"Media War", oleh Khalid Albaih, CC-BY (tinyurl.com/khalidalbaih)
"Media War", oleh Khalid Albaih, CC-BY (tinyurl.com/khalidalbaih)
17/10/2016
Media dan Prasangka Sosial
Sebuah tanggapan atas artikel Atmakusumah Astraarmadja tentang peran media dalam konflik antarmasyarakat.
17/10/2016
Media dan Prasangka Sosial
Sebuah tanggapan atas artikel Atmakusumah Astraarmadja tentang peran media dalam konflik antarmasyarakat.

Atmakusumah Astraatmadja dalam artikel “Pers di Daerah Konflik” (Kompas, 27/9) menyimpulkan bahwa konflik antarmasyarakat diperkeruh “bukan terutama diakibatkan oleh sajian jurnalistik koran itu sendiri, melainkan karena persepsi (atau prasangka) yang sudah terbangun dalam benak khalayak”. Dengan menyitir laporan Dewan Pers dalam kasus konflik Ambon, ia menulis bahwa nuansa provokatif tidak dibangun oleh pengelola surat kabar “melainkan oleh para pembaca itu sendiri”.

Pertanyaannya: benarkah demikian? Apakah media tak memiliki andil dalam peristiwa konflik? Mungkinkah prasangka bisa terdistribusi luas dan membangun identitas kolektif pada masing-masing pihak yang bertikai tanpa media dan mediasi?

Pendapat Astraatmadja tersebut perlu diuji, pertama-tama tentu dengan memeriksa media melalui produk jurnalistiknya, bukan meminta penjelasan pengelola medianya. Sebab ideologi media terpindai terutama dari hasil kerjanya, yakni berita. Ideologi media tidak bisa dibaca melalui metode kekeluargaan: mengundang pengelola media, jumpa kangen, dan berakhir dengan penyerahan bingkisan dan plakat. Kedua, ideologi media juga bisa diperiksa melalui penelurusan sejarah yang menyediakan gambaran mengenai pola-pola kerja yang ditempuh suatu perusahaan media.

Karena itu saya ingin mengutip laporan Eriyanto yang pada 2002 menulis di majalah Pantau tentang bagaimana media-media di Ambon turut mermperkeruh konflik berlatar agama pada 1999. Berfokus pada Suara Maluku dan Ambon Ekspres, dua surat kabar yang juga disinggung Astraatmadja, Eriyanto melaporkan bahwa masing-masing berperan mewakili dua kelompok yang bertikai. Suara Maluku sebagai koran Kristen, sedangkan Ambon Ekspres sebagai koran Islam. Keduanya sedari awal secara sadar memainkan peran sebagai media representasi agama dan pembagian perannya direncanakan dalam rapat perusahaan Kelompok Jawa Pos, di mana dua koran tersebut tergabung di dalamnya--walau dikatakan ini juga demi untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi wartawan Islam yang tidak bisa lagi bekerja di Suara Maluku karena berkantor di wilayah berpenduduk Kristen.

Eriyanto melaporkan bahwa baik Ambon Ekspres maupun Suara Maluku menonjolkan pemberitaan mengenai penyerangan kelompok lain terhadap kelompoknya dengan menaruhnya di halaman depan koran. Pada saat yang bersamaan, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok sendiri kerap tidak dilaporkan atau dilaporkan dengan nada justifikasi.

Memang kecenderungan pemberitaan yang hanya dari satu sisi, salah satunya, disebabkan oleh kendala lapangan, seperti wartawan Kristen tidak bisa masuk ke wilayah penduduk Islam atau sebaliknya. Alhasil, masing-masing media memberitakan seturut data yang seadanya dan dengan perspektif kelompok agama yang diwakilinya. Artinya, ada cacat jurnalistik dalam proses peliputan, tapi tetap diterbitkan. Kenyataan ini sebenarnya teramat aneh, mengingat kedua surat kabar tersebut berada dalam satu kelompok perusahaan yang sama, yang seharusnya bisa saling berbagi data demi melengkapi kebolongan. Padahal, media lokal-lokal yang berada di naungan Kelompok Jawa Pos biasanya mengambil berita luar daerahnya dari jaringan berita kelompok perusahaannya.

Sekali lagi, produk jurnalistik mencerminkan ideologi suatu media. Penyepelean penerapan disiplin jurnalistik yang ketat oleh kedua media tersebut mencerminkan ideologi jurnalistik macam apa yang dianutnya. Dalam situasi konflik mengerikan semacam itu, mengapa kedua media justru tidak memberlakukan metode kerja yang jauh lebih hati-hati? Satu media lain yang aktif selama konflik Ambon, yakni Siwalima, menurut Eriyanto malah mengekspresikan ideologi jurnalistiknya lebih tanpa malu-malu: menerakan label teroris buat kelompok agama yang berseberangan dan menjadikan kelompok radikal dan bahkan preman sebagai narasumber beritanya.

Dalam panorama macam itu, lantas bagaimana meletakkan anggapan Astraatmadja bahwa media tidak turut membangun prasangka sosial terutama dalam masyarakat yang tengah berkonflik?

Pada dasarnya, prasangka sosial ada dalam praktik sosial keseharian yang dikembangkan berdasarkan berbagai variabel yang menekankan pada pembedaan (bedakan dari “perbedaan”): etnis, agama, kelas, gender, dan sebagainya. Prasangka beroperasi dalam tingkat teknis salah satunya dalam bentuk stereotipe. Media massa menjadi situs utama untuk mengenali dan mempelajari stereotipe etnis, agama, kelas, dan sebagainya (Entman & Rocjeki, 2000). Media kemudian bukan saja mereproduksi prasangka tersebut, tapi juga dalam proses menebalkan dan mensirkulasikannya. Banyak sarjana berpendapat bahwa media menyediakan kerangka ideologis untuk menafsirkan sebuah peristiwa (Hall et al., 1980; Cohen & Young, 1981), yang kemudian berperan melegitimasi sebuah prasangka (van Dijk, 1991).

Sebab itu, pandangan bahwa prasangka dibangun oleh pembaca ketimbang media bisa dibaca sebagai pemahaman bahwa prasangka sosial adalah sesuatu yang alamiah dan non-konstruktif. Anggapan demikian luput memeriksa struktur kekuasaan yang secara dominan membentuk perjalanan sejarah sosial orang-orang biasa, termasuk dalam membentuk persepsi tertentu, serta bagaimana media menjalankan perannya.

Dalam fenomena rasisme misalnya, banyak orang yang berprasangka rasis sebenarnya tidak pernah bersentuhan langsung dengan etnis yang dimusuhi. Artinya, prasangka berdasarkan etnis tumbuh kerap kali bukan karena pengalaman langsung, melainkan diperantarai oleh medium tertentu. Rasisme diekpresikan dan dikomunikasikan di dalam kalangan sendiri melalui beragam konteks, misalnya dalam percakapan sehari-hari, media, buku, debat, komik dan lainnya (Smitherman-Donaldson & van Dijk, 1987). Prasangka yang dimediasi ini hanya mungkin menjadi pengetahuan kolektif melalui institusi yang memiliki perangkat berwatak massal, sehingga mampu mengalirkan gagasan dan mempertemukan orang-orang dengan potensi kemiripan posisi dan status sosial secara imajiner. Dalam konteks ini, institusi tersebut tak lain adalah media massa.

Sayangnya dalam insiden beraroma prasangka sosial, media cenderung melaporkan berdasarkan laporan resmi atau data seadanya, tanpa daya kritis untuk melacak akar permasalahan yang biasanya tertanam dalam kerangka struktur sejarah, politik, ekonomi, sosial, dan relasi kuasa dalam masyarakat (Mullard, 1985). Hal ini misalnya bisa terlihat dari pemberitaan konflik etnis atau agama yang semata dilihat sebagai konflik horizontal. Padahal, konflik dalam skala besar, misalnya Mei 1998 atau Ambon 1999, sulit diterima akal sehat bila itu merupakan konflik yang semata dikelola masyarakat dan tanpa melibatkan peran negara (Heryanto, 2016). Problem lain adalah keluguan wartawan melihat sebuah fenomena sosial.

Kasus Andrew Budikusuma, misalnya, korban rasisme yang terjadi di Transjakarta bulan lalu, juga memperlihatkan media gagal mengambil momentum untuk mendiskusikan isu rasisme lebih dalam dan terbuka. Alih-alih menukik ke jantung permasalahan, kebanyakan media malah puas mengutip penjelasan polisi yang menyimpulkan bahwa tersangka pengeroyokkan di bawah pengaruh obat penenang dan beberapa dari mereka pengangguran. Peristiwa tersebut akhirnya dibaca dengan cara yang keliru, karena menganggap narkoba dan kemiskinan sebagai akar masalah, bukan ideologi rasisme itu sendiri.

Menuding narkoba, minuman keras, dan pengangguran—bisa ditambah dengan LGBT, komunis, dan Syiah—memang cara mudah pengelola kekuasaan untuk melepaskan tanggung jawab dari kegagalan menunaikan perannya. Cara gampang--kalau tidak bisa dikatakan kemalasan—elitisme tersebut sebangun dengan anggapan yang meyakini bahwa prasangka sosial dibiakkan dalam benak masyarakat, dan media tetap berada dalam posisi yang suci tak tercela. []


Pustaka

Mullard, Chris (1985), Race Power and Resistance, London: Routledge & Kegan Paul

Eriyanto (2002), “Koran, Bisnis, dan Perang”, Pantau, September 2002

Entman, Robert M., dan Rojecki, Andrew (2000), The Black Image in the White Mind: Media and Race in America, Chicago: University of Chicago Press

Hall, Stuart et al. (penyunting), (1980), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies (1972-79), London: Routledge

Heryanto, Ariel (2016), Identitas dan Kenikmatan, Jakarta: KPG

Cohen, Stanley dan Young, Jock (penyunting), (1981), The Manufacture of News: Deviance, Social Problems, and the Mass Media, edisi kedua, London: Constable

Van Dijk, Teun A. (1991), Racism and the Press, London:Routledge

Smitherman-Donaldson, Geneva, dan van Dijk, Teun A. (1987), Discourse and Discrimination, Detroit: Wayne State University Press

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Stereotipe Perempuan dalam Media
Berbahasa dalam Sosial Media
Tak Ada Evaluasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI