melalui konten-konten ini media berupaya menunjukkan bahwa bara toleransi masih menyala meskipun terkubur dalam sekam.

Hal yang perlu diselidiki lebih jauh adalah apa yang ada di balik strategi media arus utama melalui kampanye toleransi ini. Apakah konten toleransi di media bertujuan untuk mengubah pandangan mereka yang tidak toleran, atau mengukuhkan pandangan khalayak yang memang sudah nyaman dan terbiasa dengan menghargai perbedaan?

Stuart Hall (Dalam Laughey, 2007) menekankan bahwa proses pemaknaan pesan media oleh khalayak tidak akan menghasilkan makna yang tunggal. Khalayak dapat menyetujui pesan media, menolak mentah-mentah, atau hanya menyetujui sebagian pesan yang disampaikan. Meskipun teori Hall menyatakan bahwa sulit sekali bagi media untuk berhasil menciptakan pesan yang disetujui secara universal oleh khalayak, teori ini tidak mengatakan bahwa khalayak merupakan subjek yang bebas dalam menciptakan makna. Sebaliknya, Hall menyatakan bahwa hasil pemaknaan khalayak atas pesan didiktekan oleh hal lain, yakni ideologi mereka masing-masing.

Dengan mengaplikasikan teori Stuart Hall untuk melihat tampilan toleransi di media, kita dapat menduga bahwa respon khalayak akan terbagi menjadi sejumlah kubu yang bertentangan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menemukan artikulasi posisi politik mereka dalam memperjuangkan toleransi. Di sisi lain, sejumlah kelompok dapat memandang toleransi sebagai nonsens yang tidak dapat mereka identifikasi dengan diri mereka sendiri—atau lebih jauh, melihat toleransi sebagai upaya elit media dan pemerintah untuk melemahkan posisi politik kelompok mereka.

Dengan demikian, tampilan toleransi dalam media menciptakan suatu paradoks: ia menekankan penghargaan terhadap keberagaman secara universal, namun di saat yang bersamaan ia hanya memikat mereka yang sudah klop dengan nilai-nilai seperti pluralisme dan keberagaman sejak awal dan membuka lebar jurang antara khalayak yang toleran dan tidak toleran.

Akan tetapi media arus utama bukanlah satu-satunya pihak yang membangun jurang pemisah tersebut. Sebagaimana yang bisa kita lihat, media sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan posisi politik seseorang. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan algoritma dalam media sosial yang berfungsi untuk menyeleksi konten agar sesuai dengan preferensi pengguna. Sistem algoritma ini membuat pengguna hanya terpapar konten yang mengukuhkan posisi politiknya dan dijauhkan dari konten yang berisi perspektif lain.

Dengan kata lain, media sosial justru membentuk sebuah kamar gema (echo chamber) yang menumbuhkan fanatisme pengguna, yang salah satu hasilnya dapat berupa pandangan Islam radikal yang berbuah terorisme. Hal penting untuk disadari adalah terbentuknya juga kamar gema di kalangan pengguna yang terus-menerus terpapar pesan untuk menjunjung toleransi, yang memungkinkan orang-orang toleran berkumpul dan membentuk kesadaran kelompok mereka. Hasil akhirnya adalah fanatisme akan toleransi—sikap yang menempatkan toleransi sebagai ideal yang harus disanggupi tanpa alasan apa pun. Alih-alih mencari titik tengah dan kesalingpahaman, sikap ini justru mempertegas perbedaan antara kelompok yang toleran dan kelompok intoleran sebagaimana yang bisa kita lihat pada perdebatan yang terjadi di media sosial masing-masing.

Untuk meramal dampak jangka panjang dari fenomena fanatisme akan toleransi ini, kita dapat belajar dari kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Menurut Robby Soave, salah satu faktor penentu kemenangan Trump adalah dukungan yang ia dapatkan dari kelompok yang muak dengan political correctness yang dipaksakan oleh kelompok liberal. Contohnya, kebijakan yang memungkinan seorang atasan untuk didenda hingga $250.000 apabila mereka tidak memanggil pekerja transgender mereka dengan kata ganti yang netral gender, seperti “ze” (menggantikan “he” atau “she”) dan “hir” (menggantikan “him” atau “her”).

Dengan keberaniannya untuk melecehkan kelompok minoritas secara terbuka, sosok Trump mudah teridentifikasi oleh kelompok konservatif Amerika Serikat yang jengah dengan kebijakan progresif yang sulit mereka adaptasi, maupun hinaan kelompok elit liberal bahwa mereka adalah bigot yang kurang berpendidikan. Kemenangan Trump tidak bisa semata-mata diatributkan pada banyaknya kelompok intoleran Amerika Serikat yang tidak mau atau tidak sanggup mengubah pandangan mereka. Sebaliknya, kemenangan Trump perlu dilihat sebagai kegagalan kelompok liberal-progresif Amerika Serikat untuk menerapkan strategi komunikasi yang inklusif untuk mempersuasi orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan mereka, yang bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam agenda mereka.

Tentu semua ini tidak berarti bahwa toleransi merupakan hal yang buruk. Yang menjadi tantangan dari publik saat ini adalah agar tidak terpeleset ke dalam toleransi yang sekadar mengerdilkan kelompok yang bertentangan dan memuaskan kebanggaan akan diri sendiri. Dalam hal ini, media memiliki peran untuk membawa wacana mengenai toleransi agar tidak hanya berhenti pada perayaan dan optimisme, namun juga menghadirkan sebanyak mungkin perspektif untuk mempertemukan sudut pandang toleran maupun intoleran—sebuah kesalahan yang dilakukan media-media Amerika Serikat yang lebih memilih ikut menghujat kaum pendukung Trump.

Salah satu faktor yang menyebabkan media arus utama gagal meliput intoleransi dari perspektif yang lebih luas adalah kecenderungan media yang semakin sering menyorot pandangan publik terhadap suatu isu sebagai sebuah berita, seperti halnya berita-berita yang memulai judulnya dengan “Respon Netizen”. Ketika media sosial tak lebih dari sekadar ruang gema yang berisi seruan toleransi tanpa analisis lebih lanjut, media arus utama juga ikut terjebak pada wacana toleransi sempit pada media sosial.

Terlebih, media arus utama juga dapat ikut menjadi ruang gema dengan hanya mendokumentasikan respons yang sejalan dengan agenda media itu sendiri. Sebagai contoh, Republika, media oposisi Ahok, terlihat sangat jelas mengkurasi berita mengenai respon netizen terhadap persidangan kasus penistaan agama Ahok dengan hampir semua tweet yang dikutip berisi cemoohan atas tangisan Ahok di persidangan.

Hal terakhir yang perlu dicatat adalah seruan untuk menghidupi toleransi pada akhirnya tidak dapat menjawab masalah-masalah yang lebih penting, seperti faktor apa yang menimbulkan toleransi pada awalnya. Dalam video vox populi Metro TV, Najwa Shihab memaknai toleransi sebagai “Bukan hanya (sikap) menerima atau menghargai, tapi tidak merasa terprovokasi atau terancam apabila ada orang yang berbeda dengan dirinya”. Benarkah demikian? Dalam penelitannya, Aimee Dawis berpendapat bahwa etnis Tionghoa kerap menjadi sasaran diskriminasi bukan semata karena perbedaan fisik atau kepercayaan, namun lebih karena persepsi yang dimiliki kaum pribumi bahwa etnis Tionghoa merupakan warga negara yang diistemawakan secara ekonomi (2010). Persepsi ini sendiri telah hadir sejak zaman kolonial ketika Belanda menerapkan sistem kewarganegaraan tripartit yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua yang berfungsi memungut pajak untuk Belanda dari pribumi yang merupakan warga negara kelas tiga.

Ketika kita memahami konteks historis, sosial, maupun ekonomi-politik yang melahirkan intoleransi, kita dapat memahami bahwa intoleransi hanya merupakan simtom atau gejala atas sejumlah permasalahan lain yang lebih rumit. Menurut Slavoj Zizek (1989), yang menjadi masalah adalah publik kerap berupaya untuk menihilkan sebuah simtom—yang menunjukkan permasalahan pada masyarakat, seperti kesenjangan sosial, dengan mengalihkannya sebagai masalah lain yang lebih mudah untuk diartikulasikan, seperti sikap intoleran dan rasisme. Bagi kelompok tersebut, sikap intoleran merupakan artikulasi politik semata yang paling mudah untuk menyuarakan pendapat dan mengeluarkan kegelisahan.

Sikap intoleran ini justru mengaburkan argumentasi politik kelompok Islam konservatif urban yang kerap menyampaikan ketidakadilan Ahok dalam programnya untuk membuka lahan melalui penggusuran di Jakarta—sebuah klaim yang setidaknya perlu ditelaah publik secara kritis. Sebaliknya, ketakutan akan intoleransi semata dapat menggiring publik untuk memilih calon yang tertindas tanpa menilai program maupun gagasannya secara seksama—terutama pada momen krusial seperti pemilihan umum DKI Jakarta yang akan dihelat pada Februari tahun depan.

Kita semua bisa merasa ngeri melihat rencana bernada rasis Donald Trump untuk membangun dinding tinggi di perbatasan selatan Amerika Serikat. Semoga kita tidak luput menyadari bahwa toleransi yang kita serukan dengan lantang dapat membuat dinding yang menyekat masyarakat kita sendiri. []


Daftar Pustaka

Dawis, Aimee. (2010). Orang Tionghoa Indonesia Mencari Identitas. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Laughey, Dan. (2007). Key Themes In Media Theory. Berkshire: McGraw-Hill.

Zizek, Slavoj. (1989). The Sublime Object of Ideology. New York & London: Verso.

 

 

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna