31/10/2016
Memperpanjang Izin Siaran Televisi
Setelah proses yang penuh masalah, izin stasiun televisi akhirnya diperpanjang untuk sepuluh tahun ke depan. Apa yang bisa dipelajari dari proses ini?
31/10/2016
Memperpanjang Izin Siaran Televisi
Setelah proses yang penuh masalah, izin stasiun televisi akhirnya diperpanjang untuk sepuluh tahun ke depan. Apa yang bisa dipelajari dari proses ini?

Rapat Dengar Pendapat terakhir mengenai perpanjangan izin siaran televisi swasta antara KPI, Kominfo, dan DPR (10/10) merangkum proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) stasiun televisi yang berjalan hampir setahun: parameter evaluasi yang tidak jelas, waktu yang mepet, dan proses yang tidak transparan.

Dalam rapat tersebut, KPI mempresentasikan hasil akhir evaluasi terhadap kinerja stasiun televisi selama sepuluh tahun belakangan. Dengan menggunakan skala Likert, skor masing-masing stasiun televisi disampaikan. Penilaian dengan metode ini sempat menjadi perdebatan dalam rapat yang berujung pada salah satu kesimpulan rapat bahwa: “Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan KPI terhadap 10 stasiun televisi swasta yang izinnya akan berakhir tahun ini tidak didukung data yang kuat dan konsisten, parameter penilaian yang belum obyektif, serta belum optimal memperhatikan masukan masyarakat.”

Ironisnya, meski disebut dengan gamblang bahwa data yang ada tidak cukup dan parameter yang digunakan tidak memadai, kemungkinan besar izin stasiun televisi akan diperpanjang untuk sepuluh tahun ke depan. Sempat mengemuka juga perdebatan terkait ide salah satu anggota DPR untuk mengeluarkan perpanjangan izin sementara untuk stasiun televisi sambil menunggu KPI memperbaiki atau melengkapi data-data dalam Rekomendasi Kelayakan. Ide izin sementara ini muncul mengingat izin stasiun televisi akan habis 16 Oktober 2016. Jika tidak diperpanjang, berarti stasiun televisi bersiaran secara illegal.

Sayangnya, UU Penyiaran 32 tahun 2002 tidak punya aturan soal izin sementara. Dalam UU, hanya ada dua pilihan: izin diperpanjang atau dicabut. Ini membuat kesimpulan rapat terkait ketidaklengkapan data tersebut sekadar menjadi “pelajaran penting untuk masa depan”.

Menit-menit terakhir masa perpanjangan izin siaran tersebut sebenarnya hanya menegaskan apa yang terjadi beberapa bulan belakangan. Untuk momen yang sangat penting—dan baru pertama kali terjadi—dalam dunia penyiaran di Indonesia, proses perpanjangan izin siaran televisi yang amburadul memang mengherankan.

Sejumlah Problem

Proses perpanjangan izin siaran televisi swasta ini dimulai akhir tahun lalu. Pada awal proses, KPI melakukan uji publik untuk menjaring masukan dari masyarakat mengenai kinerja stasiun televisi swasta sepuluh tahun belakangan. Ini sebenarnya menjadi preseden yang menarik karena masyarakat diajak untuk berpartisipasi, bukan sekadar menjadi statistik rating yang mendatangkan keuntungan stasiun televisi.

Langkah uji publik yang dibuat KPI sempat mendapat penolakan yang keras dari DPR. Mahfud Sidiq, yang saat itu menjadi ketua Komisi 1 DPR, menyebut bahwa KPI tidak berwenang mengadakan uji publik dan kegiatan tersebut ilegal. Dengan menyimak fakta ini, muncul paradoks ketika DPR, dalam Rapat Dengar Pendapat (10/10) terakhir, menyebut bahwa KPI belum menyimak masukan masyarakat.

Penolakan terkait uji publik saat itu juga muncul dari MNC Group melalui media-media di bawahnya. Berbagai berita yang muncul terlihat jelas diarahkan untuk menolak dan mengkritik uji publik. Penolakan ini bisa dibaca sebagai bentuk ketakutan terhadap suara yang muncul dari masyarakat. Mungkin karena menyadari karena banyak tayangannya bermasalah?

Meski banyak didukung masyarakat, langkah akhir KPI menyikapi hasil uji publik sendiri tidak memuaskan. Dengan tidak adanya parameter yang jelas dan akan diolah seperti apa, pada akhirnya, hasil uji publik hanya sekadar menjadi angka-angka statistik yang secara sekilas dibacakan dalam Evaluasi Dengar Pendapat. Hasilnya sendiri tidak pernah dipublikasikan sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi keresahan publik.  

Problem selanjutnya ada dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Seperti dicatat Yovantra Arief (2016), proses yang berlangsung selama 7 hari tersebut menunjukkan bagaimana KPI melakukan evaluasi tanpa memiliki data evaluasi, mengundang sejumlah narasumber ahli yang sebagian besar tidak menguasai seluk beluk penyiaran, serta tidak menyentuh jantung permasalahan struktural dalam industri penyiaran. Kelemahan-kelemahan ini membuat proses evaluasi sulit memetakan persoalan, sehingga kecil kemungkinan hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut.  

Dari proses EDP ini juga mengemuka bahwa KPI ternyata tidak memiliki basis data setidaknya terkait sanksi-sanksi KPI yang sudah dikeluarkan terhadap stasiun televisi 10 tahun belakangan. Bagaimana bisa melakukan evaluasi 10 tahun jika tidak ada basis data yang digunakan? Melakukan penilaian dengan hanya melihat kinerja stasiun televisi di ujung masa izin siar tentu sama artinya mengabaikan keseluruhan kinerja stasiun televisi di tahun-tahun sebelumnya. Konsekuensinya tentu sulit untuk melakukan penilaian yang komprehensif dan memadai.

Pada titik ini, kesalahan memang tidak bisa sekadar ditimpakan pada KPI periode tertentu karena ini terkait erat dengan KPI secara umum. Asumsinya: izin siaran televisi berlaku 10 tahun, sementara masa kerja KPI per periode adalah 3 tahun. Ini artinya dalam satu kali masa izin siar akan dilalui oleh setidaknya 4 kali kepengurusan KPI. Dengan kata lain, butuh sistem dokumentasi atau pendataan yang memadai agar proses pergantian komisioner KPI tidak mengganggu data-data terkait evaluasi izin siaran televisi.

Jika menyimak proses perpanjangan izin saat ini, sistem dokumentasi tersebut bisa dikatakan masih terlalu mewah untuk dilakukan. Hal ini bisa kita lihat dari kesimpulan akhir DPR dalam RDP (10/10) yang menyebut bahwa hasil Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan KPI periode 2013-2016 tanggal 19 Juli 2016 tidak jelas dan tidak lengkap. Dengan adanya proses pergantian di tengah proses perpanjangan izin, KPI periode 2016-2019 yang baru terpilih diminta untuk melengkapi berbagai data yang belum lengkap. Ini tidak akan terjadi jika KPI punya sistem pendataan yang jelas misalnya terkait konten lokal, iklan, tayangan mancanegara, sanksi, dan sebagainya.

Selain carut-marut khususnya terkait parameter dalam melakukan evaluasi, perpanjangan izin siar ini juga menunjukkan minimnya transparansi dari setiap tahapan yang dilakukan oleh KPI sejak awal. Ini membuat publik sulit untuk ikut mengawal proses yang ada. Contoh paling sederhana, seperti sempat disebut di atas, adalah hasil uji publik. Bagaimana bisa publik diminta untuk berpartisipasi, diminta untuk memberikan masukan dan menilai kinerja stasiun televisi – dan memang harus dilibatkan sebagai pemilik frekuensi sekaligus penonton televisi – namun hasilnya tidak jelas digunakan sebagai apa? Sulit untuk tidak menyebut bahwa upaya ajakan partisipasi pada titik ini hanya basa-basi belaka.

Hal lain paling mendasar terkait transparansi adalah Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan KPI. Rekomendasi yang kemudian diberikan kepada Kominfo ini akan menjadi salah satu dasar menentukan apakah sebuah stasiun televisi layak diperpanjang izinnya atau tidak untuk sepuluh tahun ke depan. Tanpa adanya keterbukaan (dan rekomendasi ini bukanlah rahasia negara), kita tidak tahu apa yang menjadi dasar misalnya stasiun televisi direkomendasikan untuk diperpanjang.

Ketidaktahuan karena tidak adanya transparansi pada tahap selanjutnya bisa memicu kegamangan. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa kritik publik terkait tayangan televisi atau stasiun televisi tertentu cukup banyak. Dalam konteks tayangan politik, misalnya, pemilu 2014 menjadi pelajaran berharga bagaimana stasiun televisi berpihak dan mendapat protes dari masyarakat. Ketika berbagai kritik ini tidak mendapat ruang memadai, dan tiba-tiba stasiun televisi yang kerap diprotes ternyata diperpanjang begitu saja, sulit tidak berpikir bahwa “ada apa-apa” di balik proses tersebut.

Apa yang harus diperbaiki?

Sebagaimana yang dijelaskan sejak awal, problem utama dari proses perpanjangan izin kali ini adalah tidak adanya parameter evaluasi yang jelas dan berujung pada Rekomendasi Kelayakan yang “tidak didukung data yang kuat dan konsisten”. Proses kali ini mestinya tidak perlu terjadi pada perpanjangan izin di sepuluh tahun yang akan datang. Dengan rentang waktu yang sangat panjang, akan terlihat konyol jika berbagai kesalahan saat ini diulang lagi.

Dari sini, apa yang menjadi prioritas untuk dikerjakan mula-mula adalah membentuk parameter evaluasi yang jelas yang kemudian diturunkan dalam sistem pendataan menyangkut evaluasi misalnya seperti sanksi-sanksi yang dikeluarkan KPI, kepatuhan terhadap konten lokal, durasi siaran iklan, pengaduan masyarakat, tayangan mancanegara, termasuk juga independensi stasiun televisi dari kepentingan politik.

Sebagai regulator, sudah sewajarnya KPI menyiapkan sistem tersebut sesegera mungkin. Memang KPI periode kali ini tidak akan bertugas mengevaluasi stasiun televisi, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan. KPI adalah institusi yang dilimpahi mandat untuk mengatur penyiaran. Sekat-sekat antarperiode kepengurusan mestinya tidak menjadi halangan selama sistem bisa disiapkan dengan jelas.

Selain itu, proses evaluasi tahunan juga menjadi lebih masuk akal dilakukan untuk menguatkan sistem tersebut. Evaluasi tahunan yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan perpanjangan izin yang dilakukan sepuluh tahun sekali. Dalam evaluasi tahunan, variabel yang dievaluasi bisa ditentukan oleh KPI karena berkaitan erat dengan sistem pendataan seperti disebut di atas. Salah satunya juga bisa dengan mempertimbangkan proposal pengembangan masing-masing televisi, baik konten maupun bisnis, yang diajukan dalam perpanjangan izin tahun ini. Atau juga berdasarkan surat komitmen yang dibuat oleh KPI dan stasiun televisi untuk mendapatkan perpanjangan izin siaran yang sempat ditampilkan dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin (10/10).

Dua hal tersebut—sistem pendataan KPI dan evaluasi tahunan—kemudian mesti diatur dalam Peraturan Menteri agar memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat stasiun televisi. Jika melihat regulator penyiaran seperti Kominfo dan KPI menyepakati wacana tersebut seperti terlihat dari kesimpulan RDP dengan DPR (10/10), mestinya tidak sulit untuk dilakukan. Langkah ini menjadi upaya awal untuk memperbaiki proses perizinan yang menjadi jantung dalam industri penyiaran di Indonesia. Tentu hal ini mendesak untuk segera dilakukan. Kecuali kita mau jatuh lagi dalam lubang yang sama. []

Bacaan Terkait
Wisnu Prasetya Utomo

Wisnu Prasetya Utomo. Penulis buku Suara Pers Suara Siapa? (2016), dan Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan (2013) yang diangkat dari skripsinya. Saat ini, peneliti Remotivi dan penyunting buku Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru (2015) ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris.

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Peluit Anjing Anies Baswedan
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia