30/11/2016
Krisis Media, Pesta Elit: Pilkada dalam Berita
Isi media membelah publik dalam pilihan politik. Apakah media mewakili kepentingan warga?
30/11/2016
Krisis Media, Pesta Elit: Pilkada dalam Berita
Isi media membelah publik dalam pilihan politik. Apakah media mewakili kepentingan warga?

Soal ini mungkin jamak kita dengar: banyak orang mengakui kehilangan teman selepas Pemilu 2014. Perbedaan pilihan politik menjadi penyebabnya. Rupanya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain. Beberapa studi menyatakan bahwa pilihan politik membuat khalayak media semakin terpolarisasi (Tewksbury dan Rittenberg, 2012; Kziasek, 2016). Beberapa faktor ditenggarai menjadi penyebabnya, seperti keseragaman isi dan kepemilikan media, serta sistem algoritma media sosial dan mesin pencari yang hanya mendistribusi konten sesuai dengan selera masing-masing individu.

Kegaduhan Pilkada DKI Jakarta yang akan dilangsungkan pada 2017 juga memberi pemandangan yang mirip. Bahkan, saya berpendapat, keterbelahan khalayak ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Dengan cara pandang yang hitam-putih khalayak tenggelam dalam mendefinisikan musuh, dengan kadar agresi yang bercorak destruktif. Rutinitas di media sosial adalah panggung yang mempertontonkan itu semua. Namun, kita akan gagal memahami situasi ini dengan lebih jernih kalau luput memeriksa peran media massa.

Menariknya, polarisasi ini membangunkan kesadaran khalayak bahwa media adalah institusi yang sarat kepentingan. Aksentuasi tersebut diekspresikan terutama oleh politik Islam, yang mendaftar media-media yang dianggap musuh politiknya. Hal ini misalnya bisa dilihat dalam kasus diusirnya Metro TV dalam meliput “Aksi Bela Islam” pada 4 November 2016. Dalam kacamata kajian khalayak, sekilas situasi ini menunjukkan adanya aspek emansipatoris: keberdayaan khalayak di hadapan media. Tentu diperlukan pengamatan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh khalayak menjadi subjek dalam proses “emansipasi” tersebut, atau kembali sekadar menjadi objek atau komoditas dari kekuatan politik-ekonomi dengan sampul yang berbeda. Tapi yang jelas, situasi ini akhirnya menumbuhkan sikap yang menggolong-golongkan “media kami”, “media mereka”, “media ummat”, “media liberal”, dan sebagainya. Seakan ada media korporasi yang merepresentasikan mereka, mewakili kepentingan warga.

Namun, apa benar media merepresentasikan kepentingan mereka? Mari kita lihat pertama-tama melalui isi beritanya.

Pemberitaan media atas Pemilu 2014 misalnya, menunjukkan bahwa diskursus elit menguasai percakapan publik. Agenda media korporasi sebangun-sejalan dengan agenda elit; media korporasi tidak menyusun agendanya secara mandiri untuk mengakomodasi kepentingan publik (Heychael, 2014). Berdasarkan analisis berita di 10 stasiun TV swasta selama kampanye Pemilu (1-7 Mei dan 1-7 Juni 2014), Heychael menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh topik-topik yang merefleksikan kepentingan elit semata, seperti koalisi partai politik, aktivitas kampanye capres-cawapres, dan deklarasi dukungan dari elit politik dan organisasi masyarakat terhadap kandidat tertentu. Laporan ini memperlihatkan bahwa topik yang lebih relevan untuk kepentingan publik, seperti jaminan sosial, reformasi birokrasi, dan pendidikan, sedikit mendapatkan porsi pemberitaan.

Pada riuh-rendah Pilkada DKI Jakarta 2017 media korporasi juga mempraktikkan hal yang sama: dominasi diskursus elit. Pengamatan saya atas media-media daring menunjukkan absennya kerja jurnalistik yang mengusahakan pembicaraan atas topik-topik yang berorientasi pada politik warga atas kota. Tidak ada agenda yang dimulai oleh media untuk fokus membicarakan suatu substansi persoalan. Tak ada laporan mendalam tentang suatu isu yang menstimulasi debat publik, dan mendorong tiap-tiap kandidat mempersiapkan studi-studi terkait topik itu. Yang ada hanyalah komentar kandidat satu tentang kandidat lainnya, atau tentang suatu topik yang dibahas pada tingkat permukaan. Akhirnya, pemberitaan media hanya berakhir sebagai dokumentasi dari gerak-gerik dan baku-cakap para kandidat politik. Kerja jurnalistik telah menjelma kerja humas untuk para elit politik. Kerja jurnalistik macam demikian membuat kepentingan warga mengalami defisit ruang artikulasi politik.

Dalam kajian media baik yang bertradisi Marxis maupun Liberal-Pluralis, situasi dominasi elit atas non-elit macam demikian bisa dibaca sebagai ketimpangan relasi kuasa di dalam struktur sosial, di mana media menjadi sarananya. Kalau para sarjana Marxis berpendapat bahwa media digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mengontrol ide kelas yang dikuasai, maka sarjana Liberal-Pluralis, dalam kerangka ideal tentang demokrasi, akan berpendapat bahwa media yang dikuasai ruling minority akan menghasilkan isi media yang tidak beragam. Apa yang sama dari pandangan kedua tradisi ini adalah keduanya melihat proses komunikasi di dalam media berpusat dari dan kepada elit, dan proses demikian meninggalkan kepentingan warga di belakang. Keduanya sama-sama menekankan praktik bermedia sebagai proses komunikasi dari elit kepada non-elit (Davis, 2003).

Dalam konteks polarisasi khalayak media, saya berpendapat bahwa kerangka analisis keduanya berkontribusi pada mapannya pandangan yang mengesankan bahwa tiap media saling bertarung untuk membela pilihan politiknya masing-masing. Pandangan ini yang kemudian membelah khalayak sebagai pendukung masing-masing media. Meski mengandung sebagian dari kebenaran, namun kedua pandangan ini terlalu menyederhanakan persoalan. Seberapapun media memiliki kepentingan, baik politik maupun ekonomi, kepentingan tersebut sifatnya sementara dan terfragmentasi.

Sebab, sebagai institusi yang multi-dimensional (ekonomi, politik, dan sosial), media korporasi mempertimbangkan banyak aspek yang membuatnya selalu berhitung. Ketergantungan paling erat pada dimensi ekonomi misalnya, membuat media tidak berkomitmen pada suatu kepentingan politik, karena ini akan membuat pasar tersegmentasi dan membuat media berpotensi kehilangan khalayaknya. Dalam dimensi politik, media juga tak akan bermukim lama pada suatu poros politik, ini terjadi terutama pada media yang dimiliki oleh politikus. Oportunisme semacam ini sangat jelas terlihat dari media-media di bawah MNC Group, Viva Group, dan Media Group, yang berpindah-pindah haluan politik dalam waktu yang singkat, seiring pergerakan politik pemiliknya (Heychael, 2014). Media partisan, dalam pengertian partisan secara ideologis seperti yang ditunjukan pada media era Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama, hari ini tidak lagi dipraktikkan. Saya berpendapat ada tiga faktor utama yang melenyapkan media dengan corak ideologis seperti itu: berakhirnya praktik media partisan (atau jurnalisme politis) karena kebijakan Orde Baru yang mengkomersialisasi dan mendepolitisasi segala bidang (Dhakidae, 1991), miskinnya debat intelektual setelah pembasmian gerakan dan pemikiran Kiri pasca-1965 (Farid, 2006), dan arus liberalisasi ekonomi yang mengantar pada deregulasi media dan berorientasi pasar (Kristiawan, 2013; Hidayat, 2000).

Karena itu, suatu kerangka berpikir alternatif dalam melihat praktik media korporasi hari-hari ini perlu dipertimbangkan. Dibutuhkan suatu perspektif yang mampu mengalihkan pandangan dari pembacaan praktik bermedia sebagai proses komunikasi elit kepada non-elit menjadi pandangan yang melihat praktik bermedia sebagai proses komunikasi elit kepada elit. Dalam situasi ini Teori Elit menyediakan kerangka berpikir alternatif tersebut.

Alternatif Perspektif: Teori Elit

Analisis bercorak Marxis dan Liberal-Pluralis memang menaruh perhatian pada relasi kuasa dalam proses komunikasi. Namun, keduanya terfokus pada relasi kuasa antara elit dengan non-elit. Sebaliknya Teori Elit menganggap bahwa komunikasi antar-elit lebih penting. Karena itu ia menganjurkan untuk melihat problem ketimpangan relasi kuasa pada titik yang berbeda, yakni pada proses komunikasi antar-elit, pembagian distribusi kuasa di dalam masyarakat, dan bagaimana pemberitaan media berdampak pada keputusan yang dibuat elit (Davis, 2003: 684).

Davis (2003: 672-673) menyandarkan argumen ini berdasarkan studi-studi terdahulu yang ditulis berbagai sarjana dalam berbagai tema. Pertama, studi tentang sumber berita, di mana ditemukan bahwa kebanyakan berita ditulis dengan lebih banyak mengutip elit sebagai narasumber. Kedua, studi yang memperlihatkan elit yang kerap tampil di media untuk bernegosiasi dan berkonflik dengan elit lainnya; elit menggunakan media untuk mempromosikan konflik mereka yang bertujuan politik-ekonomi. Ketiga, studi-studi yang menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan, elit sangat terpengaruh oleh media dan ideologi dominan. Dan keempat, bahwa aktivitas elit di media ditujukan bukan kepada non-elit, melainkan sesama elit.

Sebagai produk dari disiplin ilmu politik dan sosiologi politik, secara umum dapat disimpulkan bahwa Teori Elit menaruh perhatian besar terhadap struktur dan bertujuan untuk menjelaskan situasi sosial yang diakibatkan oleh perilaku elit (Lopez, 2014: 1-2). Bagi para penganut Teori Elit Klasik, elit sebagai kategori sosial di dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Mereka meyakini bahwa masyarakat selalu digerakkan oleh elit. Karena itu, baik gagasan tentang demokrasi maupun sosialisme dianggap kemustahilan (Lopez, 2014: 2).

Usaha mendefinisikan siapa elit kerap menghasilkan perbedaan pengertian antar-teoritikus. Ini disebabkan karena definisi tentang elit berdasarkan pada asumsi politik (imaterial), bukan asumsi ekonomi (material) yang lebih terukur, seperti yang melekat pada definisi kelas berkuasa ala Marx (Lopez, 2014). Namun bisa disimpulkan, berbagai definisi tersebut sama-sama menekankan pada kemampuan elit untuk mempengaruhi.

Pengertian sosial tentang elit bisa ditelusuri pada abad ke-17 yang awalnya dipakai pada bahasa Perancis untuk merujuk pada barang-barang yang eksklusif dan mahal. Kemudian pada abad ke-18 makna itu meluas dengan pengertian yang merujuk pada militer dan para aristokrat yang mendaku superior (Higley dan Pakulski, 2012). Di luar itu, ada juga yang memahami elit sebagai orang-orang yang terampil dalam hal artistik, bela diri, dan politik, dan mereka semua memiliki kekuasaan dan kekayaan (Pareto dalam Higley dan Pakulski, 2012).

Dalam konteks hari ini, elit kemudian diartikan sebagai orang-orang yang menduduki posisi teratas dari organisasi dan gerakan terkemuka, dan karenanya mampu mempengaruhi keputusan politik (Higley dan Burton dalam Lopez, 2014). Namun, Teori Elit tidak berhenti pada elit dalam pengertian konvensional, tapi juga meluaskan pengertiannya itu dengan menjelaskan bahwa siapa saja--bukan berarti setiap orang--bisa menjadi bagian dari elit selama mereka menemukan alat untuk melanggengkan kekuasaan, yang diperoleh dari kekayaan material dan/atau kekayaan simbolik (Lopez, 2014: 3).

Sejatinya, saya menilai definisi elit yang diajukan van Dijk (1992) merupakan yang paling relevan dalam konteks kajian media. Sarjana Belanda ini mendefinisikan elit sebagai “kelompok-kelompok dengan akses istimewa, juga kemampuan kontrol, terhadap alat reproduksi ideologi”. Dari definisi itu, saya kemudian merumuskan elit sebagai aktor-aktor yang memperebutkan sumber kekuasaan dengan cara reproduksi pengetahuan khususnya dalam dalam topik non-keseharian. Dalam konteks proses komunikasi di media, para elit adalah mereka yang dengan benderang terlihat tampil secara rutin dalam debat publik dan melulu dikutip media sebagai narasumber. Mereka adalah pejabat publik, pemilik dan petinggi perusahaan, elit partai politik, ahli dan akademisi, pemimpin agama, wartawan, hingga aktivis atau pekerja lembaga swadaya masyarakat.

Dengan menggunakan perspektif Teori Elit, beberapa pertanyaan terhadap pemberitaan Pilkada DKI Jakarta bisa diajukan: apakah topik-topik yang ada mengemansipasi politik warga atau mempromosikan konflik politik antar-cagub? Bagaimana penempatan subjek-objek dalam pemberitaan tersebut? Siapa penerima pesan yang dituju oleh narasumber dalam berita: warga atau elit? Seberapa banyak non-elit dikutip oleh media bila dibandingkan dengan elit? Ketika non-elit dikutip oleh media, apakah mereka membicarakan kepentingannya sendiri atau malah masuk dalam pusaran perbincangan kepentingan elit, baik dalam bentuk pembelaan atau kritik terhadap kandidat politik? Ketika cagub-cawagub tampil di media, apakah mereka lebih banyak tampil untuk mempromosikan kebijakan dan gagasan atau membela diri dan mengkritik calon lainnya? Apakah isi media memfasilitasi debat publik atau sebenarnya hanyalah debat privat antar-kandidat tapi dibingkai seolah menjadi persoalan semua orang?

Pertanyaan-pertanyaan barusan memperlihatkan kekhasan Teori Elit yang berguna untuk memeriksa bagaimana media mengakomodasi komunikasi antar-elit, sekaligus menunjukkan proses komunikasi macam apa yang kemudian menghasilkan pemberitaan yang dikonsumsi khalayak media. Pada gilirannya, jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan memberikan refleksi kepada warga yang terpolarisasi pilihan politik: bahwa mustahil mengambil suatu sikap politik tertentu dengan hanya berdasarkan media dengan isi pemberitaan macam demikian.

Namun, “priming” yang tengah dilakukan media telah mengubah standar yang digunakan orang untuk membuat evaluasi atau penilaian terhadap figur dan peristiwa politik (Iyengar dan Kinder dalam Scheufele dan Tewksbury, 2007). Priming adalah cara media menyediakan konteks yang spesifik untuk bagaimana membicarakan suatu hal. Konteks atau koridor pembicaraan itu dikelola dengan pencurahkan porsi pemberitaan yang tidak biasa. Priming kebanyakan media daring dalam topik Pilkada DKI Jakarta adalah cara berpikir populis dan menyoal kepribadian cagub-cawagub, dengan variabel kesantunan, konsistensi sifat, teknik retorik, dan sebagainya, yang kesemuanya disajikan dalam bentuk “argutainment” (Saurette & Gunster dalam Kramer, 2014). Dan inilah yang kemudian berdampak pada cara khalayak menilai figur dan peristiwa politik.


Daftar Pustaka

Dhakidae, Daniel (1991) The State, the rise of capital and the fall of political journalism: Political economy of Indonesian news industry. Disertasi doktoral di Cornell University.

Davis, Aeron (2003) “Whither Mass Media and Power? Evidence for a Critical Elite Theory Alternative”. Media, Culture & Society Vol. 25: 669–690. SAGE Publications: London, Thousand Oaks and New Delhi.

Farid, Hilmar. 2006. “Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial Indonesia” dalam Hadiz, Vedi dan Dhakidae, Daniel (editor). Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. ,hlm. 189. Equinox Publishing Indonesia

Heychael, Muhamad (2014) “Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Menjadi Corong Kepentingan Politik Pemilik (bagian 1, bagian 2, dan bagian 3)”. Remotivi: Jakarta.

Hidayat, Dedy N. (2000) “Pers dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru” dalam Hidayat, Dedy N (editor). Pers dalam “Revolusi Mei”: Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia.

John Higley dan Jan Pakulski (2012) “Elites, Elitism and Elite Theory: Unending Confusion?”. [Paper prepared for Research Committee on Political Elites (RC02) panel “Elite Dilemmas and Democracy’s Future”, World Congress of the International Political Science Association, Madrid, Tuesday 10 July 13:00-14:45, Classroom 1, School of Journalism]

Kramer, Benjamin (2014) “Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses on its Effects”. Communication Theory 24 (2014) 42–60. International Communication Association.

Kristiawan, R. (2013) Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia: Jakarta

Kziasek, Thomas B (2016) “Partisan Audience Polarization: Beyond Selective Exposure”. Atlantic Journal of Communication. Sep-Oct 2016, Vol. 24 Issue 4, p216-227.

López, Matias (2013) “Elite Theory”. Sociopedia.isa. DOI: 10.1177/2056846013112

Scheufele, Dietram A. dan Tewksbury, David (2007) “Framing, Agenda Setting, and Priming: The

Evolution of Three Media Effects Models”. Journal of Communication 57 (2007) 9–20. International Communication Association

Tewksbury, David dan Rittenberg, Jason (2012) News on the Internet: Information and Citizenship in the 21st Century. Oxford University Press: Oxford.

Van Dijk, Teun A (1992) “Racism, Elites, and Conversation”. Atlantis. Revista de la Asociacion española de estudios anglo-norteamericanos, 14 (1/2), 1992, 201-257.

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna