Ilustrasi oleh Diniella Putirani
Ilustrasi oleh Diniella Putirani
28/06/2016
Lisensi untuk Dominasi
{ Read in English } Indonesia baru pertama kali mengalami proses perpanjangan izin siar 10 stasiun swasta bersiaran nasional di tahun ini. Sejarah macam apa yang sedang dituliskan?
28/06/2016
Lisensi untuk Dominasi
Indonesia baru pertama kali mengalami proses perpanjangan izin siar 10 stasiun swasta bersiaran nasional di tahun ini. Sejarah macam apa yang sedang dituliskan?
{ Read in English }

“Acaranya tertutup, Mas,” ujar petugas keamanan yang menerima perwakilan Remotivi di lobi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Rabu 1 Juni lalu. Hari itu, KPI melaksanakan rapat pendalaman atas evaluasi dengar pendapat untuk perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta bersiaran nasional.

Pertemuan ini adalah bagian dari pembuatan Surat Rekomendasi bagi perpanjangan izin siar 10 stasiun televisi yang akan habis pada tahun ini. Surat ini akan menjadi dasar pertimbangan utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk memutuskan apakah izin masing-masing stasiun tersebut layak diperpanjang.

Sistem perizinan siar televisi Indonesia hari ini adalah bagian dari proyek besar desentralisasi informasi dan ekonomi penyiaran. Undang-Undang Penyiaran 1997 adalah yang pertama kali membatasi jangka waktu perizinan selama 10 tahun. Sebelumnya, perizinan televisi swasta yang mulai tumbuh pada tahun 1989 tidak dibatasi waktu. Revisi Undang-Undang tersebut pada 2002 memasukkan KPI sebagai salah satu instansi yang mengurusi perizinan, selain Pemerintah.

Langkah ini menandai peralihan perspektif penyiaran dari Orde Baru yang sentralistik menuju Reformasi yang lebih demokratis. KPI adalah sebuah komisi yang dirancang untuk mewakili publik dalam mengatur penyiaran. Dalam perizinan, Pemerintah memang pihak yang memiliki wewenang untuk memberi izin siar. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan tanpa rekomendasi KPI. Proses perpanjangan izin siar ini, dengan demikian, harus terlebih dahulu melewati proses evaluasi kelayakan oleh KPI berdasarkan performa 10 tahun terakhir dan rencana 10 tahun ke depan.

Namun, model pengaturan ini masih jauh panggang dari api. Pada 31 Mei, sehari sebelum pertemuan pendalaman dilaksanakan, KPI mengundang sejumlah perwakilan publik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Pertemuan ini berkenaan dengan maraknya protes publik atas penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat yang digelar KPI dua minggu sebelumnya.

Kritik tersebut bermuara pada satu hal utama. Sebagai regulator, KPI tidak memberi evaluasi berdasarkan data menyeluruh tentang ketaatan masing-masing stasiun televisi terhadap regulasi selama 10 tahun terakhir. Tanpa data ini, mustahil menentukan kelayakan untuk memperpanjang izin siar. Alih-alih, evaluasi ini hanya terbatas pada ingatan dan perhatian masing-masing komisioner.

Pertemuan dengan KNRP mengemukakan kecacatan yang lebih telak. KPI ternyata belum selesai mengumpulkan data tentang performa masing-masing televisi selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentu mengherankan, karena perpanjangan izin merupakan peristiwa yang signifikan dalam industri penyiaran, dan sudah bisa diprediksi 10 tahun sebelum terjadi. Komisioner KPI periode ini, yang terpilih sejak 2013, juga punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkannya.

Sebelum menutup pertemuan, KPI menyatakan dua hal yang tampak tidak masuk akal. Pertama, hingga hari itu, masih banyak tabulasi data yang belum selesai. Kedua, segala macam kekurangan dari pelaksanaan EDP akan dibenahi pada pertemuan pendalaman dengan stasiun televisi yang hendak memperpanjang izin siar—yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Sanggupkah KPI melengkapi semua data tersebut dalam satu malam? Pertanyaan itu terjawab di balik pintu tertutup.

Perizinan, Senjata Pamungkas yang Impoten

Asal mula dari perizinan televisi swasta di Indonesia adalah asal mula dalam tiap sinetron: keluarga dan kolega. Lima stasiun televisi swasta yang mendapat izin pada masa Orde Baru—dan masih bersiaran hingga saat ini—mulanya dimiliki oleh mereka yang memiliki pertalian darah serta kroni Soeharto, presiden yang berkuasa pada rezim tersebut.

Pengaturan penyiaran pada era ini, pada gilirannya, memberi jalan bagi sebuah masalah besar penyiaran yang makin semrawut hari ini. Ketika RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), stasiun televisi yang dimiliki oleh Bambang Soeharto (anak Soeharto), pertama mengudara pada 1989, izin yang ia kantongi adalah sebagai Saluran Siaran Terbatas. Artinya, izin tersebut hanya berlaku untuk satu wilayah siar lokal. Model ini meniru sistem jaringan di beberapa negara lain, yang mengharuskan sebuah stasiun televisi untuk berafiliasi atau mendirikan televisi lokal jika ingin bersiaran di luar wilayah siarnya. Sistem ini diterapkan oleh TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang lebih dahulu muncul, dan juga stasiun televisi swasta yang muncul setelahnya, SCTV (Surya Citra Televisi—bersiaran di Bandung, afiliasi RCTI).

Namun keadaan ini segera berbalik ketika Tutut Soeharto, anak Soeharto yang lain lagi, mendirikan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) pada 1990. Stasiun tersebut mulanya menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sifatnya yang “nasional” itu, TPI diperkenankan meminjam infrastruktur transmisi TVRI yang sudah merata di seluruh Indonesia, dan punya kesempatan bersiaran secara nasional. Langkah ini mengubah permainan dengan cukup signifikan. Stasiun televisi swasta lain menganggap perlakuan pemerintah terhadap TPI tidak adil karena stasiun tersebut diperkenankan untuk menampilkan iklan sekaligus mampu menjangkau pasar nasional.

Akhirnya, pada 1993 Departemen Penerangan mengubah izin semua stasiun televisi swasta menjadi Saluran Siaran Umum, yang artinya stasiun swasta dapat bersiaran secara nasional. Izin serupa juga diberikan pada dua stasiun berikutnya, AnTeve (milik Aburizal Bakrie, kader Golkar dan pengusaha yang dekat dengan Soeharto), dan Indosiar (milik Salim Group, pengusaha dekat Soeharto). Setelah aturan ini diberlakukan, stasiun televisi yang bersiaran dari luar Jakarta (SCTV di Surabaya dan AnTeve di Lampung), segera membongkar peralatan mereka dan mengungsi ke Jakarta. Jaringan lokal stasiun-stasiun tersebut di Denpasar dan Bandung pun berhenti beroperasi karena mereka tak lagi wajib memproduksi konten lokal (Armando, 2011: 129). 

Undang-Undang Penyiaran tahun 1997 memberi legitimasi yang lebih kuat atas langkah ini dengan menetapkan jangkauan siar stasiun televisi swasta sebesar 50% wilayah Indonesia. Keharusan berjaringan baru diterapkan bila sebuah stasiun ingin bersiaran di luar batasan itu. Meski berdalih “pemerataan informasi dan persatuan nasional”, aturan ini sesungguhnya malah menimbulkan ketimpangan informasi dan ekonomi. Masalah ini berkaitan erat dengan kesenjangan ekonomi secara geografis.

Dengan aturan ini, tenaga kerja diserap yang diserap berasal dari Jakarta, dan keuntungan dari iklan sebagian besar juga lari ke Jakarta. Sementara itu, televisi swasta mendapat keuntungan karena ia menjadikan Indonesia sebagai pasar—atau, setidaknya, 50% dari wilayah Indonesia. Dengan demikian, sentralisasi industri penyiaran hanya menguntungkan Jakarta dan tidak memberi kontribusi apa pun kepada daerah lain kecuali bahwa mereka menikmati konten televisi swasta Jakarta.

Dalam menyediakan konten, struktur tersentralisasi juga menciptakan ketimpangan informasi. Sebagai industri yang menyasar pendapatan dari iklan, konten yang disediakan oleh stasiun televisi pun ditentukan oleh target pengiklan. Kehadiran lembaga rating, yang menetapkan sampel ratingnya di kota-kota besar, juga berkontribusi pada hal ini.

Untuk memperoleh pendapatan iklan, stasiun televisi mesti mendongkrak rating, dan hal ini dilakukan dengan memenuhi selera serta kebutuhan warga kota besar. Hingga hari ini, AGB Nielsen hanya punya 2.200 panel di 11 kota besar Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki 27 provinsi (sejak 1998 hingga hari ini, jumlah tersebut telah berkembang menjadi 33 karena pemekaran daerah), yang masing-masing provinsi bisa memiliki lebih dari satu kota. Keterpakuan pada 11 kota yang menjadi sampel rating tentu merupakan reduksi besar-besaran terhadap kebutuhan informasi nasional. Hal ini diperparah dengan pekerja yang mayoritas berasal dari Jakarta atau pulau Jawa secara umum, sehingga bias-bias kultural maupun sosiologis di dalam tayangan televisi tidak terkontrol.

Jatuhnya Orde Baru pada 1998 digadang-gadang sebagai momen demokratisasi. Dalam industri pertelevisian, hal ini ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Penyiaran baru pada 2002. Semangat utama dari UU ini adalah desentralisasi. Konsentrasi geografis yang dihasilkan oleh serangkaian aturan pada era Orde Baru hendak dipecah. Hal ini dilakukan dengan mengubah izin siar, yang mulanya berskala nasional, menjadi berjaringan—sebagaimana diterapkan sebelum 1993.

Namun aturan ini terganjal dalam penerapannya. Aturan-aturan turunan dari sistem berjaringan sangat tidak masuk akal dan penuh kontradiksi (Armando, 2011). Lebih dari itu, Pemerintah pun tidak melakukan pengawasan terhadap penerapan aturan tersebut—atau, setidaknya, tak pernah sampai ke publik. Akhirnya, yang terjadi hari ini adalah menguatnya hegemoni kultural maupun ekonomi dari Jakarta—atau Jawa secara umum—atas Indonesia.

Alih-alih desentralisasi, Reformasi dalam industri pertelevisian lebih tampak seperti robohnya kerangkeng yang memenjara monster ganas. Jumlah izin televisi swasta bersiaran nasional meningkat 100%—dari mulanya 5 stasiun pada 1998, menjadi 10 stasiun pada 1999.  Pada saat yang bersamaan, kepemilikan pun makin terkonsentrasi di tangan 5 konglomerat media nasional, yang juga bergerak dalam bisnis media lain, entah cetak, radio, maupun daring. Sementara akhir abad ke-20 terjadi konsentrasi geografis industri televisi, dekade pertama abad ke-21 adalah masa pembentukan konsentrasi modal di tangan segelintir oligark.

Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 sebenarnya memiliki semangat untuk memecah konsentrasi modal, dan perizinan merupakan alat penting dalam upaya ini. UU tersebut menetapkan bahwa sebuah badan usaha hanya boleh mengantongi maksimal 2 izin siar. Selain itu, izin tersebut akan dicabut apabila terjadi pemindahtanganan.

Namun, masih ada celah dalam aturan tersebut. Pada pasal 18 ayat 1, dinyatakan bahwa, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.” Dinamika pasar saham membuat aturan ini jadi pelik. Akuisisi-akuisisi yang dilakukan oleh Harry Tanoe melalui MNC Group misalnya, per definisi, bukanlah pemindahtanganan izin penyiaran. Izin tersebut masih dimiliki oleh badan hukum yang sama. Izin siar RCTI misalnya, masih dimiliki oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia. Yang dilakukan Harry Tanoe bukanlah pemindahan izin siar, melainkan pembelian saham Bimantara, perusahaan yang memiliki PT Rajawali Citra. Akuisisi Harry Tanoe terhadap TPI (sekarang MNC TV) lain lagi. Ia membeli saham TPI melalui salah satu anak usahanya, PT Berkah Karya Bersama.

Dalam UU Penyiaran, pembatasan secara tegas atas kepemilikan tidak langsung seperti ini hanya berlaku dalam kepemilikan silang, yakni kepemilikan beberapa media dalam medium yang berbeda (televisi, koran, dan radio, misalnya). Celah inilah yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kepemilikan hari ini. Akuisisi-akuisisi yang dilakukan oleh PT Sun TV Network milik Sindo Media (yang adalah milik grup MNC) atas televisi lokal mengilustrasikan hal ini dengan cukup baik. Jaringan Sun TV mulanya hanya bersiaran melalui televisi kabel. Namun perlahan-lahan ia membeli setidaknya 50% dari 16 perusahaan induk televisi lokal, sehingga ia bisa bersiaran dengan frekuensi terrestrial melalui jaringannya (Mumpuni, 2011). Pada 2015 kepemilikan PT Sun TV Network diambil alih oleh grup MNC, berganti nama menjadi iNewsTV, dan telah memiliki jaringan di 39 kota.

Evaluasi Pertama, Kekalahan Kedua

Kalau dihitung-hitung, sebelum 2016, momen perpanjangan izin semestinya terjadi pada 2006. Menariknya, tak ada perpanjangan izin pada tahun tersebut. Masa itu adalah masa peralihan, dari Orde Baru ke Reformasi. UU Penyiaran 1997 pun baru diperbaharui pada 2002. Yang terjadi pada 2006 adalah “penyesuaian izin” yang digagas oleh Sofyan Jalil, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada era kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono. Melalui Peraturan Menteri nomer 17 tahun 2006, Sofyan memberi privilese bagi mayoritas stasiun televisi swasta bersiaran nasional untuk menikmati hampir 20 tahun masa siar tanpa repot diganjal perizinan.

Permen tersebut “menyesuaikan” masa izin siar dengan menjadikan tahun 2006 sebagai “titik nol” izin penyiaran 10 stasiun swasta. Dengan demikian perpanjangan izin baru dilakukan 10 tahun setelah tahun tersebut, yakni tahun ini, 2016. Untuk “menyesuaikan” izin ini pun sangat mudah. Masing-masing stasiun televisi tinggal menyerahkan kelengkapan administratif serta pembayaran biaya perizinan. Pembatasan kepemilikan dan wilayah siar, dua angin segar yang ditawarkan UU Penyiaran baru, diganjal serangkaian aturan turunan sehingga menghasilkan kondisi sebagaimana telah kita bahas di muka.

Perpanjangan izin 2016 adalah sejarah yang mengulang dirinya sendiri. Pertama sebagai tragedi, dan kali ini sebagai komedi situasi. Selama 7 hari, KPI mengadakan Evaluasi Dengar Pendapat (tanpa memiliki data evaluasi), dengan memanggil jajaran petinggi televisi (meski para pemilik, mereka yang diberi izin siar, tak ada yang datang), mengundang sejumlah narasumber ahli (yang sebagian besar tidak menguasai seluk beluk penyiaran), dan terbuka untuk publik (yang tidak diundang dan tidak mendapat publikasi, sehingga sedikit pula yang datang). Ketika publik mengkritik jalannya evaluasi, KPI pun mengundang untuk berdialog (yang tidak mereka indahkan), dan membuat evaluasi pendalaman (yang tertutup bagi publik).

Seluruh proses evaluasi tersebut tidak menyentuh jantung permasalahan struktural dalam industri penyiaran. Oleh karena itu, kecil kemungkinan evaluasi tersebut akan membuahkan kesepakatan (apabila izin mereka diperbaharui—yang kemungkinan besar akan begitu) untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Dalam kata lain, seluruh pementasan spektakuler yang dijalankan oleh KPI ini cuma jadi penegasan sekaligus ajang para konglomerat media penyiaran untuk memamerkan betapa kuatnya dominasi mereka atas dunia penyiaran Indonesia.

Mestinya ini ironis. KPI itu sendiri mulanya dirancang sebagai badan independen yang bertugas untuk mendorong kepentingan publik dalam regulasi industri penyiaran. Sebelumnya, peran advokat kepentingan modal dipegang oleh Pemerintah, sementara posisi standar KPI adalah membatasi dominasi modal. Namun ironi ini punya ironi yang lebih gaib lagi: siapa yang bisa menjamin kalau dominasi modal belum mencapai KPI itu sendiri? []


Daftar Pustaka

Agung, Mumpuni (2011) Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network. Masters thesis, Master Program in Communication Science Universitas Diponegoro.

Armando, Ade (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia. Jakarta: Mizan

Bacaan Terkait
Yovantra Arief

Peneliti Remotivi. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar memasak dan merawat tiga ekor marmut.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna