Gambar: Jakartanicus, pengolahan: Remotivi
Gambar: Jakartanicus, pengolahan: Remotivi
16/08/2016
Kompas dan FPI: Kisah Usang Yang Terus Berulang
Isu agama merupakan isu yang sensitif di Indonesia. Dalam berbagai kasus, isu ini kerap jadi dalih dalam menciderai kebebasan pers.
16/08/2016
Kompas dan FPI: Kisah Usang Yang Terus Berulang
Isu agama merupakan isu yang sensitif di Indonesia. Dalam berbagai kasus, isu ini kerap jadi dalih dalam menciderai kebebasan pers.

Artikel Imam Shofwan berjudul “Kompas dan Front Pembela Islam” patut diapresiasi. Sejauh yang saya ketahui, ia merupakan satu-satunya tulisan yang menanggapi kasus serangan FPI ke Kompas itu secara serius. Dalam analisisnya, Ketua Yayasan Pantau itu dengan cermat memaparkan kekeliruan temuan riset FPI yang menuduh Kompas telah menurunkan 350 artikel berita yang “melukai perasaan” umat Islam. Padahal menurut riset yang Imam lakukan, seluruh grup Kompas (baik cetak, daring dan televisi) hanya memberitakan kasus itu dalam 79 berita.

Dalam kesimpulan tulisannya, Imam juga cenderung menyalahkan Kompas yang dinilai mudah menyerah terhadap tuntutan kelompok Islam. Merujuk pada kasus di masa lalu yang dihadapi Monitor, sebuah tabloid mingguan yang merupakan bagian dari grup Kompas, Imam menulis: “Alih-alih membela (pimred Monitor), Kompas justru mempreteli jabatannya. Kompas menuruti kelompok Islam menutup tabloid tersebut.” Lebih lanjut di ujung artikel, ia menulis " ...Skor Kompas lawan Kelompok garis keras saat ini adalah 2:0. Akankah mereka kalah lagi dengan tuntutan FPI? Kita tunggu saja."

Mereka yang menonton video kunjungan itu akan segera melihat bahwa Kompas memang cenderung mengalah. Tampak di dalam video itu, pimred harian Kompas, Budiman Tanuredjo, mengatakan: “Kalau memang dirasa sudah kebalasan, kasih tahu lah…”. Perwakilan Kompas TV, yang juga ada di video, menyampaikan hal senada:  “..bahwa tadi ada himbauan mungkin kebablasan di tengah cara kami, rutinitas kami, kami jadikan betul pelajaran.” Maka Imam tak berlebihan saat menuding pihak Kompas cenderung mengalah terhadap FPI.

Namun yang tidak saya temukan dari tulisan Imam adalah upaya mendudukkan persoalan dengan melihat alasan mengapa Kompas cenderung mengalah terhadap tuntutan kelompok Islam yang jelas-jelas mencederai kebebasan pers itu.

Seketika ingatan saya melayang pada Selasa malam, 14 Juni, saat saya berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com di Palmerah Selatan. Di ruang kantornya yang terletak di lantai 5 gedung Kompas, seorang redaktur Kompas.com menunjukkan surat pemberitahuan kunjungan dari FPI kepada saya. “Mereka datang dengan membawa sesuatu yang mereka tahu kita takuti: isu agama.” Di lantai dasar, dalam perjalanan saya menuju lift, seorang teman jurnalis Kompas yang lain bercerita: “Baru kali ini ada tamu yang memilih kapan hari dan jamnya untuk ketemu.”

Trauma Historis

Kekhawatiran jurnalis Kompas ini bisa dimengerti. Secara historis, Kompas telah berkali-kali kalah dalam serangan yang mengatasnamakan isu agama. Dalam hal ini Imam sebenarnya sudah cukup cermat dengan menunjukan kasus tabloid Monitor sebagai titik krusial bagi perjalanan Kompas. Namun ia kurang cermat membaca sejarah penutupan tabloid yang merupakan anak grup Kompas itu. Imam sepertinya lupa bahwa Kompas tidak mengalah pada kasus itu, tapi kalah.  Ya, Kompas kalah dalam semua medan pertempuran.

Dimulai dari penutupan tabloid Monitor pada 23 Oktober 1990 oleh Menteri Penerangan Harmoko, dan bukan oleh Manajemen Kompas Gramedia sendiri seperti tulis Imam. Di meja hijau, Arswendo Atmowiloto kalah dan mendapat vonis 5 tahun penjara. Tuduhan yang dikenakan padanya adalah penghinaan agama (pasal 156 KUHP) dan penyebaran penghinaan terhadap kelompok penduduk (pasal 157 KUHP). Di luar pengadilan, massa saat itu berduyung-duyun mendemo kantor Kompas dan merusak kantor Monitor yang berlokasi di dekatnya. Hampir semua tokoh Muslim menyalahkan Kompas. Mulai dari Zainudin MZ, Amien Rais sampai dengan Nurcholis Madjid. Bahkan tokoh sekaliber Gus Dur dan Cak Nun pun tak membela koran ini, meskipun patut dicatat mereka tidak dalam posisi turut menyalahkan Kompas.  Menariknya, Monitor “hancur” oleh sebuah pemberitaan tentang tema juga pernah diangkat media lain: majalah Tempo.

Pada 15 Oktober 1990, Monitor menerbitkan hasil survey tentang tentang 50 tokoh yang paling dikagumi pembaca tabloid itu. Survey itu menemukan bahwa tokoh paling populer di Indonesia adalah Suharto, disusul Habibie pada urutan kedua. Hasil survey itu memancing kemarahan umat Islam karena ia juga menuliskan bahwa Nabi Muhammad hanya menempati urutan 11,  bahkan satu strip di bawah Arswendo sendiri yang menempati urutan ke-10.  Menariknya, survey yang hampir sama juga telah pernah dipublikasikan oleh majah Tempo pada edisi 3 Juni 1978. Saat itu majalah Tempo memuat salah satu bagian temuan disertasi Sarlito Wirawan yang bicara tentang Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis Gerakan Protes Mahasiswa. Di bawah sub topik “Tokoh Ideal”, Tempo memberitakan temuan Sarlito bahwa nabi Muhammad hanya menempati urutan ketiga di bawah Soekarno dan J.F. Kennedy. Bedanya, Tempo tidak mengalami nasib yang sama dengan Monitor.

Tidak Hanya Kompas

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi dalam kasus pemberitaan yang menjadi objek kegusaran FPI sehingga mendatangi kantor Kompas bulan Juni lalu. FPI menuduh Kompas telah menyakiti hati umat Islam. Alasannya Kompas telah memberitakan penggusuran warung makan Saeni oleh Satpol PP Serang dalam bingkai yang mereka tuduhkan sebagai: “kampanye anti syariat Islam”. Menariknya, seperti kasus Monitor, Kompas bukan satu-satunya media yang memberitakan peristiwa itu. Pada kasus Saeni, banyak media lain memberitakan kasusnya pada saat yang bersamaan, yakni di antara tanggal 11 hingga 16 Juni 2016. Lebih dari itu, bukan hanya ada satu media lain yang memberitakan kasus tersebut. Ada 10 media daring lain yang memberitakan kasus Saeni. Semuanya dengan bingkai yang membela ibu penjual warteg itu. Tabel di bawah ini mencantumkan contoh judul yang digunakan 10 media itu untuk membela Saeni:

 

Tabel 1

No

Nama Media

Judul

1.

Republika

Jokowi Beri Santunan Untuk Ibu Penjual Warteg (13 Juni)

2.

Sindonews

Wartegnya Digrebeg Satpol pp, Saeni Mengaku Rugi Rp600 Ribu (11 Juni)

3.

DW

Razia Warteg Ramadhan Bu Saeni Mobilisasi Netizen (13 Juni)

4.

BBC

Saeni Pemilik Warteg di Serang Terima Donasi Ratusan Juta (16 Juni)

5.

Berita Satu

Wali kota serang; Razia Warteg Ibu saeni oleh satpol pp salah prosedur (13 Juni)

6.

Detik

Wapres JK bela ibu warteg yang dagangannya disita satpol pp di serang (13 Juni)

7.

Tempo

Mendagri soal razia warung di serang; itu overacting (13 Juni)

8.

The Jakarta Post

Donations pour in for stalls raided during ramadhan (13 Juni)

9.

Media Indonesia

Presiden Turut Sumbang untuk Bu Eni (13 Juni)

10.

Viva

MUI: Penutupan Warung di Bulan Ramadan Tak Perlu Represif (13 Juni)

 

Mencermati judul-judul berita di atas, tampak dengan jelas bahwa media yang ada kurang lebih menurunkan berita dalam satu narasi yang sama. Ada gerakan memberikan sumbangan untuk Saeni, yang merefleksikan simpati masyarakat kepadanya. Gerakan ini bahkan menggugah Jokowi dan Jusuf Kala ikut menyumbang. Aksi solidaritas itu secara implisit menyampaikan satu pesan bahwa Saeni adalah korban. Predikat korban ini tak mungkin hadir tanpa adanya pelaku kejahatan di ujung sisi lainnya, dalam hal ini adalah: Satpol PP. Bahkan ada satu media yang  secara eksplisit menyebut Saeni sebagai korban, yakni Republika.co.id.

Pada tanggal 13 Juni 2016, media ini menulis: “Johan (juru bicara presiden) menegaskan bantuan presiden khusus kepada Saeni yang menjadi korban razia satpol PP karena warungnya tetap buka pada siang hari.”  Penggunakan kata “korban” ini jelas menunjukkan bahwa media yang banyak disebut merepresentasikan aspirasi umat muslim itu juga turut mengkritik razia satpol PP atas warung Saeni. Konsisten dengan pemberitaan itu, Republika juga memberi ruang bagi wacana revisi perda Serang. Ini dilakukan dengan menurunkan berita usulan pihak Kemendagri untuk revisi Perda.

Seperti diketahui, masifnya pemberitaan oleh media daring dan gegernya penghuni jagad dunia maya itu bermula dari tayangan TV yang menayangkan tangisan Saeni saat barang-barang di warungnya diambil paksa petugas Satpol. Namun lagi-lagi dalam hal ini, Kompas bukan satu-satunya stasiun TV yang menayangkan peristiwa tersebut. Setidaknya ada 5 stasiun TV lain selain Kompas TV yang menayangkan kasus yang menimpa perempuan paruh baya itu. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 2 berikut:  

 

Tabel 2

Nama media

Jumlah Tayangan

Durasi

Kompas

14 tayangan

39,39 menit

TV One

4 tayangan

52,8 menit

Trans TV

12 tayangan

103,38 menit

Berita Satu

3 tayangan

90.45 menit

Metro

2 tayangan

2.35 menit

Global TV

1 tayangan

1,37 menit

 

Dari tabel di atas tampak bahwa setidaknya ada lima TV nasional yang menayangkan berita tentang Saeni, yakni Kompas TV, Metro TV, Trans TV, TV One, Berita Satu dan Global TV. Seperti tampak pada tabel di atas, dari segi frekuansi, Kompas TV memang merupakan stasiun yang menayangkan kasus tersebut dalam jumlah paling banyak, yakni 14 kali. Namun jumlah itu hanya unggul dua kali dibandingkan Trans TV, yakni 12 kali. Kendatipun demikian, jika ditotal jumlah durasi tayang secara keseluruhan, Trans TV menayangkan kasus Saeni dalam tempo yang jauh lebih lama dibandingkan dengan Kompas TV. Total durasi penayangan Kompas TV bahkan masih kalah dari Berita Satu dan TV One.

Dalam hal ini Trans TV menarik untuk kita amati lebih jauh. TV itu tidak hanya memiliki jam tayang yang jauh melebihi Kompas, namun juga mengangkat bingkai yang sangat berani dalam setiap tayangan. Dia tidak hanya menayangkan peristiwa perampasan dagangan Saeni sebagaimana yang menjadi mula meledaknya berita. Tayangan yang sama muncul di Kompas pagi yang kemudian menjadi isnpirasi bagi gerakan donasi untuk Saeni. Trans TV juga menyiarkan dua diskusi yang mengkritisi kasus itu dengan rentang yang sangat panjang. Diskusi pertama berjudul Salah Kaprah Implementasi Perda Bermasalah pada 13 Juni 2016, dengan total durasi 42,22 menit. Diskusi kedua berjudul Simpang Siur Pencabutan Perda “Bermasalah” pada 20 Juni 2016 yang dengan durasi 35,28 menit. Dari judul-judulnya tampak bahwa Trans TV mengusung bingkai berita dan diskusi yang jauh lebih kritis terhadap implementasi perda di Serang itu.

Masalah Intoleransi

Yang menjadi pertanyaan kemudian: mengapa hanya Kompas yang diserang oleh FPI? Padahal dalam waktu yang bersamaan, banyak media lain yang memberitakan hal serupa dengan bingkai yang sama-sama membela Saeni, dan bukan Satpol PP?

Jawabannya mungkin bisa kita tangkap dari kata-kata Munarman, juru bicara FPI. Pada saluran Youtube yang diunggah oleh FPI itu, ia mengatakan:

“Media itu jangan ditelan mentah-mentah. Utamanya media sekuler. Mereka memiliki misi. Dan karena Indonesia mayoritas muslim, maka hubungan ini akan terus berkontraksi. Kontraksi sosial akan terus menerus terjadi. Karena apa? Karena media-media mainstream bukan di dalam kendali umat Islam. “

Lebih jauh, dalam tatap muka dengan para wartawan Kompas, Munarman berkata:

Apa mau Kompas dipersepsi seperti itu? Kompas, Komando Pastur? Atau mau diulangi seperti yang dulu-dulu lagi?....Ini kan SARA jadinya. Kalau media sebesar Kompas ini justru mengarah kepada hal-hal yang demikian ya jangan salah masyarakat saya kira. Ya kami ini semacam alarm lah.. Daripada kita diem-diem diem-diem masyarakat marah tahu-tahu kejadian 98....Kalau 98 kan sekadar etnis tuh? Kalau diarahkan ke SARA bagaimana? Kalau masyarakat diem-diem, diem-diem, diem-diem, tiba-tiba meledak menjadi SARA, agama…. Kompas kalau dipersepsi Komando Pastur jadi sasaran lho...

Dari kata-kata Munarman jelas bahwa Kompas dijadikan sasasaran karena ia curigai sebagai media sekuler yang dipimpin oleh sekelompok pastor dan memiliki misi terselubung. Di sinilah penyerbuan FPI ke Kompas tak bisa semata-mata dilihat sebagai masalah terhadap kebebasan pers semata. Lebih mendasar dari itu, ia juga merupakan refleksi atas adanya masalah toleransi umat beragama di Indonesia yang, jika merujuk pada kasus Monitor, telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sentimen agama ini makin tampak jika kita melihat siapa pemilik media grup yang memberitakan kasus Saeni, seperti tampak dari tabel berikut:

 

Tabel 3

 

Grup

Media

Jumlah Berita

Pemilik

Group Viva

TV One,

Viva.co.id

52,8 menit 

14 artikel

Abu Rizal Bakrie

Group Kompas

Kompas TV

Kompas.com

39,39 menit 

75 artikel

Jakob Oetama

Group Media

Metro TV

Media Indonesia.com

1,35 menit 

3 artikel

Surya Paloh

Group Trans

Trans TV

Detik.com

103, 38 menit 

23 artikel

Chairul Tanjung

 

Tabel di atas memperlihatkan durasi tayang dan jumlah artikel yang memberitakan kasus Saeni dari 4 grup media. Dari tabel di atas tampak bahwa dari keempat media yang ada, tiga di antaranya dimiliki tokoh beragama Islam atau diidentikkan dengan Islam. Abu Rizal Bakrie adalah mantan ketua umum Partai Golkar. Surya Paloh adalah Ketua Dewan pembinan partai Nasional Demokrat yang berasal dari Aceh dan dikenal sebagai salah satu tokoh Islam. Berikutnya, Chairul Tanjung adalah tokoh muslim yang mendapat penghargaan dari MUI karena dinilai berkontribusi dalam syiar Islam. Dari semua tokoh, hanya Jakob Oetama yang beragama Katolik. Maka sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan FPI ke Kompas, dan hanya Kompas, tidak didasari oleh sentimen agama. 

Menyadari adanya sentimen agama ini, juga pengalaman sejarah yang mereka hadapi, dapat dimengerti mengapa Kompas mengidap rasa takut sehingga dalam tindakan mereka cenderung berhati-hati dan mengalah terhadap serangan yang membawa isu agama. Dalam kata-kata seorang jurnalis senior media itu yang telah purna tugas: 

Jangan lupa anda berpikir bahwa Kompas ini adalah Koran kaum minoritas toh? Mereka, bos-bosnya orang katolik, ya toh? Pada awalnya malah Cina. Jadi, lha, perasaan minoritas ini, perasaan minder itu ada. Walaupun kelihatannya bangunannya megah, disowani siapa, tapi perasaan terdalam ya itu. Ketakutan kaum minoritas itu pasti akan mempengaruhi…Kita harus hidup berhati-hati.

(Wawancara dengan jurnalis senior Kompas, 3 Maret 2015)

Kita tentu bisa mengatakan bahwa FPI hanyalah mewakili sebagian, kalau bukan, sedikit saja umat Islam. Namun sulit dipungkiri bahwa dalam tiap aksinya, FPI selalu mengatasnamakan Islam dan mengklaim sebagai penyambung lidah umat Islam di Indonesia. Terlebih jauh-jauh hari, temuan riset dari kalangan akademik telah memperingatkan bahwa intoleransi antar umat beragama dan praktik diskriminasi seperti dilakukan FPI justru makin meningkat di era reformasi.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pemicunya (Hamayotsu, 2013). Pertama, terbukanya akses kelompok garis keras pada media baru, melalui berbagai situs media sosial di internet. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapat lebih banyak simpatisan atas gerakan mereka. Menurutnya, media sosial telah menjadi sarana mobilisasi politik dan agama untuk membakar sentimen dan sikap permusuhan terhadap apa saja yang mereka anggap sebagai para musuh Islam. Faktor pertama ini juga didukung oleg faktor kedua, yaitu akses terhadap aparat negara yang sah baik di dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Ini dimungknakan dengan makin bertambahnya jumlah politisi muslim konservatif di dalam lembaga negara itu sendiri yang menggunakan jabatan dan kewenangan untuk semakin menyuburkan pandangan beragama yang sempit dan tidak toleran.

Apa yang ditulis oleh Hamayotsu di atas, dirasakan oleh para jurnalis di Kompas. Intoleransi antar umat beragama dan kelompok garis keras justru makin tumbuh subur di era reformasi. Hal ini menjadi faktor lain yang melatarbelakangi mengapa Kompas semakin mengambil sikap hati-hati. Seperti dalam kata-kata salah seorang redakturnya.

Dulu musuhnya jelas cuma satu: presiden. Asalkan kita menaruhnya di headline dan tidak mengganggu kekuasaan, kita akan baik-baik saja. Sekarang musuhnya lebih banyak dan dari mana-mana… Sekarang kita harus lebih banyak timbang rasa.

(Wawancara dengan jurnalis Kompas, 16 Februari 2014)

Dilihat dari sisi perundangan, praktik intoleransi tumbuh subur karena disemai di atas sistem hukum yang memang memungkinkannya untuk terus hidup. Meskipun menebarkan kebencian terhadap pemerintah tak lagi dipermasalahkan, namun semua tindakan yang bisa dianggap menebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok lain yang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan tetap dilarang. Yang jadi masalah adalah tak ada parameter jelas bagi apa yang disebut dengan penyataaan kebencian. Kedua pasal itu jelas mendukung bagi praktik intoleransi terhadap ekspresi yang berbeda. Dampaknya bagi media, sebagaimana dituliskan oleh peneliti media dari Universtas Leiden, Herlambang P Wiratraman (2014), kedua dua aturan ini telah memberi landasan hukum bagi bagi praktik pemberangusan kebebasan pers.

Bagi Kompas, ia memberi alasan lain untuk cenderung hati-hati dalam pemberitaan terkait agama. Dalam pidato penganugerahan doctor honoris causa pada April 2003, Jakob Oetama menulis:

Terhadap pemerintah, mungkin media bisa menggunakan kebebaannya secara lebih leluasa, tanpa beban. Terhadap publik dan berbagai kelompok yang pandangan dan persepsinya tentang kehidupan beragam dan bisa sensitif, media akan cenderung lebih berhati-hati.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa serangan FPI terhadap Kompas bukan semata merupakan serangan terhadap media dan kebebasan pers. Namun lebih dari itu, ia juga refleksi dari permasalahan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dan masih terus berlangsung hingga kini. Selama kita belum mampu berdamai dengan kenyataan bangsa kita yang plural, dan selama sistem hukum kita masih mendukung praktik intoleransi, maka selama itu pula kisah yang serupa dengan penyerbuan FPI ke Kompas akan menjadi kisah usang yang terus berulang. []


Daftar Pustaka:

Herlambang P Wiratraman. 2014. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: a Socio-Legal Study. PhD Thesis, Leiden University.

Kikue Hamayotsu. 2013. ‘The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: “Media Freedom and Religious Intolerance”, Journal of Contemporary Asia, 2013, Vol. 43, No. 4, pp. 658–677.

Bacaan Terkait
Wijayanto

Peneliti media di Universitas Leiden, Belanda. Tengah menulis disertasi tentang biografi harian Kompas.

Populer
Spotify dan Tantangan Kajian Media Digital
Di Balik Tren Tayangan Impor
Amplop untuk Jurnalis
LGBT dalam Media Indonesia
Membaca Media Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama