Ilustrasi: DIniella Putirani
Ilustrasi: DIniella Putirani
20/07/2016
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?
Komisioner KPI periode 2016-2019 baru saja terpilih. Tugas berat menanti.
20/07/2016
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?
Komisioner KPI periode 2016-2019 baru saja terpilih. Tugas berat menanti.

Survei indeks kualitas siaran adalah program utama yang membedakan KPI periode 2013 dari KPI periode-periode sebelumnya. Program yang menjadi kekhasan KPI periode 2013-2016 ini sekaligus program paling problematis yang pernah dirumuskan KPI. Survei ini juga menambah daftar panjang inkompetensi KPI periode 2013-2016, selain catatan buruk atas pekerjaan rutin seperti pengawasan isi siaran dan penerimaan aspirasi publik.

KPI mengklaim, survei ini memiliki dua sasaran. Pertama, untuk menjalankan fungsi pengawasan “KPI perlu data mengenai kualitas program acara televisi”. Kedua sebagai acuan alternatif bagi awak televisi dan biro iklan untuk meningkatkan kualitas tayangan”.

Selain lemah dalam hal metodologis, sebagaimana telah saya uraikan dalam tulisan sebelumnya, survei ini memiliki kerancuan perspektif. Dalam perspektif publik, apabila KPI hendak mengetahui kualitas tayangan, maka yang ia acu seharusnya adalah ketaatan pada norma hukum. Logika publik berbeda dengan logika kelas yang menautkan selera dengan kepentingan subjektif kelas sosial dan ekonomi tertentu. Dalam perspektif publik, kualitas sifatnya objektif.[1] Tayangan berkualitas adalah tayangan yang berorientasi publik. Artinya, tayangan tersebut taat pada ketentuan hukum dan norma sosial. Dengan demikian, apabila hendak mengukur kualitas tayangan televisi, semestinya KPI tinggal menghitung data sanksi yang ia miliki, serta membuat riset yang menilai tiap tayangan berdasarkan aturan-aturan di P3SPS. Lalu buat apa survei indeks kualitas siaran?

Selain itu, survei ini juga berpretensi untuk menjadi acuan alternatif bagi televisi, yakni acuan kualitatif, alih-alih acuan kuantitatif yang disajikan oleh data rating Nielsen. Tujuan ini pun sama bermasalahnya. Ketimbang survei KPI yang mengacu pada sumber ahli dan tidak real time, sudah tentu kita tahu acuan mana yang akan dipilih industri televisi: rating produksi Nielsen. Tidak mungkin survei KPI akan menjadi alternatif acuan bagi industri televisi.

Lagi pula, logika ekonomi tidak mungkin mengizinkan dua tolak ukur untuk satu komoditas yang sama. Jika kita andaikan rating adalah mata uang yang mengukur nilai sebuah tayangan, maka nilai tersebut mesti memiliki satu acuan. Hanya dengan adanya standar yang sama itulah pertukaran bisa dilakukan. Standar ini harus pula mengacu pada rasionalitas pasar media. Dalam konteks ini, nilai mesti diukur dari seberapa banyak orang menonton sebuah tayangan, bukan seberapa berkualitas tayangan tersebut. Dalam logika ekonomi media, nilai sebuah tayangan tidak bersifat inheren.

Media, dalam konteks pasar, berfungsi sebagai etalase produk barang maupun jasa. Tayangan, apa pun bentuknya, adalah alat untuk menarik calon konsumen. Semakin banyak orang tertarik semakin bernilailah media tersebut sebagai etalase. Ini mirip dengan pameran yang biasa kita saksikan di mal-mal. Lokasi paling strategis adalah lokasi yang paling mahal sewanya. Jelas salah kaprah apabila KPI bermaksud menandingi riset Nielsen dengan riset rating yang mengukur kualitas. Berpikir bahwa riset indeks kualitas bisa memberi media atau profesional media acuan alternatif, adalah sikap yang naif. 

Ketimbang menghabiskan anggaran dengan survei indeks kualitas yang sesat ini, ada tiga hal yang lebih realistis yang bisa dilakukan KPI untuk meningkatkan kualitas siaran.

Pertama dan Terutama: Penegakan Hukum

Kewenangan KPI memang sangat terbatas. Ia memang tidak bisa, misalnya, mengatur berapa stasiun televisi yang dimiliki Harry Tanoe. Namun setidaknya KPI tetap memiliki kewenangan atas konten siar. KPI misalnya bisa memberikan sanksi apabila Hari Tanoe menggunakan televisinya untuk propaganda politik. Meski dapat dikatakan bekerja dengan cara pemadam kebakaran, setidaknya KPI dapat menekan upaya eksploitasi frekuensi publik oleh pemilik media melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten.

Sayangnya, hal ini pun tidak dilakukan oleh KPI. Contoh paling nyata adalah iklan partai Perindo yang hingga kini hilir mudik di televisi kelompok MNC Grup. Tak satu sanksi pun pernah dikeluarkan KPI. Lebih jauh lagi, pemantauan Remotivi menunjukkan bahwa sanksi KPI selama ini hanyalah basa-basi belaka. Sanksi yang dikelurkan KPI tidak lebih dari teguran lunak, sementara stasiun televisi mengulang kesalahan yang sama berkali-kali.

Logikanya sederhana. Apabila kita menghukum anak agar mengoreksi kebiasaan yang buruk, maka tidak mungkin kita hanya memberikan teguran tiap kali anak tersebut mengulangi kesalahannya. Jika ia mengulangi kesalahan yang sama terus menurus, ada dua penyebab yang mungkin; orang tuanya tidak tegas, atau instruksi yang diberikan orang tua tidak ia pahami.

Amatan saya menunjukkan bahwa dua kemungkinan itu terjadi pada kasus KPI. Pertama, komitmen komisioner pada penegakan hukum memang lemah. Alih-alih menegakan aturan yang berlaku, KPI justru memilih melakukan apa yang disebutnya sebagai “pembinaan”. Dengan berlindung di balik istilah ini, KPI mengabaikan ketentuan regulasi yang dibuatnya sendiri. Dengan “pembinaan” ini, tayangan yang melanggar, alih-alih diberi sanksi, justru diajak diskusi.

Di luar komitmen penegakan hukum, regulasi KPI sendiri adalah sumber masalah. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dibuat KPI sama sekali tidak memiliki konsep yang jelas mengenai subjek yang diaturnya. Kerancuan ini berimbas pada pengaturan yang serba semrawut dan tidak jelas.

Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan: pada siapakah sanksi KPI ditujukan—progam atau stasiun televisi? Pertanyaan ini muncul setelah melakukan pengamatan atas sanksi-sanksi yang dikeluarkan KPI yang tidak punya subjek yang jelas. Misal, pada 11 Maret 2015, KPI menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada running text di RCTI. Alasannya, running text tersebut melanggar P3 pasal 11 dan SPS pasal 11 ayat 1 dan 2 mengenai independensi dan netralitas siaran. Isi running text tersebut memang bentuk propaganda politik dalam sengketa kepemilikan TPI (sekarang menggunakan nama siar MNC TV).

Lepas dari perkara kelayakan sanksi ini, persoalan muncul ketika yang dikenai sanksi adalah running text. Dengan demikian, KPI berasumsi bahwa running text adalah program tersendiri, yang terpisah dari program yang menaunginya. Padahal umum diketahui running text merupakan bagian dari sebuah program berita. Pertanyaannya kenapa running text yang menjadi sasaran sanksi dan bukan program yang menaunginya?

Kasus serupa juga terjadi pada segmen wawancara dalam “Kompas Petang” yang mendapat sanksi penghentian sementara oleh KPI karena kata-kata kasar Ahok yang hadir sebagai narasumber. Melihat keputusan ini kita pun bertanya, kenapa segmen wawancara, dan bukan seluruh program “Kompas Petang”, yang dihentikan? Apabila seseorang kedapatan mencuri dan pengadilan memutusnya bersalah, siapakah yang dipenjara—orang itu atau tangannya?

SPS pasal 75 ayat 1 menyebutkan, “Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI”. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa definisi program? Dalam ketentuan umum P3 program didefinisikan sebagai berikut:

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Definisi ini jelas sirkular. Kita tidak mendapat pengertian tentang “program siaran” karena ia didefinisikan sebagai “program siaran yang berisi... ” Definisi ini tentu semubazir mendefinisikan “apel merah” sebagai “apel yang memiliki warna dengan kode Hex #FF0000”. Bagi orang yang tidak mengetahui apa itu “program”, apa itu “apel”, maka ia tidak mendapat pengetahuan apa pun dari definisi ini. Apakah program bisa didefinisikan dengan judul, seperti “Seputar Indonesia”, “Kompas Petang”, atau “Eat Bulaga”? Jika program didefinisikan melalui judul, maka kesulitannya adalah, banyak program yang memiliki perbedaan judul –meski sangat tipis—tapi diproduksi oleh tim yang sama. Misal, “Metro Siang” dan “Metro Malam”, “Kabar Siang” dan “Kabar Petang”, “Empat Mata” dan “[Bukan] Empat Mata”, atau “Pesbuker” dan “Pesbuker Spesial Ramadhan”. Apakah program-program tersebut merupakan subjek yang berbeda?

Jika pun KPI berasumsi demikian, masalahnya akan jadi jauh lebih pelik jika kita bicara tentang FTV. Katakanlah sebuah FTV di SCTV mendapatkan sanksi penghentian sementara. Apakah ini berarti FTV esok hari tidak akan tayang? Jawabnya tidak, karena FTV yang hari ini terkena sanksi penghentian sementara, berbeda judul dengan yang besok akan tayang. Mustahil menerapkan sanksi bertingkat pada FTV jika definisi program dalam P3 dipahami sebagai judul. Padahal SPS pasal 79 ayat 3 menyatakan, “Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2)”. Ini artinya, KPI mesti memberikan sanksi bertingkat terhadap program yang telah terkena sanksi administratif namun masih melakukan pelanggaran.

Dengan konteks demikian, lalu bagaimana dengan FTV, atau program-program seperti “Big Movie”, “Bioskop Indonesia”, dan banyak lainnya? Jelas, regulasi ini tidak kompatibel dengan realitas yang hendak diaturnya.

Memperjelas subjek sanksi adalah sekaligus menyadari siapa yang sebenarnya dituju oleh KPI. Jika yang hendak di atur adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas program, maka sanksi mestinya jatuh pada progam, terlepas dari apakah kesalahan terjadi pada running text atau pun salah satu segmen dalam program. Hanya saja, seperti telah kita diskusikan di atas, definisi program perlu dipikirkan ulang. Dibutuhkan indikator lain selain judul yang bisa mendefinisikan program. Salah satu indikator yang bisa dipertimbangkan adalah staf produksi. Kita misalnya bisa mulai dari produser hingga kameraman. Sehingga, lepas dari “Metro Pagi”, “- Siang”, atau “- Malam” berbeda judul, bila staf produksinya sama, maka tiga judul tersebut dianggap satu program. Ide ini tentu mesti diuji lagi asumsi-asumsinya apakah kompatibel dengan realitas televisi hari ini.

Jika sasaran KPI pada sanksi ini bukanlah staf produksi melainkan struktur yang lebih besar lagi, yakni manajemen televisi, maka sanksi bisa diarahkan pada stasiun televisi. Sanksi bertingkat tidak dilihat dalam konteks program, melainkan televisi. Bila misalnya ada satu program di televisi yang terkena sanksi administratif, dan keesokan harinya program lain melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan harus lebih berat. Jika subjek sanksi adalah stasiun televisi, maka sanksi denda bisa jadi puncaknya. Atau bahkan, pada akhir masa izin siar, KPI bisa memutuskan apakah akan memberikan rekomendasi perpanjangan izin siar atau tidak, berdasarkan koleksi sanksi yang dimiliki stasiun televisi.

Menjadikan televisi sebagai subjek sanksi juga bisa mengatasi persoalan dengan program seperti FTV atau pun “Big Movie” seperti yang telah saya jelaskan di atas. Tidak hanya itu, hal ini juga selaras dengan SPS pasal 76 yang berbunyi, “bila terjadi pelanggaran atas Standar Program Siaran, maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut”. Hal ini pun lebih masuk akal karena peminjam izin siar adalah stasiun televisi, sehingga lebih tepat bila akumulasi sanksi diarahkan pada lembaga penyiaran. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan tanpa KPI merombak P3SPS. Dengan kata lain, salah satu program utama yang mesti diusung oleh KPI periode mendatang adalah revisi P3SPS.

Riset untuk Kebutuhan Regulasi

Riset, tentu saja, punya peran yang vital dalam perbaikan konten televisi. Namun, bukan riset seperti indeks kualitas siaran yang kita butuhkan. Jenis riset yang layak dilakukan KPI tentu saja adalah jenis yang berguna bagi pengenalan masalah pertelevisian, serta perumusan regulasi.

Misalnya saja, hari ini banyak dari kita yang risau akan tayangan kekerasan. Pada saat yang bersamaan, kita juga tahu bahwa kekerasan adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin tidak direpresentasikan oleh televisi. Kekerasan mustahil hilang seluruhnya dari layar kaca. Pertanyaan yang mesti diajukan adalah, jenis kekerasan mana yang boleh dan tidak boleh tayang di televisi? Dalam konteks seperti apakah kekerasan bisa dinilai wajar?

Office of Communication (Ofcom), lembaga serupa KPI di Inggris, membuat riset bertajuk “A Violence in UK Soap: A Four Wave Trend Analysis” untuk memahami trend kekerasan dalam tayangan televisi Inggris. Riset ini memetakan jenis-jenis kekerasan yang muncul di program opera sabun dari tahun 2001 sampai 2013. Sebagaimana ditulis dalam pengantarnya, riset ini bertujuan untuk memperbarui kode penyiaran televisi mengenai kekerasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, riset ini antara lain memotret bentuk-bentuk representasi. Salah satu temuan yang menarik adalah bagaiman kekerasan dinegosiasikan atau ditolak sepenuhnya dalam opera sabun.

An important question to ask about violence is: ‘Did any person attempt to negotiate out of, or avoid violence?’ Overall, this occurred in three out of ten (29%) scenes in which there was a violent act. Intervention was somewhat more frequent in EastEnders (34%) and Emmerdale (33%) than in Hollyoaks (24%) and Coronation Street (24%). However, what is most interesting is that, in the large majority of these cases (65%), the negotiations were successful and the violence was defused.

(Cumberbatch, 2014: 20)

Temuan ini menunjukkan bahwa, kekerasan bahkan bisa jadi bentuk pendidikan. Narasi yang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekerasan sebagai sesuatu yang buruk (ditolak) adalah pelajaran yang positif. Berbekal riset semacam inilah Ofcom melakukan pengaturan atas konten kekerasan di televisi Inggris. Kekerasan boleh tayang selama ia dinegosiasikan dan dideligitimasi sebagai sesuatu yang buruk. Riset semacam ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur bagi regulasi.

Selain riset isi tayangan, sulitnya membenahi kualitas siaran juga muncul karena kita tidak memiliki informasi yang memadai mengenai penyebabnya. Absennya riset serius terkait hal tersebut sebenarnya bisa diisi oleh KPI.

KPI bisa melakukan riset yang menjabarkan, misalnya, hubungan antara jumlah production house (PH), jumlah permintaan program dari stasiun televisi, biaya produksi tayangan, dengan kualitas isi tayangan. Jika benar stripping adalah sumber masalah dari kualitas isi tayangan, maka apa yang menyebabkan proses produksi harus stripping? Apakah sedikitnya jumlah PH? Jika ya, maka KPI bisa membuat rumusan rekomendasi kebijakan pada pemerintah, misalnya, untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang hendak investasi di bidang production house. Bagi saya, inilah pentingnya riset. Tanpa riset kita hanya bisa berspekulasi. Tanpa data, mustahil ada kebijakan publik yang tepat sasaran.

Riset-riset serupa bisa diperluas spektrumnya, misalnya, dengan membuat riset yang dapat menghasilkancetak biru bagi penerapan SSJ, pengaturan kepemilikan media, perlindungan minoritas, kelompok rentan, dan banyak lainnya. Sayangnya hal-hal mendasar inilah yang belum dilakukan KPI.

Literasi Media bagi Publik

Terakhir, dalam konteks perbaikan kualitas siaran KPI bisa menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang yakni melakukan literasi media bagi publik. Hal ini bisa dilakukan dengan, pertama-tama, mengenalkan KPI dan fungsinya pada publik. Survei Remotivi menunjukkan bahwa banyak dari publik yang tidak tahu keberadaan KPI. Sebagian dari mereka yang tahu, tidak memahami fungsi dan wewenang KPI. Untuk sebuah lembaga negara yang mewakili publik, ini tentu bukan kabar gembira. KPI punya pekerjaan rumah untuk mengenalkan diri dan fungsinya pada publik. Melakukan hal ini adalah sekaligus bentuk literasi media yang positif bagi publik. Dengan demikian, publik tahu akan haknya dan sekaligus tau cara menyalurkannya. Semakin dikenalnya KPI di tengah publik juga poin positif bagi KPI: legitimasi KPI semakin kuat di hadapan industri televisi.

Cara tradisional untuk melakukan ini adalah dengan beriklan di televisi. Kewajiban stasiun televisi untuk menanyangkan iklan layanan masyarakat sebagaimana di atur dalam UU penyiaran pasal 46 ayat 9[2] bisa dimanfaatkan KPI untuk beriklan. Cara lain adalah dengan menggunakan regulasi KPI sendiri. SPS Pasal 78 ayat 1 menyatakan,

KPI dapat mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan menerbitkan pernyataan apabila aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran atas P3 dan SPS terbukti benar.

Sayangnya, cari ini jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan KPI. Selama ini, sanksi yang dikeluarkan oleh KPI hanya diketahui secara terbatas karena KPI hanya mempublikasikannya lewat situsweb. Jika saja KPI mewajibkan setiap lembaga penyiaran yang terkena sanksi untuk mengumumkan sanksi tersebut di awal penayangan program, publik luas berkesempatan belajar dari sanksi tersebut.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan memamfaatkan TVRI. Sebagai contoh, ABC (Australia Public Brodcasting) misalnya memiliki program literasi media berjudul ”Media Watch”. Dalam program tersebut berbagai kesalahan media Australia seperti tidak akuratnya pembertiaan, representasi gender yang tidak adil, hingga keberpihakan politik, secara komprehensif di ulas dan ditunjukkan ke hadapan publik. Tayangan seperti ini memberi publik pengetahuan mengenai “dapur media” dan sekaligus sumber informasi alternatif terhadap suatu isu. KPI bisa meniru cara ini. Jika Dewan Pers saja bisa membuat program kerjasama dengan TVRI yang bertajuk “Dewan Pers Kita”, mengapa KPI tidak bisa? Apalagi, semangat TVRI sebagai televisi publik selaras dengan gagasan literasi media yang diamanatkan UU Penyiaran.

Tentu hal-hal di atas hanya sedikit hal yang bisa dilakukan KPI. Masih banyak kemungkinan untuk mengembangkan ide-ide literasi media. Persoalannya, KPI belum terlihat melakukannya. Padahal, literasi media adalah benteng terakhir publik, sekaligus syarat utama dari media yang berkualitas. Jika media beroperasi dengan logika melayani selera pasar, maka media dengan sendirinya akan berkualitas bila publik pun cerdas dalam memilih konten berkualitas. []


Baca serial evaluasi KPI 2013-2016 lainnya


 

 

 

Bacaan Terkait
Muhamad Heychael

Direktur Remotivi. (Foto: Galih W. Satria/Bintang.com)

 

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Kebhinekaan ala Televisi