Dokumentasi Jakartanicus
Dokumentasi Jakartanicus
04/07/2016
Kompas dan Front Pembela Islam
Pemberitaan Kompas atas penutupan warung Saeni dalam razia pada bulan Ramadhan mendapat tanggapan keras dari FPI.
04/07/2016
Kompas dan Front Pembela Islam
Pemberitaan Kompas atas penutupan warung Saeni dalam razia pada bulan Ramadhan mendapat tanggapan keras dari FPI.

Jagat siber riuh dengan video audiensi Front Pembela Islam (FPI) ke kantor Kompas, grup media terbesar di Indonesia, minggu lalu. Pada Video dua puluh menit yang diunggah kanal Youtube Jakartanicus itu, rombongan FPI yang dipimpin Munarman menganggap Kompas “menyakiti” perasaan “umat Islam” dengan gempuran berita-berita sweeping warung Saeni di Serang. “Dengan framing humanisme dan kemanusiaan, Kompas menyakiti perasaan umat Islam,” tutur Munarman.

Menurut Munarman dia telah melakukan riset bagaimana Kompas menyakiti perasaan umat Islam tersebut. Dalam pembukaan audiensi, ia mengemukakan data-data risetnya: Selama 11-15 Juni, dalam sehari Kompas menurunkan 10-15 berita soal Saeni atau satu berita per dua setengah jam. Menurut Munarman, selama lima hari Kompas menurunkan 350 berita. “Kebanyakan negatif, menyakiti, menyinggung,” tegas Munarman.

Menurut Munarman Kompas tidak adil dengan pemberitaan serupa tentang pelarangan pedagang di hari Minggu di Papua atau pecalang yang melarang solat Jum’at di Bali. Tak seperti diberitakan Kompas, Munarman menambahkan fakta bahwa Saeni punya tiga warung di Serang dan tak layak dibantu.

Terkait berita-berita Kompas, menurut riset Munarman, menggunakan sumber tidak kompeten. Munarman mengemukakan salah satunya yaitu Sophia Latjuba, seorang selebritas. “Tau apa dia soal Syari’at Islam?” Gugat Munarman.

Lebih lanjut Munarman mengemukakan bahwa ahli-ahli Islam yang dijadikan sumber Kompas hanyalah buatan Kompas. Ia tak sepakat dengan sumber intelektual muda NU karena menurutnya itu bikinan Kompas saja. “Pandai-pandai Kompas bikin itu,” kata Munarman. Sementara di sisi lain kelompok seperti FPI digambarkan brutal dan sadis, menurut Munarman, ini maunya Kompas.

Setelah menyampaikan data-data risetnya, Munarman lalu menghimbau supaya Kompas tidak melewati batas. Harus proporsional dan adil. Bila tidak, Munarman bilang, akan menjadikan Kompas lebih dari isu etnis pada 1998. “Apa mau Kompas dipersepsikan Komando Pastur?” Kata Munarman. “Kami ini semacam alarm.”

Usai mengemukakan hasil risetnya, Munarman enggan berdebat. “Nggak usah debat soal fakta: Ibu itu begono atau begini,” tegas Munarman.

Tak dijelaskan lebih lanjut apakah riset tersebut dilakukan pada Kompas online, cetak, TV, atau semua media yang berafiliasi dengan grup Kompas. Namun jika dilihat dari sumber Sophia Latjuba dan Ahmad Suedy, intelektual muda NU, yang dikutip Munarman besar kemungkinan riset Munarman pada Kompas online.

Karena heran darimana Munarman dapat angka 350 berita? Saya iseng menghitung berita Saeni di Kompas online. Hasilnya tak lebih dari 46 berita termasuk satu berita yang menggunakan naras sumber Sophia Latjuba dan intelektual muda NU. Karena selisih angkanya masih kurang banyak saya lantas melanjutkan pencarian di Kompas cetak dan selama tanggal 11-15 Juni hanya ada tiga berita soal Saeni: satu berita soal peristiwa sweeping warung Saeni dan dua berita lainnya soal toleransi. Dari Kompas online dan cetak total berita hanya 49 berita. Masih kurang banyak, saya lantas mencari lagi di KompasTV dan di sana saya ketemu 25 berita soal Saeni pada kurun 10-14 Juni. Tanggal 15nya paling banter lima berita dan kemungkinan besar kurang dari angka itu. Jika ditotal dari Kompas online, cetak dan TV hanya ada 79 berita. Artinya kurang dari seperempat angka yang dikemukakan Munarman. Dari mana angka 350-nya Munarman? Wallahu a’lam

Karena omongan Munarman soal angka meragukan saya lantas mengecek lagi tuduhan Munarman kalau Kompas tak pernah memberitakan soal pecalang dan larangan berdagang di Papua. Soal pecalang di Kompas online saya ketemu 15 berita pada peringatan Nyepi tahun ini. Saya makin meragukan statemen Munarman soal pecalang.

Kalau pun ada yang benar dari statemen Munarman ialah soal larangan jualan di hari Minggu di Papua. Saya tidak ketemu berita itu baik di Kompas online, cetak atau TV. Ia lebih merupakan penyakit Kompas dan media-media besar lainnya yang mengkonsentrasikan sebagian wartawannya di pulau Jawa hingga persoalan-persoalan di luar Jawa khususnya Papua sering luput dari pemberitaan, utamanya berita soal kejahatan kemanusiaan. Saya tidak yakin Kompas tahu kalau saat ini laskar jihad mengembangkan sayapnya di Papua dan bahkan Dja’far Umar Thalib membeli tanah di beberapa kota di Papua. Karena apa? Ya karena kebanyakan wartawannya ditaruh di Jawa.

Saya bisa mengerti kenapa Munarman memilih Sophia Latjuba sebagai sumber yang digunakan Kompas dan dianggap tidak mengerti soal syari’at Islam karena itu adalah titik paling lemah dari berita-berita Saeni, dan ini kebiasaan buruk media-media di Indonesia, termasuk Kompas. Mereka suka mewawancarai orang tak kompeten dan tak relevan dengan isu. Kuncinya satu: asal selebritas. 

Namun menuduh kredibilitas Kompas online karena salah satu dari 46 beritanya bersumberkan Sophia Latjuba tentu terlalu gegabah. Ada narasumber-narasumber lain seperti dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, MUI, Anshor hingga intelektual muda NU Ahmad Suaedy. Catatan pentingnya adalah Indonesia bukan negara Islam dan tak punya kewajiban konstitusional untuk menerapkan syari’at Islam dan jika ada perda-perda syari’at ia secara konstitusional tidak sesuai dengan UUD 45.

Statemen lain soal bahwa Saeni punya tiga outlet juga perlu dipertanyakan karena biasanya warteg-warteg itu dimiliki secara kolektif oleh satu keluarga.

Tekanan terhadap media ini lazim dilakukan oleh Front Pembela Islam, utamanya saat puasa menjelang Lebaran dan biasanya media takut dan mengikuti kemauan FPI. Saya masih ingat lima tahun sebelumnya FPI menggeruduk SCTV karena hendak memutar film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo saat lebaran.

Bersama Hanung dan beberapa aktivis kebebasan berbicara saya mendukung SCTV untuk tetap menayangkan film tersebut namun para petinggi SCTV ketakutan dan merapat ke markas FPI. Mereka akhirnya batal menayangkan film tersebut. Self-censorship adalah persoalan serius media-media Indonesia.

Grup Kompas bukan kali ini saja berurusan dengan kelompok garis keras. Tahun 1990an saat salah satu media milik grup Kompas, tabloid Monitor asuhan Sarwendo alias Arswendo Atmowiloto, bikin angket popularitas yang hasilnya menempatkan popularitas nabi Muhammad di bawah popularitas Wendo. Buntutnya, kelompok Islam marah dan mendemo Kompas. Alih-alih membela, Kompas justru mempreteli jabatannya. Kompas menuruti kelompok Islam menutup tabloid tersebut.

Kasus lain adalah ketika kelompok Gramedia, salah satu grup Kompas, hendak memasarkan buku yang diedit oleh mantan presiden Indonesia berjudul Ilusi Negara Islam, buku ini berisi bagaimana infiltrasi kelompok radikal ke institusi-institusi milik NU dan Muhammadiyah. Gramedia diancam akan dibakar jika menjual buku itu oleh kelompok Islam melalui sms. Karena ancaman tersebut Gramedia lantas menarik buku tersebut dari peredaran.

Skor Kompas lawan Kelompok garis keras saat ini adalah 2:0. Akankah mereka kalah lagi dengan tuntutan FPI? Kita tunggu saja. Kabarnya para petinggi Kompas masih merapat ke Petamburan membahas hal ini. Kita tunggu saja hasilnya. []

Bacaan Terkait
Imam Shofwan

Ketua Yayasan Pantau, lembaga yg bertujuan memajukan jurnalisme Indonesia.

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"